5 Ruang Kelas, 2 Laboratorium IPA dan 1 Gudang SekolahMenengah Atas (SMA), berita acara pembayaran bantuan sosial rehablitasi 5Ruang Kelas, 2 Laboratorium IPA dan 1 Gudang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2012, kuitansi APBNP bantuansosial rehabilitas gedung sekolah dan surat pernyataan kesanggupan dantanggung jawab mutlak sekolah penerima bantuan rehabilitasi ;Bahwa kemudian untuk memenuhi kewajibannya membuat reviewproposal maka Terdakwa telah membuat review

Mulyono, padahal sebenarnya uangtersebut dipergunakan untuk membayar pajak atas pelaksanaan rehablitasi5 Ruang Kelas, 2 Laboratorium IPA dan 1 Gudang SMAN 1 Kota Madiunsebesar Rp. 60.412.749, dan sisanya sebesar Rp. 9.987.251, (Sembilanjuta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh saturupiah) dipergunakan untuk membeli bahan material bangunan karenapelaksanaan rehablitasi 5 Ruang Kelas, 2 Laboratorium IPA dan 1 GudangSMAN 1 Kota Madiun belum selesai ;13Bahwa dalam melaksanakan

rehablitasi 5 Ruang Kelas, 2 Laboratorium IPAdan 1 Gudang SMAN 1 Kota Madiun dengan menggunakan bantuan sosialdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) TahunAnggaran 2012, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitutidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sebagaimana yang diaturdalam Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBNP Tahun 2012Bab II huruf B angka 5 disebutkan Pelaksanaan rehabilitasi gedungdilaksanakan secara swakelola dengan ketentuan antara lain yaitu

Nopember 2012 (tanpanomor dan tanggal) tentang Penunjukan Team teknis/Tenaga AhliRehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun, akan tetapi padakenyataannya dalam pelaksanaan rehablitasi 5 Ruang Kelas, 2Laboratorium IPA dan 1 Gudang SMAN 1 Kota Madiun, TerdakwaBAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SekolahSMAN 1 Madiun hanya melibatkan Sdr.

Nopember 2012(tanpa nomor dan tanggal) tentang Penunjukan Team teknis/TenagaAhli Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun, akan tetapipada kenyataannya dalam pelaksanaan rehablitasi 5 Ruang Kelas,2 Laboratorium ......2 Laboratorium IPA dan 1 Gudang SMAN 1 Madiun TerdakwaBAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SekolahSMAN 1 Madiun hanya melibatkan Sdr.

Memerintahkan Terdakwa (dhi Pemohon) agar menjalanipengobatan dan atau perawatan melalui rehablitasi di RumahSakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara Medan, Jalan Tali Air21 Sidorejo, Medan Tembung, Medan 20222, Sumatera Utaraselama 1 (satu) tahun;2.6.

dariPengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan putusan Pengadilan TinggiMedan Termohon sama sekali tidak dieksekusi Termohon, bahkan atasPutusan Rehablitasi Pemohon dibanding Termohon dan atas PutusanPengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriKisaran tersebut dikasasi Termohon, sementara itu, atas Putusanrehablitasi atas nama Terdakwa Zahar Sitorus dari Pengadilan NegeriKisaran dieksekusi Termohon dan juga Putusan rehablitasi dariPengadilan Negeri Kisaran atas nama Ucok Sebayang

juga dieksekusiTermohon dan atas kedua Putusan rehablitasi dari Pengadilan NegeriKisaran tersebut tidak dibanding dan dikasasi Termohon;32.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, akibat sikap atau tindakanTermohon yang tidak segera mengeksekusi Putusan rehablitasi dariPengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medanatas nama Pemohon menimbulkan akibat hukum yang lain yangmerugikan rasa keadilan bagi Pemohon, yaitu:32.1.

Bahwa Termohon bertindak diskriminatif dalam menegakkankeadilan, dimana Putusan rehablitasi Pemohon dari PengadilanNegeri Kisaran yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan tidakdieksekusi Termohon bahkan Putusan Pengadilan NegeriKisaran dibanding Termohon, dan Putusan Pengadilan TinggiMedan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisarantersebut dikasasi Termohon ke Mahkamah Agung RepublikIndonesia, sementara itu. dalam perkara tindak pidanasebelumnya Putusan rehablitasi dari Pengadilan Negeri Kisaranatas

Labuhan Ruku setelah putusan ini;Memerintahkan Termohon untuk menempatkan Pemohon agar menjalanipengobatan dan atau perawatan melalui rehablitasi di Rumah Sakit JiwaDaerah Propinsi Sumatera Utara, di Jalan Tali Air Nomor 21, Sidorejo,Medan Tembung, Medan 20222 selama 1 (satu) tahun;Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehablitasi diRumah Sakit Jiwa Medan selama 1 (satu) tahun tersebut dikurangi denganmasa penahanan Pemohon;Membebankan biaya perkara kepada Termohon;Atau:Sekiranya Hakim

Sus/ 2016/ PN.Tng. tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut; - Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tahanan guna memjalani Rehablitasi Medis dan social di Jayasan Fountain Jl.Asia Putra 73 No.9 A; Kedaung Ciputat Kota Tangerang ;- Menetapkan masa menjalani Rehablitasi Medis dan Sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.

yang dijatuhkan serta terhadaprehablitasi medis dan social Terdakwa, dan dengan demikian Pengadilan Tinggimengambil alasan alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat bandingdan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1017/PID.Sus/2016/PN.Srg. tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapatdipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan menjalani rehablitasi

Sus/ 2016/PN.Tng. tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tahanan guna memjalaniRehablitasi Medis dan social di Jayasan Fountain Jl.Asia Putra 73 No.9 A; KedaungCiputat Kota Tangerang ; Menetapkan masa menjalani Rehablitasi Medis dan Sosial tersebut diperhitungkansebagai masa menjalani hukuman; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yangdalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.

bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, selama 5 (lima) bulan di Yayasan ANARGYA Pusat Rehablitasi

PecanduNarkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adiperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Tim Asesmen Terpadu PropinsiBali Nomor : R/REKOM4/II/2019/TAT tanggal 20 Pebruari 2019 bahwa terdakwaGLEGOR EGLI terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Metamfetamina(shabu) serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibatdalam jaringan penyalagunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, denganmerekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan rehablitasi

medis rawatinap selama 6 (enam) bulan dan rehablitasi sosial rawat inap selama 3 (tiga)bulan di Lembaga Rehablitasi Medis dan Sosial yang ditunjuk / dikelola olehPemerintah dengan pendampingan pasca rehablitasi, maka pengadilanberpendapat terdakwa adalah benar seorang Pecandu Narkotika yang harusmenjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis danRehabilitasi Sosial yaitu di Yayasan ANARGYA Pusat Rehablitasi Nafza danInformasi HIV/AIDSARK Bali di Jalan Kerta Dalem VII/6, Desa SidakaryaDenpasar

Memerintahkan terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial,selama 5 (lima) bulan di Yayasan ANARGYA Pusat Rehablitasi Nafza danInformasi HIV/AIDSARK Bali di Jalan Kerta Dalem VII/6, Desa SidakaryaDenpasar Selatan;4. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan,Penahanan dan menjalani Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;6.

tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

disalahgunakan oleh Terdakwa,haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan seperangkat alat hisap sabusabu, yangdipergunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan narkotika, juga haruslah dirampas untukdimusnahkan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perlutidaknya Terdakwa direhabilitasi secara medis dan sosial dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 TentangPenempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalamlembaga rehablitasi

medis dan rehabilitasi medis, antara lain mensyaratkan adanyaKeterangan Ahli maupun Surat Keterangan dari Ahli yang menerangkan bahwa Terdakwaperlu dirawat dengan cara rehablitasi medis dan sosial;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata bahwa tidak terdapatalat bukti, baik Keterangan Ahli maupun Surat Keterangan dari Ahli, yang membuktikanbahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika, yang wajib untuk menjalanirehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; Menaimbang, bahwa

walaupun urine Terdakwa positif mengandungmetamphetamine, namun selama persidanga berlangsung tidak terdapat Surat keteranganAhli dan pendapat Ahli yang menyatakan bahwa Terdakwa ketergantungan narkotika danperlu mendapat rehabilitasi medis dan sosial, maka rehablitasi tersebut tidak dilakukan atasdiri Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatidak menjalani rehabilitasi medis dan sosial, maka lamanya Terdakwa ditahan di RumahTahanan Negara haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang

Menghukum Terdakwa untuk menjalani hukuman rehablitasi medissebagimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (3) UU Narkotika3.

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kekedua ;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang padapokoknya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang No 35 tahun 2009 tentangHalaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utrnarkotika , namun memohon agar terdakwa dihukum menjalani RehablitasiMedis dan social dilembaga Rehablitasi

Memutus untuk memeriksa yang bersangkutan menjalani pengobtan dan/atau perawatan melalui rehablitasi jika terbukti bersalah melakukan tindakpidana narkotikab.

Menetapkan untuk memerintahkan yang bersankutan menjalani pengobatandan atau perwatan melalui rehablitasi jika pencandu narkotika tersebut tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.Menimbang, bahwa dengan ketentuanketentuan pasal 54 dan Pasal103 tersebut, maka majelis Hakim akan mepertimbangkan dan memutus agarHalaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utrterdakwa dilakukan rehabilitasi medis dan social apa bila Terdakwa terbuktisebagai Pencandu dan atau korban

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NANI binti ROHMAN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehablitasi), kedudukan harkat martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah).Setelahn mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diperintahkan untukmelakukan rehablitasi dengan alas an Terdakwa terbukti sebagai PencanduNarkotikaSetelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya sebagai bertetap pada tututannyaSetelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya bertetap

, baik naisonal maupun internasional.Hasil Pemeriksaan Tim Medis, antara lain Terdakwa mengalami gangguanmental dan perilakuzat multiple (kategoriringan)Dengan kesimpulan bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika yang perludirehabiltasi secara medis dan rehabilitasi social.Menimbang, bahwa bersama berkas perkara ini dilampirkanRekomdasiNomor :Rekom/78/TAT/hk.04/2020/ BNNP DKI yang dibuat oleh TimAsesment Terpadu yang pada pokoknya agar Terdakwa dilakukan RehabilitasiRawat Inap di Balai Besar Rehablitasi

memuat dalam fakta medis yang menerangkan bahwa Terdakwapengguna narkotika .Menimbang sesuai dengan hasil Pemeriksaan Tim Medis dari TimAsesment Tim Terpadu). yang menerangkan antara lain hasil DiagnosaTerdakwa mengalami gangguan mental dan Perilaku akibat penggunaan zatmultiple ( kategoriringan) yang hal ini berarti berdasarkan pemeriksaan TimMedis Terdakwa adalah sebagai Pencandu narkotikaMenimbang sesuai dengan Rekomodasi Tim Asessment Tim Terpaduagar dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehablitasi

denganmemerintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi .Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan.Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat 2 UndangUndangNo 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka masa menjalani Rehablitasidiperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.Menimbang oleh karena masa Penahanan dan Penahanan serta masaakan menjalani Rehablitasi

Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatanmelalui rehabilitasi medis dan social di Balai Besar Rehablitasi BNN Lidoselama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yangdijatunkan.4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan untuk menjalaniRehabilitasi.6.

2009 tentang Narkotika .. telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kekedua;Menimbang terhadap nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknyaTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal127 ayat 1 huruf a Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika , yanghal ini bersesuaian dengan tuntutan penuntut umum, namun memohon agarterdakwa dihukum menjalani Rehablitasi

Memutus untuk memeriksa yang bersangkutan menjalani pengobtan dan/atau perawatan melalui rehablitasi jika terbukti bersalan melakukan tindakpidana narkotikab.

Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan atau perwatan melalui rehablitasi jika pencandu narkotikatersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.Menimbang dengan ketentuanketentuan pasal 54 dan Pasal 103tersebut, maka majelis Hakim akan mepertimbangkan dan memutus agarterdakwa dilakukan rehabilitasi medis dan social apa bila Terdakwa terbuktisebagai Pencandu dan atau korban penyalah gunaan Narkotika.Menimbang dalam persidangan Terdakwa melalui Penasehat

Denni H Rompas sebagai Kadis DikporaKabupaten Minahasa;Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 456 Tahun 2011 tanggal 15Desember 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluarandalam Kegiatan Rehablitasi Fisik Gedung Sekolah SD SMP DAK2012;DokumenDokumen Pencairan Anggaran Tahap ;Permen Dikbud Nomor 5/7 Tahun 2011 tentang Juknis PenggunaanDAK 2012 untuk SMP;Catatancatatan dari Kepsek atas penerimaan dan penyaluran DanaDAK dan penyerahan komitmen 15 persen yang diserahkan ke UPTD;Surat pernyataan dan

Denni H Rompas sebagai Kadis DikporaKabupaten Minahasa;Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 456 Tahun 2011 tanggal 15Desember 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluarandalam Kegiatan Rehablitasi Fisik Gedung Sekolah SD SMP DAK2012;DokumenDokumen Pencairan Anggaran Tahap ;Hal. 7 dari 17 hal. Put.

Denni H Rompas sebagai Kadis DikporaKabupaten Minahasa;Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 456 Tahun 2011 tanggal 15Desember 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluarandalam Kegiatan Rehablitasi Fisik Gedung Sekolah SD SMP DAK2012;DokumenDokumen Pencairan Anggaran Tahap ;Hal. 15 dari 17 hal. Put.

tidak dikenalmemberhentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukanNarkotika jenis shabu sebanya 3 (tiga) sachet yang dikantongi oleh terdakwa dansetelah dijelaskan barulah terdakwa mengetahui bahwa yang melakukanpenggeledahan adalah petugas kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang buktidibawa oleh petugas kepolisian untuk diamankan;Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Badan Narkotika Nasional RepublikIndonesia Provinsi Sulawesi Selatan terdakwa dirujuk untuk mengikuti program terapidan rehablitasi

Berat bruto narkotika yang ditemukan hanya seberat 1,72 (Satu koma tujuhdua) gram, yang mana berat tersebut memang selisih 0,72 (nol koma tujuhdua) gram jika dihubungkan dengan seseorang dapat dikategorikanoecandu narkotika sebagaimana dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkotika ke dalam Lembaga Rehablitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,tetap mengindikasikan bahwa dari jumlah itu, barang tersebut hanya untukdigunakan sendiri.Halaman 7 dari

Hal tersebut sangat bertentangan dengan sistem pembuktian dalamhukum positif kita yang menganut sistem pembuktian undangundang secaranegatif (negatief wettellijk bewijs theotrie) sebagaimana telah diatur dalamPasal 183 KUHAP.Selain itu, Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat menyebutkan dalam poind terkait adanya SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang PenempatanPenyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalamLembaga Rehablitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial , namun dalampenerapannya

Tahun 2010 tentangpenempatan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkolika kekedalam lembaga Rehablitasi Soslal, tetapi mengindikasikan bahwa dari jumlahitu barang tersebuthanya untuk digunakan sendiri.Yang mana pertimbangan, majelis hakim tersebut telah tepat danberkeadilan;Bahwa jaksa penuntut umum telah nyatanyata tidak mampu membedakanmana fakta dan asumsi dimana hal tersebut telihat dari dalil yang diajukan olehjaksa penuntut umum dalam memori bandingnya poin c dan dyang materinyahanya berisi

Putusan Nomor : 57/G/2018/PTUN.BDGMenimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah:Berita Acara Hasil pelelangan Paket Pekerjaan rehablitasi jalan ruas jalanKalipucangMajingklak No.003/BAHP/309/B137/2018 tanggal 3 Juli 2018 yangditerbitkan oleh POKJA V Tahun 2018 Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Baratdengan pemenangnya PT.Almatera Bangun Perdana (SO) (bukti P3=T1=TII Intervensi1);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat IlIntervensi telah mengajukan Jawaban

jalan ruas jalan Kalipucang MajingklakNo.003/BAHP/309/B137/2018 tanggal 3 Juli 2018 yang diterbitkan oleh POKJA VTahun 2018 Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dengan pemenangnyaPT.Almatera Bangun Persada (SO) (bukti P3= T1=TII Intervensi 1) merupakansuatu keadaan yang menciptakan keadaan bahwa Penggugat tidak menjadibagian dari calon pemenang pekerjaan Paket Rehablitasi jalan kalipucangmajingklak dari proses tahapan pelelangan yang diadakan, sehingga dengandemikian objek sengketa memenuhi unsur

Putusan Nomor : 57/G/2018/PTUN.BDGditentukan, dalam hal ini keputusan yang menyebabkan PT Almatera Bangunpersada menjadi calon pemenang dalam Paket pengadaan Rehablitasi jalankalipucangMajingklak sedangkan Penggugat tidak termasuk dalam daftar calon Pemenang in casu objek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa unsur individual keputusan TUN tersebut tidak ditujukanuntuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini objeksengketa telah menunjukan bahwa PT.Almatera Bangun Persada

sebagai calonpemenang paket Rehablitasi jalan KalipucangMajingklak (obyek sengketa incasu);Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian final mempunyai pengertianakibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan untuk mengeluarkan penetapantertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang defenitif ; Menimbang, bahwa Pasal 80 Undang Undang Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa :1) ULP/pejabat Pengadaan menetapkan hasil Pemilihan PenyediaBarang/Jasa;2) ULP/Pejabat pengadaan mengumumkanhasil pemilihan

Berita Acara Hasil pelelanganPaket Pekerjaan rehablitasi jalan ruas jalan kalipucangmajingklakHalaman 60 dari 64 hal.

strong> :

1. Menyatakan Terdakwa LORENZO CLOQUELL FORNARI , tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;

2. Menetapkan agar kepada diri Terdakwa dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial rawat inap dan rehablitasi

medis rawat inap di Yayasan ANARGYA Pusat Rehablitasi Nafza dan Informasi HIV/AIDS ARK Bali di Jalan Kerta Dalem VII/6, Sidakarya Denpasar Bali, selama 8 ( delapan) bulan ;

3.

Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan ataskesalahannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan,namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwasetelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa tidakditahan tetapi menjalani pengobatan atau Rehabilitasi di Yayasan ANARGYAPusat Rehablitasi Nafza dan Informasi HIV/AIDS ARK Bali di Jalan KertaDalem VII

Menyatakan Terdakwa LORENZO CLOQUELL FORNARI , tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimanadalam dakwaan alternatif ketiga ;Menetapkan agar kepada diri Terdakwa dilakukan pengobatan dan perawatanmelalui rehabilitasi sosial rawat inap dan rehablitasi medis rawat inap diYayasan ANARGYA Pusat Rehablitasi Nafza dan Informasi HIV/AIDS ARKBali di Jalan Kerta Dalem VII/6, Sidakarya Denpasar Bali,

Bone Bolango ;e Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan rehablitasi berkala ruas jalan AyulaSelatanTalumopatu terletak di Desa Ayula Selatan Kecamatan BulangoSelatan Kabupaten Bone Bolango yang dikerjakan oleh Toska Tambipi( terdakwa diperiksa secara terpisah) pada tahun 2011;e Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan rehablitasi jalan tersebut dari KPA(terdakwa) dan dari yang tertuang dalam DIPA,e Bahwa panjang jalan Ayula SelatanTalumopatu yang dikerjakan tersebutkurang lebih 300 M;e Bahwa pagu anggaran

untuk pekerjaan rehablitasi jalan tersebut sebesarkurang lebih Rp. 794.496.666,63; yang pelaksanaanya dilakukan denganpelelangan umum;47Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan pekerjaan ini sebagai Ketua PanitiaPengadaan Barang Dan Jasa, dengan Sekretaris Irwan Kurniawan, ST, dansebagai anggota Andres Akaseh, A.Md.

Tunas Karya dan pelaksananya TOSKA TAMBIPI menjadipemenang lelang ;Bahwa saksi mendapatkan honor dalam pengerjaan proyek rehablitasi jalantersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.

tersebut tidak selesaidikerjakan ;e Bahwa pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut terjadi pada tahun 2011;e Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan rehablitasi jalan tersebut dariKPA dan dari yang tertuang dalam DIPA,e Bahwa panjang jalan Ayula SelatanTalumopatu yang dikerjakan tersebutkurang lebih 300 M;e Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan rehablitasi jalan tersebut sebesarkurang lebih Rp. 794.496.666,63;e Bahwa dalam menentukan pelaksananya dilakukan pelelangan umum;Bahwa saksi dalam pekerjaan

TUNAS KARYA sebagai pemenangadalah Panitia, dan yang menetapkan pemenang adalah Panitia, dimanahasilnya diserahkan oleh panitia kepada KPA (terdakwa) ;e Bahwa saksi mendapatkan honor dalam pengerjaan proyek rehablitasi jalantersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KHAW CHUN KEONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
2. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, selama 10 (sepuluh ) bulan di di Yayasan ANARGYA Pusat Rehablitasi Nafza

Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Tim Asesmen Terpadu PropinsiBali Nomor : R/REKOM127/VIII/2019/TAT tanggal 12 Agustus 2019 bahwaterdakwa KHAW CHUN KEONG terindikasi sebagai mengalami ketergantungannarkotika jenis metamphetamin (Sabu serta belum ada indikasi merangkapsebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalagunaan dan/atauperedaran gelap narkotika, dengan merekomendasikan terhadap terdakwadapat dilakukan rehablitasi

medis rawat inap selama 6 (enam) bulan danrehablitasi sosial di Lembaga Rehablitasi Medis dan Sosial yang ditunjuk /dikelola oleh Pemerintah dengan pendampingan pasca rehablitasi, makapengadilan berpendapat terdakwa adalah benar seorang Pecandu Narkotikayang harus menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui RehabilitasiMedis dan Rehabilitasi Sosial yaitu di Yayasan ANARGYA Pusat RehablitasiNafza dan Informasi HIV/AIDSARK Bali di Jalan Kerta Dalem VII/6, DesaSidakarya Denpasar Selatan;.Menimbang

Ririn Sriwijayanti agar Terdakwamenjalani terapi dan rehabilitasi medis dan sosial di di Yayasan ANARGYAPusat Rehablitasi Nafza dan Informasi HIV/AIDSARK Bali di Jalan Kerta DalemVII/6, Desa Sidakarya Denpasar Selatan;Menimbang, bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalaniTerdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sertamasa menjalani masa rehabilitasi oleh terdakwa, diperhitungkan sebagai masamenjalani hukuman ;Menimbang, bahwa Yayasan ANARGYA Pusat Rehablitasi Nafza

keluarga dan lingkunganya yang kurang mendukungtersebut akhrinya terdakwa kembali terjerumus untuk memakai obatterlarang tersebut ;Bahwa dari pemeriksaan sementara ahli terhadap terdakwa, dapatdisimpulkan kalau terdakwa ada ketergantungan dengan anfetamin dan jugapernah memakai sabhusabhu ;Bahwa terhadap proses penyembuhan terdakwa ini memang diperlukanwaktu yang lama disamping itu keluarganya juga harus mendukung danmensportnya dan juga lingkungannya sosialnya harus juga mendukungdalam hal ini ada rehablitasi

sosial dan juga rehablitasi medis yang salingmendukung satu sama lainnya ;Bahwa kalau ada gangguan pada otak pasien dapat menimbulkan rasaketergantungan lagi dengan obat terlarang tersebut ;Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan terhadap terdakwamelalui wawancara, bahwa yang bersangkutan awalnya komunikasinyalancar dan dalam keadaan baikbaik saja, dimana saat dilakukanpemeriksaan terhadap terdakwa ternyata terdakwa adalah seorang yangketergantungan terhadap sabhu dan pasien ada keinginan

yang timbuldalam perkaraMenimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor :8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuatketentuan tentang Praperadilan mulai dari pasal 77 s/d pasal 83 ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 77KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutussesuai dengan ketenuan yang diatur dalam undang undanginitentang :a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan ;b. ganti kerugian atau rehablitasi

menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, MajelisHakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaafdalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan merekabertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatanpidana yang telah dilakukan Terdakwa telah Terbukti melakukanPenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri";Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya jugameminta agar Terdakwa di rehablitasi

di Lembaga Rehablitasi atasketergantungan Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaratidak ada satupun dokumen dari pihak terkait berupa Assesment yangmerekomendasikan Terdakwa untuk di Rehablitasi, walaupun Terdakwa telahterbukti telah terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagidiri sendiri sehingga atas pembelaan tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhibaik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung