M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa I MARIO, terdakwa II ANTONIUS JUANTA SIMANJORANG, terdakwa III MARGONDA L TOBING, terdakwa IV ELISIUS SIMANJORANG, dan Terdakwa V ROEDDY BOY PANE terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian " ; Menjatuhkan pidana terhadap I MARIO, terdakwa II ANTONIUS JUANTA SIMANJORANG, terdakwa III MARGONDA L TOBING, terdakwa IV ELISIUS SIMANJORANG, dan Terdakwa V ROEDDY BOY PANE masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas

ROEDDY PANE, Potongan rekap penjualan togel, 2 (dua) buah buku rekapan masih kosong, 2 (dua) buku kecil kupon masih kosong, 1 (satu) buah HP merk Cross, 3 (tiga) bundle rekapan judi togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 2 (dua) buah HP merk Nokia, 3 (tiga) bundle rekapan judi togel,Dirampas untuk dimusnahkan ; Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Uang Tunai sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah), Uang Tunai sebesar

Tobing4.Elisius Simanjorang5.Roeddy Boy Pane

Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesarRp. 19.890.000, (Sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dari BPKPPerwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW13/5/2009, tanggal 27 Maret 2009,yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala PerwakilanBPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman(Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi(Anggota Tim).Perbuatan Terdakwa

Pemerintah KabupatenSumenep untuk Terdakwa BENNY IRAWANTYsebesar Rp19.890.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh riburupiah) ;o Bulan Desember 2008 dan bulan Januari 2009 tunjangan JabatanStruktural ke17 PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Sumeneptidak dibayarkan dan dikembalikan ke Kasda Pemerintah KabupatenSumenep dan kalau hal tersebut dijalankan/ dipraktekkan sejak awalmenurut keterangan ahli Roeddy Hariyanto dari perwakilan BPKPPropinsi Jawa Timur maka kerugian keuangan

Fen A Effendi Said, M.Si, MM (Sekretaris Daerah Pemkab.Sumenep) dan juga dikuatkan pula dengan keterangan Ahli dari BPKPPerwakilan Jawa Timur saksi Roeddy Hariyanto dan keterangan Ahli dariBKN Surabaya saksi Drs.Supardi, M.Ap serta dikuatkan pula denganbukti surat berupa hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor :SR4377/PW13/5/2009, Tanggal 27 Maret 2009.

MASYHURI dalam membuat daftar gaji sehinggamengakibatkan terjadinya pembayaran tunjangan struktural kepada 17 PNSyang sudah tidak menjabat lagi, dan seharusnya hanya diberikan tunjanganpegawai staf, sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan JawaTimur yaitu ROEDDY HARIYANTO, dengan rincian sebagai berikut : No Nama/NIP Tunjangan Tunjangan *) Kelebihnan Keteranganjabatan pegawai staf pembayaranstruktural yang tunjanganyang seharusnya (Rp)dibayarkan diterima (Rp)(Rp)1 Abdul Haris 15.085.000 6.290.000

Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp.124.745.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh limaribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasilaudit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW13/5/2009,tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh WidhyoUtomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto(Pengendali Mutu), Fathur Rahman (Pengendali Teknis), Roeddy Hariyanto(Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (Anggota Tim).Perbuatan

Sumenep menerbitkan SP2D (Surat Perintah PencairanDana) dan bendahara dinas membawa SP2D tersebut ke Bank Jatim untukdicairkan kemudian dibagikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerimamelalui petugas pengurus gaji ;Bahwa Penyimpangan yang terjadi adalah terdapat pembayaran tunjanganstruktural kepada 17 PNS yang sudah tidak menjabat lagi, seharusnyahanya diberikan tunjangan pegawai staf, sebagaimana keterangan saksi ahlidari BPKP Provinsi Jawa Timur yaitu ROEDDY HARIYANTO, denganrincian sebagai

Masyhurisebesar Rp. 124.745.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratusempat puluh lima ribu rupiah) ;Bulan Desember 2008 dan bulan Januari 2009 tunjangan JabatanStruktural ke17 PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Sumeneptidak dibayarkan dan dikembalikan ke Kasda Pemerintah KabupatenSumenep dan kalau hal tersebut dijalankan/dipraktekkan sejak awalmenurut keterangan ahli Roeddy Hariyanto dari perwakilan BPKPPropinsi Jawa Timur maka kerugian keuangan Negara Ca.Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak

MASYHURI dalam membuat daftar gaji sehinggamengakibatkan terjadinya pembayaran tunjangan struktural kepada 17 PNSyang sudah tidak menjabat lagi, dan seharusnya hanya diberikan tunjanganpegawai staf, sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan JawaTimur yaitu ROEDDY HARIYANTO, dengan rincian sebagai berikut : No.

Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesarRp.124.745.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluhlima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimanahasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW 13/5/2009, Tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatanganioleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi JawaTimur), Ari Susanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman (PengendaliTekhnis), Roeddy Hariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (AnggotaTim) ;Perbuatan

Gresik Tahun Anggaran 2011 tertanggal 19 Mei 2015, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selakuPembantu Penanggung Jawab, ROEDDY HARIYANTO selaku PengendaliTeknis, ASPADI, SE selaku Ketua Tim, FIRMAN ANSORI anggota tim, danmengetahui Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Drs. HOTMANNAPITUPULU, Ak. MBA.CEr.A, dengan rincian sebagai berikut :1. Jumlahdana yang telah diterima dipertanggung jawabkan Rp.250.000.000,00 sesuai SP2D dan SPJ;2.

Gresik Tahun Anggaran 2011 tertanggal 19 Mei 2015, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selakuPembantu Penanggung Jawab, ROEDDY HARIYANTO selaku PengendaliTeknis, ASPADI, SE selaku Ketua Tim, FIRMAN ANSORI anggota tim, danmengetahui Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Drs. HOTMANNAPITUPULU, Ak. MBA.CEFr.A, dengan rincian sebagai berikut :1.

Gresik Tahun Anggaran 2011 tertanggal 19 Mei 2015, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selakuPembantu Penanggung Jawab, ROEDDY HARIYANTO selaku PengendaliTeknis, ASPADI, SE selaku Ketua Tim, FIRMAN ANSORI anggota tim, danmengetahui Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Drs. HOTMANNAPITUPULU, Ak. MBA.CEr.A, dengan rincian sebagai berikut :1.

Pencairan Dana) dan bendahara dinas membawa SP2Dtersebut ke Bank Jatim untuk dicairkan kemudian dibagikan kepada PegawaiNegeri Sipil (PNS) penerima melalui petugas pengurus gaji ;Bahwa penyimpangan yang terjadi adalah perbuatan terdakwa BENNYIRAWANTY dalam membuat daftar gaji sehingga mengakibatkan terjadinyapembayaran tunjangan struktural kepada 17 PNS yang sudah tidak menjabatlagi, dan seharusnya hanya diberikan tunjangan pegawai staf, sebagaimanaketerangan ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yaitu ROEDDY

Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesarRp.19.890.000, (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh riburupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dariBPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW13/5/ 2009, Tanggal 27Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo(Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto (PengendaliMutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (Ketua Tim)dan Slamet Riyadi (Anggota Tim).

Sumenep menerbitkan SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) dan bendahara dinas membawa SP2Dtersebut ke Bank Jatim untuk dicairkan kemudian dibagikan kepada PegawaiNegeri Sipil (PNS) penerima melalui petugas pengurus gaji ;Bahwa Penyimpangan yang terjadi adalah terdapat pembayaran tunjanganstruktural kepada 17 PNS yang sudah tidak menjabat lagi, seharusnya hanyadiberikan tunjangan pegawai staf, sebagaimana keterangan saksi ahli dariBPKP Provinsi Jawa Timur yaitu ROEDDY HARIYANTO, dengan rinciansebagai

Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesarRp.19.890.000, (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh riburupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dariBPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW13/5/ 2009, Tanggal 27Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo(Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto (PengendaliMutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (Ketua Tim)dan Slamet Riyadi (Anggota Tim).waoe Perbuatan

berhak lagi menerima tunjangan jabatan ;Bahwa benar perubahan struktur organisasi (So tahun 2006) yang dituangkan dalamPERDA No. 2tahun 2006, sudah di sosialisasikan melalui bagian hukum;e Bahwa benar adanya PERDA baru, semua PERDA yang lama hilang dengansendirinya ;e Bahwa saksi membenarkan sebagian atas barang bukti yang di perlihatkankepadanya ;e Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan tanggapan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahliyaitu ROEDDY

PNS yang sudah tidak menjabat lagi, danseharusnya hanya diberikan tunjangan pegawai staf, smbagaimana keterangan ahmidari BPKP Perwakilan Jawa Tmmur yaitiu ROEDDY HARIYANTO, dengan rinciansebagai berikut No.Nama/NIPTunjangan Jabatcn structural yang dibayarkan(Rp)Tunjangan Pegawai Staf yangseharusnya diterima(Rp)*) Kelebihan Pembayaran Tunjangan(Rp)Keterangan1Abdul HarisNIP 130 805 260 15.085.0006.290.000 8.795.000 2 Lies MegawatiNIP 130 877 460 15.085.000 6.290.000 8.795.000 3HalimaNIP130 932 788

PemerintahKabupaten Sumenep sebesar Rp 124.745.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuhratus empat puluh lima ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu,sebagaimana hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW13/5/ 2009, Tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh TeguhWidhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto(Pengendali Mutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (KetuaTim) dan Slamet Riyadi (Anggota Tim) ;Perbuatan

MASYHURI dalam membuat daftar gaji sehingga mengakibatkan terjadinyapembayaran tunjangan struktural kepada 17 PNS yang sudah tidak menjabat lagi, danseharusnya hanya diberikan tunjangan pegawai staf, sebagaimana keterangan ahli dariBPKP Perwakilan Jawa Timur yaitu ROEDDY HARIYANTO, dengan rinciansebagai berikut No.Nama/NIPTunjangan Jabatan structural yang dibayarkan(Rp)Tunjangan Pegawai Staf yangseharusnya diterima(Rp)*) Kelebihan Pembayaran Tunjangan(Rp)Keterangan1Abdul HarisNIP 130 805 260 15.085.0006.290.000

Pemerintah Kabupaten Sumenepsebesar Rp 124.745.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh limaribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dariBPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW13/5/ 2009, Tanggal 27 Maret2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Widhyo Utomo (Kepala PerwakilanBPKP Propinsi Jawa Timur), Ari Susanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman18(Pengendali Tekhnis), Roeddy Hariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (AnggotaTim) ;Perbuatan

stafm tidak berhak lagi menerima tunjanganjabatan ;Bahwa benar perubahan struktur organisasi (So tahun 2006) yang dituangkandalam PERDA No. 2tahun 2006, sudah di sosialisasikan melalui bagian hukum;Bahwabenar adanya PERDA baru, semua PERDA yang lama hilang dengansendirinya ;Bahwa saksi membenarkan sebagian atas barang bukti yang di perlihatkankepadanya ;Atas keterangaf saksi tersebut, terdkwa tidak mengajukantanggapan ;Menimbang, "ahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu)orang Ali yaitu ROEDDY

rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus DugaanPenyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Subsidi TunjanganFungsional Bagi Guru) RA/Madrasah Bukan PNS (STFGBPNS), BantuanPenyelengaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Dan Bea SiswaMiskin (BSM) pada Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa SumberrejoKecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012 tertanggal 28 Mei 2014, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selakuPembantu Penanggung Jawab, ROEDDY

rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus DugaanPenyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Subsidi TunjanganFungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STFGBPNS), BantuanPenyelengaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Dan Bea SiswaMiskin (BSM) pada Madrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa SumberrejoKecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012 tertanggal 28 Mei 2014, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selakuPembantu Penanggung Jawab, ROEDDY

(BPPMDGS) Dan Bea Siswa Miskin (BSM) pada MI MIFTAHUL HUDA DesaSumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012 tertanggal 28Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY,SE, Ak, selaku Pembantu Penanggung Jawab, ROEDDY HARIYANTO selakuPengendali Teknis, FAUZI AZHAR selaku Ketua Tim, MAYA PURNAMASITUMEANG anggota tim, dan mengetahui Kepala Perwakilan BPKP JawaTimur Drs. HOTMAN NAPITUPULU, Ak. MBA.CFr.A, dengan rincian sebagaiberikut : No. URAIAN JUMLAH (Rp) 1.

HasilAudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus DugaanPenyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Subsidi TunjanganFungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STFGBPNS), BantuanPenyelengaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Dan Bea SiswaMiskin (BSM) pada MI MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan ManyarKabupaten Gresik Tahun 2012 tertanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selaku Pembantu PenanggungJawab, ROEDDY

Penanggung Jawab, ROEDDY HARIYANTO selakuPengendali Teknis, FAUZI AZHAR selaku Ketua Tim, MAYAPURNAMA SITUMEANG anggota tim, dan mengetahui KepalaPerwakilan BPKP Jawa Timur Drs.

Hasil Audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus DugaanPenyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SubsidiTunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STFGBPNS), Bantuan Penyelengaraan Pendidikan Diniyah Dan GuruSwasta (BPPMDGS) Dan Bea Siswa Miskin (BSM) pada MIMIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar KabupatenGresik Tahun 2012 tertanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selaku PembantuPenanggung Jawab, ROEDDY

Roeddy Hariyanto selaku Ketua Tim, SlametPerwakilan Provinsi Jawa TimurRiyadi selaku Anggota, Samono selaku Pengendali Mutu dan Setyo Basukiselaku Pengendali Teknis.Perbuatan Terdakwa Wardiyanto, S.Pd.l Bin Abdulsebagaimana di atur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Jo.

No. 1853 K/Pid.Sus/2009kedudukan melainkan harus pula dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar(wanprestasi)" (hal. 171 alinea ke 2), merupakan suatu perbuatanyang bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHAP, dimanaMajelis hakim telah dengan sengaja mengesampingkan faktafakta yangterungkap di persidangan yakni keterangan Roeddy Hariyanto, SEselaku saksi ahli (auditor Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur) danlaporan Hasil Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKPPerwakilan Propinsi

PT Bank Perkreditan RakyatDelta Artha sebesar Rp, 9.704.187.799,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat jutaseratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atausetidaktidaknya sekitar sejumlah itu berdasarkan Laporan PenghitunganKeuangan Negara dari BPKP perwakilan propinsi Jawa Timur Nomor : SR465/PW 13/5/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan keterangan ahli ROEDDY HARIYANTO,SE, Ak, CFE, CA dari BPKP perwakilan propinsi Jawa Timur.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

PT Bank Perkreditan RakyatDelta Artha sebesar Rp, 9.704.187.799,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat jutaseratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atausetidaktidaknya sekitar sejumlah itu berdasarkan Laporan PenghitunganKeuangan Negara dari BPKP perwakilan propinsi Jawa Timur Nomor : SR465/PW 13/5/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan keterangan ahli ROEDDY HARIYANTO,SE, Ak, CFE, CA dari BPKP perwakilan propinsi Jawa Timur.

milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus Sembilan puluh duaribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang merupakan bagian dari totalkerugian negara sebesar Rp, 9.704.187.799,00 atau (sembilanmilyar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratussembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaktidaknya sekitar sejumlah ituberdasarkan Laporan Penghitungan Keuangan Negara dari BPKP perwakilanpropinsi Jawa Timur Nomor : SR465/PW 13/5/2015 tanggal 4 Juni 2015 danketerangan ahli ROEDDY

Bahwa rumah yang ditempati anak MUNAWAROH yang bernama RISKAdan digunakan untuk apotik adalah berasal kredit di PT Bank Delta ArtaSidoarjo.Dipersidangan ditunjukan kepada saksi bendel permohonan kredit ke PTBank Perkreditan Delta Artha Sidoarjo sejak tahun 2010 s/d 2014 jumlah 98bendel permohonan kredit fiktif, selanjutnya saksi membenarkan tanda tangannya,Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli diajukan olehPenuntut Umum dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :1 ROEDDY

., selaku Pembantu Penanggung Jawab, 2.Roeddy Hariyanto, S.E., selaku Pengendali Teknis, 3. Haris WibowoWidyatmoko, S.E., selaku Ketua Tim dan 4. Dharu Wicaksono, selakuHal. 15 dari 81 hal. Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017Anggota Tim, serta mengetahui Agus Setianto, Ak., selaku KepalaPerwakilan, juga keterangan Ahli Auditor Haris Wibowo Widyatmoko, S.E.,dari BPKP Perwakilan Jawa Timur;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2Ayat (1) jo.

Nasrul Wathon, Ak., selaku Pembantu Penanggung Jawab, 2.Roeddy Hariyanto, S.E., selaku Pengendali Teknis, 3. Haris WibowoWidyatmoko, S.E., selaku Ketua Tim dan 4. Dharu Wicaksono, selakuAnggota Tim, serta mengetahui Agus Setianto, Ak., selaku KepalaPerwakilan, juga keterangan Ahli Auditor Haris Wibowo Widyatmoko, S.E.,dari BPKP Perwakilan Jawa Timur;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo.

membuktikan Terdakwa bersalah danmenjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam)bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, danmembayar uang pengganti sebesar Rp66.406.374,00 subsidair6 (enam) bulan penjara adalah tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat dan tidak membuat jera pelaku tindak pidanakarena:Berdasarkan faktafakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan terungkap bahwa :Bahwa berdasarkan keterangan ahli ROEDDY

Roeddy Hariyanto selaku Ketua Tim, SlametRiyadi selaku Anggota, Samono selaku Pengendali Mutu dan Setyo Basukiselaku Pengendali Tekhnis.wannn Perbuatan Terdakwa Wardiyanto, S.Pd.I Bin Abdul Kadir tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo.

Roeddy Hariyanto,SE , 2. Haris Wibowo, Widyatmoko, SE, 3.Dharu Wicaksono, mengetahui Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Drs.HOTMAN NAPITUPULU,Ak. MBA, CFrA,CA ,dengan rincian sebagai berikut : Jumlah dana bantuan sosial yang telah Rp1.680.000.000,00dipertanggungjawabkan oleh 32 SD untuk membayarpengadaan peralatan TIK elearning kepada Sdr. EllySundari, SE = 32 x Rp52.500.000,00 Jumlah dana yang seharusnya dibayarkan kepada Sdr.

Roeddy Hariyanto,SE , 2. Haris Wibowo, Widyatmoko, SE, 3.Dharu Wicaksono, mengetahui Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Drs.HOTMAN NAPITUPULU,Ak. MBA, CFrA,CA ,dengan rincian sebagai berikut : 1. Jumlah dana bantuan sosial yang telah Rp1.680.000.000,00dipertanggungjawabkan oleh 32 SD untuk membayarpengadaan peralatan TIK elearning kepada Sdr. EllySundari, SE = 32 x Rp52.500.000,002. Jumlah dana yang seharusnya dibayarkan kepada Sdr.

penghitungan kerugiankeuangan negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana BantuanOperasional Sekolah (BOS), Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STFGBPNS), Bantuan Penyelengaraan PendidikanDiniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Dan Bea Siswa Miskin (BSM) padaMadrasah Ibtidaiyah MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan37Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012 tertanggal 28 Mei 2014, yang dibuatdan ditanda tangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selakuPembantu Penanggung Jawab, ROEDDY

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangannegara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS), Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STFGBPNS), Bantuan Penyelengaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta(BPPMDGS) Dan Bea Siswa Miskin (BSM) pada MI MIFTAHUL HUDA DesaSumberrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012 tertanggal 28 Mei2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak,selaku Pembantu Penanggung Jawab, ROEDDY

Audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana BantuanOperasional Sekolah (BOS), Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan PNS (STFGBPNS), Bantuan Penyelengaraan PendidikanDiniyah Dan Guru Swasta (BPPMDGS) Dan Bea Siswa Miskin (BSM) padaMI MIFTAHUL HUDA Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar KabupatenGresik Tahun 2012 tertanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tanganioleh Tim audit ICHSAN FUADY, SE, Ak, selaku Pembantu PenanggungJawab, ROEDDY

Penanggung Jawab, ROEDDY HARIYANTO selakuPengendali Teknis, FAUZI AZHAR selaku Ketua Tim, MAYA PURNAMASITUMEANG anggota tim, dan mengetahui Kepala Perwakilan BPKP JawaTimur Drs. HOTMAN NAPITUPULU, Ak. MBA.CFr.A.KETERANGAN TERDAKWA :ABD CHARIS, S.Pdi, menerangkan sebagai berikut :e Bahwa terdakwa Terhitung sejak tahun 1990 s/d tanggal 15 Juli 2013menjabat sebagai Kepala MI. MIFTAHUL HUDA Ds. Sumberrejo Kec.Manyar Kab.

., Uraiandakwaan Jaksa Penuntut Umum ini mempertegas bahwa Pemohon samasekali tidak mengetahui praktek penyimpangan yang dikerjakan secararapi oleh Petugas Keuangan dan atas fakta adanya keterlibatan Ketua PKPRIL Fakta mengenai hal ini tentang Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum a quo Pemohon Lampirkan sebagai Novum (N.57).FAKTA bahwa sesuai keterangan kesaksian tertulis BPKP melalui KetuaTim Ahli Roeddy Hariyanto di hadapan Persidangan Tingkat PertamaPerkara Muhammad Erfandi bin Mohammad Ali (N.59)

ditutup tiap bulan;Bahwa saksi mengetahui Audit yang dilakukan BPKP, dalam audit BPKPterdapat pengeluaran keuangan sejak tanggal 23 Desember 2003 s/d 30Desember 2003 dan pengeluaran tersebut bukan untuk simpan pinjammelainkan untuk pembayaran pihak ketiga, persekot dll seluruhnyaberjumlah Rp.188.019.418, seperti yang tertuang dalam hasil auditBPKP; Bahwa saksi tidak mengetahui posisi keuangan/kas pada akhir Desember 2003;Bahwa apabila tidak ada bantuan dana dari pemkab sebesarKETERANGAN SAKSIAHLI :ROEDDY