Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah songkro yang terbuat dari pipa paralon dengan panjang 1 cm yang ujungnya runcing ;- 1 (satu) buah timba warna orange ;Dirampas untuk dimusnahkan ;- 3 (tiga) lembar DO pakan ayam 2,5 (dua koma lima) sak pakan ayam jenis S1120 J ;- 1 (satu) unit kendaraan truck No.Pol.AE9377/ND warna kuning merahDikembalikan kepada Riyanto ;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah) ;

tersebut tidak ada ijin daripemiliknya yaitu Riyanto ; Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perouatannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa; 1 (satu) buah songkro yang terbuat dari pipa paralon dengan panjang 1cm yang ujungnya runcing ;1 (satu) buah timba warna orange ;3 (tiga) lembar DO pakan ayam 2,5 (dua koma lima) sak pakan ayamjenis S1120

tahanan ;Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah songkro yang terbuat dari pipa paralon dengan panjang 1cm yang ujungnya runcing ; 1 (satu) buah timba warna orange ;Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakanuntuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untukmengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampasuntuk dimusnahkan; 8 (tiga) lembar DO pakan ayam 2,5 (dua koma lima) sak pakan ayamjenis S1120

tidak boleh menolak permohonanlelang tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PMK No. 93/2010.Pasal 12 PMK No. 93/2010:Kepala KPKNUPejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitasformal subjek dan objek lelang.Bahwa menindaklanjuti permohonan lelang yang telah lengkapdan memenuhi legalitas subjek dan objek lelang dimaksud, maka TergugatII menerbitkan Surat Penetapan Lelang Nomor: S1120

Bank Rakyat Indonesia (Persero)Cabang Pekalongan, Nomor : B.3122/KCVI0/ADK/10/2008 tanggal 8Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda(T.II.4);Foto Copy Surat Nomor : S1120/WKN.09/KNL.04/2012, dari KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanggal 10 Agustus2012, selanjutnya diberi tanda(T.IL5);Foto Copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi lelang No.B.3369/KCVII/ADK/08/2012 tanggal 29 Agustus 2012, selanjutnyadiberi tanda(T.IL.6);7 Foto Copy Rincian kewajiban hutang Debitur (Penggugat),

Surat Pertamina Nomor S1120/C0000/98S4 tanggal 11September 1998 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan,menyatakan:(1) Direktorat Jenderal Pajak tetap berkeinginan untukmengenakan Pajak atas alokasi biaya overhead danTechnical Services dan telah mengeluarkan surat paksa dansita terhadap kontraktor KPS Total Indonesia, ARII, Mobil Oil,Maxus dan Conoco dengan jumlah tagihan Pajak sebesarRp78,8 Milyar equivalen US 9 juta;(2) ...5(3) Pengenaan PPN atas Objek Pajak butir (1) sesuaidengan kontrak akan di

(kewajiban PERTAMINA Section IV Rights andObligations of the Parties 1.3 huruf b);Bahwa pernyataan bahwa Biayabiaya Overhead dapat direimburse juga sesuai dengan Surat Pertamina Nomor S1120/C0000/98S4 tanggal 11 September 1998 yangditujukan kepada Menteri Keuangan, pada angka (3) yangmenyatakan pengenaan PPN atas objek pajak butir (1)sesuai dengan kontrak akan di reimburse (diganti) olehPertamina/Pemerintah sedangkan PPh Pasal 23 dalampembebanannya ke operating cost KPS akanmengalokasikan Overhead

Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebutmerupakan jawaban atas Surat Pertamina Nomor S1120/C0000/98S4 tanggal 11 September 1998 yangditujukan kepada Menteri Keuangan, yang menyatakanbahwa:(1) Direktorat Jenderal Pajak tetap berkeinginan untukmengenakan Pajak atas alokasi Biaya Overhead danTechnical Services dan telah mengeluarkan suratpaksa dan sita terhadap kontraktor KPS TotalIndonesia, ARII, Mobil Oil, Maxus dan Conoco denganjumlah tagihan Pajak sebesar

perundangundangan yang berlaku di Indonesia.Berdasarkan PSC tersebut maka kewajiban kontraktordalam hal ini PT Chevron Pacific Indonesia adalahmembayarkan terlebih dahulu atas biayabiaya yang terjadikemudian PERTAMINA berkewajiban untukmengembalikan/mereimburse biayabiaya yang telahdikeluarkan oleh PT CPI paling lambat selama 60 hari(kewajiban PERTAMINA Section IV Rights and Obligationsof the Parties 1.3 huruf b).Pernyataan bahwa Biayabiaya Overhead dapatdireimburse juga sesuai dengan Surat Pertamina Nomor :S1120

Selain itu, dapatdisampaikan bahwa terdapat faktafakta yang belumdiungkap dalam Putusan tersebut terkait dengan alasanditerbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, sebagai berikut:Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebut merupakanjawaban atas Surat Pertamina Nomor: S1120/C0000/98S4 tanggal 11 September 1998 yang ditujukan kepadaMenteri Keuangan, yang menyatakan bahwa:(1) Direktorat Jenderal Pajak tetap berkeinginan

:3.2.8.3.2.9.3.2.10.Bahwa berdasarkan PSC tersebut maka kewajibankontraktor dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembaliadalah membayarkan terlebih dahulu atas biayabiayayang terjadi kemudian PERTAMINA berkewajiban untukmengembalikan/mereimburse biayabiaya yang telahdikeluarkan oleh PT CPI paling lambat selama 60 hari(kewajiban PERTAMINA Section IV Rights andObligations of the Parties 1.3 huruf b).Bahwa pernyataan bahwa Biayabiaya Overhead dapatdi reimburse juga sesuai dengan Surat PertaminaNomor: S1120

dariSurat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998tanggal 24 November 1998 saja tanpa melihatkeseluruhan dari isi Surat Menteri Keuangan tersebut:Bahwa selain itu, dapat disampaikan bahwa terdapatfaktafakta yang bellum diungkap dalam Putusantersebut terkait dengan alasan diterbitkannya SuratMenteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal24 November 1998, sebagai berikut:Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebutmerupakan jawaban atas Surat Pertamina Nomor: S1120

peraturanperundangundangan yang berlaku di Indonesia.Berdasarkan PSC tersebut maka kewajiban kontraktordalam hal ini PT Chevron Pacific Indonesia adalahmembayarkan terlebihdahuluatas biayabiaya yangterjadi kemudian PERTAMINA berkewajiban untukmengembalikan/mereimburse biayabiaya yang telahdikeluarkan oleh PT CPI paling lambat selama 60 hari(kewajiban PERTAMINA Section IV Rights andObligations of the Parties 1.3 huruf b).Pernyataan bahwa Biayabiaya Overhead dapat direimburse juga Ssesuai dengan Surat Pertamina Nomor :S1120

Selain itu, dapatdisampaikan bahwa terdapat faktafakta yang belumdiungkap dalam Putusan tersebut terkait dengan alasanditerbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, sebagaiberikut:Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebut merupakanjawaban atas Surat Pertamina Nomor: S1120/C0000/98S4 tanggal 11 September 1998 yang ditujukan kepadaMenteri Keuangan, yang menyatakan bahwa:(1) Direktorat Jenderal Pajak tetap berkeinginan

berlaku di Indonesia;Bahwa berdasarkan PSC tersebut maka kewajibankontraktor dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembaliadalah membayarkan terlebih dahulu atas biayabiaya yang terjadi kemudian PERTAMINAberkewajiban untuk mengembalikan/ mereimbursebiayabiaya yang telah dikeluarkan oleh PT CPI palinglambat selama 60 hari (kewajiban PERTAMINASection IV Rights and Obligations of the Parties 1.3huruf b);Bahwa pernyataan bahwa Biayabiaya Overheaddapat di reimburse juga sesuai dengan SuratPertamina Nomor : S1120

Putusan Nomor 1953/B/PK/PJK/2017tanggal 24 November 1998 saja tanpa moelihatkeseluruhan dari isi Surat Menteri Keuangan tersebut;Bahwa selain itu, dapat disampaikan bahwa terdapatfaktafakta yang belum diungkap dalam Putusantersebut terkait dengan alasan diterbitkannya SuratMenteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal24 November 1998, sebagai berikut:Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebutmerupakan jawaban atas Surat Pertamina Nomor: S1120/C0000/98S4

berlaku di Indonesia;Bahwa berdasarkan PSC tersebut maka kewajibankontraktor dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembaliadalah membayarkan terlebih dahulu atas biayabiayayang terjadi kemudian PERTAMINA berkewajibanuntuk mengembalikan/ mereirriburse biayabiaya yangtelah dikeluarkan oleh PT CPI paling lambat selama 60hari (kewajiban PERTAMINA Section IV Rights andObligations of the Parties 1.3 huruf b);Bahwa pernyataan bahwa Biayabiaya Overhead dapatdi reimburse juga sesuai dengan Surat PertaminaNomor S1120

dariSurat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998tanggal 24 November 1998 saja tanpa melihatkeseluruhan dari isi Surat Menteri Keuangan tersebut;Bahwa selain itu, dapat disampaikan bahwa terdapatfaktafakta yang belum diungkap dalam Putusantersebut terkait dengan alasan diterbitkannya SuratMenteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal24 November 1998, sebagai berikut:Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebut merupakanjawaban atas Surat Pertamina Nomor S1120

perundangundangan yang berlaku di Indonesia;Berdasarkan PSC tersebut maka kewajiban kontraktordalam hal ini PT Chevron Pacific Indonesia adalahmembayarkan terlebih dahulu atas biayabiaya yang terjadikemudian PERTAMINA berkewajiban untukmengembalikan /mereimburse biayabiaya yang telahdikeluarkan oleh PT CPI paling lambat selama 60 hari(kewajiban PERTAMINA Section IV Rights and Obligationsof the Parties 1.3 huruf b);Pernyataan bahwa Biayabiaya Overhead dapat direimburse juga sesuai dengan Surat Pertamina Nomor S1120

Selain itu, dapatdisampaikan bahwa terdapat faktafakta yang belumdiungkap dalam Putusan tersebut terkait dengan alasanditerbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, sebagaiberikut:Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tersebut merupakanjawaban atas Surat Pertamina Nomor S1120/C0000/98S4 tanggal 11 September 1998 yang ditujukan kepadaMenteri Keuangan, yang menyatakan bahwa:(1) Direktorat Jenderal Pajak tetap berkeinginan

Bahwa menindaklanjuti permohonan lelang yang telahlengkap dan memenuhi legalitas subjek dan objek lelang dimaksud,maka Tergugat II menerbitkan Surat Penetapan Lelang Nomor: S1120/WKN.09/KNLO4/2012 tanggal 10 Agustus 2012 hal Penetapan Hari danTanggal Lelang.12.

Bahkan berdasarkan PSC tersebut maka kewajibankontraktor dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembaliadalah membayarkan terlebih dahulu atas biayabiaya yangterjadi kemudian PERTAMINA berkewajiban untukmengembalikan/mereimburse biayabiaya yang telahdikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali palinglambat selama 60 hari (kewajiban PERTAMINA Section IVRights and Obligations of the Parties 1.3 huruf b);Bahwa pernyataan bahwa Biayabiaya Overhead dapat direimburse juga sesuai dengan Surat Pertamina Nomor S1120

RCC Regional VIl Semarang (in casuTergugat I) Nomor : RTR.RCR.BCR.SMG/2457/2016 tanggal 29 Juni2016.Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan olehTergugat telah dilengkapi dengan seluruh dokumen yangdipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan lelang, maka selanjutnyaTergugat Il menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang,melalui surat Nomor : S1120/WKN.09/KNL.04/2016 tanggal 15Agustus 2016. Hal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang. HalHal 26 dari Put.

:S1120/WKN.09/KNL.04/2012tanggal 10 Agustus 2012. sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti TII5) ;8 Surat dari PT Bank Rakyat Indonesia No.

yang berlaku di Indonesia;bahkan berdasarkan PSC tersebut maka kewajibankontraktor dalam hal ini PT Chevron Pacific Indonesiaadalah membayarkan terlebih dahuluatasbiayabiaya yang terjadi kemudian PERTAMINAberkewajiban untuk mengembalikan/mereimburse biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh PT CPIpaling lambat selama 60. hari (kewajibanPERTAMINA Section IV Rights and Obligations of theParties 1.3 huruf b);Pernyataan bahwa Biayabiaya Overhead dapat direimburse juga sesuai dengan Surat PertaminaNomor : S1120

RCC Regional Vil Semarang (incasu Tergugat l) Nomor : RTR.RCR.BCR.SMG/2457/2016 tanggal 29 Juni2016.Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat telahdilengkapi dengan seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam rangkapelaksanaan lelang, maka selanjutnya Tergugat Il menetapkan hari dantanggal pelaksanaan ilelang, meelatui surat Nomor : S1120/WKN.09/KNL.04/2016 tanggal 15 Agustus 2016. Hal Penetapan Haridan Tanggal Lelang.

S1120/WKN.08/2013 tanggal 29 Agustus 2013 hal.502625.3:25.4.25.5.Permohonan arahan Pengambilan Kutipan Risalah Lelang danPembayaran BPHTB serta Surat Kepala Kanwil DJKN Jawa BaratNomor.