SADJIJONO, SH., MHum .............21. Prof. DR. SADJIJONO, SH., MHum., Pekerjaan : Tim HukumKopertis Wilayah VII/ Dosen PNS Dpk. Kopertis Wilayah VII ;2. Drs. BUDI HASAN, SH., M.Si., Pekerjaan: Kepala SeksiKelembagaan dan Kerjasama Kopertis Wilayah VII ; 3. AGUNG YUNDI BAHUDA SISTAWAN, SH., Pekerjaan : StafSub Bagian Kepegawaian Kopertis Wilayah VII ; 4.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUGIANTO bin DJIE SUN THIAM) terhadap Penggugat (SUSI ANDAYANI binti SADJIJONO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 272000,00 ( dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah )

Sadjijono, SH.,MHum, JabatanTim Pengembang Kelembagaan Kopertis Wilayah2. Nama : Drs.Ec. Totok Edy Cahyanto, JabatanPembantu Pimpinan Sub Bagian Akreditasi danKelembagaan Kopertis Wilayah VII ; ~~3. Nama : Agung Yundi Bahuda Sistawan, SH,Jabatan : Pembantu Pimpinan Sub BagianKepegawaian Kopertis Wilayah VII ; ~~Kesemuanya warga negara Indonesia, memilih tempatkedudukan hukum pada Kantor Koordinasi Perguruan1.Tinggi Swasta Wilayah VII, Jl.

Sadjijono, SH.M.Hum dalam memahamibeberapa bab produk hukum administrasi, 2008 353) ;Menimbang, bahwa dalam menjalankan kewenangan terikattersebut, Tergugat mempunyai kekuasaan diskresional untukmenilai dan mengambil kebijakan apakah pihak Penggugat dapatditerima atau ditolak pendaftaran sebagai calon pesertaPemilukada yang dihadiri salah satu pasangan calonnya,ternyata Tergugat berdasarkan hati nuraninya yang mendalampermohonan pendaftaran sebagai bakal calon ditolak atau tidakditerima ; Menimbang

SADJIJONO,SH.M.Hum, yang telah dipanggil beberapa kali tidak pernah hadir dipersidangan,maka atas persetujuaan para Terdakwa dan penasihat hukumnya keterangantersebut dibacakan yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita AcaraPemeriksaan penyidikan sebagai berikut :KETERANGAN ..........28KETERANGAN AHLI:Bahwa Hukum Pidana adalah seperangkat norma atau kaidah yang memuattentang larangan (Verbod) atau keharusan/perintah (Gebod) untuk melakukansesuatu perbuatan, yang juka perbuatan tersebut

SADJIJONO,SH.M.Hum, tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi dimukapersidangan, sehingga keterangan apapun yang telah diberikan tidak dimukapersidangan tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuanpasal 185 ayat (1) KUHAP ;Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat hukumtersebutmajelis tidak sependapat dan harus dikesampingkan oleh karena di dalam beritaacara pemeriksaan saksi Prof. Dr. H.

SADJIJONO, SH.M.Hum, yang dilakukanoleh penyidik Polres Gresik tertangal 30 Juli 2013 terlebih dahulu telah diambilsumpahnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAPdinyatakan bahwa jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah,maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawahsumpah yang diucapkan di sidang ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandalil Penasehat hukum dalam pledoinya yang menyatakan bahwa perbuatan

Sadjijono, S.H., M.H.; Ahli Hukum Pidana dariUniversitas Bhayangkara Surabaya yang dibawah sumpah menurutagama Islam, memberikan Pendapat sebagai berikut:Bahwa pada dasarnya, frasa dengan maksud pada pasal 378 KUHPberbeda dengan frasa dengan sengaja pada pasal 372 KUHP;Bahwa frasa dengan maksud pada pasal 378 KUHP, mengandungmakna bahwa harus ada cara yang dipakai untuk mencapai tujuanyang diinginkan dan untuk mewujudkan niatnya, pelaku menggunakancara seperti: tipnu musllihat, nama palsu, jabatan

Sadjijono, SH, MH yang menyatakan:e Bahwa jika seseorang mengakui bahwa barang yang dia jualadalah miliknya dan membujuk orang lain untuk membeli dandikemudian hari timbul permasalahan, maka perbuatan pelakudisebut sebagai berbohong;e Bahwa suatu jual beli tidak didahului oleh sesuatu delik, makaperikatan tersebut murni perdata; Sebaliknya jual beli yangdidahului oleh suatu delik (tipu muslihat / berbohong) makaperikatan tersebut batal karena hal tersebut adalah penipuan;Dari faktafakta diatas ditarik

Sadjijono, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa: perikatanjual beli yang didahului oleh suatu niat jahat (tipu muslihat/berbohong) maka perikatan tersebut batal karena hal tersebutadalah penipuan dan bila dikaitkan dengan faktafakta persidanganyang kami kutip di atas, jelaslah bahwa perikatan antara saksikorban dan Terdakwa diawali dengan suatu kebohongan yaitu:membuat kesepakatan dengan para penggarap lahan tambakHal. 23 dari 28 hal. Put.

Sadjijono, SH.M.HUM. untuk memberikanKajian dan Pendapat Hukum (Legal Opinion) atas semua Permasalahan yangterjadi atas Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum(SPBU) Nomor 4.0725/F5000/SPBU/VII/94 tertanggal 02 Desember 1994yang berlaku selama 20 Tahun ; Dimana akhirnya pada tanggal 5 Agustus2016 Prof. Dr. H.

Sadjijono, SH.M.HUM. telah memberikan Pendapat Umum(Legal Opinion) sebagai berikut:1.Suatu) Perbuatan hukum tidak melaporkan dan memperhitungkanterhadap halhal yang telah diperbuatnya atas dasar kuasa, sebagaibentuk tidak menjalankan kewajiban hukum, karena hukum mewajibkanPenerima Kuasa untuk melaporkan,memberikan perhitungan danbertanggung jawab kepada pemberi kuasa.

SADJIJONO, SH., MHum, dibawah sumpah didepan persidanganpada pokonya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan ahli dalam keadaan sehat jasmani danrohani serta bersedia memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya ;Bahwa benar ahli pernah dipanggil oleh Penyidik Polda Jawa Timur pada hari Senintanggal 02 April 2012 sekira jam 09.00 Wib untuk dimintai pendapat sebagai ahli dalamperkara atas nama tersangka I.

SADJIJONO, SH., MHum, dibawah sumpah didepanpersidangan telah memberikan pendapatnya sesuai dengan keahliannya yaitu awalperbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa untuk masuk rumah, ruangan ataupekarangan tertutup milik JULIANTO LIMOPRANOTO perbuatan hukum yangberdasarkan adanya suatu perjanjian pinjam pakai dibawah tangan tertanggal 29 April2004 dan perjanjian pinjam pakai No.23 tanggal 11 Nopember 2008 yang dibuatdihadapan Notaris MARIA TJANDRA, SH yang isinya sejak tanggal 30 April 2004sampai

SADJIJONO, SH. MHum ; Ad. .1. Saksi RATRI PRASETYA NINGRUM N, dr, menerangkan dibawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa kejadian tanggal 17 Nopember 2015, saksi menemukan percakapan diWhatsApp antara suami saksi (Terdakwa) dengan teman kantornya ; Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan benar; Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak sekolah SMA;Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2011; Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 2 orang anak masingmasingbernama : 1.

SADJIJONO, SH.

Menurut Doktrin Prof.Bagir Maman menyatakan kewenangan dan kekuasaanmerupakan dua hal yang berbeda, kewenangan yang di dapatsecara atributif tersebut merupakan hak dan kewajiban,sedangkan kekuasaan adalah hak yang secara mutlak untukberbuat atau tidak berbuat (Sadjijono: Memahami BeberapaHalaman 15 dari 36 halaman Putusan 36/G/2018/PTUN.BDGBab Pokok Hukum Administrasi, 2008. Hlm 51).

(Sadjijono: Memahami Beberapa Bab PokokHukum Administrasi, 2008.

Sadjijono, S.H., M.Humpada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2018, bukti T1617. Fotocopy Berita Acara Introgasi Saksi An. M. Ulum pada hari Minggu Tanggal 16Juli 2018, bukti T1718. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/O2/VIII/2019/Reskrim tanggal 12 Agustus 2019, Menghentikan penyelidikan LaporanPolisi Nomor : LP/50/III/2019/JATIM/ RESTABES SBY Tanggal Maret 2019,bukti T1819.

Marbunsebagaimana dikutip Sadjijono mengatakan, wewenang mengandung artikemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secarayuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang undangyang berlaku untuk melakukan hubungan hubungan hukum, sehinggawewenang ini memiliki sifat sifat sebagai berikut: (a) express implied, (b)jelas maksud dan tujuanya, (c) terikat pada waktu tertentu, (d) tunduk padabatasanyabatasan hukum tertulis dan tidak tertulis, (e) isi wewenang bisabersifat umum

Sadjijono, Babbab Pokok HukumAdministrasi, (Jogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), him. 57.PERTANYAANNYA ; apa kewenangan yang dimiliki saudara JPU telahmendasar secara; atribusi, delegasi, dan mandate?.

Sadjijono, S.H., M.Hum, Guru Besar FakultasHal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 49 PK/Pid/2016Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dalam sidang Praperadilan yangmenyatakan bahwa seseorang ditingkatkan statusnya menjadi Tersangkaberdasarkan bukti permulaan yang dimaknai bukti permulaan yang cukuptelah terpenuhinya dua alat bukti.

Sadjijono, S.H., M.Hum., yang telah menjelaskan terkaitdengan konsep daluwarsa menerangkan dengan keahliannya,bahwa: Bahwa, konsep kedaluwarsa gugatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 9Tahun 2004, yang rumusannya gugatan dapat diajukan dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatHalaman 30 dari 36 halaman.

Sadjijono, S.H., M.Hum., bahwa:Serta juga saksisaksi yang diajukan Penggugat memberikan keteranganterhadap perkara a quo:1.Suwarti (Lurah Semolowaru)Dalam persidangan di atas Sumpah menerangkan:Saksi sebagai lurah di Kelurahan Semolowaru;Dengan membawa buku c kelurahan, saksi menunjukkan kepadaMajelis Hakim, bahwa Buku Leter C/Buku Tanah Petok (petok Ipeda)C. 23 Persil 32, S.l, Seluas 490 m? (empat ratus sembilan puluhmeter persegi) atas nama Astiah B.

Sadjijono,SH., M.Hum kesemuanya memberikan keterangan dan pendapatnya di bawahsumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalamBerita Acara Sidang perkara ini, sebagai berikut:Bahwa, Saksi 1 bernama Agus Tulis, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa, gudang PT.

Sadjijono, SH., M.Hum, pada pokoknya memberikanpendapat sebagai berikut:Halaman 74 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 76/G/2019/PTUN.SBYBahwa, sedang menjadi perdebatan terkait keterangan sebagai ahli untukuntuk bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah, sebenarnya kalau kitamenggunakan konsep makna dari suatu kata sandinya kita tidak akan keluardari Etimologis, artinya ilmu bahasa digunakan sebagai dasar. Etimologi inilahyang sebenarnya setiap kata itu memiliki arti harfiah.

Sadjijono,S.H.

Sadjijono, S.H., M.Hum. yang pada pokoknya berpendapat terhadapketentuan Pasal 33 ayat (1) Kepala Kantor memiliki suatu kKewajiban melakukanpenelitian secara cermat lengkap dan mendalam, sekecil kecilnya dicari untukmenemukan apakah ada indikasi dari pelanggaran karena sifatnya pasal 33 ayat(1) dimana ada dugaan atau sangkaan ada penilaian ada suatu pelanggaran;Menimbang, bahwa adapun pentingnya untuk melakukan penelitianyang mendalam atas indikasi pelanggaran kepabeanan sebelum Tergugatmenetapkan

SADJIJONO, SH.

Sadjijono, SH., M.Hum terkait legalitas dan dasar hukumditerbitkannya lin Pemakaian Tanah atas nama Penggugat terhadap obyek sengketa;Bahwa pada tanggal 18 September 2011, Ahli Hukum Administrasi Prof.

Sadjijono, SH., M.Hum; Bahwa Gelar Perkara diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun2013, dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu : tahap awal, tahappertengahan dan tahap akhir;Bahwa Tahap Awal gelar perkara, dilakukan oleh internal Kepolisianuntuk menganalisa terhadap suatu perkara termasuk kualifikasiperkara pidana, tindakan penyelidikan, kKemudian menilai siapa yanglayak dan memiliki substansi dijadikan sebagai saksi, kKemudian buktibukti apa yang dapat dilakukan suatu upaya penyitaan dan untukmenetukan

Sadjijono, SH., MH saja, dan secaramateri muatan dari alat bukti T26 bersifat KTUN yang merupakanwewenang dari PTUN, bukan masuk dalam wewenang Judex Facti untukmelakukan penilaian. Suatu asas penerapan hukum pembuktian yang kelirudan sesat dari Judex Facti yang dapat berdampak pada benturan hukumatas Fakta yang sudah sah dan benar menurut hukum sebagaimanadiuraikan pada point 2 di atas.

Sadjijono, SH., MH,yang menyatakan bahwa Putusan perkara perdata yang membatalkan AktaKepengurusan adalah terbatas pada kepengurusannya saja, khususnyakepada kepada pengurus yang keberatan, dalam hal ini tidak dapatdikatakan membatalkan Yayasan, maka yayasan harus tetap berdiri daneksis.

Sadjijono, S.H.,.M.