Ditemukan 4962864 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Perkawinan tidak sah Sah tidaknya penahanan Ktp tidak sah Pernikahan tidak sah Penangkapan tidak sah Sah nya perkawinan Itsbat Sah nikah Sah atau tidaknya penangkapan
Pengadilan PA BUKITTINGGI Perdata Agama
Register : 08-08-2011 — Putus : 03-10-2011 — Upload : 27-03-2013
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 99/Pdt.P/2011/PA-Bkt
Tanggal 3 Oktober 2011 — Pemohon
58 — 43
  • Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUKARDI bin MAWARDI) dengan Pemohon II (ASNIDA binti SAKNUNIR) yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Padang.3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar perkara sebesar Rp. 151. 000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)
    Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUKARDI bin MAWARDIJ) denganPemohon II (ASNIDA binti SAKNUNIR) yang dilaksanakan pada tahun 2006 diPadang;3. Menyatakan agar penikahan tersebut dicatat pada PPN yang berwenang.4.
    tidak pernah bercerai sampai sekarang;Menimbang, bahwa dengan memperhatikah ketentuan BAB IV pasal 14 sampai 29Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan bila dihubungkandengan fakta tersebut diatas, ternyata pernikaha Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhisyarat dan rukun perkawinan dalam Islam;Menimbang bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhirukun dan syarat perkawinan dalam Islam, maka perkawinan tersebut dengan Aswar harusdinyatakan sah
    Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUKARDI bin MAWARDI) denganPemohon II (ASNIDA binti SAKNUNIR) yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Padang.3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatatkanperkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-05-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400K/TUN/2004
Tanggal 13 Mei 2008 — KEPALA PEMERINTAHAN KECAMATAN KOJA JAKARTA UTARA ; NONA NANI NURANI
78 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4.
    Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPNKabupaten Lombok Timur sepanjang mengenai tanah ladang sengketa milikpara Penggugat tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikatterhadap para Penggugat atas tanah ladang sengketa ;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulsebagai akibat perkara ini ;8.
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-09-2009 — Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1471 K/PID/2009
Tanggal 29 September 2009 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; JALUT Bin KARI TAHER;
75 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan;d. danya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, dane.
    Bahwa perkawinan antara terdakwa dengan saksi MIANA BINTI H.MATDAYAH sebagai istri dari perkawinan pertama yang sah, yang dilakukanpada sekira tahun 1973 dimana perkawinan tersebut dilakukan sebelumterbit undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.. 5. Apabila dilinat berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwaperkawinan adalah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurutHal. 10 dari 16hal. Put.
    karenadihasilkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..
    Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinand. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.e.
    Hal tersebut keliru karenaseharusnya dasar putusan adalah fakta persidangan yang sudah terujidengan alatalat bukti yang sah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 28-06-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 K/Pid/2022
Tanggal 28 Juni 2022 — ISKANDAR M. SALEH bin M. SALEH
271 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MS MEUREUDU Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 21-12-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MS MEUREUDU Nomor 0060/Pdt.P/2015/MS.Mrd.
Tanggal 13 Januari 2016 — PEMOHON I PEMOHON II
87 — 13
  • Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Shafar 1396 Hijriyah (1975 Masehi) di Gampong3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu untuk mengirimkan salinan Penetapan Itsbat Nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.4.
    Menetapkan sah nikah Pemohon (PEMOHON ) dengan Pemohon II (PEMOHON I!)yang terjadi di rumah orangtua Pemohon II di Gampong DI KABUPATEN PIDIE JAYAJaya tanggal 12 Safar 1396 Hijriah (1975 Masehi).3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.4.
    sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II telah mampumembuktikan dalil permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat(2) dan ayat (3) huruf (6) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakimberpendapat dapat mengabulkan permohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkanpermohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan tentangsahnya pernikahan tersebut, dengan diktum: Menyatakan sah
    Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON I) dengan Pemohon II(PEMOHON Il) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Shafar 1396 Hijriyah(1975 Masehi) di GAMPONG.3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu untuk mengirimkansalinan Penetapan Itsbat Nikah kepada Pegawai Pencatat NikahKecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.4.
Pengadilan PN METRO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 25-07-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN METRO Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Met
Tanggal 25 Juli 2016 — Pemohon : SUTINI Termohon : Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepolisian Daerah LampungCq.Kepolisian Resort Metro Cq. Kepolisian Sektor Metro Selatan
497 — 181
  • /PN Met tanggal 12 Juli 2016, telah mengajukan permohonan praperadilandengan alasanalasan sebagai berikut:I DASAR HUKUMBahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan KetentuanPasal 77 dan Pasal79 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :Pasal 77 KUHAP :Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai denganketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang :e Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
    ataupenghentian penuntutan;e Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Pasal 79 KUHAP :Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan ataupenahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada KetuaPengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.Pasal 20 KUHAP :Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktukebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat
    Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecualidalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturutturut tdakmemenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.Pasal 36 PERKAP No.14 Tahun 2016 Tentang Management Penyidikanditentukan : Tindakan Penangkapan terhadap tersangka dilakukan denganpertimbangan sebagai berikut :e Adanya bukti permulaan yang cukup.e Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturutturut tidak hadir tanpa alasanyang patut dan wajarIl FAKTAFAKTA HUKUM1
    Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan ataupenghentian Penuntutan.b.
    atau tidaknya penangkapan ;b Sah atau tidaknya penahanan ;c Sah atau tidaknya penghentian penyidikan ;d Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;Menimbang, bahwa pokok persoalan perkara gugatan praperadilan in casu dapatdirumuskan sebagai berikut:1 Apakah Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon danpenangkapan tersebut tidak sah secara hukum ?
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 04-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pid.Pra/2016/PN Gto
Tanggal 4 April 2016 — - ZUS TAMBENGI LAWAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO dan KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA
382 — 107
  • Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Pamohon, terbuktibahwa Termohon (Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang telah menahan 20 haripertama tanggal 3 s/d 22 Maret dan kemudian melimpahkan lagi ke KejaksaanNegeri Suwawa untuk penahanan kedua dari tanggal 22 Maret s/ d 9 April 2016)tidak memiliki alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP,seperti : (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk,dan (5) keterangan terdakwa ;Bahwa para saksi dalam pemeriksaan
    ;Pasal 18 ayat 1:"...Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukansuatu. tindak pidana berak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikankesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segalajaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Bahwa penahanan dari Termohon kepada Pemohon tidak memperhatikan bahkanmelawan ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHAP menyatakan: "Perintah penahananatau penahanan lanjutan
    tidaknya penahanan" tergantung dari dipenuhinyasyaratsyarat penahanan, baik syarat formil maupun syarat materil.Syarat formil penahanan, yaitu penahanan memiliki dasar hukum yang jelas, terutamadasar hukum bagi pejabat yang melakukannya dan dilakukan berdasarkan prosedur(dalam hal dan menurut cara) yang ditentukan oleh undangundang ;Selain itu, penahanan, juga harus memenuhi syarat materil, yaitu penahanan dilakukanuntuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam undangundang dan mempunyai alasanyang sah
    Kerugian ImaterilBahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon,menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan,menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan kel.
    jumlah Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya segeramengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hakhak Pemohon dalamPasal 77, 78 dan Pasal 79 KUHAP, selanjutnya mohon diberikan Putusan yang Amarnyaberbunyi sebagai berikut :1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2 Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon (Zus Tambengi) oleh Termohon yangdiajukan dalarn Praperadilan ini Tidak Sah
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus
Register : 26-07-2022 — Putus : 15-08-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN KABANJAHE Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Kbj
Tanggal 15 Agustus 2022 — Pemohon:
Radius Tarigan, ST
Termohon:
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq.Kepala Kejaksaan Negeri Karo
42 — 8
  • Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
  • Menyatakan tindakan TERMOHON yang telah menetapkan status Tersangka terhadap diri PEMOHON dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 3.030.322.600 (tiga milyar tiga puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo adalah tidak sah
    Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karo Nomor : Print-02A/L.2.19/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 terhadap PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
  • Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-02/L.2.19/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 terhadap PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
  • Memerintahkan TERMOHON untuk segera menghentikan proses penyidikan terhadap diri PEMOHON dalam Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Lbp
Tanggal 20 Desember 2019 — Pemohon:
WAHYUDDIN
Termohon:
1.Kepala kepolisian negara republik indonesia cq. Kepala kepolisian daerah sumatera utara
2.Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cq. Jaksa Penuntut Umum
13 — 1
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 28-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mtr
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon:
HARDIYANTO RUSDI SULAEMAN Als. HARDI bin RUSDI
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara
80 — 32
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 30-05-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sbw
Tanggal 7 Mei 2021 — Pemohon:
TOPAN YANUAR SYAH ALS TOPAN AK A KAHAR KARIM
Termohon:
Satuan Reserse Kriminal SATRESKRIM Polres Sumbawa
125 — 55
  • A;Bahwa Pemohon kemudian dipanggil untuk didengar keterangannya sebagaiTersangka dengan surat Nomor: SP/245/I/2021/Reskrim tertanggal 8 Februari 2021,karena berhalangan hadir berdasarkan alasan yang sah, Pemohon kemudiandipanggil dengan surat Panggilan Ke2 berdasarkan surat Nomor: SP/260/II/2021tertanggal 11 Februari 2021. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir pada tanggal13 Februari untuk diperiksa sebagai tersangka.
    Namun sampai permohonanpraperadilan ini dibuat Penyidik atau Petugas Kepolisian belummenyampaikan turunan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon ataukeluarganya;Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian diatas, maka tindakan atau prosespenyitaan yang dilakukan oleh Penyidik atau Petugas Kepolisian tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
    Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan tindak pidanaPenipuan dan/atau Penggelapan sebagaiamna diatur dalam Pasal 372 dan 378Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) adalah tidak sah dan tidak berdasaratas hukum. Dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;4.
    Menyatakan Penetapan Tersangka, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaanyang dilakukan oleh Termohon dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan/atauPenggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 378 Kitab UndangUndangHukum Pidana (KUHP) adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan olehkarenanya Penetapan Tersangka, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaanterhadap diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.
    Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diriPemohon oleh Termohon;8.
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Khusus
Register : 27-11-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 28-06-2018
Putusan PN SAMPANG Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Spg
Tanggal 12 Desember 2017 — Pemohon:
1.ABDUR ROSIDI BIN SLAMET
2.SAIFUL BAHRI Bin SADIK
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq KAPOLRES SAMPANG Cq KAPOLSEK SAMPANG KOTA
17 — 2
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 17-05-2021 — Putus : 11-06-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Juni 2021 — Pemohon:
SISKA WIJAYANTI
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat.
83 — 31
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 14-09-2023 — Putus : 20-09-2023 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN SAMBAS Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sbs
Tanggal 20 September 2023 — Pemohon:
Kin Fong Hono
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PEMANGKAT
6 — 3
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus
Register : 20-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Mpw
Tanggal 5 September 2018 — Pemohon:
SURYADI HAMZAH Alias ADI Bin HAMZAH
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Mempawah Reserse Kriminal Umum
36 — 4
  • ,(pasal 333 KUHP) yang tanpa sah menurut aturan Undangundang.
    Untuk itu) perkembangan yang demikian melalui dapatdiakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sahtidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenanganpraperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuansewenangwenang oleh aparat penegak hukum.
    ,Pasal 184 KUHAP perihal Bukti Permulaan yang cukup, bersifatlimitative., artinya alat bukti yang cukup tidak boleh ditambah denganLaporan Polisi sebagai salah satu alat bukti yang sah., menurut DoktrinHukum untuk memproses seseorang dalam perkara pidana yaitu dua alatbukti., dengan demikian hanya berdasarkan keterangan saksi menjadidasar penangkapan Pemohon tetap memiliki nilai Satu alat buktt.
    ., sehingga tidak mempunyai kekuatan hukumyang sah dan mengikat.,PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKANTINDAKAN KESEWENANGWENANGAN DAN BERTENTANGANDENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.
    dapat dinyatakanmerupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menuruthukum.PETITUMBerdasar pada argument dan faktafakta yuridis diatas, Pemohon mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri MEMPAWAH yang memeriksa danmengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :1.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 04-10-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 25-10-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Tjk
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pemohon:
ABDUL KARIM YOHANES VERTA KACARIBU Bin Alm. ABU BAKAR BERKAT KARO KARO
Termohon:
Kepolisian Daerah Propinsi Lampung, Cq. Kapolda Lampung,
47 — 10
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Khusus
Register : 26-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rhl
Tanggal 10 Mei 2021 — Pemohon:
Jhon Fiter Siahaan Alias Jhon
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir
24 — 8
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-09-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 06-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 69/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 10 Oktober 2018 — Pemohon:
KAMARUDDIN KALOKO
Termohon:
1.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN DI MEDAN
2.PEMERINTAH R.I Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN DI MEDAN
3.PEMERINTAH R.I Cq. INSPEKTUR PENGAWAS DAERAH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DI MEDAN
4.PEMERINTAH R. I Cq. KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DI MEDAN
7 — 6
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus
Register : 22-07-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 04-08-2022
Putusan PN BANGKO Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bko
Tanggal 4 Agustus 2022 — Pemohon:
Rian Sutra
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
50 — 21
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus
Register : 20-12-2022 — Putus : 03-01-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN TARAKAN Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Tar
Tanggal 3 Januari 2023 — Pemohon:
SUDIRMAN Bin H SUKRI
Termohon:
POLRI Cq. POLDA KALTARA Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA KALTARA
20 — 7