JUNARDI, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Tukang Cuci Kapal Helm Merah di Gudang SBU Gabion Belawan, alamat Jalan Selebes Gg II Titi Panjang Lingk 35 Belawan, dlaam hal ini memberi kuasa kepada EFFENDI,SH dan AIDIAL,SH, Advokat/ Pengacara berkantor pada BOLJON LAW OFFICE EFFENDI,SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Titi Pahlawan No.16 A Medan Marelan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai..

PENGGUGAT ;L a w a nGUDANG SBU ( SUMBER BUANA UTAMA ), beralamat di Jalan Perikanan Gabion Belawan Selanjutnya disebut sebagai --------TERGUGAT;

PENGGUGAT ;LawanGUDANG SBU ( SUMBER BUANA UTAMA ), beralamat di Jalan PerikananGabion Belawan Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9September 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialHalaman Putusan PHI Nomor.82/G/2013/PHI Mdnpada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 September 2013 dibawahRegister No. 82/2013/PHI Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : e Bahwa Penggugat adalah

seorang pekeaeewadai tukan ng cuci Kapal HelmPutusan PHI Nomor. 82/G/2013Merah digudang SBU ( Sumber Buana Utama) Gabion Belawan ; PH/ Mdn e Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja pada Gudang SBU ( Sumber BuanaUtama ) Gabion Belawan sejak tahun 1995 sampai Desember 2012 ;e Bahwa namanama boat yang dicuci PENGGUGAT mulanya KM SumberMujur No.512, KM Sumber Baru No.18, KM Sumber Makmur No.603, KMSenosa Np.1045 terakhir yang dicuci PENGGUGAT adalah ;KM Sukses No.802KM Asmuni Jaya No.826KM JalurKM Sinar LautKM

Alam Bahari No.1037.e Bahwa gaji dibayarkan setelah kapal kembali ke tangkahan (Gudang SBU)yang jumlahnya tidak tentu dan tidak dapat dipastikan karena kapal jugatidak dapat ditentukan ataupun dipastikan kapan kembalinya tatarata sejakberangkatnya dari gudang SBU (Sumber Buana Utama) sampai kembalinyapaling lama 1 (Satu) minggu namun untuk 3 (tiga) bulan terakhirPENGGUGAT menerima upah ratarata sebanyak Rp. 1.500.000, (Satujuta lima ratus ribu rupiah )/ bulan ;e Bahwa PENGGUGAT diberhentikan atau

milik Tergugat,sehingga dengan demikian jelas dan nyata Penggugat tidak mempunyaihubungan Industrial /peroburuhan dengan Tergugat akan tetapiPenggugat mempunyai hubungan Industrial/ perburuhan dengan Pemilikkapal tsb diatas, atau dengan orang lain yang mengikat perjanjiandengan Pemilik Kapal Tsb diatas, disaat kapal penangkap ikan sedangbersandar pada Gudang SBU milik Tergugat ;Bahwa setahu Tergugat, selama ini yang bertanggung jawab terhadapkapal penangkap ikan yang sedang bersandar pada Gudang

SBU milikTergugat adalah Saudara ABDUL RAHIM, hal ini sesuai Surat Perjanjiantertanggal 06 Juni 2010 yang diperbuat antara Saudara ABDUL RAHIMdengan RAMLAN selaku pemilik kapal panangkap ikan KM.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU);

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU);

./2016, tanggal 8 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU),beralamat di PT CPI Minas SBU, Rantau Bertuah, Minas Siak, (alamat korespondensi di Gedung Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta, 10270), yangdiwakili oleh Albert B. M. Simanjuntak, jabatan PresidenDirektur PT Chevron Pacific Indonesia (Minas SBU);Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.D.

Nomor Put.69174/PP/M.IB/10/2016, tanggal 16 Maret 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1459/WPJ.02/2014 tanggal 4 Desember2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 (SKPKB PPh Pasal 21) Masa Pajak Desember 2010Nomor 00005/201/10/222/13 tanggal 10 September 2013, atas nama PT ChevronPacific Indonesia (Minas SBU

), NPWP 01.308.508.9222.002, alamat di PT CPIMinas SBU, Rantau Bertuah, Minas Siak, (alamat korespondensi di GedungSentral Senayan Lt.11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta, 10270), sehinggaperhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPh R 436.943.478.3 446.862.257.6Pasal 21 p 41,00 13,00PPh Pasal 21 terhutang R 84.321.662.07p 4,00Kredit Pajak R 84.321.662.07 88.732.243.32p 4,00 9,00PPh Pasal 21 yang kurang dibayar R 0,00

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1459/WPJ.02/2014 tanggal 4 Desember 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 (SKPKB PPh Pasal 21) Masa PajakDesember 2010 Nomor 00005/201/10/222/13 tanggal 10September 2013, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia (MinasSBU), NPWP 01.308.508.9222.002, alamat di PT CPI Minas SBU,Rantau Bertuah, MinasSiak, (alamat korespondensi di GedungSentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU);

./2016, tanggal 8 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU),beralamat di PT CPI Minas SBU, Rantau Bertuah, Minas Siak, (alamat korespondensi di Gedung Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta, 10270), yangdiwakili oleh Albert B. M. Simanjuntak, jabatan PresidenDirektur PT Chevron Pacific Indonesia (Minas SBU);Selanjutnya dalam hal ini memberi Kuasa pada Prof. Dr.D.

Nomor Put.69175/PP/M.1IB/10/2016, tanggal 16 Maret 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1460/WPJ.02/2014 tanggal 4 Desember2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 (SKPKB PPh Pasal 21) Masa Pajak Desember 2011Nomor 00011/201/11/222/13 tanggal 10 September 2013, atas nama PT ChevronPacific Indonesia (Minas SBU

), NPWP 01.308.508.9222.002, alamat di PT CPIMinas SBU, Rantau Bertuah, Minas Siak, (alamat korespondensi di GedungSentral Senayan Lt.11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta, 10270), sehinggaperhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Rp 446.862.257.613,00PPh Pasal 21 terhutang Rp 88.732.243.329,00Kredit Pajak Rp 88.732.243.329,00PPh Pasal 21 yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1460/WPJ.02/2014 tanggal 4 Desember 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 (SKPKB PPh Pasal 21) Masa PajakDesember 2011 Nomor 00011/201/11/222/13 tanggal 10September 2013, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia (MinasSBU), NPWP 01.308.508.9222.002, alamat di PT CPI Minas SBU,Rantau Bertuah, Minas Siak, (alamat korespondensi di GedungSentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika

CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU);

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4242, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Peni Hirjanto, Jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,kewarganegaraan Indonesia dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU2085/PJ/2016 tanggal 8 Juni2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON PASIFIC INDONESIA (MINAS SBU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU);

Nomor Put.69176/PP/M.IB/10/2016, tanggal 16 Maret 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1461/WPJ.02/2014 tanggal 04Desember 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (SKPKB PPh Pasal 21) MasaPajak Desember 2012 Nomor: 00002/201/12/222/13 tanggal 10 September2013, atas nama: PT Chevron Pacific Indonesia (Minas SBU

Putusan Nomor 403 B/PK/Pjk/201801.308.508.9222.002, alamat di PT CPI Minas SBU, Rantau Bertuah, Minas Siak, (alamat korespondensi di Gedung Sentral Senayan Lt.11, Jl.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1461/WPJ.02/2014 tanggal 04 Desember 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 (SKPKB PPh Pasal 21) Masa PajakDesember 2012 Nomor: 00002/201/12/222/13 tanggal 10September 2013, atas nama : PT Chevron Pacific Indonesia(Minas SBU), NPWP 01.308.508.9222.002, alamat di PT CPIMinas SBU, Rantau Bertuah, Minas Siak, (alamatkorespondensi di Gedung Sentral Senayan Lt.11, JI.

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURI-BEKASAP SBU

peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4739/PJ/2017, tanggal 27 November 2017 dan Surat KuasaSubstitusi, tanggal 12 Desember 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURIBEKASAP SBU

Simanjuntak jabatanPresiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia Duri Bekasap SBU;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D.Sidik Suraputra, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di World Trade Center 6(d/h Wisma Metropolitan Il), Lantai 14, Jalan JenderalSudirman Kavling 31, Jakarta 12920, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0087/SPOA/I/2018, tanggal 31Januari 2018;Halaman 1 dari 10 halaman.

Direktur Jenderal Pajak NomorKEP312/WPJ.02/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 Nomor00001/201/10/219/14 tanggal 11 November 2014 sebagaimanatelah dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP009/WPJ.02/KP.11/2016 tanggal 15 Januari 2016tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 Secara Jabatan, atas nama PTChevron Pacific Indonesia Duri Bekasap SBU

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURI - BEKASAP SBU

Simanjuntak, jabatan PresidenDirektur PT Chevron Pacific Indonesia Duri Bekasap SBU;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.

Putusan Nomor 1316/B/PK/Pjk/2018Pacific Indonesia DuriBekasap SBU, NPWP01.308.508.9219.003, beralamat di New Main Office, Duri,Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, KabupatenBengkalis, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURI - BEKASAPSBU

Simanjuntak, jabatan PresidenDirektur PT Chevron Pacific Indonesia Duri Bekasap SBU;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D.Sidik Suraputra, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0088/SPOA/I/2018, tanggal 31Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 1 dari 9 halaman.

Jenderal Pajak Nomor KEP313/WPJ.02/2016 tanggal 29 Januari2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00003/201/12/219/14 tanggal 27 November 2014 sebagaimana telah dibetulkan melaluiKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP010/WPJ.02/KP.11/2016tanggal 15 Januari 2016 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Secara Jabatan, atas nama PTChevron Pacific Indonesia Duri Bekasap SBU

Putusan Nomor 1320/B/PK/Pjk/2018telah dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP010/WPJ.02/KP.11/2016 tanggal 15 Januari 2016tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 Secara Jabatan, atas nama PTChevron Pacific Indonesia Duri Bekasap SBU, NPWP01.308.508.9219.003, beralamat di New Main Office, Duri,Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, KabupatenBengkalis, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURI-BEKASAP SBU;

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURI-BEKASAP SBU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1138/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURIBEKASAP SBU,beralamat di New Main Office Duri Bekasap SBU,Pematang Pudu, Mandau, Bengkalis, Riau, (alamatkorespondensi di Sentral Senayan , Lantai 11, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Jakarta 10270), yang diwakili oleh Ir.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURIBEKASAP SBU;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr.

GD SBU kepada Tuan ANTO P tanggal 01 Januari 2013, 1 (satu) lembar kertas bon penjualan ikan dari JN. GD. SBU kepada Tuan Anto P tanggal 07 Januari 2013, 1 (satu) lembar kertas bon penjualan ikan dari JN. GD. SBU kepada Tuan Alam tanggal 28 Januari 2013, 1 (satu) lembar kertas bon penjualan ikan dari JN. GD. SBU kepada Tuan Abdi tanggal 28 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar kertas bon penjualan ikan dari JN. GD.

SBU kepada Tuan Roma tanggal 01 Februari 2013 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara. ;6.Menghukum Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

GD SBU kepada Tuan ANTO P tanggal I Januari 2013, 1 (satu) lembar kertas bon penjualan ikan dari JN. GD. SBUkepada Tuan Anto P tanggal 7 Januari 2013, 1 (satu) lembar kertas bon penjualan ikandad JN. GD. SBU kepada Tuan Alam tanggal 28 Januari 2013, 1 (satu) lembar kertasbon penjualan ikan dari JN.GD. SBU kepada Tuan Abdi tanggal 28 Januari 2013 dan 1(satu) lembar kertas bon penjualan ikan dari JN. GD. SBU kepada Tuan Roma tanggal1 Februari 2013 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara.5.

GD SBU kepada TuanANTO P tanggal 1 Januari 2013, 1 (satu) lembar kertas bon penjualan ikan dari JN. GD.SBU kepada Tuan Anto P tanggal 7 Januari 2013, 1 (satu) lembar kertas bon penjualanikan dari JN. GD. SBU kepada Tuan Alam tanggal 28 Januari 2013, 1 (satu) lembar kertasbon penjualan ikan dari JN. GD. SBU kepada Tuan Abdi tanggal 28 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar kertas bon penjualan ikan dari JN. GD.

pokoknya sebagai berikut ; e Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 dan dilanjutkan lagipada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 dan dilanjutkan lagi pada hari Senintanggal 28 Januari 2013 dan dilanjutkan lagi pada hari Jumat tanggal 1Februari 2013 bertempat di gudang ikan merk SBU Jalan Yos.

Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangansaksi, surat, petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan yaitubermula terdakwa Amrah selaku anggota gudang ikan merk SBU pada had Selasa tanggal1 Januari 2013 terdakwa mengambil ikan dari Gudang ikan merk SBU Jalan Yos. SudarsoLk.

SBU kepada Tuan Anto P tanggal 7 Januari2013, 1 (satu) lembar kertas bon penjualan ikan dari JN. GD. SBU kepada Tuan Alam tanggal 28 Januari 2013, 1 (satu) lembar kertas bon penjualan ikan dari JN. GD. SBUkepada Tuan Abdi tanggal 28 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar kertas bon penjualan ikandari JN. GD.

SUGANDHI berupaSertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi (SBU) danIzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Badan Usaha JasaPelaksanaan Konstruksi (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi(IUJK) palsu pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul21.00 Wib dirumah sdr.

Rekaman KTA Asosiasi.b.Rekaman SBU (asli SBU dilampirkan terpisah) untukperpanjangan atau perubahan.c. Keterangan Domisili/ SITU/ Keterangan sejenis dari instansiterkait.d. Akte pendirian dan akte perubahan beserta pengesahan dariinstansi terkait.e. Rekaman tanda daftar perusahaan yaitu data direktur : rekamanKTP, NPWP, ijazah serta daftar riwayat hidup.f.

GAMA SADITA termasuk Sertifikat Badan Usaha JasaPelaksana Konstruksi (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi(IUJK).Bahwa terdakwa akhirnya tidak bisa memenuhi semua janji kepadasdr.

SUGANDHI karena adanya Sertifikat Badan Usaha JasaPelaksana Konstruksi (SBU) dan Surat jin Usaha Jasa Konstruksi(IUJK) palsu sedangkan untuk HO,SIUP, TDP, SKT, dan NPWPsudah selesai diurus oleh pengurus ASKUMNAS KabupatenBrebes.Bahwa terdakwa mengetahui nomor seri blangko, nomor regristrasi,dan barcode Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi(SBU) milik CV.

bahwa para terdakwatidak ada melakukan pengurusan terhadap SBU dan IUJK CV.

May Muchar ; 36.Surat Tugas Nomor 785/7/SBU/BPH/2010 tanggal 21 September2010 menugaskan Abdul Muhaemien ; Surat Tugas Nomor 786/7/SBU/BPH/2010 tanggal 21 September2010 menugaskan Abdul Muhaemien ; Nota Dinas Nomor 633/ND/SBU/BPH/22010 tanggal 22 September2010, atas nama : 1. Abdul Muhaemien, 2. Suwandi, 3. RikaInayati, 4. Imam Djuanedi ; 37.Surat Tugas Nomor 658/7/SBU/BPH/2010 tanggal 17 Oktober2010 menugaskan Murohim ; Nota Dinas Nomor 659/ND/SBU/BPH/2010 tanggal 7 Oktober2010, atas nama : 1.

NaritaRisdianovi ;TAHUN 2011.1 a Surat Tugas Nomor 912/7/SBU/BPH/2011 tanggal 4 Januari 2011menugaskan Abdul Muhaemien ;b Surat Tugas Nomor 012/7/SBU/BPH/2011 tanggal 7 Januari 2011menugaskan Abdul Muhaemien ;c Nota Dinas Nomor 915/ND/SBU/BPH/2011, atas nama : 1. AbdulMuhaemien, 2. Sainih, 3. Imam Djunaedi ;2. a Surat Tugas Nomor 916/7/SBU/BPH/2011 tanggal 7 Januari 2011menugaskan Todo H. Sitorus ;b Nota Dinas Nomor 09/ND/SBU/BPH/2011 tanggal 7 Januari 2011,alas nama : 1. Todo H. Sitorus, 2.

HarniRianto Ponto ; 28.Surat Tugas Nomor 399/7/SBU/BPH/2011 tanggal 2 Mei 2011menugaskan Asreza, S.Si ; Nota Dinas Nomor 400/ND/SBU/BPH/2011 tanggal 2 Mei 2011,alas nama: 1. Asreza, 2. Oka Budi Hapsara, 3. Suwandi ; 29Surat Tugas Nomor 403/7/SBU/BPH/2011 tanggal 3 Mei 2011menugaskan Abdul Muhaemien ; Nota Dinas Nomor 404/ND/SBU/BPH/2011 tanggal 3 Mei 20717,atas nama: 1. Abdul Muhaemien, 2. Imam Djunaedi, 3. Satim ; 30.Surat Tugas Nomor 406/7/SBU/BPH/2011 tanggal 3 Mei 2011menugaskan Todo H.

Achmad Harjadi; 47.Surat Tugas Nomor 607/7/SBU/BPH/2011 tanggal 7 Juli 2011menugaskan Asreza, S.Si ; Nota Dinas Nomor 608/ND/SBU/BPH/2011 tanggal Juli 2011, atasnama: 1. Asreza, 2. Haryanto, 3. Wiwk Widaryatni ; 48.Surat Tugas Nomor 609/7/SBU/BPH/2011 tanggal 7 Juli 2011menugaskan Todo H. Sitorus ; Nota Dinas Nomor 610/ND/SBU/BPH/2011 tanggal Juli 2011, atasnama: 1. Todo H. Sitorus, 2.

Sitorus, M.Si ; Nota Dinas Nomor 160/ND/SBU/BPH/2011 tanggal 22 Februari,alas nama: 1. Todo H. Sitorus , 2.Iskak Hidayat; 18.Surat Tugas Nomor 187/7/SBU/BPH/2011 tanggal 28 Februari2011 menugaskan Todo H. Sitorus ; Nota Dinas Nomor 186/ND/SBU/BPH/2011 tanggal 28 Februari2011, atas nama 1. Todo H. Sitorus, 2. Asreza ; 19.Surat Tugas Nomor 188/7/SBU/BPH/2011 tanggal 28 Februari2011 menugaskan Parlagutan Tambunan ; Nota Dinas Nomor 189/ND/SBU/BPH/2011 tanggal 28 Februari,atas nama : 1.

SBU terdakwa langsungmelewati pagar pembatas parkiran mobil CV. SBU dan langsung menuju ke salahsatu mobil truck tronton yang terparkir, terdakwa kemudian membuka baut bagianbawah tangki bahan bakar truck dengan menggunakan kunci pas ukuran 14 yangsebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa.

SBU tersebut berada dalam pekarangan tertutup yang ada pagarnya;e Bahwa solar yang terdakwa ambil tersebut adalah milik dari CV. SBU (Srikandi Banjar Utama);e Bahwa terdakwa mengambil minyak solar tersebut tidak ada ijin dari pemiliknyayaitu CV.

SBU (Srikandi Banjar Utama) di Desa SeiCuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut tanpa seijin pemiliknya yaitu CV.

SBU (Srikandi Banjar Utama), makaberalasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV.

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaBarat pada tanggal 23 #$=Maret 2020 dalam Register Nomor217/PDT.G/2020/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:DALAM POSITABahwa pada hari Selasa tanggal 06112019 ( Enam Juni Dua Ribu SembilanBelas) antara pihak PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi suatukesepakatan bersama dan telah menandatangani suatu Surat Perjanjian PT.Lintas Indonesia Khatulistiwa dengan HIPSINDO tentang PengurusanSertifikat Badan Usaha (SBU

Lintas Indonesia Khatulistiwa dengan HIPSINDOtentang Pengurusan Sertifikat Baden Usaha (SBU) Kontruksi PT. LintasIndonesia KhatuHstiwa berisi kesepakatan kerjasama antara PENGGUGATdan TERGUGAT I, dalam Pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) KontruksiPT. Lintas Indonesia Khatulistiwa;Bahwa didalam Surat Perjanjian PT.

Lintas Indonesia Khatulistiwa denganHIPSINDO tentang Pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kontruksi PT.Lintas Indonesia Khtulistiwa disebutkan PENGGUGAT harus membayar biayapengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kontruksi PT. Lintas IndonesiaKhatulistiwa dengan jumlah Sur bidang usaha 20 (dua puluh) adalah sebesarRp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);Bahwa dalam Surat Perjanjian PT.

Lintas Indonesia Khatulistiwa denganHIPSINDO tentang Pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kontruksi PT.Lintas Indonesia Khatulistiwa disebutkan TERGUGAT akan menyelesaikanpengurusan Sertifkat Badan Usaha (SBU) perusahaan PT.

Lintas Indonesia Khatulistiwa denganHIPSINDO tentang Pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kontruksi PT.Lintas Indonesia Khatulistiwa disebutkan;7.10.11.Bahwa sejak pembayaran biaya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diberikanoleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sampai saat ml PENGGUGAT belumjuga menerima Sertifkat Badan Usaha tersebut;Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan TERGUGAT , dan TURUT TERGUGATtidak menyelesaikan pengurusan sertifikat badan usaha (SBU) PENGGUGATyang telah di janjikan kepada PENGGUGAT

adanya aset Bank SBU (DL) yang belumdicairkan dan dengan masih adanya kewajiban Bank SBU (DL)kepada Pemerintah yang belum dilunasi, maka seluruh sisaaset Bank SBU (DL) diserahkan kepada Pemerintah RI cqKementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal KekayaanNegara sebagai bagian dari pembayaran kewajiban Bank SBU(DL) kepada Pemerintah berdasarkan Berita Acara SerahTerima (BAST) Aset Bank SBU (DL) antara Tim Likuidasi PTSejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen KeuanganRepublik Indonesia tanggal 8 Maret

Bahwa dengan demikian, asetaset termasukkredit macet yang dialinkan dari Tim Likuidasi Bank SBU kepada ParaPenggugat Rekonvensi adalah kekayaan negara berupa keuangannegara yang belum dicairkan.Bahwa upaya penyelesaian proses likuidasi Bank SBU (DL) tersebuttelah melalui pertimbangan dan pembahasan antara Bank Indonesia,Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dan Tim Likuidasi Bank SBU(DL), antara lain melalui:a.

itu, dalam rangka menyelesaikan proses likuidasi PTBank SBU (DL) dan dalam upaya mengembalikan hak pemerintahyang belum diselesaikan oleh PT Bank SBU (DL) maka berdasarkanBerita Acara Serah Terima (BAST) Aset Bank SBU (DL) antara TimLikuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL) dengan DepartemenKeuangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2007, dilakukanpenyerahan asset PT Bank SBU (DL) kepada Pemerintah sebagaibagian pembayaran atas utang PT Bank SBU (DL) kepada NegaraRepublik Indonesia.Bahwa setelah ditandatatangani

TTAA0233366 untuk membayarkan kepada RekeningPenampungan Tim Likuidasi Bank SBU melalui PT.

) ;Bahwa oleh karena Bank SBU mengalami Likuidasi berdasarkanKeputusan Menteri Keuangan No.0524/KMK.17/1997 tanggal 1 November1997, maka segala perbuatan hukum dari Bank SBU dilakukan oleh TimLikuidasi Bank SBU ;Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P9c ,P11,dan P12 , pihakPenggugat dalam menyelesaikan hutangnya telah membuat PerjanjianBersama No.45/Pen.Eks/APHT/2002/PN.TNG tanggal 13 November 2002dengan Tim Likuidasi PT.Bank SBU dan diikuti Surat Kuasa Hukum TimLikuidasi PT.Bank SBU kepada Ketua Pengadilan

Sejahtera Bank Umum (Bank SBU?).

Sejahtera Bank Umum (Bank SBU (DL)) telah dicabutizin usahanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RlNomor 531/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 yangdilanjutkan dengan proses likuidasi.3.2. Bahwa Bank SBU (DL) telah menerima dana talangan dariPemerintah RI yang dipergunakan sebagai pembayaran Bank SBU(DL) kepada para nasabah penyimpan dana dan atau kreditur.3.3.

Bahwa dana talangan pembayaran kewajiban kepada nasabahpenyimpan dana dan/atau kreditur yang diterima Bank SBU (DL)tersebut merupakan utang (kewajiban) Bank SBU (DL) kepadaPemerintah yang harus dilunasi oleh Bank SBU (DL).3.4. Bahwa Pemerintah merupakan lembaga yang dalamkedudukannya telah membayar terlebih dahulu sebagian atauHal. 12 dari 42 Hal.

,sampai dengan selesainya jangka waktu yang ditentukan, masihterdapat aset dan/atau piutang Bank SBU (DL) yang masih dapatditagih serta kewajiban Bank SBU (DL) kepada Pemerintah yangbelum dilunasi.Bahwa dengan masih adanya aset Bank SBU (DL) yang belumdicairkan dan dengan masih adanya kewajiban Bank SBU (DL)kepada Pemerintah yang belum dilunasi, maka seluruh sisa asetBank SBU (DL) diserahkan kepada Pemerintah RI cq KementerianKeuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaibagian dari pembayaran

Bank SBU (DL).Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain:a.

Pos Indonesia(Persero) San Herib, dan bertindak selaku nara sumber adalahManager Pemasaran (Tjahya Rachmad Winardi) ;Disamping itu Terdakwa pada tanggal 23 April 2007, mengeluarkanSurat Keputusan SBU Pos Logistik Nomor : SK2508/SBUTL/0407,tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik PT.

Pos Indonesia (Persero) San Herib,dan bertindak selaku nara sumber adalah Manager Pemasaran (TjahyaRachmad Winardi) ;Disamping itu Terdakwa pada tanggal 23 April 2007, mengeluarkan SuratKeputusan SBU Pos Logistik Nomor : SK2508/SBUTL/0407, tentangOrganisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik PT.

Sub SBU Pos Logistik, Asisten Manager Pengembangan Bisnis (GathutPrakosa WA), Asisten Manager SDM (Budhi Nursalim). Acara pelatihan ini dibukaoleh Direktur Bisnis Komunikasi PT. Pos Indonesia (Persero) San Herib, danbertindak selaku nara sumber adalah Saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE ;Menimbang, Terdakwa dengan Surat Keputusannya yaitu Keputusan SBU PosLogistik Nomor : SK2508 / SBUTL / 0407, tanggal 23 April 2007 tentangOrganisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik PT.

Sedangkan Pasal 4 ayat 4 b tentang uraianpemangku posisi ( Role Statement) Ka SBU, Manajer SBU dan Account Manager(AM) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II KD 35 / Dirut / 0606,tanggal 7 Juni 2006 yang berbunyi : Dalam bidang Operasional Ka SBU TotalLogistik memiliki kewenangan sebagai berikut :a Berwenang menetapkan pihak ketiga yang dijadikan sebagai patnerdalam aliansi strategis ;b Berwenang menetapkan pola operasi, dan standarisasi mutu prosesdan mutu layanan ;c Berwenang menetapkan

SBU, Manajer SBU dan Account Manager(AM) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II KD 35 / Dirut / 0606tanggal 7 Juni 2006 yang berbunyi :Dalam bidang Operasional Ka.

SBU) di JI.

SBU yang berlokasi di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Denpasar, kemudian para terdakwa berenam turun dari kapal dan menujuke Mess PT. Sentra Benua Utama/ PT. SBU, setelah minta ijin ke Securitykemudian para terdakwa berenam mandi di kamar mandi Mess PT.

SBU yang berlokasi di JIn Ikan Tuna Raya No 18Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Denpasar, mengetahui hal itukemudian para terdakwa pergi ke Kantor PT. SBU dengan tujuan untukbertanya kepada saksi TJIANG HOK Als ALEX Als BOBOHO terkaitpermasalahan tidak boleh mandi di Kamar Mandi Kantor PT. SBU, setelahsampai di PT.

SBU JI.

SBU. di Jin. IkanTuna Raya No 18 Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Denpasar.Yang mana Mess PT. SBU tersebut dihuni oleh para pegawai PT. SBU,sehingga dikatagorikan sebagai tempat yang bisa dikunjungi oleh banyakorang; Berdasarkan keterangan para terdakwa membenarkan pada saat kejadiantersebut kawasan mess PT. SBU memang dijaga oleh security, danuntunmasuk memang harus seijin security;Dengan demikian unsur Secara terbuka telah terpenuhi;Ad.3.