HALIMAH
Tergugat:
1.SEKRTARIS DAERAH KAB. DOMPU
2.KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN dan ASET DAERAH DOMPU
3.LURAH BALI
4.SUAEB

slidat tidak: dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan until fnembentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sudah gulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masingmasingpihak. tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraianmefupakan . alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan , Pemohon dengan Termohon;; Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mchonagar Panitera/Sekrtaris

Kab.KdrqvRU spRU tnU gT+DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta Dagang, tempattinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat,LAWANTERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekrtaris Desa Jabon,tempat tinggal Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat;e Pengadilan Agama tersebut;e Setelah membaca

., Panitera /Sekrtaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari R A B U, tanggal 24 April2013, sebagaimana ternyata dalam Akte Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PNRAP, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukandengan cara seksama kepada Para Terdakwa oleh RAHUDDIN Jurusita padaPengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sebagaimana ternyata dalam AktaPemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 80/Pid.B./2013/PNRAP. tanggal30 April 2013 ;Menimbang, bahwa sehubungan permintaan Banding

Foto copy Surat kematian nomor:474.3/773/425.503.54/2012 tanggal 09 Oktober2012, atas nama Amril Surono, yang dikeluarkan oleh Sekrtaris Lurah KelurahanKedungasem Kota Probolinggo ( P.6.);Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan saksi saksi sebagai berikut :1.

Jika memang sekrtaris pada timunit pengadaan barang dan jasa sesungguhnya yang bertanggung jawabitu adalah PPK sebagai Pejabat yang diberi kewenangan. Saya tidak tahusekrtaris ini ada pada posisi dimana, sehingga kenapa sekrtaris inidikenakan sanksi korupsi.

Jika ini sekrtaris maka jabatannya itu atasannyasiapa saya tidak tahu, PPKnya siapa, yang bertnggung jawab dalamseluruh proses pengadaan barang dana jasa yang pertama itu PPKkarena PPK bertanggung jawab misalkan kita melakukan pengadaanbarang dan jasa itu kKemudian bendahara akan menertibkan SPP ( suratpermintaan pengeluaran ) itu dari ke pejabat penerbit SPM bersama sama dengan BPK setelah dia melakukan pengadaan misalkan meja danmeja itu baik atau tidak baik yang bertanggung jawab adalah PPK.Kemudian

korupsibiasanya saya mengatakan jika dia adalah penerbit SPM itupun tidak bisadiminta pertanggung jawaban jika PPK sudah mengeluarkan satu suratpermintaan pembayaran dari bendahara dengan di lampirkan terkaitdengan PPK punya proses kontraknya hasil pekerjaannya itu sudahsampaikan dari tim penerima barang itu sudah tahu itu tim pemeriksabarang itu dan karena itu jika memang PPK mau tanda tangan itu bukanduduk dibelakang meja tapi harus turun yang mendatangani kontrakbarang dan jasa sehingga jika seorang sekrtaris

Bahwa ahli menyatakan untuk masuk dalam panitia pengadaan adalahjabatan jabatan dalamnya apakah sekertaris apakah anggota tapi yangbertanggung jawab sebenarnya adalah yang menandatangani kontrak tadiHalaman 35 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2019/PTUN.ABNsehingga kalau dia sebagai sekrtaris melaksanakan sesuatu berdasarkankontrak sudah ditanda tangani kemudian hasil itu adalah PPK yang harusbertanggung jawab kenapa sekrtaris yang diminta dalam pertanggungjawaban jabatan.Bahwa ahli menyatakan

Padasaat kita melakukan pembentukan panitia tim itupun sudah bisa darijabatan awalnya kalau sebagai sekrtaris maka sulit itu kolegialistik adaPPKnya atau tidak jika ada maka tidak ada hubungan dengan jabatan dia.Bahwa ahli menyatakan Aspek Legalitas pemerintahan dalam bentukditerbitkannya SK Bupati Maluku Tengah Nomor : 880/455/2019, Tanggal21 Mei 2019 Tentang PTDH atas nama NIRWATI, S.KM sebagaiPenggugat, yang meliputi aspek wewenang, prosedur dan sustansi, atausebagaimana rumusan pasal 66 ayat

PENGESAHAN:alo Copy Dinas Sesuai Dengan Ast:GP spengadilan Tinggi Makassar Panitera / Sekrtaris HAKIM KETUA MAJELIS,PURWANTO, SH..M.Hum PANITERA PENGGANTI,ttdSITTI SOHRA HANNAN,SH. ah

Foto copy Surat Keterangan Domisili, atas nama JISEN A ALUNATtertanggal 20 April 2016 yang ditanda tangani oleh DAUD MANES,S.E, Sekrtaris Lurah Kampung Baru diberi tanda bukti P1l ;2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama JISEN AALUNAT tertanggal 1 Juni 2013, diberi tanda bukti P2 ;3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama JISEN A ALUNATtertanggal 20 Juni 2008, diberi tanda bukti P3 ;~4.

tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang meragukanatau mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka sampaisekarang;Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinyamenyatakan tetap mohon disahkan pernikahannya dengan M Jas bin Sainan,adapun kesimpulan Termohon tidak keberatan Itsbat Nikah Pemohonditetapkan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan penetapan ini;ama Islam, rjaan sekrtaris

Membebankan kepada Para Terdakwa membayarbiaya perkara masingmasing sejumlah Rp. 1.000,(SENBU FLUBIAN fs seeanrennceaenensnemmmeememnnninamesseecenneen Menimbang, bahwa terhadap putusan' tersebut Terdakwa1 M,ILIV,V,VI,VI,VIILIX X dan XVII. telah menyatakan Banding dihadapanPanitera/ Sekrtaris Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 15 Juni 2015sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:08/Akta.Pid.R /2015/PN.BJW.. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada

Panitera / Sekrtaris JenderalY lyIZENIOSUMARTO, S.H. 040 O18 142

Rivai sebagai Sekrtaris Umum;Bahwa periode Kepengurusan DPD AKLI Provinsi Jambi pada saat ini dipimpinoleh Ketua bernama Sabrizal dan sekretarisnya bernama Agung. Dan sejak awalPenggugat bekerja pada DPD AKLI Provinsi Jambi setiap adanya perubahanpengurus secara periodik tidak merubah status hubungan kerja Penggugat;Bahwa sejak bulan Januari 2017 Para Penggugat telah di istirahatkan dan tidakdipekerjakan lagi melalui penyampaiaan secara lisan oleh Sdr.

Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/11/X/2013 yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan aEE stanggal 08 Oktober 2013, Kemudian bukti surattersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, ternyata sama,telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos,kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.2);Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 474.2/07/TAHUN2018 yang dikeluarkan oleh Sekrtaris

Jamran bin Ibrahim, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Sekrtaris Desa Tangkum, bertempat tinggal di JI.

Kasi Pada Kantor Pertanahan (JULIUS RIUNG) sebagai Sekrtaris II BukanAnggota;Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah melalui saksi H. DARMINDJEMADIL, SH. M.Si selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah menemuisaksi H. RAMLI selaku Penjual tanah untuk Pengadaan Tanah yang terletak didepan Kantor Bupati Nunukan Jl. Ujang Dewa Sedadap RT. 08 KelurahanNunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan seluas 62 Ha(Hektar);Bahwa terdakwa H.

Kasi Pada Kantor Pertanahan (JULIUS RIUNG) sebagai Sekrtaris IIBukan Anggota;.

Bahwa adapun pertimbangan dan kesimpulan Majelis HakimPengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya pada halaman 52alineakedua yang menyatakan bahwa Surat Bukti bertanda p.2tersebut diajukan tanpa aslinya adalah sama sekali tidak benar, sebabsecara nyata, Surat Bukti bertanda P.2 tersebut telah dicocokkandengan aslinya (telah dilegalisir) oleh Panitera/Sekrtaris PengadilanNegeri Sungguminasa (Drs. H.M.

Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannyatelah memohon agar diijinkan berperkara secara CumaCuma (prodeo) denganmembebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta;Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkarasecara CumaCuma tersebut (prodeo), Wakil Ketua Pengadilan AgamaSangatta berdasarkan penetapannya Nomor W17A9/193/HK.05/2/2018tertanggal 07 Pebruari 2018 telah mengabulkan permohonan permohonanPenggugat dan selanjutnya memerintahkan Sekrtaris

Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/02/KT/2020 tanggal 20Desember 2019 atas nama Harmiati binti Bacotola, yang dikeluarkanatas nama Lurah /Sekrtaris Tatae, Kelurahan Tatae, KecamatanDuampanua, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksaoleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuaidan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5). diberi tanggaldan paraf Hakim yang bersidang;6. Fotokopi Kartu.

SMART Padang Halaban ;Bahwa ternyata, Terdakwa yang juga menjabat sebagai Sekrtaris KTPHS,sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 4 Februari 2012, telah memimpin rapatdengan anggota KTPHS dan pada saat rapat tersebut, disepakati untukmenebang pohon tanaman kelapa sawit milik PT.

PETRUS KANISIUS)sebagai Sekretaris I bukan Anggota;Kasi Pada Kantor Pertanahan (JULIUS RIUNG) sebagai Sekrtaris I BukanAnggota;Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah melalui saksi H. DARMINDJEMADIL, SH. M.Si selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah menemuisaksi H. RAMLI selaku Penjual tanah untuk Pengadaan Tanah yang terletak didepan Kantor Bupati Nunukan Jl. Ujang Dewa Sedadap RT. 08 KelurahanNunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan seluas 62 Ha(Hektar);Bahwa terdakwa H.

Kasi Pada Kantor Pertanahan (JULIUS RIUNG) sebagai Sekrtaris IIBukan Anggota;.