Saksi ASEP HENDRIANSYAH Alias ARFAH Bin ENDANG SUTISNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Senin, 30 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wibsaksi datang ke Kantor Sektretariat Bobotoh Fans Club Sumedang diDusun Pabuaran Rt. 03 Rw. 08 Desa Jatihurip Kecamatan SumedangUtara Kabupaten Sumedang dengan mengendarai sepeda motor merkYamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol : D2144TAR tahun 2009,lalu saksi memarkirkan sepeda motor saksi di garasi yang berada disamping

ada keberatan ;3 Saksi YAYA SUNARYA Alias IYENG Bn PARMA, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan denganTerdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MioSoul warna hitam dengan Nopol : D2144TAR tahun 2009 milik saksiASEP HENDRIANSYAH Alias ARFAH ; Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ASEPHENDRIANSYAH Alias ARFAH pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017sekira pukul 00.20 Wib di Kantor Sektretariat

Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 00.20Wib di samping Kantor Sektretariat Bobotoh Fans Club Sumedang di DusunPabuaran Rt. 03 Rw. 08 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang UtaraKabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motormerk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol : D2144TAR tahun2009, milik saksi ASEP HENDRIANSYAH ;2.

Adapun pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabilabarang tersebut sudah berpindah tempat, yang mana sebelumnya 1 (satu) unitsepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol : D2144TARtahun 2009 tersebut diparkir oleh saksi ASEP HENDRIANSYAH di sampingKantor Sektretariat Bobotoh Fans Club Sumedang, yang kemudian sepedamotor tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa jauh dari pemiliknya, sehinggaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ad.2menurut Majelis Hakim

/PN.SmdMenimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsurke2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengajamengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitamdengan Nopol : D2144TAR tahun 2009 yang merupakan milik saksi ASEPHENDRIANSYAH yang pada saat itu sepeda motor tersebut terparkir disamping Kantor Sektretariat Bobotoh Fans Club Sumedang di Dusun PabuaranRt. 03 Rw. 08 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara KabupatenSumedang, maka Terdakwa sudah

Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;Bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin untuk melakukanperceraian atas nama NAMA, Nomor : tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan danBMN Sektretariat Jenderal;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagaikuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sahmeskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin untukmelakukan perceraian atas nama NAMA, Nomor : tanggal 13 Februari 2019yang di keluarkan oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangandan BMN Sektretariat

Engsebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sektretariat Daerah Acehdan dilantik pada tanggal yang sama di Gedung Serbaguna Setda Aceh olehWakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah hal ini adalah salah karena GubernurAceh seharusnya meminta kepada Menristekdikti perihal tugas perbantuanmaupun dipekerjakan atas nama Ir.Nizarli,M.Eng dengan ditembusan kepadaRektor Unsyiah. Akan tetapi pemerintah Aceh justru meminta langsung kepadaRektor Unsyiah.

Eng sebagai Kepala Biro Pengadaan Barangdan Jasa Sektretariat Daerah Aceh tentang pengangkatan Turut Tergugatsebagai tenaga ahli belum legalMenimbang bahwa dari gugatan dan jawaban para pihak yang perluMajelis pertimbangkan adalah apakah benar masalah yang menjadi dasargugatan para Penggugat tersebut adalah bukan kewenangan PengadilanNegeri Banda Aceh untuk memeriksanya;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tegugat dan turut Tergugatmengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkanPasal

yangmengeluarkan atau yang menerbitkan adalah Gubenur Aceh;Menimbang bahwa jelas bila membaca pertimbangan diatas bahwaPejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat di pusat dan diadaerah yangmelakukan kegiatan yang bersifat eksekutif hal ini bila dikaitkan denganKeputusan Nomor PEG. 821.22/001/2018 Tanggal 16 April 2018 yangdikeluarkan oleh Gubenur Aceh adalah sangat berseuaian dan hal ini jugaSurat keputusan tersebut berisi tentang pengangkatan Turut Tergugat sebagaiKepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sektretariat

Positif Amphetamine danMethamphetamine dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaanurine tersangka Lukman Said, ditemukan adanya tanda tanda pemakaianNarkotika dan Surat Berita Acara Pengambilan Air Seni terhadap LukmanSaid tanggal 15 Maret 2021 pukul 10.10 Wita oleh Penyidik PembantuJamer Ricard Seba, S.H;Bahwa benar terhadap Para Terdakwa telah dilakukan Assesmen oleh TimAssesmen Terpadu pada tanggal 22 April 2021 yaitu dengan hasilrekomendasi:o Surat Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu Sektretariat

,M.K;Surat Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu Sektretariat TimAssesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik IndonesiaProvinsi Gorontalo Nomor R/18/IV/Ka/TAT/2021 /BNNP tanggal 22 April2021 Tersangka An. Patrial Mopoliu dengan Kesimpulan Tim AssesmenTerpadu yaitu Hasil Assesmen dari Tim Hukum berpendapat bahwaterperiksa An.

,M.K;Surat Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu Sektretariat TimAssesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik IndonesiaProvinsi Gorontalo Nomor R/19/IV/Ka/TAT/2021/BNNP tanggal 22 April2021 Tersangka An. Lukman Said dengan Kesimpulan Tim AssesmenTerpadu yaitu Hasil Assesmen dari Tim Hukum berpendapat bahwaterperiksa An.

., Staf pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Jombang;Kesemuanya pada Kantor Sektretariat Daerah KabupatenJombang Jalan KH. Wahid Hasyim No. 137 Jombang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183/121/415.10.10/2015 tanggal 9 Maret 2015 ;Kemudian memberi kuasa kepada : ELVIS JOHNNY, SH.,MH.

Bali 10,640, 000.00583 (SPT)Jumlah 4,589,040, 000.00 Selanjutnya dari jumlah pencairan SP2D belanja perjalanan dinas luardaerah kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Khusus KeIbukota Negara dan Ke Provinsi Lain bagi Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebongdan PNS pada Sektretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang MenggunakanTransportasi Pesawat Udara sebesar Rp 5.235.540.000,00 dengan buktibuktibelanja/pengeluaran pelaksanaan kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan KonsultasiKe Luar

Daerah Khusus Ke Ibukota Negara dan Ke Provinsi Lain bagi Anggota DPRDKabupaten Rejang Lebong dan PNS pada Sektretariat DPRD Kabupaten Rejang LebongYang Menggunakan Transportasi Pesawat Udara pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ)yang tercatat di Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Rincian Obyek Kegiatan sebesar Rp4.589.040.000,00 terdapat selisih yang digunakan untuk pembayaran pinjamansementara (RAD) pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 yang pembayarannyamenggunakan anggaran belanja perjalanan

belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan Rapatrapat Koordinasidan Konsultasi Ke Luar Daerah Khusus Ke Ibukota Negara dan Ke Provinsi Lain bagiAnggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan PNS pada Sektretariat DPRD KabupatenRejang Lebong Yang Menggunakan Transportasi Pesawat Udara sebesar Rp646.500.000, (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan darianggaran Belanja Perjalanan Dinas Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi KePropinsi Bengkulu sebesar Rp 32.016.107,60.

Bali 10,640, 000.00583 (SPT)Jumlah 4,589,040, 000.00 Selanjutnya dari jumlah pencairan SP2D belanja perjalanan dinas luardaerah kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Khusus KeIbukota Negara dan Ke Provinsi Lain bagi Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebongdan PNS pada Sektretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong Yang MenggunakanTransportasi Pesawat Udara sebesar Rp 5.235.540.000,00 dengan buktibuktibelanja/pengeluaran pelaksanaan kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan KonsultasiKe Luar

Daerah Khusus Ke Ibukota Negara dan Ke Provinsi Lain bagi Anggota DPRDKabupaten Rejang Lebong dan PNS pada Sektretariat DPRD Kabupaten Rejang LebongYang Menggunakan Transportasi Pesawat Udara pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ)yang tercatat di Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Rincian Obyek Kegiatan sebesar Rp4.589.040.000,00 terdapat selisih yang digunakan untuk pembayaran pinjamansementara (RAD) pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 yang pembayarannyamenggunakan anggaran belanja perjalanan

belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan Rapatrapat Koordinasidan Konsultasi Ke Luar Daerah Khusus Ke Ibukota Negara dan Ke Provinsi Lain bagiAnggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan PNS pada Sektretariat DPRD KabupatenRejang Lebong Yang Menggunakan Transportasi Pesawat Udara sebesar Rp646.500.000, (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan darianggaran Belanja Perjalanan Dinas Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi KePropinsi Bengkulu sebesar Rp 32.016.107,60.

perjalanan dinas luar daerah kegiatan Rapatrapat Koordinasidan Konsultasi Ke Luar Daerah Khusus Ke Ibukota Negara dan Ke Provinsi Lain bagiAnggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan PNS pada Sektretariat DPRD KabupatenRejang Lebong Yang Menggunakan Transportasi Pesawat Udara sebesar Rp646.500.000, (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan darianggaran Belanja Perjalanan Dinas Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi KePropinsi Bengkulu sebesar Rp 32.016.107,60.

ini tidak dapat dilaksanakan karenaketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim selama persidanganberlangsung tetap mendorong perdamaian kepada Penggugat denganmemberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteribersama Tergugat, namun tidak berhasil.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telahmemperoleh izin dari atasannya sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimanaSurat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor Peg. tentang Pemberian IzinPerceraian yang dikeluarkan oleh Sektretariat

SIT NURJANAH Binti NURJAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi kehilangan Laptop;Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.SusAnak/2019/PN Mna Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul22.30 Wib di Sektretariat 34 di Desa Gelumbang Kecamatan Kota MannaKabupaten Bengkulu Selatan; Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (Satu) unit Laptop merk Asus warnaPutin beserta chargernya milik Saksi, 1 (Satu) unit Handphone merk Advanwarna Pink milik

KOKO SUSANTO Bin ANNUDIN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi kehilangan Handphone;Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul22.30 Wib di Sektretariat 34 di Desa Gelumbang Kecamatan Kota MannaKabupaten Bengkulu Selatan;Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Asus warnaPutin beserta chargernya milik Saksi Siti, 1 (Satu) unit Handphone merkAdvan warna Pink milik Saksi dan uang tunai sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah

No. 891 K/Pid.Sus/2010LEMHANAS, SPPD yang telah ditandatangani oleh petugas LEMHANASdan bukti penerimaan pembayaran kontribusi dari panitia pelaksana tetapiterdakwa tidak menyerahkan buktibukti pertanggungjawaban tersebutkepada Sektretariat DPRD Kota Langsa.Pada tanggal 05 Mei 2007, terdakwa diberitahu oleh T.

No. 891 K/Pid.Sus/2010Setelah kegiatan tersebut selesai, masingmasing peserta diminta untukmenyerahkan buktibukti pertanggungjawaban berupa tiket pesawat,sertifikat LEMHANAS, SPPD yang telah ditandatangani oleh petugasLEMHANAS dan bukti penerimaan pembayaran kontribusi dari panitiapelaksana tetapi terdakwa tidak menyerahkan buktibuktipertanggungjawaban tersebut kepada Sektretariat DPRD Kota Langsa.Pada tanggal 05 Mei 2007, terdakwa diberitahu oleh T.

Bali 10,640, 000.00583 (SPT)Jumlah 4,589,040, 000.00 Selanjutnya dari jumlah pencairan SP2D belanja perjalanan dinas luardaerah kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Khusus KeIbukota Negara dan Ke Provinsi Lain bagi Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebongdan PNS pada Sektretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong Yang MenggunakanTransportasi Pesawat Udara sebesar Rp 5.235.540.000,00 dengan buktibuktibelanja/pengeluaran pelaksanaan kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan KonsultasiKe Luar

Daerah Khusus Ke Ibukota Negara dan Ke Provinsi Lain bagi Anggota DPRDKabupaten Rejang Lebong dan PNS pada Sektretariat DPRD Kabupaten Rejang LebongYang Menggunakan Transportasi Pesawat Udara pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ)yang tercatat di Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Rincian Obyek Kegiatan sebesar Rp4.589.040.000,00 terdapat selisih yang digunakan untuk pembayaran pinjamansementara (RAD) pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 yang pembayarannyamenggunakan anggaran belanja perjalanan

belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan Rapatrapat Koordinasidan Konsultasi Ke Luar Daerah Khusus Ke Ibukota Negara dan Ke Provinsi Lain bagiAnggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan PNS pada Sektretariat DPRD KabupatenRejang Lebong Yang Menggunakan Transportasi Pesawat Udara sebesar Rp646.500.000, (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan darianggaran Belanja Perjalanan Dinas Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi KePropinsi Bengkulu sebesar Rp 32.016.107,60.

perjalanan dinas luar daerah kegiatan Rapatrapat Koordinasidan Konsultasi Ke Luar Daerah Khusus Ke Ibukota Negara dan Ke Provinsi Lain bagiAnggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan PNS pada Sektretariat DPRD KabupatenRejang Lebong Yang Menggunakan Transportasi Pesawat Udara sebesar Rp646.500.000, (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan darianggaran Belanja Perjalanan Dinas Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi KePropinsi Bengkulu sebesar Rp 32.016.107,60.

Tanah tersebut selanjutnya dikuasai danmenjadi Sekretariat Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah yang saat itupindah sementara dari Medan dikarenakan adanya Agresi Militer Belanda Il;Bahwa pada tahun 1953 setelah Agresi Militer Belanda Il selesai,Sektretariat Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah kembali ke Medan dantanah tersebut penggunaannya / penguasaannya diserahkan kepadaPenggugat.

Namun pada saat penyerahan hak atas tanah, alas hak tanahtetap disimpan oleh Sektretariat Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah(Pengurus Pusat) di Medan;Bahwa setelah Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyan pindah ke Medan,maka diatas tanah tersebut oleh Penggugat didirikan Panti Asuhan yangdiperuntuknya bagi anak yatim piatu dan tempat pengkaderan organisasi AlJam/iyatul Washliyah tingkat Sumatera Utara;Bahwa pada tahun 1955, guna mencapai khittah dan tujuan Al Washliyahsesuai dengan Anggaran Dasar

Kep429/WPJ.05/BD.06/2007 tertanggal 9 Oktober 2007 tersebut kepada Pemohon PKadalah pada tanggal 10 Nopember 2007 maka jangka waktu 3 (tiga) bulan untukmengajukan Banding haruslah jatuh pada tanggal 10 Pebruari 2008;Bahwa Permohonan Banding yang diajukan Pemohon PK kepada PengadilanPajak dan terbukti diterima Sektretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 14Januari 2008 maka jelas pula tanggal penerimaan permohonan Banding a quomasih dalam tenggang waktu 3(tiga) bulan sesuai ketentuan dalam UU No. 14Tahun

Honorarium PPK, Sektretariat PPK, Panitia PemungutanSuara, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data.Il. Pembelian / Penggandaan Barang dan Jasa.2.1. Pengangkutan/Pendropingan2.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran PPK, PPS dan KPPS2.3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS2.4. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan danPendistribusian.2.5. Raker/Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPUKabupaten.2.6. Persiapan Pemungutan Suara.2.7. Pemutakhiran Data Pemilih.2.8. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi.2.9.

Honorarium PPK, Sektretariat PPK, Panitia PemungutanSuara, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data.Il. Pembelian / Penggandaan Barang dan Jasa.2.1. Pengangkutan/Pendropingan.2.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran PPK, PPS dan KPPS.2.3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.2.4. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan danPendistribusian.Hal.20 dari 197 hal. Put. No. 1991 K/PIDSUS/20162.5. Raker/Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPUKabupaten.2.6. Persiapan Pemungutan Suara.2.7. Pemutakhiran Data Pemilih.2.8.

Honorarium PPK, Sektretariat PPK, Panitia PemungutanSuara, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data.Ill. Pembelian / Penggandaan Barang dan Jasa.2.1. Pengangkutan/Pendropingan.2.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran PPK, PPS dan KPPS2.3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.2.4. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan danPendistribusian.2.5. Raker/Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPUKabupaten.2.6. Persiapan Pemungutan Suara.2.7. Pemutakhiran Data Pemilih.2.8. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi.2.9.

Bahwa pada tahun 1953 setelah Agresi Militer Belanda Il selesai,Sektretariat Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah kembali ke Medan dantanah tersebut penggunaannya / penguasaannya diserahkan kepadaPenggugat. Namun pada saat penyerahan hak atas tanah, alas hak tanahHalaman 2 dari 23 Halaman Putusan Perdata Nomor 79/Padt/2018/PT.MDNtetap disimpan oleh Sektretariat Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah(Pengurus Pusat) di Medan;5.

dapatdilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Majelis Hakimselama persidangan berlangsung tetap menjalankan azas perdamaian denganmemberikan nasehat dan arahan agar Penggugat mau rukun kembali sebagaisuami isteri bersama Tergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangtelah memperoleh izin dari atasannya sesuai ketentuan yang berlakusebagaimana Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 40/2018 tentangPemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sektretariat

Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor20/G/BPSKPare/8/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Keberatan:Menolak keberatan Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa Konsumen:1.Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat tanggal 23 Mei 2016 yangterdaftar di Sektretariat

Bahwa KPA Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi DaratWilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi BangkaHal 34 Putusan Perkara Nomor : 83/G/2021/PTUNPLGBelitung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BarangMilik Negara Sektretariat Jenderal Kementrian Perhubungan (KPA),Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket PekerjaanSatuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIIProvinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung Pada BiroLayanan Pengadaan dan Pengelolaan

Agung Nomor: 365 K/Pdt/1984 tanggal 31Agustus 1985 ;Dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibatdan nisiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran menjaditanggungjawab kontraktor, kontraktor tersebut harus ikut digugat ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seharusnya Penggugatmengikutsertakan KPA Satuan Kerja Balai Pengelola TransportasiDarat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi BangkaBelitung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara Sektretariat

Jenderal Kementrian Perhubungan, KelompokHal 39 Putusan Perkara Nomor : 83/G/2021/PTUNPLGKerja Pemilinan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan KerjaBalai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi SumateraSelatan dan Provinsi Bangka Belitung Pada Biro Layanan Pengadaandan Pengelolaan Barang Milik Negara Sektretariat JenderalKementrian Perhubungan (Pokja Pemilinan), dan Arafah Reza KSOselaku Pemenang Tender yang kini menjadi Tergugat Il Intervensidalam perkara a quo sebagai Pihak dalam

Bahwa KPA Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat WilayahVil Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung Pada BiroLayanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara SektretariatJenderal Kementrian Perhubungan (KPA Satker BPTDSSBB), PPKSatuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII ProvinsiSumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung Pada Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sektretariat JenderalKementrian Perhubungan (PPK Satker BPTDSSBB),

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seharusnya Penggugatmengikutsertakan KPA Satuan Kerja Balai Pengelola TransportasiDarat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi BangkaBelitung Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara Sektretariat Jenderal Kementrian Perhubungan, dan KelompokKerja Pemilinan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan KerjaBalai Pengelola Trasnportasi Darat Wilayah VII Provinsi SumateraHal 73 Putusan Perkara Nomor : 83/G/2021/PTUNPLGSelatan

;Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS dari Sektretariat Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, yangisinya menjelaskan bahwa pada kolom 1, Nomor 375 Nama XXXX, yangHal. 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2017/PA Kdipenghasilannya/gajinya sebagaimana tersebut pada lajur 8 sejumlahRp.2.303.400, (dua juta tiga ratus tiga ribu empat ratus rupiah), buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyaikekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal

Rezna Pasa Revuludin.SH.MH, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Keahlian Ahli adalah dalam bidang Minyak dan Gas Bumi; Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai analis hukum di bagian hukumdan Hubungan Masyarakat Sektretariat BPH Migas; Bahwa berdasarkan UU Pasal 1 Angka 10 UU RI No.22 tahun 2001Minyak dan Gas Bumi Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yangberintikan atau. bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan,Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga; Bahwa berdasarkan