Ditemukan 1883674 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sepuluh setubuh
Penelusuran terkait : Menolak Gugatan Penggugat Transfer dana Memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain 1. perkumpulan persatuan tenis meja seluruh indonesia. 2. direktorat jenderal administrasi hukum umum vs pengurus besar persatuan tenis meja seluruh indonesia (pb ptmsi);; Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan vs gubernur sumatera selatan;; Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan vs gubernur provinsi sumatera selatan;; Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan diwakili oleh kms. ali hanafiah vs gubernur sumatera selatan;; Gubernur provinsi kepulauan riau vs 1. dewan pimpinan daerah federasi serikat pekerja logam Elektronik dan mesin serikat pekerja seluruh indonesia (dpd fsp lem spsi) provinsi kepulauan riau. 2. pimpinan daerah serikat pekerja kimia Energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh indonesi provinsi kepulauan riau; Dewan pimpinan wilayah federasi serikat pekerja metal indonesia (dpw fspmi) provinsi jawa barat vs i. 1. federasi serikat pekerja tekstil sandang dan kulit serikat pekerja seluruh indonesia (pdfsp tsk spsi). 2. federasi serikat pekerja logam elektronik mesin serikat pekerja seluruh indonesia (dpd fsp lem spsi). 3. federasi serikat pekerja kimia energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh indonesia (pd fsp kep spsi). 4. federasi serikat pekerja rokok tembakau makanan dan minuman serikat pekerja seluruh indonesia (pd fsp rtmm spsi). Ii. gubernur jawa barat. Iii. dewan pimpinan provinsi (dpp) asosiasi pengusaha indonesia (apindo) jawa barat. Turut termohon : dadan darus alamsyah Dkk;; I. gubernur provinsi kepulauan riau. Ii. dewan pengurus kabupaten/kota apindo kota batam vs 1. dewan pimpinan daerah federasi serikat pekerja logam Energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh indonesia provinsi kepulauan riau Pimpinan unit kerja serikat pekerja logam elektronik dan mesian serikat pekerja seluruh indonesia pt. astra daihatsu motor diwakili oleh jamal ali vs direktur jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja Kementerian ketenagakerjaan ri;
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 13-03-2013 — Putus : 03-08-2010 — Upload : 13-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 23/Pdt.G/10/PN.BLT
Tanggal 3 Agustus 2010 — S U P R I Y A N T O VS SITI MARMIYAT I DKK
46 — 28
  • DALAM PROVISI :- Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Terlawan I ;DALAM POKOK PERKARA :- Menolak seluruh gugatan perlawanan Pelawan ;- Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan dihitung berjumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
    pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pelawan tidak berhasil membuktikan dalildalil gugatan perlawanannya, maka sudahsepatutnya gugatan perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya;Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR), UndangUndang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Peradilan Umum, serta peraturanperundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIDALAM PROVISI :e Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;DALAM EKSEPSI :e Menolak eksepsi Terlawan I ;DALAM POKOK PERKARA :e Menolak seluruh
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata Tanah
Register : 27-05-2010 — Putus : 25-01-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.BLK.
Tanggal 25 Januari 2011 — M. JUSRI BIN H. SYAMSUDDIN (Penggugat) H. MUHAMMADONG BIN H. SYAMSUDDIN (Para Tergugat)
84 — 41
  • Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara :- Menolak seluruh gugatan Penggugat;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
    Bahwa Tergugat dan II menolak seluruh dalildalil gugatandan tuntutan Penggugat, kecuali terhadap halhal yang secara jelasdan tegas diakui sepanjang tidak menrugikan kepentinganpara Tergugat;2. Bahwa Tergugat dan II adalah pemilik sah dari tanah yang kinimenjadi obyek sengketa karena diperoleh secara sah dari pemilikTanah yang sah (H. AMBO RAPPE) pada tahun 1981, dan akteJual Beli Nomor : 95/UB/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 dariTergugat (H. MUHAMMADONG BIN H. SYAMSUDDIN) kepadaTergugat Il. H.
    AMBO RAPPE yang tentunya jika Penggugatbenar membeli tanah tersebut maka SPT tanah tersebut adalahatas nama Penggugat itu sendiri dan SPT tersebut tidakmenunjuk pada tanah obyek perkara dan SPT bukanlah merupakanbukti kepemilikan ;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangandiatas, ternyata Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikanhak kepemilikannya atas tanah terperkara, maka hak kepemilikanatas tanah terperkara oleh Penggugat harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena poin amar gugatanPenggugat
    selebihnya berhubungan dengan hak kepemilikandimaksud maka seluruh gugatan Penggugat harus di tolak ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugatditolak, Penggugat adalah berada dalam pihak yang kalah, makaPenggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara ini yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan KUHPerdata (BW), Rog, UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960 dan seluruh peraturan perundangundangan yangbersangkutan ;MENGADILIDalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi Tergugat
    ;Dalam Pokok Perkara :e Menolak seluruh gugatan Penggugat; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp 721.000, (Tujuh ratus dua puluh saturibu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakimpada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 oleh kami MOTURPANJAITAN, SH selaku Hakim Ketua Majelis, H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-05-2019 — Upload : 09-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 28 Mei 2019 — LAW GEK IM alias YANTI
247 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa LAW GEK IM alias YANTI bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja secara melawan hukum mengambil ataumemindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintahtransfer dana palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentangTransfer Dana dalam Dakwaan Penuntut Umum;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid.Sus/20192.
    tunggal dan membatalkanputusan Judex Facti Pengadilan Negeri serta membebaskan Terdakwa darisegala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurutketentuan undangundang; Bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yangrelevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yangterungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa sengaja secara melawanhukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh
    dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981):Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada seluruh
    Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid.Sus/2019Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Binjai tersebut: Membebankan biaya perkara pada seluruh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 18-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 13-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 566 K/TUN/2023
Tanggal 12 Desember 2023 — PERKUMPULAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA., 2. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM VS PENGURUS BESAR PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA (PB PTMSI);;
109 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA., 2. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM VS PENGURUS BESAR PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA (PB PTMSI);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/TUN/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;
58 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
57 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN diwakili oleh KMS. ALI HANAFIAH VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;
58 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN diwakili oleh KMS. ALI HANAFIAH VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU., 2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESI PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
115 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU., 2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESI PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-09-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2022
Tanggal 20 Oktober 2022 — KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO)., 3. DRS. MUCHDAN BAKRIE;;
289 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO)., 3. DRS. MUCHDAN BAKRIE;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 10-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 12-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/TUN/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — GUBERNUR JAWA BARAT VS FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, DKK ;
170 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR JAWA BARAT VS FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, DKK ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/TUN/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PDFSP TSK SPSI)., 2. FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI)., 3. FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP KEP SPSI)., 4. FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP RTMM SPSI)., II. GUBERNUR JAWA BARAT., III.
199 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PDFSP TSK SPSI)., 2. FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI)., 3. FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP KEP SPSI)., 4. FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP RTMM SPSI)., II. GUBERNUR JAWA BARAT., III.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — BADAN MUSYAWARAH WARGA PENGHUNI TANAH VERPONDING SELURUH INDONESIA (BMPTV-SI) vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., 2. KEMENTERIAN AGAMA RI., 3. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);
294 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN MUSYAWARAH WARGA PENGHUNI TANAH VERPONDING SELURUH INDONESIA (BMPTV-SI) vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., 2. KEMENTERIAN AGAMA RI., 3. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);
    PUTUSANNomor 54 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BADAN MUSYAWARAH PENGHUNI TANAHVERPONDING SELURUH INDONESIA (BMPTVSI), tempatkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Km. 3 Nomor 3 Cisalak,Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, yang diwakili olen H. AbdulManan HR, S.H., M.H. dan Drs. Aleksandria Bangun, M.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU., 2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
122 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU., 2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-10-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 PK/TUN/2022
Tanggal 21 Desember 2022 — BADAN MUSYAWARAH PENGHUNI TANAH VEROPONDING SELURUH INDONESIA (BMPTV-SI) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA., III. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);;
91 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN MUSYAWARAH PENGHUNI TANAH VEROPONDING SELURUH INDONESIA (BMPTV-SI) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA., III. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
277 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
    No. 41 P/HUM/2018(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakanpendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat..
    Fotokopi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Federasi SerikatPekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(Bukti P9);10.Fotokopi Surat Keputusan Federasi Serikat Pekerja Pertanian danPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia No.Kep.50A/P.FSP.PP/SPSI/ORG/09/2016 tanggal 22 September 2016tentang Pengesahan / Pengukuhan Komposisi dan Personalia PengurusDaerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SerikatPekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Bukti P10
    No. 41 P/HUM/2018Bahwa Pemohon bukanlah subyek hukum sebagaipenyandang hak dan kewajiban karena Pemohon adalahPengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian danPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ProvinsiSumatera Utara (PD FSPPSPSI Provinsi Sumatera Utara),dimana subyek hukum yang sesungguhnya adalah organisasiserikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI) bukan PengurusDaerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan,karena yang merupakan subyek hukum adalah rechtspersoon(badan hukum
    Pekerja Seluruh Indonesia7adalah serikatserikat pekerja....
    PENGURUS DAERAHFEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERAUTARA (PD FSPPPSPSI PROVINSI SUMATERA UTARA), 2. JARNO, 3.RAHMAT, 4. KOMAR, 5. PONIRIN, mendalilkan selaku perseoranganwarganegara Indonesia yang merasa kepentingannya dirugikan denganadanya objek sengketa a quo, dengan alasanalasan yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa pemberlakuan 1.
Pengadilan PTA BANTEN Perdata Agama Waris Islam
Register : 08-03-2012 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 27-04-2012
Putusan PTA BANTEN Nomor PERDATA : 17/Pdt.G/2012/PTA Btn
Tanggal 28 Maret 2012 — E. HASANUDDIN Bin IRSYAD X ENTONG HAFADI bin MUNJIN, Cs
364 — 282
  • Muhdin telah meninggal dunia denganmeninggalkan 6 (enam) orang anak, Atidah alias Edot telah meninggal duniadengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, namun Penggugat tidakmendudukkan seluruh anakanak dari anak kandung H. Irsyad bin H. Hawatersebut sebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam paraahli waris baik secara bersamasama atau perseorangan dapat mengajukanpermintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian hartawarisan.
    Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, makayang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untukdilakukan pembagian harta warisan, oleh karena itu berdasarkan ketentuantersebut seluruh ahli waris harus disertakan sebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannyamohon agar Sertifikat Nomor 3 Tahun 1985 atas nama Munjin bin H.
    mengikat, namun Penggugat tidak menyertakan lembaga yangmenerbitkan suratsurat tersebut sebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Pandeglang yangmendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184/K/AG/1995tanggal 27 Mei 1998, Nomor 537/K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997 dan Nomor2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, bahwa sengketa perkara warisan seluruhahli waris harus disertakan sebagai pihak, dan oleh karena Penggugat dalamperkara ini tidak mendudukkan seluruh
    ahli waris sebagai pihak sehingga parapihak dalam perkara ini tidak lengkap (plurium litis consortium) adalah sudahtepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbanganPengadilan Tinggi Agama;Menimbang, bahwa tidak lengkapnya gugatan Penggugat selain tidakmenyertakan seluruh ahli waris juga tidak menyertakan lembaga yangmenerbitkan suratsurat yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak berkekuatanhukum;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkapsehingga tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESIAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR diwakili oleh JAMAL ALI VS DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
262 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESIAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR diwakili oleh JAMAL ALI VS DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, DKK;
175 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, DKK;
    FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DANPERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUHINDONESIA (PD FSP KEP SPSI) PROVINSI JAWABARAT, tempat kedudukan di Jalan Lodaya, Nomor40A, Bandung, yang diwakili oleh Agus Koswara,jabatan Ketua Pimpinan Daerah Federasi SerikatPekerja Kimia Energi dan Pertambangan SerikatPekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI)Provinsi Jawa Barat, dan kawan;.
    Ateng Ruchiat, jabatan Ketua Pimpinan DaerahFederasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanandan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PDFSP RTMM SPSIl) Provinsi Jawa Barat, dan kawan;Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 289 K/TUN/2021Selanjutnya dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepadaMangiring TS.
    ., dan kawankawan,semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat padaLembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan PimpinanDaerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(LPHADPD KSPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat diBandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Januari 2021;Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasii II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan
Pengadilan PN BIREUEN Perdata
Putus : 12-11-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN BIREUEN Nomor 08/PDT.G/2014/PN.Bir
Tanggal 12 Nopember 2014 — FAISAL JALAL VS PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH BIREUEN (PSSB) dkk
87 — 24
  • FAISAL JALAL VS PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH BIREUEN (PSSB) dkk
    PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH BIREUEN (PSSB),berlamat di Jalan Malikulsaleh Nomor 11 GeulanggangGampong (Cureh) Kecamatan Kota Juang KabupatenBireuen, yang diwakili oleh Mukhlis, Amd. selakuKetua Persatuan Sepakbola Seluruh Bireuen (PSSB), dalamhal ini memberikan kuasa kepada Hanafiah Husein, S.H. danAbd. Rahman M.
    PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSDPUSAT c.g. PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUHINDONESIA ACEH (PSSI ACEH) beralamat di JalanTeuku Umar No. Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II,3.
    Bukti P4Perjanjian Kontrak Kerja Pemain No : 62/PSSB/V/2008 antaraPersatuan Sepakbola Seluruh Bireuen (PSSB) yang diwakili olehM. Ajis Fandila sebagai Manager dengan Faisal Jalal, tanggal 10Juni 2008;Perjanjian Kontrak Kerja Pelatih No : 27/PSSB/2009 antaraPersatuan Sepakbola Seluruh Bireuen (PSSB) yang diwakili olehM.
    Ajis Fandila sebagai Manager dengan Faisal Jalal, tanggal 1Januari 2009;Perjanjian Kontrak Kerja Pemain No : 42/PSSB/V/2009 antaraPersatuan Sepakbola Seluruh Bireuen (PSSB) yang diwakiliManager PSSB dengan Faisal Jalal, tanggal 19 Oktober 2009;Perjanjian Kontrak Kerja Pemain No : 001/PSSB/IX/2010 antaraPersatuan Sepakbola Seluruh Bireuen (PSSB) yang diwakili olehH.M.
    BuktiT.I dan UI4 : Perjanjian Kontrak Kerja Pemain No : 42/PSSB/V/2009antara Persatuan Sepakbola Seluruh Bireuen (PSSB) yangdiwakili Manager PSSB dengan Faisal Jalal, tanggal 19Oktober 2009;5. Bukti T.Idan WI5 : Perjanjian Kontrak Kerja Pemain No : 001/PSSB/IX/2010antara Persatuan Sepakbola Seluruh Bireuen (PSSB) yangdiwakili oleh H.M.