RAMADHAN Bin ABDUL QODIRDi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 April 2015, sekitar pukul 13.00WITA, bertempat di Jalan Gotong Royong Ill, RT. 011, RW. 004,Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, KabupatenBanjar (dalam hal ini rumah kontrakan ROLANDA), TerdakwaMUHAMMAD YUDHA FANSHORI DAUD Als KUNYUK Bin H.YUSRAN DAUDtelah melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksidengan menggunakan palu kecil, di mana tindakan tersebutdilakukan secara serampangan

YUSRAN DAUD telah melakukantindakan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan palu kecil,di mana tindakan tersebut dilakukan secara serampangan danbertubitubi sehingga mengakibatkan timbulnya luka memar padabeberapa bagian tubuh Saksi; Hal.5dari13hal./Putusan Nomor205/Pid.B/2015/PN MTPBahwaSaksi ADITYA RIZKY RAMADHAN Bin ABDUL QODIR yangberada di lokasi yang sama, berusaha keras, menghentikan tindakanpenyerangan tersebut. Namun demikian, Terdakwa MUHAMMADYUDHA FANSHORI DAUD Als KUNYUK Bin H.

dari Gugatan Penggugat/Pembanding sekarang pemohon Kasasikarena Gugatan Penggugat/Pembanding sekarang pemohon Kasasi adalahadanya perbuatan jual beli purapura (schijnhandeling) yang didasarkan padaketerpaksaan alm.orangtua Penggugat/Pembandingsekarang Pemohon Kasasikarena hutang Alm.orangtua Pembanding/Penggugat sekarang Pemohon Kasasidibayarkan oleh Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex juris Pengadilan NegeriPadangsidimpuan yang diambil alih secara serampangan

oleh Judex factiePengadilan Tinggi Medan juga dengan serampangan mempertimbangkan adanyaJual Beli hak waris dan penyerahan hak waris yang sebenarnya tidak dikenalsecara hukum dan objek jual beli antara alm. orang tua Penggugat/Pembandingsekarang Pemohon Kasasi tidaklah jelas karena yang menjadi objek adalah hakwaris yang merupakan hak mendasar yang tak dapat diperjualbelikan ataupundipindahtangankan;Bahwa sementara itu terhadap objek perkara berupa sebidang tanah yangterletak di jalan Prof.

waris tersebut didasarkan pada adanya hutang piutang antaraalm. orang tua Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi denganTergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sehingga jual beli hak warisdan penyerahan hak waris tersebut tidaklah sah secara hukum dan harusdibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum dan fakta ini tidakdipertimbangkan sama sekali oleh Judex factie Pengadilan Tinggi Medan;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex juris Pengadilan NegeriPadangsidimpuan yang diambil alih secara serampangan

menyatakan baik dalam gugatan maupun jawabmenjawab adanya paksaan yang cenderung dikualifikasikan judex factie sebagaipaksaan yang nyata yang ada adalah akibat adanya Hutang alm. orang tuaPenggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang menyebabkan terjadinyajual beli hak waris dan penyerahan hak waris dan hal tersebut didukung oleh ataudengan keterangan saksisaksi;Bahwa selain dalildalil tersebut di atas pertimbangan hukum Judex jurisPengadilan Negeri Padangsidimpuan yang diambil alih secara serampangan

hakim pemeriksaperkara ini mengesampingkan karena terdapat ketidak jelasan mengenai obyek sengketa,bagian mana yang sebenarnya dianggap masih menjadi Tanah warisan alm.SoewarnoHadiwiyono yang luasnya 800 meter persegi ataukah yang dijual termasuk masihmenjadi bagian warisan serta tanah sengketa dalam perkara ini, sehingga mohon kepadamajelis hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan para penggugat karena dalamperkara ini gugatan para penggugat adalah abscure libeli;Bahwa gugatan penggugat adalah serampangan

menyebutkan nama nama yang telah adadalam gugatan tersebut karena nama nama tersebut faktanya ada beberapa yangsenyatanya tidak tinggal dan menempati yang dikatakan obyek sengketa oleh ParaPenggugat, sehingga kemudian hari akan memunculkan problematika hukum barusehingga karaena Gugatan tersebut adalah serampangan dalam hal menyebutkan subyekmaka majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak dengan tegas dalildalilgugatan Para Penggugat.Dalam Pokok Perkara1 Bahwa pada pokoknya Para Tergugat

SoewarnoHadiwiyono yang luasnya 800 meter persegi ataukah yang dijual termasuk masihmenjadi bagian warisan serta tanah sengketa dalam perkara ini, sehingga mohon kepadamajelis hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat karena dalamperkara ini gugatan Para Penggugat adalah obscure libel;Bahwa gugatan Penggugat adalah serampangan menyebutkan namanama yangtelah ada dalam gugatan tersebut karena namanama tersebut faktanya ada beberapa14yang senyatanya tidak tinggal dan menempati yang

dikatakan obyek sengketa olehPara Penggugat, sehingga kemudian hari akan memunculkan problematika hukum barusehingga karena gugatan tersebut adalah serampangan dalam hal menyebutkan subyekmaka majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak dengan tegas dalildalilgugatan Para Penggugat;Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV,Tergugat VII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII tersebutMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang,

(mantan Hakim Agung) dalam bukunya Ruang LingkupPermasalahan Eksekusi Bidang Perdata, pada halaman (64, 66 dan 67)tindakan Terlawan telah melakukan penyitaan melalui Pengadilan NegeriMedan dapat dikwalifisir sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukumdan terkesan serampangan dengan alasanalasan: Hartaharta yang disita nilai harganya jauh melampaui batas tagihanPelawan kepada Terlawan yakni jumlah tagihan hanya sekitarRp 1.400.000.000, (satu milyar empat ratus juta rupiah) sementaraharga ketiga

Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 72/Eks/HT/2007/PN.Mdn., tanggal 28 Januari 2008) tersebut telah dapatdikategorikan sebagai perobuatan yang bertentangan dengan hukum danterkesan serampangan, (baca buku karangan M. Yahya Harahap,SH.

namundengan bekerja sama dengan Tergugat melakukan by pass denganlangsung pada prosedur pelepasan hak dan penyerahan hasil denganmodus operandi melakukan konsinyasi ;Tindakan masa bodoh dan lepas tanggung jawab pun dilakukan olehTergugat Il dalam hal membiarkan proses Penilaian atas asset Propertiberupa tanah, bangunan dan bendabenda lain atas bidang tanah yangHalaman 17 dari 52 Putusan Nomor 515/PDT/2019/PT.BDG.34.35.terdampak Pembangunan Jalan Tol CiJago yang dilakukan olehTergugat III dilakukan secara serampangan

Faktanya adalah Tergugat III melakukan mekanisme Penilaianharga terhadap asset properti Para Penggugat dengan menggunakanZonasi, dan harga asset dinilai serampangan tidak berdasarkan hargapasar pada Zonasi tersebut, akibatnya adalah asset properti ParaPenggugat dinilai lebih rendah dibanding asset properti lainnya yangmasih berada satu Zonasi yang sama;Penilaian yang serampangan ini sengaja dibiarkan oleh Tergugat IIsehingga merugikan Para Penggugat untuk mendapatkan PenilaianGanti Kerugian yang

Tergugat Ill bertanggung jawab atas segalaPenilaian terhadap pihak mana pun , apalagi Hasil Penilaian yangdibuat secara serampangan, sehingga secara hukum terdapat cacadhukum bilamana dipergunakan sebagai patokan Besaran GantiKerugian;Penilaian yang dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana telah diurraikantelah merugikan Hak Para Penggugat dalam mendapatkan BesaranGanti Kerugian yang wajar dan sesuai dengan Harga Pasar, sehinggahal yang demikian tersebut telah masuk dalam kualifikasi PerbuatanMelawan

pemberhentian sementara pekerjaan fisik hinggga penyelesaianGanti Kerugian dituntaskan perlu mendapatkan perhatian, maka sudahHalaman 23 dari 52 Putusan Nomor 515/PDT/2019/PT.BDG.sepantasnya dan sepatutnya Pengadilan Negeri Depok menghormatirekomendasi tersebut mengingat Proses dan Prosedur dalamPengajuan Penetapan Konsinyasi Dana Ganti Rugi cacad hukumdikarenakan Tidak Adanya Musyawarah dan Penyelesaian Dana GantiRugi yang belum selesai akibat Penilaian yang dilakukan Tergugat IIIdilakukan secara serampangan

Nomor 1652 k/Pdt/2016Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Juris PN Padangsidimpuan yangdiambil alih secara serampangan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medanjuga dengan serampangan mempertimbangkan adanya Jual Beli hak warisdan penyerahan hak waris yang sebenarnya tidak dikenal secara hukum danobjek jual beli antara almarhum orang tua Penggugat/Pembanding sekarangPemohon Kasasi tidaklah jelas karena yang menjadi objek adalah hak warisyang merupakan hak mendasar yang tak dapat diperjualbelikan ataupundipindahtangankan

penyerahan hak waris tersebut didasarkan pada adanyahutang piutang antara almarhum orang tua Penggugat/Pembandingsekarang Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding sekarangTermohon Kasasi sehingga jual beli hak waris dan penyerahan hak waristersebut tidaklah sah secara hukum dan harus dibatalkan atau dinyatakanbatal demi hukum dan fakta ini tidak dipertimbangkan sama sekali olehJudex Facti Pengadilan Tinggi Medan;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Juris PN Padangsidimpuan yangdiambil alih secara serampangan

tidak pernah menyatakan baikdalam gugatan maupun jawab menjawab adanya paksaan yang cenderungdikualifikasikan Judex Facti sebagai paksaan yang nyata yang ada adalahakibat adanya hutang almarhum orang tua Penggugat/Pembandingsekarang Pemohon Kasasi yang menyebabkan terjadinya jual beli hak warisdan penyerahan hak waris dan hal tersebut diudukung oleh atau denganketerangan saksisaksi; Bahwa selain dalildalil tersebut di atas pertimbangan hukum Judex Juris PNPadangsidimpuan yang diambil alih secara serampangan

T.6.31, setelah leluasa melakukan penambangan maka Termohonmeninggalkan areal penambangan begitu saja, sehingga Pemohonmendapat teguran serta peringatan dari berbagai phak/instansi in casuPolda KalSel dan Dinas Pertambangan KalSel sebab dampak daripenambangan serampangan yang telah dilakukan oleh Termohon,untuk itu.

Bahwa mengingat besarnya dampak potensikerugian yang di alami Pemohon maka bagaimana mungkin Pemohonmau dan sepakat mengembalikan uang kerjasama sebagaimanadimaksud dalam bukti P. 2 yang menjadi dasar Judex Facti dalamputusannya, jelas putusan a quo dirasakan sangat tidak adil olehPemohon, sebab Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan besarnya potensi kerugian yang dialami oleh Pemohon akibat tatacara penambangan yang serampangan dan tidak prosedural sertamenyalahi perjanjian (bukti T

batubara yang telah dilakukan oleh Termohon' secaraserampangan dan melawan hukum, mengingat kerugiankerugian a quo makaapakah patut dan wajar jika Termohon dibebani pula mengembalikan danainvestasi/kerjasama sebagaimana putusan Judex Facti a quo, lagi pulaTermohon telah menikmati uang hasil penjualan dari penambangan batubaraa quo tanpa membagi/memberi sedikitpun kepada Pemohon, malahmeninggalkan beban persoalan yang harus ditanggung Pemohon akibat ulahTermohon yang telah melakukan penambangan secara serampangan

PERLAWANAN OBSCUUR LIBELBahwa membaca redaksi serta materi dari perlawanan atas sita eksekusiyang dimohonkan oleh PELAWAN, mengesankan bahwa perlawanan inidibuat secara serampangan dan asalasalan, sehingga menyebabkankebingungan para pembaca terkait redaksi dan materi dari perlawanantersebut;Bahwa TERLAWAN II semula ragu apakah benar TERLAWAN II dilibatkandan terlibat dalam perkara ini, mengingat nama dan alamat dari subjekTERLAWAN II dalam perlawanan aquo bukanlah PT.

BPR COSMIC MITRA ANDALAN, maka jelas perlawanantersebut disusun secara serampangan, asalasalan, serta rancu sehinggapatut tidak diterima karena Obscuur Libel,2.

KETERANGAN TERDAKWA:Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 11.00 wita,terdakwa melihat saksi Muhammad als Mamma ada di dalam rumah terdakwayang terletak di pinggir jalan poros MakassarPare, Alappang, Desa Corawali,Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;Bahwa saat terdakwa sedang meminum air, tibatiba saksi Muhammad memukulterdakwa;Bahwa kemudian saksi Muhammad memukulmukul terdakwa, terdakwa jugareflek menangkis dan mengarahkan tangan terkepal ke arah tubuh saksiMuhammad secara serampangan

dijatuhiputusan yang seadiladilnya dan seringanringannya;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang satu dengan lainnya salingbersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:I Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar pukul 11.00wita, di dalam rumah terdakwa yang terletak di pinggir jalan porosMakassarPare, Alappang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau,Kabupaten Barru, terdakwa telah mengayunkan tangan terkepal ke arahtubuh saksi Muhammad secara serampangan

sampaidengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaNarkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128*Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan sepertiPasal 111 sampai dengan 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dapatdikenakan kepada seorang dalam kerangka peredaran baik dalamperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan,untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitusaja secara serampangan

seorangsaksipun mengatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah seorangPengedar Narkotika dengan jalan menguntungkan diri sendiri/atau orang lain, dan tidak pula sebagai pecandu Narkotika aktifyang perlu direhabilitasi, sehingga dengan demikian bahwaunsur sebagai "Pengedar atau Penjual yang lebin dominanuntuk diterapkan dalam pelanggaran Pasal 111 ayat (1) UU 35tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti (linat putusan MAdalam perkara nomor : 936.K/Pid.Sus/2012 a/n Arif Herianto),sehingga tidak pula secara serampangan

126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaanNarkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128*Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan sepertiPasal 111 sampai Pasal 126 Undang Undang Nomor 35 Tahun2009, hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangkaPeredaran baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupunpemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpembangunan ilmu pengetahuan dalam teknologi (pasal 35)sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan

Dengan menggunakanCara cara kotor dan serampangan, serta mau enaknyasendiri dengan alasan klasik Sedang observasi, sedangmelakukan penyamaranilah, laporan masyarakatlah, ataumeletakkan narkotika di suatu)= tempat lalu = menyuruhseseorang untuk mengambilnya, lalu. kemudian setelahOrang itu) mengambil dan menyerahkan barang tersebut danditangkap dan dibawa ke kantor Polisi, di mana akhirnyadikenakan pasal seenaknya sendiri, yang terpenting carakerja mereka terpenuhi.

Namun dalam perkara ini,mereka menggunakan cara cara kotor dan serampangan, ataudalam istilah mereka undercover, di sini jelas jelasmereka melakukan penyamaran tidak untuk = pura purasebagai pembeli, melainkan jelas jelas sebagai pembeli.Hal itu) terbukti dalam sidang kesaksian tanggal 15 JuniHal. 10 dari 10 hal. Put.

Saat mengamuk sedemikian rupa, Terdakwa telahmenghunuskan sebilah badiknya yang diarahkannya secara serampangan atau tidakmengarah ke tujuan tertentu. Dalam gerakannya yang sedemikian rupa dengan memegangsebilah badik terhunus tersebut, gerakan pisau badik yang dipegang Terdakwa kemudianditikam mengarah mengenai tubuh korban pada punggung samping kanan dan pas dibawahketiak sebelah kanan.

Atas hal tersebut, Terdakwa terus saja mengamuk kemudian menyerang kearah depan ;15= Bahwa benar saat mengamuk Terdakwa telah menghunuskan sebilah badiknya yangdiarahkannya secara serampangan atau dengan membabi buta dan dalam gerakannyayang sedemikian rupa dengan memegang sebilah badik terhunus tersebut, gerakan pisaubadik yang dipegang Terdakwa kemudian ditikam mengarah mengenai tubuh saksiIrsan Alias Iccang Bin Poddi pada punggung samping kanan dan pas dibawah ketiaksebelah kanan ;= Bahwa benar

Atas haltersebut, Terdakwa terus saja mengamuk kemudian menyerang ke arah depan ;Bahwa benar saat mengamuk Terdakwa telah menghunuskan sebilah badiknya yangdiarahkannya secara serampangan atau dengan membabi buta dan dalam gerakannya yangsedemikian rupa dengan memegang sebilah badik terhunus tersebut, gerakan pisau badikyang dipegang Terdakwa kemudian ditikam mengarah mengenai tubuh saksi Irsan AliasIccang Bin Poddi pada punggung samping kanan dan pas dibawah ketiak sebelah kanan ;Bahwa benar setelah

dan TERGUGAT terjadi pada usia pekawinanditahun kelima yaitu pada akhir tahun 2016 Puncaknya PENGGUGAT mengetahui hadirnyaperempuan lain pada tanggal 13 Februari 2017dimanaTERGUGATdiketahui telah hidupbersama tanpa ikatan sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam dengan perempuan lainyang bernama lin Intansari;Bahwa alasan TERGUGAT menjalani hidup bersama dengan Perempuan yang bukan istrisahnya tersebut dikarenakan PENGGUGAT belum juga memiliki anak, alasan TERGUGATtersebut merupakan alasan yang serampangan

Bahwa meskipun seluruh kerugian moril yang ditanggung oleh Penggugatdalam Rekonvensi tidak dapat terobati dengan suatu nilai materi, namununtuk memberikan kompensasi kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensiserta memberikan efek jera bagi Tergugat dalam Rekonvensi agar tidakmengajukan gugatan secara serampangan, maka kerugian moril tersebutkami perhitungkan sebagai berikut:Kerugian moril akibat terganggunya kenyamanan, tercemarnya nama baikserta terganggunya konsentrasi Penggugat dalam Rekonvensi

Nomor 302 K/Pdt/2013Tergugat dalam Rekonvensi untuk menanggung kerugian Penggugat dalamRekonvensi yang diakibatkan oleh tindakan wanprestasi Tergugat dalamRekonvensi serta diajukannya gugatan Tergugat dalam Rekonvensi kepadaPenggugat dalam Rekonvensi secara serampangan dan tidak mempunyaidasar hukum;Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Rekonvensi tersebut di atas berhasilguna, maka memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Bandung, untukmelaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah danbangunan

diterbitkan berupaSertifikat Hak Pakai No.49 tertanggal 19 Pebruari 2009 dengan Surat Ukur Nomor . 465 /Palabuhan Ratu / 2009 tersebut diatas dan Para Penggugat merasa telah dirugikan ataspenerbitannya, maka Para Penggugat berdasarkan pasal 53 Undangundang Nomor 5 tahun1986 harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan tata Usaha Negara ; Bahwa, sebagaimana hal tersebut diatas darai gugatan Para Penggugat yangberdasarkan atas kewenangan mutlak / absolute (Kompetensi Absolut) adalah salah alamatdan serampangan

Perngadilan tata Usaha Negara Jawa Barat di Bandung, jadiyang berhak serta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini sudahjelas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat di bandung sebagaimana yang telahdiatur dan dimaksud dalam ketentuan dari Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ; === =Bahwa, sebagaimana hal tersebut diatas dari gugatan Para Penggugat yangberdasarkan atas kewenangan mutlak / absolute (Kompetensi Absolut) adalahn salah alamatdan serampangan

Pengadilan tata UsahaNegara Jawa Barat di Bandung, jadi yang berhak serta berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara perdata mi sudah jelas adalah Pengadilan Tata Usaha Jawa Barat diBandung sebagaimana yang telah diatur dan dimaksud dalam ketentuan dari Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; GUGATAN KABUR / OBSCUUR LIEBELS ; eee Bahwa, gugatan dari Para Penggugat telah kabur (Obscuur Liebels), karena ParaPenggugat didalam surat gugatannya itu telah salah alamat dan serampangan

Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang JasaKonstruksi yang berkembang telah dirugikan dengan dimasukkan namaperusahaannya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) di bidang perbankanberdasarkan kebijakan dari TERGUGATI, yang dilaksanakan oleh TERGUGATIIsecara serampangan dan tidak tepat, yang telah mengakibatkan PENGGUGATmenderita kerugian secara materiel dan immaterial sebagaimana akan diuraikandalam gugatan ini;2.

Bahwa secara etika dan itikad baik, TERGUGAT II seharusnya tidak menerapkankebijaksan DHN secara serampangan, setidak tidaknya menghapus namaperusahaan PENGGUGAT dalam DHN terlebih dahulu setelah ada penghukumansesuai Amar Putusan tanggal 5 Februari 2007, No. 1121 /Pdt.G /2006 /PN.

makaPENGGUGAT tidak dapat mengajukan kredit kepada Bank manapun untukmenunjang kegiatan perusahaannya, yang seharusnya dapat disadari OLEHTERGUGAT Il, bahwa tindakannya tersebut dapat mematikan kelangsunganhidup perusahaan PENGGUGAT;15.Bahwa adanya kesalahan atau kelalaian TERGUGATI dalam memberlakukankebijakan tentang Daftar Hitam Nasional (DHN), dan adanya kesalahan atauHa9 dari 43 hal.Putusan No.351/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.kelalaian TERGUGAT Il dalam menerapkannya terhadap nama perusahaanPENGGUGAT secara serampangan

KERUGIAN IMMATERIEL yang diderita PENGGUGAT adalah menyangkut namabaik perusahaan / PENGGUGAT yang sudah dicemarkan oleh TERGUGAT IIdalam dunia perbankan, yaitu dengan memasukkan nama perusahaannya dalamDHN secara serampangan dan tidak sah, karena TERGUGAT II melakukannyahanya berdasarkan data adanya kredit atas nama PT.

tanggapanPenggugat atas eksepsi Tergugat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsipara Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur ( obscuur libel );Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 1, menyatakan BahwaPENGGUGAT adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi yangberkembang telah dirugikan dengan dimasukkan nama perusahaannya dalam DaftarHitam Nasional (DHN) di bidang perbankan berdasarkan kebijakan dari TERGUGAT,yang dilaksanakan oleh TERGUGATII secara serampangan

Gelora Masyang beralamat di Jalan Gembong Sikatan III/5 Surabaya;Bahwa unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan merokokdi dalam lokasi tempat kerja adalah suatu hal yang tidak seharusnyadilakukan oleh Tergugat karena pada prinsipnya Tergugat sudah tidaktunduk dan patuh terhadap aturan larangan merokok yang dibuatnyabersama pihak Penggugat tertanggal 9 Agustus 2012;Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat juga sudah melakukanpekerjaan secara serampangan, karena pada tanggal 19 Agustus

Bekerja secara serampangan dan mengakibatkan barang, hasilpercetakan yang telah dikirim kepada pelanggan yakni PT.

bekerjaHalaman 15 dari Halaman 65 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Dpk33.34.35.sama dengan Tergugat melakukan by pass dengan langsung padaprosedur pelepasan hak dan penyerahan hasil dengan modus operandimelakukan konsinyasi ;Tindakan masa bodoh dan lepas tanggung jawab pun dilakukan olehTergugat II dalam hal membiarkan proses Penilaian atas asset Propertiberupa tanah, bangunan dan bendabenda lain atas bidang tanah yangterdampak Pembangunan Jalan Tol CiJago yang dilakukan oleh Tergugat IIIdilakukan secara serampangan

dan tidak berdasarkan pada keinginanwarga , terutama Para Penggugat agar Penilaian dilakukan denganmenggunakan Penawaran Harga Pasar Tertinggi tanpa adanya Zonasi.Faktanya adalah Tergugat Ill melakukan mekanisme Penilaian hargaterhadap asset properti Para Penggugat dengan menggunakan Zonasi, danharga asset dinilai serampangan tidak berdasarkan harga pasar pada Zonasitersebut, akibatnya adalah asset properti Para Penggugat dinilai lebih rendahdibanding asset properti lainnya yang masih berada satu

Zonasi yang sama;Penilaian yang serampangan ini sengaja dibiarkan oleh Tergugat II sehinggamerugikan Para Penggugat untuk mendapatkan Penilaian Ganti Kerugianyang wajar, padahal Tergugat Il dengan kewenangan yang dimilikinya dapatmemantau pelaksanaan Penilaian yang dilakukan oleh Tergugat III;Tergugat dan Tergugat II bekerja sama untuk nenghilangkan hak ParaPenggugat untuk mendapatkan Penggantian kerugian yang wajar sesuaidengan harga pasar atas asset Properti berupa tanah, bangunan, tanamandan

sesuai dengan Harga Pasar;Tergugat Ill tidak dapat berdalih melepaskan tanggung jawab hasil Penilaiankepada pihak lain, terutama kepada Tergugat II dengan alasan mendapatkanHalaman 17 dari Halaman 65 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Dpk42.tugas dari Tergugat II dan Tanggung Jawab Tergugat II lah menggunakanhasil Penilaian , dan pihaknya hanya melaksanakan tugas penilaian semata.Tergugat III bertanggung jawab atas segala Penilaian terhadap pihak manapun , apalagi Hasil Penilaian yang dibuat secara serampangan

Oleh karena itu perceraiantidak dapat dilakukan secara serampangan, sebaliknya harus dilakukansedemikian rupa menurut aturan yang berlaku agar terwujud kemaslahatan danketertiban di dalam masyarakat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAWdinyatakan bahwa perceraian itu adalah suatu hal yang halal tetapi sangatdibenci oleh Allah SWT. Nabi saw bersabda,e .w (Gassl JMET J Ul SL GMb! (olay gigls > nigulyArtinya: Suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak.(HR.

Mengembalikan semua uang pada tabungan, deposito danproduk perbankan berdasarkan jumlah tertera pada buku tabungan,laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yangdikeluarkan secara resmi pihak perbankan atas rekeningrekeningtabungan/ deposito/ produk perbankan atas nama Tergugat.Namun, sampai dengan diajukannya gugatan a quo Tergugat belummelaksanakan Kewajiban Hukum Tergugat sebagaimana Penggugat uraikandi atas.19.Bahwa kemudian Tergugat secara serampangan dan tanpa adanya buktibukti

Tergugat secara serampangan dan tanpa adanya buktibukti telah menuduh Penggugat mencaricari alasan, menghambatdan tidak mau membagikan harta bersama sesuai dengan PutusanPembagian Harta Bersama yang dikuatkan dengan Putusan BandingPembagian Harta Bersama dan Putusan Kasasi Pembagian HartaBersama;Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 864/Pdt.G/2018/PN. Jkt.

Tergugat secara serampangan dan tanpa adanya buktibukti telah menuduh Penggugat mencaricari alasan .Bahwa Dalil penggugat tersebut diatas adalah menyesatkan dan telahmencari penafsiran seenaknya dan untuk kepentingan sendiri karenatidak ada kesesuaian antara fakta dengan apa yang didalilkan dan iniadalah dalil BOHONG DAN TIDAK BENAR, Bahwa sesuai dengan faktatersebut sangat jelas gugatan penggugat adalah kabur (Obscuur Libel).Sebagai bantahan dari dalil penggugat tersebut secara jujur Tergugatdapat

Tergugat secara serampangan dan tanpa adanya buktibukti telahmenuduh Penggugat mencaricari alasan.