1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilanberkenan menyatakan putusan ini dapat dijalanian terlebih dahulu,meskipun dikemudian hari ada Verzet, Banding maupun upaya hukumlainnya oleh Tergugat.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, makaPenggugat mohon agar pengadilan berkenan memberikan putusannya,dengan menyatakan :1.2.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Sah Akta Perjanjian Harta Bersama No. 7 Tanggal 27Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Sininayati

Hukum Islam, akan tetapi karenaobyek perkara penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Bekasiyang tunduk pada Kitab undangUndang Perdata sehinggamengeyampingkan aturan Hukum Islam dalam Pembagian HartaBersama dikarenakan mengikatkan diri berdasarkan Hukum perdataUmum, maka berdasarkan hal itu aturan yang digunakan olehTergugat menanggapi Gugatan Penggugat ;Bahwa barang tetap yang menjadi obyek perkara berupa tanah danbangunan yang didasarkan pada akta notaris No.7 yang dibuatdihadapan Notaris Sininayati

Bahwa Perjanjian Pembagian Harta Bersama No.7 yang dibuatdihadapan Notaris Sininayati Iskandar, SH., adalah perjanjian yangtidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuyang akan kami uraikan sebagai berikut :Bahwa barang tetap yang menjadi obyek perkara berupa tanahdan bangunan yang didasarkan pada akta notaris No.7 yangdibuat dihadapan Notaris Sininayati Iskandar, SH adalah akta yangtidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatdikarenakan akta notaris tersebut di lakukan

Bahwa isi dari Akta Perjanjian pembagian Harta Bersama No.7yang dibuat dihadapan Notaris Sininayati Iskandar, SH., tidakmemenuhi syaratsyarat obyektif sahnya suatu perjanjian, dimanahal tersebut akan kami jelaskan pada uraian berikut :Bahwa syarat obyektif sahnya suatu perjanjian adalah causa yanghalal yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dankesusilaan atau azas kepatutan dalam sosial masyarakat.Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat denganmaksud / alasan yang sesuai hukum

Fotocopy Akta No.7 tertanggal 27 Desember 2012 yang dibuat dihadapanNotaris Sininayati Iskandar, SH.

Menyatakan Sah Akta Perjanjian Harta Bersama No. 7 Tanggal 27Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Sininayati Iskandar, SH.3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa danmengadili Perkara Aquo.4. Menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan Sengketa, sebagaimana tersebutpada posita Poin 3 tersebut diatas merupakan Harta Bersama antaraPenggugat dan Terggugat;5.

Hukum Islam, akan tetapi karenaobyek perkara penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Bekasiyang tunduk pada Kitab undangUndang Perdata sehinggamengeyampingkan aturan Hukum Islam dalam Pembagian HartaBersama dikarenakan mengikatkan diri berdasarkan Hukum perdataUmum, maka berdasarkan hal itu aturan yang digunakan olehTergugat menanggapi Gugatan Penggugat ;Bahwa barang tetap yang menjadi obyek perkara berupa tanah danbangunan yang didasarkan pada akta notaris No.7 yang dibuatdihadapan Notaris Sininayati

dikaruniai anak dan sudah putus ikatanperkawinannya berdasarkan putusan pengadilan Agama BekasiNomor 1223 / Pdt.G/2015/ PA.Bks tidak akan membantahnya karenapada dasarnya memang pernah terjadi perkawinan tanpa dikaruniaianak yang sudah putus ikatan perkawinannya melalui putusanpengadilan.Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada point (3) yang padaintinya mendalilkan bahwa telah ditetapbkan pembagian harta bersamaantara Penggugat dan Tergugat berdasarkan akta Notaris No.7 yangdibuat dihadapan Notaris Sininayati

Bahwa Perjanjian Pembagian Harta Bersama No.7 yang dibuatdihadapan Notaris Sininayati Iskandar, SH., adalah perjanjian yangtidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuyang akan kami uraikan sebagai berikut :Bahwa barang tetap yang menjadi obyek perkara berupa tanahdan bangunan yang didasarkan pada akta notaris No.7 yangdibuat dihadapan Notaris Sininayati Iskandar, SH adalah akta yangtidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatdikarenakan akta notaris tersebut di lakukan

Bahwa isi dari Akta Perjanjian pembagian Harta Bersama No.7yang dibuat dihadapan Notaris Sininayati Iskandar, SH., tidakmemenuhi syaratsyarat obyektif sahnya suatu perjanjian, dimanahal tersebut akan kami jelaskan pada uraian berikut :Bahwa syarat obyektif sahnya suatu perjanjian adalah causa yanghalal yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dankesusilaan atau azas kepatutan dalam sosial masyarakat.Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat denganmaksud / alasan yang sesuai hukum

Menyatakan sah Akta Perjanjian Harta Bersama Nomor tanggal 27Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Sininayati Iskandar, S.H;Halaman 1 dari 8 Hal. Put.

NOTARIS SININAYATI ISKANDAR, S.H., berkantor di JalanJatiwaringin, Nomor 46, Pondok Gede, Kota Bekasi, ProvinsiJawa Barat:2.

ivestasi dan/ataumodal kerja dalam Perjanjian Kredit No.1/PK/MKSTBL/JKT/15 bukanmerupakan objek perjanjian yang terlarang;Bahwa soal agunan Penggugat pada Tergugat faktanya Penggugat secarasuka rela mengikatkan diri sebagai Penanggung dalam Perjanjian KreditNo.1/PK/MKSTBL/JKT/15 tanggal 30 Nopember 2015 beserta lampirannyadan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.27 Tanggal 30November 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 3, Akta pemberian HakTanggungan No.249/2015 yang dibuat di hadapan Sininayati

demikian tidak benar, mengadangada dan tidak berdasar hukumsama sekali dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah korban atasperbuatan Tergugat karena SHM No.8092/Jati Mekar atas nama Penggugatmerupakan agunan atas penanggungannya Penggugat secara suka relaberdasarkan Perjanjian Kredit No.1/PK/MKSTBL/JKT/15 yang diikat dalamSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.27 Tanggal 30 November2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 3, Akta pemberian HakTanggungan No.249/2015 yang dibuat di hadapan Sininayati

Jawaban Tergugat diatas mengenaiSHM No.8092 atas nama Penggugat yang dijadikan agunan atas pengikatanHal. 44 dari hal 57 Putusan Nomor 551/Pdt/2020/PT.DKIutang antara Turut Tergugat 2 sebagai Debitor, Tergugat sebagai Kreditor danPenggugat sebagai Penanggung dalam Perjanjian Kredit No.1/PK/MKSTBL/Jkt/15 beserta lampirannya dan Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan No.27 Tanggal 30 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan TurutTergugat III, Akta pemberian Hak Tanggungan No.249/2015 yang dibuat dihadapan Sininayati

sehinggadipastikan merupakan perbuatan melawan hukum, dan dalil Penggugatmerupakan pengulangan dalil Penggugat mengenai agunan dalam Positagugatan;Bahwa soal agunan Penggugat pada Tergugat faktanya Penggugat secarasuka rela mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit No.1/PK/MKSTBL/JKT/15tanggal 30 Nopember 2015 beserta lampirannya dan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan No.27 Tanggal 30 November 2015 yangdibuat dihadapan Turut Tergugat Ill, Akta pemberian Hak TanggunganNo.249/2015 yang dibuat di hadapan Sininayati

Bank Victoria Internasional
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Sininayati Iskandar, SH.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BOGOR

Notaris SININAYATI ISKANDAR, S.H., berkedudukan di Jalanjatiwaringin No. 46, Pondok Gede, kota Bekasi, Prov. JawaBarat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Terbantah ;2. KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BOGOR,berkedudukan di JI.

Kantor Pusat
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Sininayati Iskandar SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Notaris Sininayati Iskandar,S.H., beralamat kantor di JalanJatiwaringin No.46, Pondok Gede, Kota Bekasi,Propinsi Jawa Barat;selanjutnya disebut sebagaiTerbanding IIl semula Turut Terbantah ;4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, berkedudukan hukum diJalan Chairil Anwar No.25 Kota Bekasi, PropinsiJawa Barat; selanjutnya disebut sebagaiTerbanding IV semula Turut Terbantah II;Pengadilan Tinggi tersebut ; %Telah membaca :1.

Asli Surat Perjanjian Jual Beli No.1490/SPJT/BSD/VII/1997 tertanggal19 Desember 1997 atas nama Daniel Wijaya (Tergugat II) untuk Tanahdan Bangunan seluas 535 M2 (lima ratus tiga puluh lima meter persegi)yang terletak di Cluster Puspita Loka Kavling No. 03A Blok 12 SektorII1.2 Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang, PPJB manadibuat dan dilegalisasi oleh Notaris Pengganti Sininayati Iskandar, SHpengganti dari Notaris Ny. Hamida Abdurachman, SH.d.

Notaris Sininayati Iskandar, SH., beralamat kantor di Jl.Jatiwaringin No. 46, Pondok Gede, Kota Bekasi,Prov. Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbantah ;4. KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BOGOR,berkedudukan di Jl.

Putusan Nomor 980/B/PK/PJK/201711.Bahwa Surat Banding diajukan dan ditandatangani oleh Kornelius Yusakselaku Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Sininayati Iskandar, SHNo. 15 tertanggal 20 April 2012;Bahwa berdasarkan uraian terhadap aspek formal di atas, permohonanbanding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana