Ditemukan 1197575 data
72 — 33
Bahwa sebelumnya, perkawinan Pemohon belum terdaftar atau tercatat padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Negara Republik Indonesia,sehingga akan mengakibatkan permasalahan pada legalitas kependudukanPemohon, Suami Pemohon dan AnakAnak Pemohon..
Bawa untuk mendapatkan pencatatan perkawinan tersebut, Pemohon telahmelapor dan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan dimaksudpada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan akantetapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan tidakbersedia menerbitkan dengan alasan Pemohon harus terlebih dahulu harusmendapatkan Penetapan Pengadilan..
Memerintahkan dan/atau memberikan izin kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatatkan PerkawinanPemohon dengan Drs. Lamhot Tulus Hamonangan Hutagalung pada bukuAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;4. Memerintahkan dan/atau memberikan izin kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk menerbitkan Akta Kelahiran anakPemohon atas nama OPPENHEIMER HUTAGALUNG;5.
Bahwa setelah Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen,Pemohon dan suaminya belum pernah mendaftarkan perkawinannya ke KantorCatatan Sipil ditempat dilangsungkannya perkawinan maupun ditempat domisiliPemohon; Bahwa Pemohon dan suaminya lalai untuk mendaftar perkawinannya padaKantor Catatan Sipil ; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya untukmemenuhi ketentuan Undangundang yang berlaku ; Bahwa tujuan permohonan ini supaya perkawinannya Pemohon diakui dandisahkan
Lamhot Tulus Hamonangan Hutagalung) yangdilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 Juni 1998,ternyata Pemohon dan suaminya belum pernah mencatakan/ mendaftarkanperkawinannya pada Kantor Catatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan setiap perkawinan yangdilangsung secara agama haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, makaHal. 7 Penetapan No. 726/Pdt.P/2016/PN.Tng.permohonan Pemohon cukuplah
165 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banyumas dan atau pejabat lain yangberwenang untuk diberi kesempatan membela diri ; Bahwa oleh sebab itu maka Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Penggugat, dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang bersifat prosedural/formal ;Atas dasar alasan tersebut di atas maka Keputusan Bupati Banyumas(Tergugat) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Penggugat
menerbitkan obyeksengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat, mengingatPenggugat telah mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1991dan telah dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik sehingga Penggugattelah dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda (Gol.
;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBanyumas No. 888/044/2007 tanggal 24 Maret 2007 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sadr.Muhammad Taufig, S.Pd.
;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat keputusan Bupatiyang baru untuk mengangkat kembali Muhammad Taufig, S.Pd. sebagaiPegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kebupaten Banyumas ;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;Hal. 3 dari 7 hal. Put.
Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah banyak jasajasanya kepadaPemerintah selama mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPemerintah sebagaimana suratsurat bukti yang telah diajukan olehHal. 5 dari 7 hal. Put.
73 — 20
Disisi lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerangmenyatakan, sekalipun Darman Satia HS, SH dan Ratna Herlina Suryanaberdomisili di Kota Tangerang serta Nomor Induk Kependudukan (NIK), KartuKeluarga (KK) berikut administrasi kependudukannya terdaftar di KotaTangerang, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerangjuga tidak dapat mendaftarkan peristiwa perceraian dan membuatkan aktaperceraian Darman Satia HS, SH dan Ratna Herlina Suryana tersebut, sebab didalam diktum Putusan
2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ternyata pencatatanperistiwa perceraian "wejib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksanatempat Penduduk berdomisili;Menimbang, bahwa kebijakan pemekaran Kabupaten Tangerang antaralain menjadi Kota Tangerang yang berdampak pada terpisahnya antara KantorDinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tangerang, dengan DinasKependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang, sehingga administrasiHal. 5 dari
7 halaman Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2017/PN.Tngpencatatan perkawinan Pemohon dengan Ratna Herlina Suryana seharusnyaterdapat pada kedua kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan mengingat pula bahwa pencatatan perceraian yang bersifat administrasi,maka Hakim berpendapat seharusnya tidak menjadi halangan bagi Pemohonuntuk pencatatan perceraiannya, sehingga baik Kantor Dinas Kependudukan dancatatan sipil Kabupaten
Tangerang, maupun Kantor Dinas Kependudukan dancatatan sipil Kota Tangerang dapat melakukan pengurusan akta perceraian ataupencacatan perceraian Pemohon dengan Ratna Herlina Suryana;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum pemohon angka 1, yangmemohon pada pokoknya mengabulkan Pemohon agar dapat melaksanakanpengurusan akta perceraian Darman Satia HS, SH dan Ratna Herlina Suryana diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, Hakim berpendapat jikapermohonan tersebut dapat dikabulkan
Mengabulkan permohonan Pemohon agar dapat melaksanakan pengurusanakta perceraian Darman Satia HS, SH dan Ratna Herlina Suryana di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, karena yang bersangkutanberdomisili di Kota Tangerang;2.
66 — 24
Karena tinggal saya pada saat pengajuanbulan Februari tanggal 6 adalah di Taman Ubud Permai 2 no. 90, Lippo Karawaci,Tangerang Banten.Pada saat selesai putusan, saya pulang ke Semarang, sehingga saya tidakdapat menyelesaikan/mengurus' kutipan perceraian tersebut di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang.Di bulan Oktober 2015 saya ke catatan sipil kota tangerang untuk mengurusakta perceraian saya, namun di tolak di karenakan isi surat putusan di tujukanagar di daftar kan akta perceraian
cerai Pemohonseharusnya didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tangerang sedangkan alamat Pemohon di KTP beralamat diKota Tangerang, hal tersebut menjadi kendala dalam hal pengurusan,sehingga Akta Perceraian Pemohon tidak dapat diterbitkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Tangerang maupun di KotaTangerang; Bahwa oleh karena hal tersebut tujuan Pemohon adalah agar Pemohondapat mengurus dan mendaftarkan perceraian di Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota
8 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pat.P/2016/PN Tng.pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk.
Kabupaten Tangerang, dan KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk.
Il Semarang dan Kantor Catatan Sipil KotaTangerang untuk dicatat dan kemudian menerbitkan Akta Perceraian, akan tetapididalam amar putusan angka 4 tersebut diatas tercatat agar dikirimkan padaKantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;Menimbang, bahwa tentang pencatatan untuk didaftarkan dan menerbitkanakta perceraian sebagaimana pada angka4 amar putusan tersebut adalahbersifat administratif demi tertibnya administrasi kKependudukan sebagaimanadimaksud oleh pasal 8 jo.
55 — 33
Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.196.000,- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
membuat Catatan pinggir pada Registerakta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan' pertimbangan tersebut makapermohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Perubahan nama atas Kutipan AktaKelahiran No. 93507.AL.2008.001505 dikabulkan dengan demikianmemerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk membuatcatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan AktaPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa oleh
Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Malang untuk membuat catatan pinggir pada register AktaPencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saatini diperhitungkan sejumlah Rp.196.000, (Seratus Sembilan puluh enamribu rupiah);Demikian ditetapbkan pada hari : Rabu, tanggal 15 April 2015 olehHARIYANI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untukmenyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari
Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmipenetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarijo ;8.
Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunanresmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenMalang ;4.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untukmengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malangguna dilakukan perubahan;9.
59 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 6
Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan akta pencatatan sipil berupa kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/83/AK/2006 tanggal 16 Juli 2006 sepanjang nama Pemohon yang mana tertulis NORMA YUNITA seharusnya menjadi NORMAYUNITA.3. Membebankan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);
NORMAYUNITA : Umur / Tempat tanggal lahir : 33 Tahun/Majandau 10 Juli 1984, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Saka Tamiang RT 002/- Kelurahan/ Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;
Bahwa Akta Perkawinan pemohon sebagaimana tersebut di atas yang telahdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BaritoSelatan ternyata ada kekeliruan pada penulisan nama yang tertulis NORMAYUNITA.7.
Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan aktapencatatan sipil berupa kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/83/AK/2006tanggal 16 Juli 2006 sepanjang nama Pemohon yang mana tertulis NORMAYUNITA seharusnya menjadi NORMAYUNITA.3.
Kepala Keluarga Yunedietertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, selanjutnya diberitanda P 3;Hal 2 dari 9 halaman, No. 37/Pdt.P/2017/PN Klk4. Kutipan Akta Perkawinan nomor 477.2/83/AK/2006 antara Yunedie denganNorma Yunita tertanggal 16 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberitanda P 4;5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) an.
Pengesahan Anak;(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:a.
yang dikeluarkan Dinas Kependudukanaroaogdan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, dan berdasarkan bukti P10, yaitu Suratketerangan telah melakukan perekaman KITIP Elektronik Nomor474.4/12976/DKPSKPS/2017 an.
183 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA VS WAHYUDI, S.H;;
96 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENIATUR RUSIDAH VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;;
72 — 51
HANDANU vs BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA(BPASN)
107 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAYUWANTO VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;;
180 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
WAHYU A.ABAS VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
166 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIAH SUPRIYATI VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
144 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOHAMMAD YASSER, S.T VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
124 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUTARNO, S.Pd VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
138 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
IIN SURYATI, S.T VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;;
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
338 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
TONY WIJAYA vs BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)
163 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
ACHMAD ISNAINI VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap