Ditemukan 1197575 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-02-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 726/Pdt.P/2016/PN.Tng.
Tanggal 15 Februari 2017 — DRA. TIURMA SEREVINA T
7233
  • Bahwa sebelumnya, perkawinan Pemohon belum terdaftar atau tercatat padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Negara Republik Indonesia,sehingga akan mengakibatkan permasalahan pada legalitas kependudukanPemohon, Suami Pemohon dan AnakAnak Pemohon..
    Bawa untuk mendapatkan pencatatan perkawinan tersebut, Pemohon telahmelapor dan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan dimaksudpada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan akantetapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan tidakbersedia menerbitkan dengan alasan Pemohon harus terlebih dahulu harusmendapatkan Penetapan Pengadilan..
    Memerintahkan dan/atau memberikan izin kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatatkan PerkawinanPemohon dengan Drs. Lamhot Tulus Hamonangan Hutagalung pada bukuAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;4. Memerintahkan dan/atau memberikan izin kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk menerbitkan Akta Kelahiran anakPemohon atas nama OPPENHEIMER HUTAGALUNG;5.
    Bahwa setelah Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen,Pemohon dan suaminya belum pernah mendaftarkan perkawinannya ke KantorCatatan Sipil ditempat dilangsungkannya perkawinan maupun ditempat domisiliPemohon; Bahwa Pemohon dan suaminya lalai untuk mendaftar perkawinannya padaKantor Catatan Sipil ; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya untukmemenuhi ketentuan Undangundang yang berlaku ; Bahwa tujuan permohonan ini supaya perkawinannya Pemohon diakui dandisahkan
    Lamhot Tulus Hamonangan Hutagalung) yangdilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 Juni 1998,ternyata Pemohon dan suaminya belum pernah mencatakan/ mendaftarkanperkawinannya pada Kantor Catatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan setiap perkawinan yangdilangsung secara agama haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, makaHal. 7 Penetapan No. 726/Pdt.P/2016/PN.Tng.permohonan Pemohon cukuplah
Putus : 16-09-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203K/TUN/2008
Tanggal 16 September 2008 — MUHAMMAD TAUFIQ, S.Pd ; BUPATI BANYUMAS
165111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banyumas dan atau pejabat lain yangberwenang untuk diberi kesempatan membela diri ; Bahwa oleh sebab itu maka Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Penggugat, dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang bersifat prosedural/formal ;Atas dasar alasan tersebut di atas maka Keputusan Bupati Banyumas(Tergugat) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Penggugat
    menerbitkan obyeksengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat, mengingatPenggugat telah mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1991dan telah dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik sehingga Penggugattelah dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda (Gol.
    ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBanyumas No. 888/044/2007 tanggal 24 Maret 2007 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sadr.Muhammad Taufig, S.Pd.
    ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat keputusan Bupatiyang baru untuk mengangkat kembali Muhammad Taufig, S.Pd. sebagaiPegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kebupaten Banyumas ;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;Hal. 3 dari 7 hal. Put.
    Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah banyak jasajasanya kepadaPemerintah selama mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPemerintah sebagaimana suratsurat bukti yang telah diajukan olehHal. 5 dari 7 hal. Put.
Putus : 15-06-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 374/Pdt.P/2017/PN.Tng.
Tanggal 15 Juni 2017 — Darman Satia HS, S.H
7320
  • Disisi lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerangmenyatakan, sekalipun Darman Satia HS, SH dan Ratna Herlina Suryanaberdomisili di Kota Tangerang serta Nomor Induk Kependudukan (NIK), KartuKeluarga (KK) berikut administrasi kependudukannya terdaftar di KotaTangerang, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerangjuga tidak dapat mendaftarkan peristiwa perceraian dan membuatkan aktaperceraian Darman Satia HS, SH dan Ratna Herlina Suryana tersebut, sebab didalam diktum Putusan
    2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ternyata pencatatanperistiwa perceraian "wejib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksanatempat Penduduk berdomisili;Menimbang, bahwa kebijakan pemekaran Kabupaten Tangerang antaralain menjadi Kota Tangerang yang berdampak pada terpisahnya antara KantorDinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tangerang, dengan DinasKependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang, sehingga administrasiHal. 5 dari
    7 halaman Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2017/PN.Tngpencatatan perkawinan Pemohon dengan Ratna Herlina Suryana seharusnyaterdapat pada kedua kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan mengingat pula bahwa pencatatan perceraian yang bersifat administrasi,maka Hakim berpendapat seharusnya tidak menjadi halangan bagi Pemohonuntuk pencatatan perceraiannya, sehingga baik Kantor Dinas Kependudukan dancatatan sipil Kabupaten
    Tangerang, maupun Kantor Dinas Kependudukan dancatatan sipil Kota Tangerang dapat melakukan pengurusan akta perceraian ataupencacatan perceraian Pemohon dengan Ratna Herlina Suryana;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum pemohon angka 1, yangmemohon pada pokoknya mengabulkan Pemohon agar dapat melaksanakanpengurusan akta perceraian Darman Satia HS, SH dan Ratna Herlina Suryana diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, Hakim berpendapat jikapermohonan tersebut dapat dikabulkan
    Mengabulkan permohonan Pemohon agar dapat melaksanakan pengurusanakta perceraian Darman Satia HS, SH dan Ratna Herlina Suryana di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, karena yang bersangkutanberdomisili di Kota Tangerang;2.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 09-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 61/Pdt.P/2016/PN Tng
Tanggal 29 Februari 2016 — PUJI INDAH SUSANTI
6624
  • Karena tinggal saya pada saat pengajuanbulan Februari tanggal 6 adalah di Taman Ubud Permai 2 no. 90, Lippo Karawaci,Tangerang Banten.Pada saat selesai putusan, saya pulang ke Semarang, sehingga saya tidakdapat menyelesaikan/mengurus' kutipan perceraian tersebut di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang.Di bulan Oktober 2015 saya ke catatan sipil kota tangerang untuk mengurusakta perceraian saya, namun di tolak di karenakan isi surat putusan di tujukanagar di daftar kan akta perceraian
    cerai Pemohonseharusnya didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tangerang sedangkan alamat Pemohon di KTP beralamat diKota Tangerang, hal tersebut menjadi kendala dalam hal pengurusan,sehingga Akta Perceraian Pemohon tidak dapat diterbitkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Tangerang maupun di KotaTangerang; Bahwa oleh karena hal tersebut tujuan Pemohon adalah agar Pemohondapat mengurus dan mendaftarkan perceraian di Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota
    8 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pat.P/2016/PN Tng.pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk.
    Kabupaten Tangerang, dan KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk.
    Il Semarang dan Kantor Catatan Sipil KotaTangerang untuk dicatat dan kemudian menerbitkan Akta Perceraian, akan tetapididalam amar putusan angka 4 tersebut diatas tercatat agar dikirimkan padaKantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;Menimbang, bahwa tentang pencatatan untuk didaftarkan dan menerbitkanakta perceraian sebagaimana pada angka4 amar putusan tersebut adalahbersifat administratif demi tertibnya administrasi kKependudukan sebagaimanadimaksud oleh pasal 8 jo.
Register : 07-04-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor No.80/Pdt.P/2015/PN.Kpn.
Tanggal 15 April 2015 — SA’ADAH SAGIMAN IMAN,
5533
  • Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.196.000,- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
    membuat Catatan pinggir pada Registerakta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan' pertimbangan tersebut makapermohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Perubahan nama atas Kutipan AktaKelahiran No. 93507.AL.2008.001505 dikabulkan dengan demikianmemerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk membuatcatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan AktaPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa oleh
    Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Malang untuk membuat catatan pinggir pada register AktaPencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saatini diperhitungkan sejumlah Rp.196.000, (Seratus Sembilan puluh enamribu rupiah);Demikian ditetapbkan pada hari : Rabu, tanggal 15 April 2015 olehHARIYANI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untukmenyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari
    Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmipenetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarijo ;8.
    Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunanresmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenMalang ;4.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untukmengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malangguna dilakukan perubahan;9.
Putus : 09-07-2008 — Upload : 25-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304K/TUN/2006
Tanggal 9 Juli 2008 — KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) ; Dra. St. SAUDAH SIAUTA
5919 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-10-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 37/Pdt.P/2017/PN Klk
Tanggal 19 Oktober 2017 — NORMAYUNITA : Umur / Tempat tanggal lahir : 33 Tahun/Majandau 10 Juli 1984, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Saka Tamiang RT 002/- Kelurahan/ Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;
596
  • Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan akta pencatatan sipil berupa kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/83/AK/2006 tanggal 16 Juli 2006 sepanjang nama Pemohon yang mana tertulis NORMA YUNITA seharusnya menjadi NORMAYUNITA.3. Membebankan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);
    NORMAYUNITA : Umur / Tempat tanggal lahir : 33 Tahun/Majandau 10 Juli 1984, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Saka Tamiang RT 002/- Kelurahan/ Desa Saka Tamiang Kecamatan Kapuas Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;
    Bahwa Akta Perkawinan pemohon sebagaimana tersebut di atas yang telahdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BaritoSelatan ternyata ada kekeliruan pada penulisan nama yang tertulis NORMAYUNITA.7.
    Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan aktapencatatan sipil berupa kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/83/AK/2006tanggal 16 Juli 2006 sepanjang nama Pemohon yang mana tertulis NORMAYUNITA seharusnya menjadi NORMAYUNITA.3.
    Kepala Keluarga Yunedietertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, selanjutnya diberitanda P 3;Hal 2 dari 9 halaman, No. 37/Pdt.P/2017/PN Klk4. Kutipan Akta Perkawinan nomor 477.2/83/AK/2006 antara Yunedie denganNorma Yunita tertanggal 16 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberitanda P 4;5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) an.
    Pengesahan Anak;(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:a.
    yang dikeluarkan Dinas Kependudukanaroaogdan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, dan berdasarkan bukti P10, yaitu Suratketerangan telah melakukan perekaman KITIP Elektronik Nomor474.4/12976/DKPSKPS/2017 an.
Register : 09-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2023
Tanggal 9 Februari 2023 — BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA VS WAHYUDI, S.H;;
18399 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA VS WAHYUDI, S.H;;
Register : 11-09-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 31-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — HENIATUR RUSIDAH VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;;
9648 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HENIATUR RUSIDAH VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;;
Putus : 04-10-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 K/TUN/2022
Tanggal 4 Oktober 2022 — HANDANU vs BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)
7251
  • HANDANU vs BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA(BPASN)
Register : 01-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/TUN/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — BAYUWANTO VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;;
10743 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAYUWANTO VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;;
Register : 19-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2023
Tanggal 6 April 2023 — WAHYU A.ABAS VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
1800 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WAHYU A.ABAS VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
Register : 01-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 K/TUN/2022
Tanggal 25 Oktober 2022 — DIAH SUPRIYATI VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
16673 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIAH SUPRIYATI VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
Register : 06-10-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 25-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/TUN/2022
Tanggal 18 Januari 2023 — MOHAMMAD YASSER, S.T VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
14484 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MOHAMMAD YASSER, S.T VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
Register : 09-10-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 K/TUN/2023
Tanggal 23 Nopember 2023 — SUTARNO, S.Pd VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
12459 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUTARNO, S.Pd VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
Register : 09-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 K/TUN/2023
Tanggal 9 Februari 2023 — IIN SURYATI, S.T VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;;
13852 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IIN SURYATI, S.T VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;;
Putus : 18-01-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492K/TUN/2001
Tanggal 18 Januari 2008 — M. BAKHTIAR ; vs. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
4230 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 18-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/TUN/2022
Tanggal 29 September 2022 — TONY WIJAYA vs BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)
338156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TONY WIJAYA vs BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)
Register : 18-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/TUN/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — ACHMAD ISNAINI VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
16360 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ACHMAD ISNAINI VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
Putus : 03-05-2006 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16P/HUM/2003
Tanggal 3 Mei 2006 — Ir. H. Achmad Mawardi ; Drs. Noor Arifin ; Drs. H. Syahmuddin Abdullah ; Menteri Keuangan Republik Indonesia
7132 Berkekuatan Hukum Tetap