Ditemukan 12 data
PT. Prima Bangun Persada Nusantara
Termohon:
Bupati Morowali
375 — 135
MENGADILI
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK005/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin
Bahwa PEMOHON memiliki Izin Usaha Pertambangan(IUP) sebagaimana Surat Keputusan Nomor:540.3/SK005/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan PenyesuaianIUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi produksi Kepada PT. PrimaBangun Persada Nusantara tanggal 17 Desember 2010 denganLuas 2.684 Hektar. Yang terletak di desa padabaho dan BeteBete, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah;3.
Bukti T4 : Keputusan Bupati Morowalli Nomor: 540.3/SK005/DESDM/XII/2010, Tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PrimaBangun Persada Nusantara, Tanggal 17 Desember 2010(fotokopi Sesuai dengan asli);5. Bukti T5 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:541/SK.038/DESDM/V/2014, Tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi PT.
PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARAmerupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK005/DESDM/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT. PRIMA BANGUN PERSADANUSANTARA;Ketiga : bahwa PT.
PRIMA BANGUNPERSADA NUSANTARA;: bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor:540.3/SK005/DESDM/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010,telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkanSurat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (GubernurSulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan DokumenPerizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa:Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK005/DESDM/XII/2010 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
kewarganegaraanIndonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU3162/PJ/2018 tanggal13 Juli 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT HUDAYA MAJU MANDIRI, beralamat di Jalan Teuku UmarKM 44 RT 001, RW. 002, Gandasari Cikarang Barat, Bekasi17520, yang diwakili oleh Zulfikar Pujiadi, jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh Nuni Hidayani, kewarganegaraanIndonesia, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SK005
22 — 14
Inalum (Persero) Nomor : SK005/DIRIGH/2016tanggal 1 Juni 2016 dengan gaji dan fasilitas kerja yang sangat baik.Perkiraan gaji Rp. 5.000. 000, sampai dengan Rp. 9. 000. 000, /bulan ;Bahwa sebagaimana disebut pada angka 11 Jawaban ini, maka patutdiduga Pemohon hendak menyembunyikan identitas Pemohon sebagaiKaryawan Tetap PT.
SK005/DIRIGH/2016 tentang PengangkatanKaryawan tetap dan penempatan Karywan Direksi PT Indonesia AsahanAluminium (persero) yang dikeluarkan oleh Direksi PT Indonesia AsahanAluminium (persero) tanggal 1 Juni 2016, telah di naazagelen namuntidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2;Fotokopi foto print out screen sort, telah dinaazagelen, T.3;B. BUKTI SAKSIHalaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Kis.
SK005/DIRIGH/2016 tentangPengangkatan Karyawan Tetap dan Penempatan Karyawan Direkdi PTIndonesia Asahan Aluminium (persero) an.
236 — 6
DIAN ARFIANI AMIR, S.H.kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada KejaksaanAgung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor : SK005/G/Gtn.2/02/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:1.
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertamina (persero), berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SK005/H00000/2016S4 tanggal 20 Januari2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan
Medan MerdekaTimur 1A, Gambir, Jakarta Pusat 10110;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66266/PP/M.IIA/16/2015, tanggal 1 Desember2015, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2016, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SK005/H00000/2016S4, tanggal 20 Januari 2016,diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis
PT. Anugrah Selaras Sejati
Termohon:
Bupati Morowali
169 — 108
ANUGRAH SELARAS~ SEJATI dalammelaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Sakita,Tofuti, Bahontobungku, Puungkoilu, Lahuafu, dan Unsongi,Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, ProvinsiSulawesi Tengah, telah memperoleh PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK005/DESDM/IX/2009tanggal 28 September 2009 dan memperoleh PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi MenjadiIzin Usaha
kKewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidangmineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehinggabupati/walikota memiliki Kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinandi bidang mineral dan batubara, beserta kelengkapannya kepada gubernurdalam rangka peralihan kewenangan penerbitan IUP;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P5, Bukti P6, Bukti T3, dan Bukti T4 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:Pertama : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor:540.2/SK005
ANUGRAH SELARAS SEJATI dalammelaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Sakita,Tofuti, Bahontobungku, Puungkoilu, Lahuafu, dan Unsongi,Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, ProvinsiSulawesi Tengah, telan memperoleh PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK005/DESDM/IX/2009tanggal 28 September 2009 dan memperoleh Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi berdasarkan KeputusanBupati Morowali
ANUGRAH SELARAS~ SEJATI dalammelaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Sakita,Tofuti, Bahontobungku, Puungkoilu, Lahuafu, dan Unsongi,Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, ProvinsiSulawesi Tengah, telan memperoleh PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK005/DESDM/IX/2009tanggal 28 September 2009 dan memperoleh Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi berdasarkan KeputusanBupati Morowali
278 — 683
membuat permohonan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi yang ditujukan kepada TERGUGAT,dan setelah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku akhirnyaPENGGUGAT mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :540.2/SK.058/DESDM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentangPersetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi MenjadiIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Bintang SinarPerkasa dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK005
250 — 19
SK005/G/Gtn.2/02/2010 tanggal10 Pebruari 2010 ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 05/PENDIS/2010/PTUNJKT tanggal 19Januari 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa =;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 05/PEN/2010/PTUNJKT tanggal 19Januari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim iTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 05/PENHS/2010/PTUNJKTtanggal
193 — 84
ChikDitiro No. 6 Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK005/N.1.13/Gph/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor : W1.U2/173/HK.02/XI/2015tanggal 10 November 2015, yang pada hari ini datang menghadap persidanganBAMBANG HARMOKO, SH., dan HANITA AZRICA, SH.
62 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
SK005/G/Gtn.2/01/ 2011 tanggal 20 Januari 2011;Il. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. R.B. Agus Widjayanto, SH., M.Hum., Jabatan Direktur PerkaraPertanahan;2. Ari Machkota, SH., M.Hum., Jabatan Kepala Sub DirektoratPerkara Wilayah I;3. Abgrid Pranowo, SH., CN., Jabatan Kepala Seksi Perkara TataUsaha Negara Wilayah I;4.
92 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
SK005/TME/VIV/2009 tanggal 24 Juli 2009;Para Termohon Kasasi dan Il dahulu Tergugat dan Tergugat IlIntervensi/Pembanding dan Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi dan Il sebagai Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dimukaHal. 2 dari 66 hal. Put.
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
MUKHLIS Bin SANROPINGI
101 — 37
Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Desa sejak tahun 2001 sampaidengan sekarang, dan diangkat berdasarkan SK nomor 03 Tahun 2015,tanggal 02 Januari 2015 dan SK005/17/XI/2016, tanggal 10 Nopember 2016TUPOKSI bendahara yaituMelaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan denganperaturan DesaMelaksanakan penerimaan danadana dari pemerintah atasan atau pihaklainMelakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pelaksana TeknisPengelola Keuangan Desa (PTPKD) dengan persetujuan Kepala DesaMenyimpan