Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Adi Prabowo bin Yunadi Wiyata Kartanegara)
dengan Pemohon II (Yuni Hastutiningsih binti Soewelo) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 di KecamatanPanjatan Kabupaten Kulon Progo;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :Adi Prabowo bin Yunadi Wiyata Kartanegara, umur 44 tahun, agama Islam,pekerjaan Arsitek, Pendidikan Strata 1 (Satu), tempat tinggal diPondok Permai Kadipiro Blok D No.7 Kelurahan Ngestiharjo,Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai PemohonI;Yuni Hastutiningsih binti Soewelo

Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (Adi Prabowobin Yunadi Wiyata Kartanegara) dengan Pemohon Il (YuniHastutiningsih binti Soewelo) yang menikah secara agama islam padatanggal 15 Juni 2016 dihadapan Wali (Ir. Tri Agus Widodo );3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;4.

Tri Agus Widodo, ST bin Soewelo, dibawah sumpahnyamenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalahkakak kandung Pemohon Il;Bahwa para Pemohon adalahsuam1 istri; Bahwa saksi ikut menghadiriakad nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada 15 Juni 2016 diMasjid Panti Asuhan Yatim Piatu AlAzhar Tayuban, Panjatan,Kabupaten Kulon Progo, saksi ikut hadir di acara akad nikah tersebut;Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.Btl2.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Adi Prabowo bin Yunadi WiyataKartanegara) dengan Pemohon II (Yuni Hastutiningsih binti Soewelo) yangdilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 di Kecamatan Panjatan KabupatenKulon Progo;3.

Ruslanseharga seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan untuk meyakinkan korbankemudian terdakwa menunjukan kepada korban I (satu) lembar SPH (surat pengakuan hak)yang ditandatangani oleh Zainal Usman Bin Djahidin selaku ketua Rt. 03 DAN ErnaSusilowati S.pd Binti Soewelo selaku Kepala Desa Talang Buluh bahwa tanah yang dijualterdawa tersebut benarbenar ada.

Bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat SPH(surat pengakuan hak) yang ditandatangani oleh Zainal Usman Bin Djahidin selaku ketua Rt.03 DAN Erna Susilowati S.pd Binti Soewelo selaku Kepala Desa Talang Buluh sebagai dasardan bukti bahwa tanah yang terletak di Desa Talang Buluh adalah milik terdakwa dan seolaholah tandatangan Zainal Usman bin Djahidin selaku ketua Rt.03 dan Erna Susilowti SPd BintiSoewelo selaku Kepala Desa Talang Buluh yang terdapat pada Surat SPH (Sura PengakuanHak) adalah

Ruslanseharga seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan untuk meyakinkan korbankemudian terdakwa menunjukan kepada korban I (satu) lembar SPH (surat pengakuan hak)yang ditandatangani oleh Zainal Usman Bin Djahidin selaku ketua Rt. 03 DAN ErnaSusilowati S.pd Binti Soewelo selaku Kepala Desa Talang Buluh bahwa tanah yang dijualterdawa tersebut benarbenar ada.

Bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat SPH(surat pengakuan hak) yang ditandatangani oleh Zainal Usman Bin Djahidin selaku ketua Rt.03 DAN Erna Susilowati S.pd Binti Soewelo selaku Kepala Desa Talang Buluh sebagai dasardan bukti bahwa tanah yang terletak di Desa Talang Buluh adalah milik terdakwa dan seolaholah tandatangan Zainal Usman bin Djahidin selaku ketua Rt.03 dan Erna Susilowti SPd BintiSoewelo selaku Kepala Desa Talang Buluh yang terdapat pada Surat SPH (Sura PengakuanHak) adalah

Tobing, saksi Soewelo dan Terdakwa Il H. Basar, S.H.,kembali ke ruangan Terdakwa Il H. BASAR, S.H., sedangkan saksi Said Pelupulang. Di dalam ruangannya Terdakwa IIH. BASAR, S.H.. berkata bahwaPenurunan NJOP/keringanan pajak bisa diturunkan asal kami mendapatimbalan 30% (tiga puluh persen) atau jumlahnya Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) dari jumlah pengurusan atau pembayaran BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Soewelo, Sugiatno, Kusno Hadi Bitojo BE, BambangSuhartadi.Hal. 11 dari 72 hal. Put.

Tobing,saksi Said Pelu dan saksi Soewelo di Kantor PBB Pasuruan untukkeperluan menyampaikan keberatan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) tanahmilik PT Indonesia Power, pertemuan tersebut dilakukan di Kantor PBBPasuruan tempat bekerja Terdakwa . SAHAT P. SILABAN, S.H., danTerdakwa Il. H. BASAR, S.H ;e Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudha Wisnugroho, yang jugasebagai pegawai Kantor Pajak Pasuruan diperintahkan oleh Terdakwa Il.H.

Tobing bertentangan dengan keterangan saksilainnya yakni saksi Sugiatno, Ir Soewelo MM., dan saksi Bambang Hartadi.Keterangan saksi Charles L. Tobing yang berbeda dengan keterangan saksilainnya menunjukkan bahwa keterangan saksi Charles L. Tobing tidakmempunyai nilai pembuktian sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat buktidalam perkara ini.

Tobing, bersama dengansaksi Soewelo ke Kantor Pajak dan diperkenalkan dengan Terdakwa Il H.BASAR, S.H. oleh Soewarsono. Selanjutnya saksi membicarakan masalahpenurunan NJOP yang dulu pernah diajukan. Kemudian saksi Charles L.Tobing oleh Terdakwa Il H. BASAR, S.H., diperkenalkan dengan Terdakwa SAHAT P. SILABAN, S.H., Terdakwa . SAHAT P. SILABAN, S.H.

Soewelo, Sugiatno, Kusno Hadi Bitojo BE, BambangSuhartadi. Bahwa dalam rangka proses sertifikasi tanah harus membayar Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dihitung 5% dari Nilai JualObyek Pajak (V/OP) tanah yang disertifikatkan hal ini muncul pada SuratPemberitahuan Pajak Pajak Terhutang (SPP7) pada bulan Januari 2003. Bahwa karena merasa SPPT terlalu tinggi dibandingkan dengan NJOPsekelilingnya maka pihak PT.

Tobing,Saksi Soewelo dan terdakwa II H. BASAR, SH. kembali keruangan terdakwaIl H. BASAR, SH, sedangkan Saksi Said Pelu pulang. Di dalam ruangannyaterdakwa II H. BASAR, SH berkata bahwa Penurunan NJOP/keringananpajak bisa diturunkan asal kami mendapat imbalan 30% (tiga puluh persen)atau jumlahnya Rp.900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) dari jumlahpengurusan atau pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB).

Soewelo, Sugiatno, Kusno Hadi Bitojo BE, BambangSuhartadi. Bahwa dalam rangka proses sertifikasi tanah harus membayar Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dihitung 5% dari Nilai JualObyek Pajak (NJOP) tanah yang disertifikatkan hal ini muncul pada SuratPemberitahuan Pajak Pajak Terhutang (SPP7) pada bulan Januari 2003. Bahwa karena merasa SPPT terlalu tinggi dibandingkan dengan NJOPsekelilingnya maka pihak PT.

Tobing,Saksi Soewelo dan terdakwa II H. BASAR, SH. kembali keruangan terdakwaIl H. BASAR, SH, sedangkan Saksi Said Pelu pulang. Di dalam ruangannyaterdakwa Il H. BASAR, SH berkata bahwa Penurunan NJOP/keringananpajak bisa diturunkan asal kami mendapat imbalan 30% (tiga puluh persen)atau jumlahnya Rp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) dari jumlahpengurusan atau pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB).

, Pak Bambang dan Pak Soewelo tetap di dalam Mobil dan setelahsatu jam Pak Charles keluar Bank sendirian dan masuk Mobil dengansaksi kemudian kembali ke Kantor PT.

Bin SOEWELO, Ir.) terhadap Penggugat (ALFITRIA NINGDIAH Binti SOETIADJI);

., BANDONO SOEWELO, S.H., ALI SYAFIQ, S.H., dan MUSTOFA selakuKaryawan PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk., bertindak secara bersamasama atau sendirisendiri yang berkantor di Gedung Panin Daichi Life, Jl.Letiend S. Parman Kav. 91, Slipi Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus teranggal 24 Juni 2020, Turut Tergugat Il datang menghadap Kuasanyayaitu BAMBANG SULISTIONO, Dkk, selaku Karyawan PT. BANK SYARIAHMANDIRI Thbk., yang berkantor di Jl. M.H.