RATNA SITOMPUL, SPM (K), DKK VS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA;

A.SYARIF ZUBIR VS Dr.H.AK.Ansyori, SpM, M.Kes

Zuherial, S.H, Advokat pada Kantor Hukum LEON& PARTNER, alamat Jalan Radial Blok 44 Lt.3 No.31 Palembang, dan untukselanjutnya disebut sebagai pembanding semula PENGGUGAT ;LawanDr.H.AK.Ansyori, SpM, M.Kes, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Kramat Jaya No.2A Rt.25 Rw.09 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecit KotaPalembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2015 telahmemberikan Kuasa kepada, 1. H. Idham Khalid, S.H, 2. Hj. Nurmalah,S.H.M.H, 3. Herwinsyah AB, S.H, 4.

Ansyori, SpM,M.Kes.dalam keadaan telah bersertifikat hak milik an. Hendri Japar sedangkan HendriJapar membeli dari ahli Waris Karim Bin Buntak. Adapun batas batas tanah sebagaiberikut:e Sebelah Utara dahulu berbatasan dengankeluarga Bakri bin Lihan (nama pangilanSandi),Harun Sohar,sekarang berbatasandengan Dra.

Ansyori,SPM., MKes (Tergugat /Terbanding/ Penggugat Rekonvensi) dan saat pembebasanuntuk jalan akses bandara Tergugat / Terbanding yang mendapat ganti rugi yangdikuasakan melalui Hendri Jafar sesuai bukti TK.4/PR.4, selanjutnya tanah tersebutdikuasai dr. A.K. Ansyori, SPM., Mkes telah sesuai dengan keterangan saksisaksi :saksi Hendri Jafar, saksi Muhaimin sebagai sekretaris Rt. 40 / sekarang jadi ketua Rt,saksi Idris, saksi Azis dan diperkuat dengan keterangan saksi Safawi, SH., M.Hum.

Ansyori, SPM., Mkes) maka dari itujelas tanah yang dikuasai Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi berdasarkanSertifikat Hak Milik No. 8210 adalah sah miliknya yang diperoleh dengan caramembeli bukan dengan cara menyerobot.Secara yuridis kepemilikan surat tanah Terbanding/Tergugat /Penggugat Rekonvensisejak tahun 2007 sudah ada, sedangkan Penggugat/ Pembanding /TergugatRekonvensi suratnya baru ada tanggal 31 Agustus 2012.b Dari segi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan BangunanSejak Tahun 2007, tahun

,SPM., selaku Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris SURUNG Br GINTING yang telah meninggal dunia dalam hal dan untuk kepentingan klaim Asuransi AXA Mandiri Nomor Polis 512-9062484, atas nama tertanggung ROBERT TERKELIN SEMBIRING, SP., yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020;

., SpM

,SpM, Lakilaki, lahir di Binjai, tanggal lahir 5 Juli 1939,Umur 81 tahun, pekerjaan Dokter, kebangsaan Indonesia, tinggal diJalan Pasundan Nomor 20, Sei Putih Timur Il, Kecamatan MedanPetisah, Kota Medan;Dalam hal ini memberi Kuasa kepada FAOMASI LAIA, SH.,MH.,Advokat pada Law Office FAOMASI LAIA, SH.MH., & PARTNERS,berkantor di Jalan Melati Raya No. 9 Simp.

Bahwa Pemohon (MASANG SITEPU, DR., SpM) adalah suami yang sah dariisterinya yang bernama SURUNG BR GINTING, yang telah melangsungkanpernikahan pada tanggal 30 Juni 1968 sesuai bukti kutipan dari RegisterPerkawinan pada Djemaat G.B.K.P di Lubuk Pakam nomor : 8/L.G/L.P, yangdikeluarkan oleh Pendeta G.B.K.P;Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 509/Pat.P/2020/PN Mdn.

Menetapkan demi hukum Pemohon (MASANG SITEPU, DR., SpM) tersebutselaku pemegang kuasa tetap dari Isterinya bernama SURUNG BRGINTING yang telah meninggal dunia, untuk bertindak dalam segalatindakan dan perbuatan hukum apapun untuk dan atas nama sertakepentingan hukum dari isterinya yang telah meninggal dunia dalam haluntuk mengklaim Asuransi Jiwa dengan tertanggung Polis bernamaROBERT TERKELIN SEMBIRING KEMBAREN, SP yang telah meninggaldunia pada tanggal 23 maret 2020.3.

,SPM., diberi tanda bukti P 4 ;. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama SURUNG BR GINTING,diberi tanda bukti P 5 ;Fotocopy Kartu. Tanda Penduduk SURUNG BR GINTING, NIK1271196606470002, diberi tanda bukti P 6 ;. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama ROBERT TERKELINSEMBIRING KEMBAREN, diberi tanda bukti P 7 ;Fotocopy Akta Perkawinan No. 498/GRJ/2007, ROBERT TERKELINSEMBIRING KEMBAREN SP., dengan EVA MARTHALINA SITEPU, ST.

,SPM.,selaku Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris SURUNG Br GINTING yangtelah meninggal dunia dalam hal dan untuk kepentingan klaim AsuransiAXA Mandiri Nomor Polis 5129062484, atas nama tertanggungROBERT TERKELIN SEMBIRING, SP., yang juga telah meninggal duniapada tanggal 23 Maret 2020;Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 509/Pat.P/2020/PN Mdn3.

A.SYARIF ZUBIR - LAWAN- Dr.H.AK.Ansyori, SpM, M.Ke

Zuherial, S.H, Advokat pada KantorHukum LEON & PARTNER, alamat Jalan Radial Blok 44 Lt.3No.31 Palembang, dan untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;LawanDr.H.AK.Ansyori, SpM, M.Kes, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan KramatJaya No.2A Rt.25 Rw.09 Kelurahan Talang Semut, KecamatanBukit Kecit Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 20 Oktober 2014 telah memberikan Kuasa kepada, 1.H. Idham Khalid, S.H, 2. Hj. Nurmalah, S.H.M.H, 3.Herwinsyah AB, S.H, 4. Agustina Zain, SH, 5.

diberi tanda (P21) ;22.Foto Copy Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik dari Pusat LaboratoriumForensik Bareskrim Polri Cabang PalembangNo.LAB : 1480/DTF/2014 tanggal 5 Agustus2014 menyatakan dokumen bukti satu berkasAkta Pengoperan No.267 tanggal 30 10 2000pada dokumen bukti tersebut terdapat tandatangan Robert Tjahjaindra, SH, MBA adalahmerupakan tanda tangan yang berbeda, diberitanda (P22) ;23.Foto Copy Surat Advokat No.14/AdvPid/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 kepada Dr.A.KAnsyori, SpM

Syarif Zubir, diberi tanda (P23) ;24.Foto Copy Surat Advokat No.24/AdvPid/X/2014tanggal 15 Oktober 2014 kepada Kakanwil BPNProv Sumsel perihal mohon untukmembatalkan / mencabut SHM No.8210/Sukajaya/2007 atas nama Dr.AK Ansyori, SpM,M.Kes, diberi tanda (P24) ;25.Foto Copy Surat Advokat No.25/AdvPid/X/2014tanggal 24 Oktober 2014 kepada KapoldaSumsel Perihal, diberi tanda (P25) ;26.Foto Copy Surat Pernyataan Suratman KetuaRt.62 Rw.13 tanggal 3 Juni 2013 menerangkanbahwa als Hak Milik No.8210 An.

ROSDENI ARIFIN, SpM VS BUPATI BOGOR

ROSDENI ARMIN, SpM.

ROSDENI ARIFIN,SpM.

Dalam permintaan penundaan pelaksanaan SK Bupati BogorNomot : + ese+ seus sees se888/0267/Kpts/2007, tertanggal 6 Juli 2007 tentangPemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sdri.Dr.ROSDENI ARMIN, SpM.

Rosdeni Arifin, SpM Perihal: SuratPerintah Sekda Kab Bogor No. 824.3/01 Dr. RosdeniArifin, SpM tertanggal 13 Desember 2005 ; Surat dari dr. Rosdeni Arifin, SpM Perihal:Pemberitahuan Putusan Pengadilan tinggi TUN Atasperkara dr.

Rosdeni Arifin, SpM Perihal:Pemberitahuan tertanggal 26/02/2007 ;Surat dari Dr. Rosdeni Ari fin. SpMPerihal:Pemberitahuan tertanggal O1 Mei 2007 ;Surat Panggilan Kedua Dinas Kesehatan Kab. Bogor ;P18 s/d Absensi Poliklinik RSD Cibinong Kab.

MUHAMMAD ABRAR DANIAL, SPM, DKK

MUHAMMAD ABRAR DANIAL, SPM., bertempat tinggal di KompleksSetia Budi Indah, Blok YY Nomor 5, Medan, dalam hal ini memberi kuasakepada BERLIN PURBA, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Nyiur RayaIll, Nomor 02, Simalingkar, Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal, 8 Maret 2013;ISKANDAR AR.

ROSDENI ARIFIN, SpM.

MUHAMMAD ABRAR DANIAL, SPM, DK

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.SANDHY PUTRA MAKMUR (SPM), tersebut tidak dapat diterima;

PT.SANDHY PUTRA MAKMUR (SPM) vs 1. EDY PERMANA, dkk.

SPM;16 Bahwa kemudian, untuk ketiga kalinya "SEPAHAM Serikat PekerjaSecurity PT.Sandhy Putra Makmur kembali mengirim surat kepada ManagerSDM Regional Jabotabek PT.Sandhy Putra Makmur (SPM), Surat Nomor:014/SPS/X1/2009 Tertanggal: Jakarta, 01 Desember 2009 Perihal: Tanggapanatas keberadaan SEPAHAM dan Permohonan Dialog. Namun surat ketiga inijuga tidak mendapat tanggapan/ respon yang baik dari Tergugat.

agar PT.Sandhy Putra Makmur (SPM) segeramenyelesaikan seluruh hak setiap pekerja yang tergabung dalamSerikat Pekerja PT.Sandhy Putra Makmur (SEPAHAM), tertanggal:Jakarta, 4 Maret 2010;e Surat Nomor: 020/LBHASPEK Indonesia/Eks/V/2010, Hal:Peringatan I (Pertama) Agar PT.Sandhy Putra Makmur (SPM) SegeraMenyelesaikan Seluruh HakHak Setiap Pekerja Yang TergabungDalam Serikat Pekerja PT.Sandhy Putra Makmur (SEPAHAM),Tertanggal: Jakarta, 31 Mei 2010;Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan

No. 164 K/Pdt.SusPHI/201322223940414243PT.Sandhy Putra Makmur (SPM).

Bahwa Surat Penolakan Mutasi dan SuratPermohonan Berunding telah dikirimkan oleh Pengurus SEPAHAMbeberapa kali kepada Tergugat/ PT.Sandhy Putra Makmur (SPM), namunTergugat sama sekali tidak menunjukkan niat dan itikad baik untukberunding;Bahwa atas mutasi sepihak, sewenangwenang, tanpa alasan, tanpa prosedurdan sangat bertentangan dengan UndangUndang dan MHukumKetenagakerjaan yang berlaku, yang dilakukan oleh Tergugat/ PT.SandhyPutra Makmur (SPM), maka Pengurus "SEPAHAM Serikat PekerjaPT.Sandhy Putra

Bahwa Surat Penolakan Mutasidan Surat Permohonan Berunding telah dikirimkan oleh PengurusSEPAHAM beberapa kali kepada Tergugat/ PT.Sandhy Putra Makmur(SPM), namun Tergugat sama sekali tidak menunjukkan niat dan itikad baikuntuk berunding;Bahwa atas mutasi sepihak, sewenangwenang, tanpa alasan, tanpa prosedurdan sangat bertentangan dengan UndangUndang dan MHukumKetenagakerjaan yang berlaku, yang dilakukan oleh Tergugat/ PT.SandhyPutra Makmur (SPM), maka Pengurus "SEPAHAM Serikat PekerjaPT.Sandhy Putra

MUHAMMAD ABRAR DANIAL, SPMISKANDAR AR.SH

ANSYORI, SpM, M.Kes

ANSYORI, SpM, M.Kes., bertempat tinggal di JalanKramat Jaya Nomor 2A RT. 25 RW. 09, Kelurahan TalangSemut, Kecamatan Bukit Kecit, Kota Palembang, dalam hal inimemberi kuasa kepada H.

Ansyori, SPM, M.Kes) dahulu atas namaHendri Jafar pada waktu mengajukan permohonan penerbitan SHM Nomor8210 tanggal 31 Agustus 2007 Surat Ukur Nomor 627/Sukajaya/2007 tanggal24 Agustus 2007 luas 18.174 m? (delapan belas ribu seratus tujuh puluhempat meter persegi) kepada BPN Kota Palembang dengan mempergunakan2 (dua) Alas hak berupa Akta Pengoperan diduga palsu/ bodong Nomor 233dan Nomor 267 (bukti P.33) yaitu:6.1.6.2.6.3.Akta Pengoperan Nomor 233 tanggal 29 April 2000 dari tuan A.

SHANDY PUTRA MAKMUR (SPM) tersebut;

SHANDY PUTRA MAKMUR (SPM) ; FRANSISKUS E. KOLIN. dkk

SHANDY PUTRA MAKMUR(SPM), tempat kedudukan di Gedung Telkom Jakarta, GrahaCitra Caraka Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling52, Jakarta Selatan, Cq. PIMPINAN PERWAKILAN PT.SHANDY PUTRA MAKMUR DENPASAR, tempat kedudukan diSamagede Nomor 13 Denpasar, Bali Cq. KORWIL PT.SHANDY PUTRA MAKMUR WILAYAH KUPANG, tempatkedudukan di Jalan W. J. Lalamantik Nomor 95 , Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai TurutTermohon Kasasi/Tergugat ;melawan:1.

SPM)seperti yang dinyatakan oleh Judex Juris dalam putusan kasasi a quo;Bahwa sebagai perbandingan, dalam memori peninjauan kembali iniPemohon melampirkan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 111K/PDT.SUS/2010 untuk dapat dipakai oleh Majelis Hakim Agung yangmengadili kembali perkara a quo dalam mempertimbangkan kembali faktahubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;Bahwa oleh karena hubungan kerja Para Penggugat demi hukum beralihmenjadi hubungan kerja tetap dengan Tergugat Il

SHANDY PUTRA MAKMUR (SPM)tersebut ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tersebut ditolak dan nilai gugatan dalam perkaraini di atas Ro150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkaradalam peninjauan kembali ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaituPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahHal. 24 dari 25 hal.

SHANDY PUTRA MAKMUR (SPM)tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Ro2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 oleh H. Yulius, S.H., M.H.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Jono Sihono, S.H. dan Arief Soedjito, S.H., M.H.

SPM)

SPM) ;d. Penggugat menerima menerima upah atau imbalan dalam bentuk laindari Turut Tergugat, sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 ayat (9) UUNo. 2 tahun 2004 ; 5.

SPM) ;4) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara Turut Tergugat (PT. SPM)dan Penggugat (vide Perjanjian Kerja dari Tahun 2001, 2002,2003.2004,2005. dan Tahun 2006) ;c.

SPM) yangtelah memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan ; d.

Hubungan kerja Penggugat terjadi dengan Turut TergugatPT SPM. Dalam hal ini hubungan hukum antara Tergugat dengan TurutTergugat adalah hubungan pemberi kerja dan penerima pekerjaan pekerja(penyedia jasa tenaga kerja).

Berdasarkan halini dalam memeriksan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman kepada surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2015 ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini pokok gugatan Penggugat adalahmenuntut perubahan hubungan kerja, yang semula dengan Turut Tergugat PTSandhy Putra Makmur (PT SPM) berubah kepada PT Telekomunikasi Seluler(PT Telkomsel).

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: SERIKAT PEKERJA MANDIRI (SPM) HOTEL SHANGRI-LA SURABAYA, tersebut;

SERIKAT PEKERJA MANDIRI (SPM) HOTEL SHANGRI-LA SURABAYA VS SERIKAT PEKERJA PARIWISATA HOTEL SHANGRI-LA SURABAYA

PUTUSANNomor 95 PK/Pdt.SusPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:SERIKAT PEKERJA MANDIRI (SPM) HOTEL SHANGRILASURABAYA, diwakili oleh Sulaiman dan Faisal Amirudin,keduanya selaku Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja Mandiri(SPM) Hotel ShangriLa Surabaya, berkedudukan di JalanMayjend.

Sandiyanto dimuat pada salinan putusan halaman 35);Bahwa fakta ini sebelumnya juga diakui oleh Termohon PeninjauanKembali Il yang dimuat dalam jawabannya point 10 yaitu mengakuimelibatkan Sandiyanto sebagai unsur non serikat pekerja dalamperundingan;Bahwa pelanggaran hukum yang lain adalah Termohon PeninjauanKembali Il menentukan sendiri jumlah komposisi tim perunding dariunsur serikat pekerja yaitu: 4orang dari Serikat Pekerja Pariwisata Hotel ShangriLa Surabaya; 1 orang dari Serikat Pekerja Mandiri (SPM

Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Juris dalam menilai faktapersidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf fUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: SERIKAT PEKERJA MANDIRI (SPM

2015Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: SERIKAT PEKERJA MANDIRI (SPM

SERIKAT PEKERJA MANDIRI ( SPM ) Hotel Shangri-La Surabaya MELAWAN 1. SERIKAT PEKERJA PARIWISATA Hotel Shangri-La Surabaya 2. PT. SARI PURI PERMAI ( Hotel Shangri-La Surabaya )

PUTUSANNomor : 36/G/2014/PHI.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrialpada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,Galairi PERKS AMARA 5 sas eset earnerSERIKAT PEKERJA MANDIRI ( SPM ) Hotel ShangriLa Surabaya, dengan1.alamat : Jalan. Mayjend.

Tertanggal 20/09/2013 PerihalSosialisasi Perundingan PKB, BuktiP5 j 2222222 2 22 oon nnn nnn nnnnnn nnn nnn eeFotocopy Daftar Hadir Rapat Anggota Serikat Pekerja Mandiri Tertanggal21/09/2013, BuktiP6 j 22222 2n oon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnFotocopy Risalah Rapat Anggota Serikat Pekerja Mandiri Tertanggal21/09/2013 Tentang Sosialisasi PKB dan Legalitas Kepengurusan periode20122015 dengan Sulaiman sebagai Ketua, BuktiFotocopy Penetapan Pengurus Serikat Pekerja Mandiri (SPM

) HotelShangriLa Surabaya, BuktiFotocopy Surat : 12/SPMHSS/X/2013 Tertanggal 29/10/2013 PerihalReshuffle Pengurus Periode 20122015 SPM Hotel ShangriLa Surabaya,BuktiFotocopy Daftar Penerima Kartu Tanda Anggota (KTA) berkembangsejumlah 140 orang yang sudah terdaftar, BuktiP10) j2222=+Fotocopy Kartu Tanda Anggota Serikat Pekerja Mandiri Hotel ShangrilLaSurabaya, BuktiaFotocopy Surat Serikat Pekerja Mandiri Hotel ShangriLa Surabaya Nomor02/SPMHSS/IX/2013 Tertanggal O09 September 2013 ditujukan kepadaPengurus

IDA AYU ARI PADMI, SPM,
Tergugat:
1.I NENGAH WIRTAWAN
2.I KETUT ROMA
3.I NYOMAN WIRKA JAYA

UCOK PARLINDUNGAN PASARIBU, SpM K
Terbanding/Tergugat II : RUMAH SAKIT MATA JAKARTA EYE CENTER MENTENG PT NITRASANATA DHARMA

Saptaindra Sejati (SPM SIS)

PERDANA BUMI SYARIHARTI
Tergugat:
1.KPA, Pejabat Penandatangan SPM Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Propinsi Sulawesi Tengah.
2.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I,PPK 06, Tonggolobibi, Malala

Menerbitkan SPM atau dokumen lain yangdipersamakan dengan SPM;e. Menerbitkan dan menjaga keutuhan seluruhdokumen hak tagih;f Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintahpembayaran kepada KPA; dang. Melakukan tugas dan wewenang lainnya yangberkaitan dengan pelaksanaan pengujian danperintah pembayaran.5.

Kontrak Adendum Nomor : 08 tanggal 15 November 2018terhadap Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket PekerjaanKonstruksi Paket Pelebaran Jalan OgoamasSiboang (MYC)KU.02.0906/PPK05PJN WIL 1/2015, tanggal 23 Oktober 2015.Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Tergugat melalui PPK06memanggil Penggugat dan menyerahkan Objek Gugatan Pertama(Surat Nomor: 00634/SPMLS/PPK06/PJN.ISULTENG/ 2018, Perihal: Surat Perintah Membayar, tanggal 21 Desember 2018) yangditandatangaani oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Menyusun laporan keuangan dan konerja sesuai dengan PeraturanPerundangundangan.Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut :1) PPSPM melaksanakan kewenangan KPA sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 huruf f..... dstPasal 15 sebagai berikut :a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakandengan SPP beserta dokumen pendukung.b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhipersyaratan untuk dibayarkan.c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.d.menerbitkan SPM atau dokumen

Secara yuridis, penerbitanObjek Sengketa I tetap menjadi tugas dan tanggung jawab dariPPSPM.Bahwa perlu pula Tergugat sampaikan kepada Yang TerhormatMajelis Hakim, Objek Sengketa I diterbitkan oleh PPSMP karenaadanya permintaan dari PPK melalui Surat Perintah Membayar(SPM).Bahwa in cassu, PPK menerbitkan SPM dimaksud untukmelaksanakan kewajibannya yaitu untuk membayar pekerjaanPenggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a angka 4)Kontrak No.

PPSPM menerbitkan Objek Sengketa I dimkasudkarena adanya permintaan dari PPK yang menerbitkan SPM, yangdalam perkara a quo adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 5 hurufa angka 4) Kontrak No. KU.02.0906/PPK05PJN WIL 1/2015tanggal 23 Oktober 2015 jo. Pasal 28.2, Pasal 42.5, Pasal 43.3, Pasal59 dan Pasal 65.3 SyaratSyarat Umum Kontrak.Bahwa Objek Sengketa II diterbitkan oleh PPK berdasarkankewenangannya.