HenkyHartono, SpPA;

• 1(satu)lembarHasil PemeriksaanPatologi/Sitologi NomorHK.18.8971, tanggal terima 12 Maret 2018, tanggal jawab 19 Maret 2018;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Henky Hartono,SpPA menyatakan bahwa dr.

dan kelenjar getah bening, sehingga Saksi kKemudian menghubungi dr.Henky Hartono, SpPA dan menanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. dr.Henky Hartono, SpPA kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa dr.

Henky Hartono, SpPA di RumahSakit Kharitas Bhakti Pontianak.

HenkyHartono, SpPA., di mana dr.

Ahmad dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Bahwa olehkarenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ketika terjadi tindak pidana masihberstatus anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu dalam hal tindakpidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukanke sidang pengadilan setelah Anak yang

bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapanbelas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukanke sidang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU SPPA maka menurutMajelis Hakim maka Terdakwa harus diperiksa dan diadili sebagai perkara anak sehinggauntuk pemeriksaan perkara Terdakwa tunduk kepada hukum acara peradilan pidana anak ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa untuk dilakukanpenuntutan dengan acara pemeriksaan biasa yang

tunduk kepada KUHAP (UU No. 8Tahun 1981 tentang KUHAP) adalah tidak tepat dan mengandung cacat formil (menyalahiketentuan hukum acara), karena seharusnya penuntutan terhadap Terdakwa diajukanmenurut ketentuan UU SPPA, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadikekeliruan hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun pelimpahan perkaraperkara, oleh karenanya penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara iniharus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena

penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterimamaka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankankepada negara;Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dan tidakada alasan untuk menahan Terdakwa maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan ;Memperhatikan Pasal 20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta peraturanperaturan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENETAPKAN1 Menyatakan penuntutan Penuntut

Bahwa SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) yang didugaditerbitkan oleh Terdakwa ternyata nomor dan tanggal register tidaksesuai dengan SPPA yang tercatat di buku Agenda Bintal Korem091/ASN.10.

Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa denganmembuat/menerbitkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) tanpaseizin pejabat Kabintal tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukumkarena tanda tangan serta cap stempel bukan dari pejabat yangberwenang dalam hal ini Kabintal Korem 091/ASN dan SPPA (SuratPendapat Pejabat Agama) yang dibuat Terdakwa tidak sah karena tidakteregister dalam buku agenda SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama)Bintal Korem O91/ASN.13.

Bahwa berawal Saksi mendapat laporan dari staf / Bamin Bintalyang di duga ada SPPA (Surat Pendapat pejabat Agama) yang telahkeluar / terbit tidak sesuai prosedur dan tidak tercatat di dalam bukuagenda SPPA Bintal Korem O91/ASN.5. Bahwa Kabintal Korem O91/ASN adalah pejabat yangmengeluarkan/diterbitkan terkait SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama)guna pengurusan nikah Prajurit/PNS jajaran Korem O91/ASN.6.

Bahwa selanjutnya Kabintal menanda tangani lembar SPPA danmemerintahkan kepada calon suami/isteri untuk kembali ke staf Bintal,kemudian Staf/Bamin Bintal, lembar SPPA yang sudah ditanda tangani,dibubuhkan stempel Kabintal dan penomoran surat SPPA untukdimasukkan ke dalam buku agenda SPPA Bintal.9.

Bahwa Terdakwa pernah menghadap Saksi dan menyampaikanpermintaan maaf telan membuat SPPA tanpa sepengetahuan Saksiselaku pejabat Kabintal Korem 091/ASN maupun staf Bintal Korem091/ASN dan Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa terkaitpenerbitan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama).12. Bahwa Terdakwa membuat SPPA dengan cara mengkopi SPPAyang sudah diterbitkan/dikeluarkan Bintal Korem O91/ASN selanjutnyamemalsukan tanda tangan pejabat Kabintal Korem 091/ASN.13.

Kecamatan MattiroBulu, Kabupaten Pinrang;Agama : Islam;Pekerjaan : Pelajar;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 6/Pid.C/2019/PN Pintanggal 08 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim; Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.C/2019/PN Pin tanggal 08 Maret 2019tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

), Hakimwajib mempertimbangkan laporan penelitian kKemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti didalamberkas perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umumke Pengadilan Negeri Pinrang tidak termuat Laporan PemelitianKemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yangdisyaratkan dalam UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA) ;Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakimmenyatakan Penuntutan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum memenuhisyarat yang ditetapbkan UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) selanjutnya membebankan biayaperkara kepada Negara;Memperhatikan Pasal 205 KUHAP, UndangUndang RI Nomor 11Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PN PinTahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan

BankPembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batumengirimkan Surat Pengajuan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telahditandatangani oleh Pimpinan PT.

Bank Pembangunan Daerah Riau KepriCabang Pembantu) Bagan Batu kepada Pialang Asuransi yangbekerjasama dengan perusahaan asuransi yang dipilih oleh debitur.Berdasarkan SPPA yang diterima selanjutnya pialang asuransimeneruskan kepada perusahaan asuransi sebagaimana yang tercantumdalam SPPA.Bahwa berdasarkan SPPA yang diterima oleh perusahaan PialangAsuransi, PT.

Bank Riau KepriCabang Pembantu Bagan Batu periode bulan April 2019.Fotocopy 1 (satu) berkas yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupaSurat Pengajuan Penutupan Asuransi (SPPA) PT. Bank Riau KepriCabang Pembantu Bagan Batu periode bulan Agustus 2019.Fotocopy 1 (satu) berkas yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupaSurat Pengajuan Penutupan Asuransi (SPPA) PT.

I MADE NAZAR, SpPA, bertempat tinggal di JalanMetro Duta Kav. UE, Pondok Indah, Jakarta Selatan Selatan;4 Dr. EMIL TAUFIK, SpPA, bertempat tinggal di Jalan MetroDuta Kav. UE, Pondok Indah, Jakarta Selatan Selatan ;5 Dr. MIRZA ZOEBIR, SpPD, bertempat tinggal di Jalan MetroDuta Kav. UE, Pondok Indah, Jakarta Selatan Selatan ;6 Dr. BING WIDJAJA, SpPK, bertempat tinggal di Jalan MetroDuta Kav.

Made Nazar, SpPA. Perlu Penggugat ketahui bahwa Prof. Dr. I Made Nazar, SpPAtidak masuk dalam tim tersebut, namun yang benar adalah dengan Dr. FitriadiKusuma, SpOG.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1809 /Pdt.G / 2006 / PN.Jak.Sel tanggal 30 Agustus 2007 adalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1. Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan.2.

I MADE NAZAR, SpPA, 4. Dr. EMIL TAUFIK, SpPA, 5. Dr. MIRZAZOEBIR, SpPD dan6. Dr.

I Made Nazar, SpPA (Pembanding III/ semula Tergugat IV).Bahwa hasil dari operasi tersebut (tumor ovadium) diserahkan kepada Prof. Dr. IMade Nazar, SpPA (Pembanding III / semula Tergugat IV) untuk diperiksa dilabolatorium pathologi guna mengetahui apakah tumor itu ganas / atau tidak ?? dan hasilpemeriksaan di labolatorium pathologi tanggal 12 Februari 2005 tersebut diserahkankembali oleh Prof. Dr. I Made Nazar, SpPA (Pembanding III / semula Tergugat IV)kepada Prof. Dr. Icharmsjah A.

I Made Nazar, SpPA (Termohon PK IV / Pemohon Kasasi IV / PembandingIV / Tergugat IV) adalah dokter spesialis pathologi Rumah Sakit Pondok Indah danturut pula melakukan operasi kepada Almarhumah.d. Dr. Emil Taufik, SpPA (Termohon PK V / Pemohon Kasasi V / Pembanding V /Tergugat V) adalah dokter spesialis pathologi Rumah Sakit Pondok Indah.e. Dr.

Sehingga dapatdisimpulkan bahwa umur Terdakwa Anak tersebut saat melakukantindak pidana adalah 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan atau belumgenap 18 (delapan belas) Tahun.Bahwa UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur tentang hukumacara khusus guna perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidanaanak. Berikut akan kami uraikan aturanaturan dalam UU SPPA yangseharusnya diterapkan dalam perkara a quo, yaitu:1.

Pasal 20 UU SPPA, menyatakan:Halaman ke 5 dari 18 Putusan Sela Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Btm.Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genapberumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidangpengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah barang tentuPerkara A Quo seharusnya diperiksa dengan menggunakan UUSPPA yakni

Pasal 33 UU SPPA, menyatakan:(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untukkepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umumpaling lama 8 (delapan) hari.(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)telah berakhir, Anak wayjib dikeluarkan demi hukum.Terdakwa Anak yang sudah mendekam dibalik jeruji besi SELAMA60 (ENAM PULUH) HARI tentu sangat

bertentangan dengan Pasal33 UU SPPA diatas.

Sedangkan bilamana Terdakwa Anakmendapatkan proses hukum yang sesuai sebagaimana dimaksuddalam UU SPPA ini, untuk kepentingan Penyidikan Terdakwa Anakhanya harus ditahan paling lama 15 (LIMA BELAS) HARI. Bahkan,kalau saja Terdakwa Anak di proses sebagaimana diamanatkanHalaman ke 7 dari 18 Putusan Sela Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Btm.oleh UU SPPA tersebut, mulai dari Penyidikan sampai kepadaPengadilan, jumlah keseluruhan masa penahanannya pun hanyaberjumlah 50 (LIMA PULUH) HARI (vide Pasal 33 s.d.

;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak atau biasa dikenal dengan istilan UU SPPA menegaskan bahwa Anak hanya dapatdijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan UndangUndang tentang SistemPeradilan Anak, dan UndangUndang tersebut menegaskan pula bahwa Anak yangbelum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuan Pasal

70UU SPPA yang menegaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak ataukeadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikandasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakandengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuan Pasal 71UU SPPA yang menegaskan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas : a. pidanaperingatan, b. pidana dengan syarat : 1.

Pembinaan dalam lembaga, dan e.Penjara;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah pula memperhatikan ketentuanPasal 82 UU SPPA, dan juga ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) UUSPPA yang menegaskan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan PenelitianKemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan Putusannya;Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyaratakan tertanggal8 Agustus 2016, dimana dalam kesimpulannya : Klien melanggar hukum tindak pidanakarena membawa

memberikan saran kepada Hakim agar klien diberikan hukuman yangseringanringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :1 Klien melakukan tindak pidana tersebut dan menurut hemat kamipelanggaran hukum dilakukan karena akibat membawa senjata tajam;2 Klien yang masih berpendidikan rendah belum dapat memahami kaidahhukum dengan baik serta klien menyadarai perbuatannya dan menyesalserta berjanji tidak akan mengulangi lagiMenimbang, bahwa dalam hal ini Hakim pun merujuk pula pada ketentuan Pasal81 UU SPPA

Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2016/PN Kgntersebut diharapkan dapat merubah perilaku Anak menjadi baik tanpa harus dijatuhipidana penjara kepada Anak;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dan memperhatikan pulaketentuan Pasal 70 UU SPPA, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidakboleh mencederai rasa keadilan itu sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebutmaka Hakim dalam perkara ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untukmenjatuhkan pidana pelatihan

Mardi Simarmata, telah mengajukan permohonan menjaditertanggung asuransi pada Pelawan sesuai dengan Surat PermohonanPenutupan Asuransi (SPPA) yang ditandatangani oleh Alm. MardiSimarmata pada tanggal 31 Maret 2007 dan diterima oleh Pelawan padatanggal 16 April 2007 (Bukti P2).Bahwa dalam SPPA, Alm. Sdr.

Mardi Simarmata menyatakan kehendaknyauntuk membeli produk asuransi yang tidak memerlukan pemeriksaan medissebagaimana terlihat dari tanda centang yang diberikan pada kolom TanpaPemeriksaan Medis dan yang bersangkutan tidak memberikan tandacentang pada kolom Dengan Pemeriksaan Medis.Bahwa dalam SPPA Alm. Sdr.

Mardi Simarmatasangat memahami seluruh ketentuan polis termasuk ketentuanpengecualian atau pembatasan faedah yang ada didalamnya.Bahwa dalam dokumen SPPA atau formulir aplikasi asuransi yangditandatangani oleh Alm. Sdr.

Mardi Simarmata telah secara sadar untuk memilih produkasuransi dari Tergugat yang memang tidak memerlukan pemeriksaan medis,yang dibuktikan dengan pilihan isian SPPA pada bagian Tanpa PemeriksaanMedis (vide Bukti P2), sehingga Alm Sdr. Mardi Simarmata bertanggungjawab atas pilihan isian tersebut;Hal. 13 dari 33 hal. Put.

Mardi Simarmata telahmemberikan pilihannya sendiri untuk membeli produk asuransi yang tidakmemerlukan medical check up, sebagaimana terlihat dari tanda centangyang diberikan pada kolom Tanpa Pemeriksaan Medis dalam SPPA (videBukti P2) dan dengan mengisi bagian H SPPA (vide Bukti P2), yangmerupakan bagian khusus yang hanya perlu diisi oleh calon tertanggungasuransi yang memilih memberikan tanda centang pada kolom TanpaPemeriksaan Medis, hal tersebut membuktikan bahwa tidak adapelanggaran ketentuan

Tanggal 10 Agustus20122. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan AlatalatKedokteran Umum (DAK) Nomor : 018/SPPA/RSUDBGI/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Pelaksana PT.INDO TAKWA SARANA yang didalamnya terlampir : Surat No : 011/SPPBJPA/RSUDBGI/2012 tanggal16 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia BarangUntuk Pelaksana Pekerjaan Pengadaan AlatalatKedokteran Umum (DAK) Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 Paket Pekerjaan Pengadaan AlatAlatKedokteran Umum (DAK) SyaratSyarat Knusus Kontrak (

Tanggal 10 Agustus20121 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan AlatalatKedokteran Umum (DAK) Nomor : 018/SPPA/RSUDBGI/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Pelaksana PT.INDO TAKWA SARANA yang didalamnya terlampir : Surat No : 011/SPPBJPA/RSUDBGI/2012 tanggal16 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia BarangUntuk Pelaksana Pekerjaan Pengadaan AlatalatKedokteran Umum (DAK) Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 Paket Pekerjaan Pengadaan AlatAlatKedokteran Umum (DAK) SyaratSyarat Knusus Kontrak (SSKK

Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 Paket Pekerjaan : Pengadaan AlatalatKedokteran Umum (DAK) tanggal 13 Agustus 2012 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor438/PB/2012 tanggal 20 September 2012 Surat Keputusan Skretaris Daerah Kab. BanggaiKepulauan Selaku Pengelola Barang Milik Daerah No01 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012.

Tanggal 10 Agustus2012;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan AlatalatKedokteran Umum (DAK) Nomor : 018/SPPA/RSUDBGI/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Pelaksana PT.

Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUD Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PT PAL 10. BGI/2012 Paket Pekerjaan : Pengadaan AlatalatKedokteran Umum (DAK) tanggal 13 Agustus 2012 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor438/PB/2012 tanggal 20 September 2012 Surat Keputusan Skretaris Daerah Kab. BanggaiKepulauan Selaku Pengelola Barang Milik Daerah No01 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012.

Menyatakan Anak Muhammad Adam pgl Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Muhammad Adam pgl Adam dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati;

3.

,Penasihat Hukum yang berkantor di JI Prof Dr HAMKA, Komplek PerumahanPermata Regency Blok B Nomor 3, Jorong Limo Tikalak, Nagari TanjungBeringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman yang ditunjuk olehHakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor7/Pid.SusAnak/2020/PN Lbs sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)dan Pasal 55 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA).

Barang siapa;Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur yangmenunjukan subjek hukum pidana, yakni orang sebagai pelaku yang melakukanperbuatan pidana, dan perbuatan pidana tersebut dapatdipertanggungjawabkan kepadanya.Menimbang, bahwa mengacu pada UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka Anak termasukdalam subjek hukum pidana berupa orang sebagai pelaku.

dakwaan tunggal Penuntut Umum.Menimbang, oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaanmemberatkan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke4 KUHP joUndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dalam dakwaan tunggalPenutut Umum, maka terhadap Anak haruslah dihukum.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya telah menuntutAnak untuk dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Pendidikan Anak yang tidak terlalu tinggi sehingga Anak tidak pahamakan perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara.Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2020/PN LbsMemperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke4 KUHP, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI:1.

Menyatakan Anak I telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalamkeadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke4 KUHP jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA padadakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak RR denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Tanjung Pati;3.

Pengadilan Tingkat Banding, Penasihat Hukum Anak tidakmengajukan atau mengirimkan kontra memori banding;Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa/Penuntut Umumtersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaiberikut: Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memoriJaksa Penutut Umum oleh karena Hakim Tingkat Pertama dalampenjatuhan pidana telah berdasarkan undangundang yang bersifatkhusus yaitu UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistimPeradilan Pidana Anak (SPPA

setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.PgpTanggal 1 Februari 2018 serta memori banding, Majelis Hakim TingkatHalaman 6 dari 9 Putusan Pidana Anak No.1/Pid.Sus.Anak/2018/PT.BBLBanding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengantambahan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai Pasal 71 UU Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari PembimbingKemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dari BalaiPemasyarakatan Klas II Pangkalpinang Nomor 01/ REG.1.B/I/2018, tanggal 4Januari 2018 yang menyebutkan berat ringannya perbuatan klien sertakondisi klien dan demi kepentingan terbaik Anak kiranya klien dapat dijatuhipenjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas Il Pangkalpinangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA

Hukum anak,agar Anak dikembalikan pada orangtuanya, Majelis Tingkat Banding tidaksependapat oleh karena jika Anak dikembalikan pada orangtuanya makaAnak tidak menyadari kesalahannya dan tidak memberi efek jera;Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan padaAnak Pelaku, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat denganMemori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan sependapat denganPutusan yang dijatunkan Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai denganSistim Peradilan Pidana Anak (SPPA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 2/Pid.Sus.Anak /2018/PN.Pgp Tanggal 1 Februari 2018 haruslah diperbaiki, dengan amarsebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa karena anak dijatuhi pidana kepadanya dibebanimembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan Pasal 21 jis Pasal 27 jis Pasal 193 jis Pasal 241 jis242 KUHAP, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP dan ketentuanketentuan hukumlain yang berlaku terutama Pasal 71 sampai dengan 73, Pasal 81 Ayat (5)UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA

Muhammad Suryadi masuk dalam kategori Anak yangBerkonflik dengan Hukum, ;ebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 :entang Sistem Peradilan Pidana Anak(selanjutnya disebut "UU SPPA") yaitu, "anak yang telah berumur 12 (duabe/as) tahun, tetapi be/urn berurnur 18 (cle/apan be/as) tahun yang didugamelakukan tindak pidana."

ABHMuhammad Suryadi dijadwalkan akan mengikuti Ujian Nasional PersamaanKesetaraan (UNPK) Paket B Tahun 2016 (Lamp/ran T4).Berdasarkan data identitas di atas, ABH Muhammad Suryadi masuk kedalam kategori anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehinggadisebut sebagal Anak Berkonflik dengan Hukum sebagaimana tertuang dalamPasal 1 angka 3 UU SPPA.

Namun demikian, Kejaksaan tidakmemedulikan dan tetap saja meneruskan perkara aquo hingga ke tahappersidangan yang mulia ini.Perkara Muhammad Suryadi sebagai Anak Berkonflik dengan Hukumsemestinya diproses melalui sistem qeradilan pidana anak vana diatur sesuaiUU SPPA seiak tahap penyidikan sampai dencian taha embimbincian setelahmenialani pidana. Pasal 5 ayat (1) Jo. Ayat (2) UU SPPA menerangkan bahwaSistem Peradilari Pidana Anak wajib mengutamakan Keadilan Restoratif yangmeliputi :a.

No.294/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.Sementara dalam ayat (3) menyatakan dalam Sistem Peradilan PidanaAnak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakanDiversi.Diversi sendiri bertuJuan untuk mencapai perdamalan antara korbandan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;menghindarkan Anak dan perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakatuntuk berpartisipasi; dan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak,sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU SPPA.

Suryadialias Ascop didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa termasukkatagori orang dewasa atau sebagai katagori anak yang belum berusia 18tahun hal tersebut berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana anak yagdiatur dalam UU SPPA Pasal 5 ayat 1 jo ayat 2 UU Nomer 11 Tahun 2012tentang SPPA sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan KeadilanRestoratif yang meliputi persidangan anak yang dilakukan Pengadilan dilingkungan peradilan umum;Menimbang bahwa dalam meneguhkan Eksepsinya tersebut

Tanggal2. 10 Agustus 20121 (satu) bundel Surat Perjanjian PengadaanAlatalat Kedokteran Umum (DAK) Nomor :018/SPPA/RSUDBGI/2012 tanggal 13Agustus 2012 Pelaksana PT.

Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 Paket PekerjaanPengadaan Alatalat Kedokteran Umum(DAK) tanggal 13 Agustus 2012 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :438/PB/2012 tanggal 20 September 2012 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab.Banggai Kepulauan Selaku Pengelola BarangMilik Daerah No 01 Tahun 2012 tanggal 12Maret 2012.

Tanggal2. 10 Agustus 20121 (satu) bundel Surat Perjanjian PengadaanAlatalat Kedokteran Umum (DAK) Nomor :018/SPPA/RSUDBGI/2012 tanggal 13 Agustus2012 Pelaksana PT.

Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 Paket PekerjaanPengadaan Alatalat Kedokteran Umum (DAK)tanggal 13 Agustus 2012 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :438/PB/2012 tanggal 20 September 2012 Surat Keputusan Skretaris Daerah Kab.Banggai Kepulauan Selaku Pengelola BarangMilik Daerah No 01 Tahun 2012 tanggal 12Maret 2012.

Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 Paket Pekerjaan : Pengadaan AlatalatKedokteran Umum (DAK) tanggal 13 Agustus2012 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor438/PB/2012 tanggal 20 September 2012 Surat Keputusan Skretaris Daerah Kab. BanggaiKepulauan Selaku Pengelola Barang Milik DaerahNo 01 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012.

J7 Prime dan sepeda motor Honda Beat warna hitam ikutdiamankan sebagai barang bukti; Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi TRI WAHYUDI tersebutsehingga saksi AGUS mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.600.000,( tiga jutaenam ratus ribu ) rupiah atau sekitar jumlah itu;Perbuatan Anak dan saksi TRI WAHYUDI tersebut diatassebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1)ke 3 dan ke4 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo UU RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

unit HPsamsung J7 Prime dan sepeda motor Honda Beat warna hitam ikutdiamankan sebagai barang bukti; Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi TRI WAHYUDI tersebutsehingga saksi AGUS mengalami kerugian materiil Ssebesar Rp.3.600.000,( tiga jutaenam ratus ribu ) rupiah atau sekitar itu;Perbuatan Anak dan saksi TRI WAHYUDI tersebut diatassebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1)ke 4 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

);Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Anak yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Anak FERNANDA RIZKY ARDIANSYAH BADALU AliasNANDA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukantindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua PenuntutUmum melanggar pasal 363 ayat (1) ke4 Kitab Undang UndangHukum Pidana (KUHP) Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak ( SPPA);Menjatuhkan

Pidana Jo UU RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah tepat danbenar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagaipertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sehingga pertimbanganHakim Tingkat Pertama diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbanganPengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus denganmenguatkan putusan

Tidakmemperhatikan akibat yang ditimbulkan ABH. terhadap masyaakat;Menimbang, bahwa setelah membaca salinan resmi Putusan PengadilanNegeri Tarutung Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt. tanggal 09 Februari 2016,,dan BAP Sidang serta berkas perkara Hakim Anak Tingkat Banding menyimpulkanbahwa perkara a quo adalah perkara Anak Berhadapan dengan Hukum;Menimbang bahwa, dalam hal pelaku tindak pidana belum cukup berumur18 tahun dan belum pernah menikah maka berlaku Undang Undang Nomor.Nomor> 11 tahun 2012 tentang SPPA

Pencuriandalam keadaan memberatkan;Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim Anak Tingkat Banding tidaksependapat dengan alasan Banding Penuntut Umum sehingga di kesampingkan;Menimbang bahwa, selanjutnya tentang pidana/strafmacht pertimbanganHakim Anak Tingkat Banding sebagai berikut;Menimbang, bahwa jenis pidana yang dapat diterapkan terhadap pelakutindak pidana anak di atur dalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; meskipun jenis dan macam pidanasebagaimana Pasal 71 UU SPPA

tersebut, banyak dipandang belumemplementatif;Menimbang bahwa, penjabaran pidana sebagaimana Pasal 71 ayat (1) bangka 3 UU SPPA terurai dalam Pasal 73 ayat (2) yang menyebutkan bahwadalam hal menjatuhkan pidana dengan syarat maka hakim harus menentukansyarat umum dan syarat khusus; Syarat umum yakni tidak boleh melakukan tindakpidana sebelum masa syarat berakhir; dan syarat knusus yakni untuk melakukanatau tidak melakukan hal tertentu dengan tetap memperhatikan kebebasan anak;dengan jangka waktu

No: 11Tahun 2012 Tentang SPPA , UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP; UU Nomor :49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI :e Menerima permintaan banding Penuntut Umum;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.SusAnak/2016/PN.Trt Tanggal 2016.

UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

VURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.... Anak dengan hukumanpenjara selama 4 (empat) tahun dan dibebani untuk membayar dendasejumlah Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga)bulan kurungan, dikurangi selama anak menjalani masa tahanan denganperintah supaya anak tetap ditahan dalam Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA);3.

Korban memerlukanbimbingan psikologi anak secara intensif.wonnn Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) JoPasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UURI Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).ATAUKEDUABahwa Anak....... pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekirapukul 13.00 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari2019 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam

Korban memerlukanbimbingan psikologi anak secara intensif.pornos Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) joPasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UURI Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)."

UURI Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.

UURI Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehAnak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

UU No. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;AtauKedua :Bahwa Anak ABHbersama saksi M. ADAMI Bin (Alm)HAYATULLAH (berkas splitsing), pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat dirumah ayahnya Sdr. MUAMMARKHADAFI (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang dibangun di Gp.Reung Reung Kec. Kembang Tanjung Kab.

UU No. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;AtauKetiga :Bahwa Anak ABHbersama saksi M. ADAMI Bin (Alm)HAYATULLAH (berkas splitsing), pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat dirumah ayahnya Anak MUAMMARKHADAFI Bin MUSNIADI yang sedang dibangun di Gp. Reung reung Kec.Kembang Tanjung Kab.

UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Anak atau PenasihatHukum menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, PenuntutUmum telah menghadirkansaksisaksi sebagai berikut:1.

Putusan No. 13/JN/2020/MSSgi.Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau ketiga perbuatan Anak melanggarketentuan sebagaimana diatur dan diancam Uqubat dalam Pasal 1 butir 23 Jo.Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo.UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuludakwaan alternatif kesatu yaitu perobuatanAnak melanggar Pasal 1 butir

UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka Hakim akan mempertimbangkandakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaituperbuatan Anak melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:1. Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa Setiap orang disini menunjukan kepada individuorang perseorangan baik lakilaki maupun perempuan yang berada diHal 16 dari 22 hal.