• dan kemudian diangkat menjadi KetuaYayasan PINH oleh rapat / musyawarah illegal tanggal 13102002,walaupun tidak mengetahui dengan jelas apa urgensi (gewigtigereden)dan alasannya yang sah dan mendesak (dringendereden) sertakeabsahan (rechtsgeldigheid) proses pelaksanaannya, apakah telahmemenuhi ketentuanketentuan yang secara contextual jelas dan tegasmengatur ( siapa yang berhak / berwenang untuk mengangkat / diangkatmenjadi anggota Badan Pengurus) sebagaimana termaktub di dalamAnggaran Dasar ( Statuten

  No. 1279K/Pdt/2007sebagai dasarhukum (rechtsgronden) bagi pengelola (operasional)BadanHukum (rechtspersoon) Yayasan PINH (fc bukti P.I/T1, terlampir).Tegasnya, selain dari Anggaran Dasar (Statuten), maka suratundangan bukanlah landasan hukum ( landasan berpijak, bukan untukdipijak) bagi menentukan keabsahan seseorang hadir apalagimemberikan hak suara di dalam rapat / musyawarah yang formil dariYayasan (Stichting), kecuali rapat / musyawarah yang dilangsungkantersebut hakikatnya benar bersifat illegal

  P. 1, T. 1);o Bahwa perbuatan Tergugat Kasasi in casu tanpa alasan yang sah(wettige reden) yaitu apa urgensinya (gewigtigereden) maupun apaalasan yang mendesak (dringendereden) untuk melakukanpenggantian kepengurusan Yayasan PINH tanggal 23102002sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan periode 05062001sampai dengan 05062004), jelas merupakan illegal(onrechtmatigedaad) karena perbuatan Tergugat Kasasi tersebutbertentangan dengan ketentuan Psl. 7 ayat (2) dan psl. 8 ayat (1 dan2) dari Statuten Yayasan

  No. 1279K/Pdt/2007Badan Pengurus) di dalam Akte Notariel Pendirian/ Anggaran Dasar(Statuten) yang berlaku sebagai dasar hukum (rechtsgrond) dariBadan Hukum (rechtspersoon) Yayasan PINH ;o Bahwa Tegasnya selain dari Anggaran Dasar (Statuten), maka "suratundangan bukanlah landasan hukum (landasan berpijak ?

  Husin secara perorangan (in persoon) menyatakandirinya tidak mampu lagi untuk melanjutkan kepengurusannya yangbelum berakhir masa tugasnya, tidaklah berarti anggota kepengurusanlainnya harus dibubarkan dan diganti, karena kewenangan pengurusbukanlah melekat kepada pribadi (individu) nya, yang dapat dibawakemana saja sesuka hati (Sewenangwenangnya), melainkan melekatdan terikat secara kelompok/kesatuan organisatoris (in groeps verband)dan terikat kepada aturanaturan dari Statuten Yayasan (bukti yang

• Statuten Van de vereniging jang Seng le to Batavia tanggal 28Desember 1924;b. Statuten dari perkoempoelan Jang Seng le (Perkoempoelan akenkasi pertoeloengan pada orangorang jang sakit di Batavia),goedgekeurd bij Gouverhments Besluit ddo 16 September 1925(nomer1 2);Halaman 2 dari 18 hal.Putusan Nomor 461 K/Pdt.SusPHI/2017c.

  Statuten dari PerkoempoelanJang Seng le (Perkoempoelan akenkasi pertoeloengan pada orangorang jang sakit di Batavia),ditetaokan dalam Algemeene ledenvergadering pada tanggal 20Maret 1930. Drukkerij Sin Po, batavia 1930;d. Anggaran dasar dari perkumpulan Jang Seng le diumumkan dalamBerita Negara Nomor 49 tahun 1954 tambahan berita negara RItanggal 30 Juli 1954 No 61. Kutipan dari daftar Penetepan MenteriKehakiman tertanggal 3 Juli 1954, Nomor J.A.5/58/10;e.

• Nomor 1099 K/Padt.SusPHI/20161.Agama : Kristen;Warga Negara : Indonesia;Tanggal masuk Kerja : 17 Desember 1998;Jabatan/ golongan Terakhir : Penyelia/ 8 sejak 17 Desember 1998;Upah Terakhir : Rp4.091.237,00;Tentang Tergugat:Bahwa Tergugat yang saat ini dikenal dengan nama Perkumpulan Husadapada mulanya adalah Perkumpulan Jang Sen le, yang anggaran dasarnyasecara berturutturut dimuat dalam:a.Statuten Van de VerenigingJang Seng le to Batavia tanggal 28Desember 1924;Statuten dari Perkoempoelan Jang Seng

  le (Perkoempoelan aken kasipertoeloengan pada orangorang jang sakit di Batavia), goedgekeurd bijGouverhmentsBesluitddo 16 September 1925 (nomerl2);Statuten dari PerkoempoelanJang Seng le (Perkoempoelan aken kasipertoeloengan pada orangorang jang sakit di Batavia), ditetapkandalam Algemeene LedenVergadering pada tanggal 20 Maret 1930.Drukkerij Sin Po, Batavia 1930;Anggaran dasar dari Perkumpulan Jang Seng le diumumkan dalamBerita Negara Nomor 49 Tahun 1954 Tambahan Berita NegaraRepublik Indonesia

• Fotocopy Statuten Wijziging Van De Vereeniging GEE POK te Kediri(Badan Hukum Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok) dan foto copyTerjemahan Statuten Wijzeging Van De Vereeniging GEE POK te Kediri,diberi tanda T.3 ;4. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Terima Sewa Menyewa, tertanggal30 Juni 2003, diberi tanda T.4 ;5.

  Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 872 / Kelurahan Pakelan diterbitkan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur tanggal07031988, Nomor 593.52/581/SK/320/1988 yang telah berakhir haknyapada tanggal 24 September tahun 2000 (Vide bukti Tergugat T.1, dan TurutTergugat Vide bukti TT) ; Bahwa kedudukan hukum dan kapasitas hukum Tergugat sebagai suatuperkumpulan didasarkan pada adanya Statuten Wijziging Van DeVereeniging GEE POK te Kediri dan lampiran terjemahannya dan berbagai

  perkumpulan badan hukum yang tidak dapat melaksanakanaktifitas kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasarnya.Oleh karena itu untuk menentukan keabsahan dan batas tanggung jawabpengurusnya haruslah diperhatikan arti dari perkumpulan (bahasa BelandaVereniging) yaitu beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalambidang non ekonomis (tidak mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatukerjasama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam apa yang dinamakananggaran dasar atau reglemen atau statuten

• Foto copy Statuten Wijziging Van De Vereeniging GEE POK te Kediri(Badan Hukum Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok), berikut terjemahannya(T3) 3. Foto copy Surat Keterangan Tanda Terima Sewa Menyewa, tertanggal 30Juni 2003, (T.4) ;. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Register 0251526224,atas nama Abu Gee Pok, NPWP No. 1.975/419.1622, yang dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Kediri, (1.5) ;.

  Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 872/ Kelurahan Pakelan diterbitkan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur tanggal07031988 Nomor 593.52/581/SK/320/1988 yang telah berakhir haknyapada tanggal 24 September tahun 2000 (Vide bukti Tergugat T.1, danTurut Tergugat Vide bukti TT) ;Bahwa kedudukan hukum dan kapasitas hukum Tergugat sebagai suatuperkumpulan didasarkan pada adanya Statuten Wijziging Van DeVereeniging GEE POK te Kediri dan lampiran terjemahannya danberbagai surat

  Olehkarena itu untuk menentukan keabsahan dan batas tanggung jawab pengurusnyaharuslah diperhatikan arti dari perkumpulan (bahasa Belanda Vereniging) yaitubeberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non ekonomis(tidak mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerjasama yang bentukdan caranya diletakkan dalam apa yang dinamakan anggaran dasar atau reglemenatau statuten (Chidir Ali, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hal.119), yang pengaturannya diatur dalam KUHPerdata

• Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 872, Kelurahan Pakelan atasnama pemegang hak Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok ; bukti T.1 ;Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 870 , Kelurahan Pakelan atasnama pemegang hak Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok bukti T.2 ;, Foto copy Statuten Wijziging Van De Vereeniging GEE POK te Kediri danlampiran terjemahannya bukti T.3 ;.

  Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 872/ Kelurahan Pakelan diterbitkan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur tanggal07031988 Nomor 593.52/581/SK/320/1988 yang telah berakhir haknyapada tanggal 24 September tahun 2000 (Vide bukti Tergugat T.1, danTurut Tergugat Vide bukti TT) ;e Bahwa kedudukan hukum dan kapasitas hukum Tergugat sebagai suatuperkumpulan didasarkan pada adanya Statuten Wijziging Van DeVereeniging GEE POK te Kediri dan lampiran terjemahannya danberbagai

  Olehkarena itu untuk menentukan keabsahan dan batas tanggung jawab pengurusnyaharuslah diperhatikan arti dari perkumpulan (bahasa Belanda Vereniging) yaitubeberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non ekonomis(tidak mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerjasama yang bentukdan caranya diletakkan dalam apa yang dinamakan anggaran dasar atau reglemenatau statuten (Chidir Ali, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hal. 119),yang pengaturannya diatur dalam KUHPerdata

• Statuten Van de Vereniging Jang Seng le te batavia tanggal 28Desember 1924:b. Statuten dari perkoempoelan Jang Seng le (Perkoempoelan akenkasi pertoeloengan pada orangorang jang sakit di Batavia).goedgekeurd bij Gouverhments Besluit ddo 16 September 1925(nomer12);c. Statuten dari PerkoempoelanJang Seng le (Perkoempoelan akenkasi pertoeloengan pada orangorang jang sakit di Batavia). ditetapkanHalaman 4 dari 41 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2017/PN. Jkt.

• Rumah Abu GEEPOK (Vereniging GEE POK) berkedudukan di Kediri yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Kotamadya Kediri, diberi diberi tanda bukti surat T1;2810.Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan No. 870, Surat Ukur No.32 Tahun 1989 Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota, Kota Kediri, tanggal2141989 atas nama Pemegang Hak Perkumpulan Rumah Abu GEEPOK (Vereniging GEE POK) berkedudukan di Kediri yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Kotamadya Kediri, diberi tanda bukti surat T2;Foto copy Statuten

  copy Permohonan Pendaftaran Pengesahan Badan Hukum PerkumpulanRumah abu Gee Pok tanggal 1032012, diberi tanda bukti surat T7;Foto copy Formulir Kiriman Uang Pengesahan Akte Notaris Perkumpulan RumahAbu Gee Pok ditujukan kepada Ditjen Administrasi Umum, Depkumdang Jakartamelalui BNI, diberi tanda bukti surat T8;Foto copy Formulir Kiriman Uang Pengesahan Akte Notaris Perkumpulan RumahAbu Gee Pok ditujukan kepada Percetakan Negara di Jakarta melalui BNI, diberitanda bukti surat T9;Fotocopy Terjemahan Statuten

  VerenigingGEE POK) berkedudukan di Kediri yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KotamadyaKediri, berakhir haknya tanggal 24 September tahun 2000, obyek sengketa adalahmerupakan bagian dari tanah berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Guna BangunanNo. 872 tersebut;Menimbang, bahwa bukti surat T2, tidak berkaitan dengan perkara ini, makaMajelis Hakim mengesampingkan bukti surat T2 tersebut;Menimbang, bahwa bukti surat T3, dan bukti surat T10 yang merupakanterjemahan dari bukti surat P3, yaitu Statuten

  yang tidak dapat melaksanakan aktifitas kegiatan sebagaimanadicantumkan dalam anggaran dasarnya;Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan keabsahan dan batastanggung jawab pengurusnya haruslah diperhatikan arti dari perkumpulan (bahasa BelandaVereeniging) yaitu beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang nonekonomis (tidak mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerjasama yangbentuk dan caranya diletakkan dalam apa yang dinamakan anggaran dasar atau reglemenatau statuten

• Dalam HukumAcara Perdata, badan hukum selalu diwakili dan yang mewakilinya adalahorgannya yang berhak menurut Undang Undang atau anggaran dasar(statuten) nya (vide Pasal 1655 KUHPadt) ;Dengan demikian suatu badan hukum berhak bertindak sebagai Penggugat atauTergugat dalam suatu perkara perdata. Menurut Rv dalam Pasal 8 ayat 2 menyatakanbadan hukum dapat menjadi pihak dalam acara perdata.

  Dalam HukumAcara Perdata, badan hukum selalu diwakili dan yang mewakilinya adalah2aorgannya yang berhak menurut Undang Undang atau anggaran dasar(statuten) nya (vide Pasal 1655 KUHPadt) ; Menimbang, bahwa Terlawan II dalam jawabannya telah mengajukaneksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut : Eksepsi Persona Stadi Non JundicioBahwa gugatan Pelawan khususnya yang ditujukan terhadap Terlawan II harusdinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Terlawan II didalam suratgugatan Pelawan

• A.43/4/23 dan dimuat dalam extraBijvoegsel der Javasche Couranttertanggal.24 Februari 1939 Nomor.16, Statuten Van Vereenigingen Nomor.23 Tahun 1939.

  12Pebruari 1996, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Susanto Wibowo, SH,Notaris di Ujung Pandang, dapatlah diketahui ternyata didalam pasal 1 dan pasal 2 nyamenyebutkan Yayasan Perkumpulan Karya Selatan, merupakan kelanjutan(rechtsopvolger) dari Nam An Kong Hwee Vereeniging , yang didirikan serta disahkandi Makassar, berdasarkan Keputusan Directeur van Justitie, tertanggal 6 Pebruari 1939Nomor A.43/4/23, dimuat dalam Extra Bijvoegsel der Javasche Courant, tertanggal 24Pebruari 1939 Nomor 16, Statuten

• Dalam Hukum Acara Perdata, badan hukum selalu diwakilidan yang mewakilinya adalah organnya yang berhak menurut UndangUndang atau anggaran dasar (statuten) nya (vide Pasal 1655 KUHPdt);Dengan demikian suatu badan hukum berhak bertindak sebagaiPenggugat atau Tergugat dalam suatu perkara perdata. Menurut Rvdalam Pasal 8 ayat 2 menyatakan badan hukum dapat menjadi pihakdalam acara perdata.

• Fotocopy Sertipikat Hak guna Bangunan Nomor : 870/KelurahanPakelan tertulis atas nama Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok, diberitanda bukti surat T2 ;2610.Fotocopy Statuten Wijziging Van De Vereeniging GEE POK teKediri, diberi tanda bukti surat T3 ;Fotocopy Surat Keterangan Pembayaran Uang Sewa rumah untukbulan Juni 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yangbertempat tinggal di Jalan Dr.

  Pok tanggal 01 Maret 2012 yangditanda tangani oleh Ketua Pengurus Perkumpulan Rumah Abu GeePok dalam hal ini BUDHI SATRIJA KARTANEGARA, diberi tandabukti surat T7 ;Fotocopy Bukti Pembayaran Pendaftaran Pengesahan keKementrian Hukum dan HAM RI melalui Bank BNI Capem DepKehakiman tanggal 5 Maret 2012, diberi tanda bukti surat T8 ;Fotocopy Bukti Pembayaran ke Percetakan Negara RepublikIndonesia melalui Bank BNI Capem Dep Kehakiman tanggal 5Maret 2012, diberi tanda bukti surat T9 ;Fotocopy Terjemahan Statuten

  berkedudukan di Kediri yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KotamadyaKediri, berakhir haknya tanggal 24 September tahun 2000;Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanahberdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan No. 872 tersebut;Menimbang, bahwa bukti surat T2, tidak berkaitan dengan perkara ini, makaMajelis Hakim mengesampingkan bukti surat T2 tersebut;Menimbang, bahwa bukti surat T3, dan bukti surat T10 (yang merupakanterjemahan dari bukti surat P3, yaitu Statuten

  yang tidak dapat melaksanakan aktifitas kegiatan sebagaimanadicantumkan dalam anggaran dasarnya;Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan keabsahan dan batastanggung jawab pengurusnya haruslah diperhatikan arti dari perkumpulan (bahasa BelandaVereeniging) yaitu beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang nonekonomis (tidak mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerjasama yangbentuk dan caranya diletakkan dalam apa yang dinamakan anggaran dasar atau reglemenatau statuten

• Arya Cipta Mandiri karena menurut statuten CV diurus oleh Direkturyang bertindak di dalam dan di luar pengadilan dan menurut Pasal 19 s/d 21W.V.K didalam CV tidak ada Presiden Direktur;Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 30 Mei 1973Nomor 25 K/Sip/1973 dalam perkara Drs. Said, Direktur CV. Eka Studio,General Agencies lawan Pemerintah Republik Indonesia, DepartemenPerhubungan RI, PN Telekomunikasi;5.

• Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUNJKT2.3.4.5:BuktiBuktiBuktiBuktiP2P3P3A :P4Tergugat Nomor: AHU15.AH.01.06 Tahun 2010tanggal O09 Februari 2010 (Foto copy. darifoto copy);Statuten van Verenigingen 1948 (Foto copydari foto copy);: Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 3Juni 1953 No. J.A.5/46/22 tentang Pengesahanperubahan Anggaran Dasar perkumpulan LienHuan She (Foto copy dari foto copy);Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal25 April 1959 No.

  Bukti T Il Int. 13 : Statuten van VereningenNo.21.1948 (Foto copy dari foto copy);15. Bukti T Il Int. 138A: Terjemahan Resmi Statuten vanVereningen No.21.1948 (Foto copy sesuaidengan asli); 16. Bukti T Il Int. 138B: Tambahan Berita Negara Rltanggal 24/7 1953 Nr 59 Anggaran DasarSerikat Serikat Nr 43 1953 (Foto copydari foto copy);17. Bukti T Il Int. 138C: Tambahan Berita Negara Rltanggal 16/10 1959 Nr 83 Anggaran DasarSerikat Serikat Nr 44 1959 (Foto copydari foto copy);18. Bukti19. Bukti20.

• Perkumpulan Rumah Abu GEEPOK (Vereniging GEE POK) berkedudukan di Kediri yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Kotamadya Kediri, diberi tanda bukti surat T1;7010.Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan No. 870, Surat Ukur No.32 Tahun 1989 Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota, Kota Kediri, tanggal2141989 atas nama Pemegang Hak Perkumpulan Rumah Abu GEEPOK (Vereniging GEE POK) berkedudukan di Kediri yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Kotamadya Kediri, diberi tanda bukti surat T2;Foto copy Statuten

  ) berkedudukan di Kediri yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KotamadyaKediri, berakhir haknya tanggal 24 September tahun 2000;Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanahberdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan No. 872 tersebut;Menimbang, bahwa bukti surat T2, tidak berkaitan dengan perkara ini, makaMajelis Hakim mengesampingkan bukti surat T2 tersebut;Menimbang, bahwa bukti surat T3, dan bukti surat T10 yang merupakanterjemahan dari bukti surat P3, yaitu Statuten

  yang tidak dapat melaksanakan aktifitas kegiatan sebagaimanadicantumkan dalam anggaran dasarnya;Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan keabsahan dan batastanggung jawab pengurusnya haruslah diperhatikan arti dari perkumpulan (bahasa BelandaVereeniging) yaitu beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang nonekonomis (tidak mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerjasama yangbentuk dan caranya diletakkan dalam apa yang dinamakan anggaran dasar atau reglemenatau statuten

• CIPTA JAYA sebagai turut Tergugat salahdan keliru, dengan alasan sebagai berikut :Bahwa menurut statuten CV diurus oleh Direktur yang bertindakdidalam dan diluar Pengadilan dan menurut Pasal 19 s/d 21 WvK(Wetboek van Koophandel) didalam CV tidak ada Direktur Utama(Yurisprudensi/outusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Mei 1975 No.25K/Sip/1973);Bahwa apabila dicermati Yurisprudensi/outusan Mahkamah Agung RItanggal 30 Mei 1975 No.25 K/Sip/1973 tersebut diatas, maka disini dapatdisimpulkan bahwa untuk mengajukan

• Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat telahmengajukan alat bukti bukti surat, berupa foto copi yang telah dibubuhi meteraisecukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu::Ls10.Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan dari Badan Pertanahan Negara Kediri no.872 tanggal 13 Pebruari 1989 , diberi tanda bukti surat T 1;Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan dari Badan Pertanahan Negara Kediri no.870 tanggal 13 Pebruari 1989 , diberi tanda bukti surat T 2 ;Foto copi Statuten

  GubernurKepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 07041988 Nomor 593.52/581/SK/320/1988telah berakhir haknya tanggal 24 September tahun 2000;Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanahberdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan No. 870 tersebut;Menimbang, bahwa bukti surat T1, tidak berkaitan dengan perkara ini, makaMajelis Hakim mengesampingkan bukti surat T1 tersebut;Menimbang, bahwa bukti surat T3, dan bukti surat T10 (yang merupakanterjemahan dari bukti surat P3, yaitu Statuten

  yang tidak dapat melaksanakan aktifitas kegiatan sebagaimanadicantumkan dalam anggaran dasarnya;56Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan keabsahan dan batastanggung jawab pengurusnya haruslah diperhatikan arti dari perkumpulan (bahasa BelandaVereeniging) yaitu beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang nonekonomis (tidak mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerjasama yangbentuk dan caranya diletakkan dalam apa yang dinamakan anggaran dasar atau reglemenatau statuten

• Sidoarjo;

• 1 bendel fotocopy legalisir notaris statuten der naamlooze vennotschap SUIKERFARIEK TJANDI no. 93 tanggal 19 September 1911 dibuat oleh notaris Benjamin Ter Kuile di Surabaya;
• 1 bendel fotocopy legalisir notaris perjanjian kerjasama kemitraan TRS II (Tebu Rakyat Sawah) KSU (kerjasama usaha) A Musim Giling 2016;
• 1 lembar mutasi detil rekening Bank BCA nomor rekening 2465382021 an MOH SOBIRIN periode maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas