Suharizal, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat II : CUT KUMALASARI ISKANDAR Diwakili Oleh : Dr. Suharizal, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. LPP TVRI STASIUN SUMATERA BARAT
Terbanding/Tergugat III : MENTRI NEGARA AGRARIA ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. BPN KOTA PAADANG
Terbanding/Tergugat IV : WALIKOTA PADANG Cq.

Suharizal, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat II : CUT KUMALASARI ISKANDAR Diwakili Oleh : Dr. Suharizal, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. LPP TVRI STASIUN SUMATERA BARAT
Terbanding/Tergugat III : MENTRI NEGARA AGRARIA ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. BPN KOTA PAADANG
Terbanding/Tergugat IV : WALIKOTA PADANG Cq.

Penyalurboleh mendapat Rekomendasi dari pemerintah dimana Penyalur itu berada, Kalau SPBUitu berada di Padang, maka rekomendasinya dari Pemerintahan Kota Padang ;Apabila kita hubungkan pula dengan keterangan Ahli dari Terdakwa yaitu dariketerangan Ahli Suharizal, S.H., M.H. dimana suatu daerah tidak boleh membuatRekomendasi untuk daerah lain, dan Rekomendasi dibatasi oleh Pejabat AdministrasiDaerah yang bersangkutan.Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangannya pada halaman30 alinea

adalah :12345Keterangan saksiKeterangan AhliSuratPetunjukKeterangan TerdakwaApabila dalam suatu pembuktian perkara di persidangan baik itu Hakim, PenuntutUmum ataupun Penasehat Hukum Terdakwa, apabila 2 alat bukti yang dihadirkandi persidangan telah terpenuhi, maka perkara tersebut sudah dapat dibuktikan,kalau ditambah dengan keterangan ahli, maka keterangan ahli dapat memperkuatpembuktian dalam suatu perkara.e Benar keterangan ahli dikonfirmasikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidakmengetahuinya.1 Suharizal

DirektoratJendral Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, diluar itu tidak ada instansi yangberwenang mengeluarkan Surat Izin Pengangkutan dan Surat Izin Niaga dan seseorangtidak boleh membeli BBM yang bersubsidi untuk dijual lagi kepada orang lain ;40Penyalur boleh mendapat Rekomendasi dari Pemerintah dimana Penyalur itu berada,kalau SPBU itu berada di Padang, maka Rekomendasinya dari Pemerintahan KotaPadang ;Apabila kita hubungkan pula dengan keterangan Ahli dari Terdakwa yaitu dariketerangan Ahli Suharizal

Hal inidikuatkan dengan keterangan Ahli Suharizal di persidangan(vide Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 30);Formul02/Proksi01/KIM; Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie halaman 41paragraf 5 yang menyatakan setelah mencermati Bukti P4,bahwa alasan yang digunakan sehingga kemudiandikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat padapokoknya adalah sampai saat berakhirnya kontrak bobotpekerjaan belum mencapai 100 % (seratus persen), adalahpertimbangan yang keliru, karena Majelis tidak

Suharizal, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat III : Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan
Terbanding/Penggugat : Heri Lotiansyah
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan

materaicukup tidak ada aslinya ;7 Foto kopi terjemahan surat ukur tanggal 27 april 1917 diberi tanda P.7 ;8 Foto kopi surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari Nanggalo, tertanggal 01maret 2008, sesuai dengan aslinya di beri tanda P.8 ;9 Foto kopi Putusan Pengadilan Adat di Padang tahun 1931, telah diberi materai cukupsesuai dengan aslinya di beri tanda P.9 ;10 Foto kopi Putusan pidana cepat nomor 014/ PID.C/2010 PN.PDG. di beri tanda P.10;11 Foto kopi opini hukum oleh Prof DR Hj Yulia Mirwati SH CN, DR Suharizal

SUHARIZAL, S.H., M.H. Pgl.

Suharizal. SH,MH, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ; Bahwa kewenangan Otonom suatu daerah dimana peraturannya diatur oleh daerah itusendiri. Bahwa daerah diberikan kebebasan sesuai dengan aturannya. Bahwa suatu daerah tidak se ennaknya saja membuat/mengeluarkan Rekomendasi. Bahwa sipembuat Rekomendasi bisa diminta pertanggungjawabannya.

SUHARIZAL, S.H., M.H., apabila direktursudah membuat dan mengirimkan pertanggungjawaban kepada dewanpengawas maka dianggap pertanggungjawaban direktur tersebut sudahselesai tetapi ahli tidak menyatakan bahwa pertanggungjawabanpidananya juga sudah selesai.e Bahwa meskipun secara formil pengelolaan dana lawyer representatifPDAM Kota Padang itu telah diaudit oleh BPK RI, bukan berarti bahwapenganggaran dan pencairan dana lawyer representatif itu sudah mutlakbenar karena berdasarkan fakta persidangan

surat dari Pengacara FAUZI NOVALDI sertakwitansi yang belum ditandatangani oleh Terdakwa sebagai penerimanyasenilai Rp.450.000.000,00Bahwa sebelum mencairkan dan menerima uang biaya bantuan hukumdana representasi direksi sebesar Rp.450.000.000,00 itu Terdakwameminta pendapat hukum kepada saksi FAUZI NOVALDI dan kepadasaksi SEPTI ERNITA.Bahwa pada tanggal 19 November 2012, setelah mempelajariPermendagri Nomor 2 Tahun 2007 dan berkonsultasi dengan Ahli HukumTata Negara Universitas Andalas, yaitu AHLI SUHARIZAL

Menetapkan Eksepsi Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Suharizal, SHdan rekan dinyatakan tidak dapat diterima ;. Menyatakan Surat Dakwaan mempunyai dasar Hukum dan telah disusunsecara cermat, jelas dan lengkap sesuai pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Usaha Negara menurut UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terkena pembatasansebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, sehingga kriteriaHalaman 43 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDGsengketa tata usaha negara dari aspek objek sengketa tidak terpenuhi dalamperkara ini;Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan hukum di atas,setelah mencermati pendapat Sarjana Suharizal

Suharizal, S.H., M.H.,Hal. 52 dari 84 hal. Putusan Nomor 1999 K/PID.SUS/2016dibawah sumpah dalam persidangan Terdakwa Drs. Raja Erisman, M.Si.

Suharizal, S.H., M.H., yang dimuat dalamputusan Nomor 88/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr., halaman 63sampai halaman 65 strip () kKedua, ketiga dan keempat yang padapokonya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli berpendapatbahwa dalam hukum administrasi negara tidak dikenal/diaturdengan perintah lisan dan hanya dikenal/dituangkan dalam bentuknota dinas; Bahwa menurut ahli perintah lisan tersebut merupakanperintah yang tidak ada pegangannya dan jika ada perintah lisanHal. 63 dari 84 hal.

Suharizal, SH, MH dari FakultasHukum Universitas Andalas Padang tanggal 9 Mei 2014, sebagai keterangan ahli(Pasal 1 Ayat 28 KUH Acara Pidana), selengkapnya berpendapat sebagaimanatermuat dalam Pendapat Hukum (Legal Opinion) dimaksud;Hal. 45 dari 53 hal. Put.

SUHARIZAL, SH, MH. ;Bahwa saksi adalah Ahli Hukum Tata Negara pada FakultasHukum Universitas Andalas Padang .

SUHARIZAL, SH.MH, menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungankeluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubunganpekerjaan dengan terdakwa;Bahwa saksi pemah diperiksa oleh Penyidik di kantor Polisisehubungan dengan keahlian saksi dalam bidang HTN terkait denganperkaranya terdakwa;Bahwa dasar saksi diperiksa oleh Polisi adalah sebagai ahli masalahlegalisir surat bukti berupa ranji kKeturunan yang diperlihatkan kepadasaksi waktu

SUHARIZAL, S.H.,M.H.;Tempat/tanggal lahir : Sawah Lunto/04041979;Jenis kelaminLakiLaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat TinggalPada KTP Komp. Filano THP II Blok BB Il No 6,RT/RW. 002/005, Kelurahan Kubu Dalam ParakKarakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;Sekarang Komplek Griya Permata Blok A No 2, RT 3Halaman 34 dari 65 Halaman.

Suharizal, SH.MH, pada artikel di harianPadang Ekspres tanggal 25 Juni 2015, dengan judul Cacat YuridisPemberhentian Direksi PDAM Padang, terurai sebagi berikut : Alasan Reorganisasi bukanlah cek kosong yang dapat begitu sajadigunakan oleh Walikota untuk memberhentikan Dreksi PDAM, contohyang tepat dari pemberhentian Direksi Karena alasan Reorganisasidapat dilihat dari pemberhentian Toni Wismantoro Dirut PDAM TirtaBenteng Kota Tanggerang, karena jumlah pelanggan PDAM turundibawah angka tigapuluh

Suharizal, S.H. dan Ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H.

Suharizal,SH. MH. (Keterangan Ahli)bahwa Ahli menerangkan pengembalian uang hasil korupsiterhadap sangsi pidana yang dijatuhkan dijelaskan dalamPasal 4 UU. No.31 tahun 1999.

SUHARIZAL, SH.MH.bahwa dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004 pada pokoknyatidak ada perbedaan yang pokok, di mana Kepala Daerah sebagai Kepala Daerahdan Kepala Wilayah (mengurusi kepentingan public di daerah);bahwa dengan adanya asas desentralisasi, urusan daerah ada di Kepala Daerah danapabila ada tindakan Kepala Daerah yang menyimpang, yang menilai adalahDPRD;bahwa DPRD tidak dapat memberhentikan Kepala Daerah, DPRD hanyamenyerahkan pada Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikannya;