Ditemukan 106428 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kpud sulawesi tenggara Kpud propinsi sulawesi tenggara Pt. south sulawesi lng; Surat keputusan kapolda sulawesi tenggara Surat keputusan kapolda sulawesi selatan Suarti vs gubernur sulawesi tenggara; Pt. bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat (pt. bank sulselbar) Cv. eresta vs gubernur sulawesi tengah; Cv. eresta vs gubernur sulawesi tengah;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 09-09-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15PK/KPUD/2008
Tanggal 9 September 2008 — ABDUL SAMAD ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROPINSI SULAWESI TENGGARA
96 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDUL SAMAD ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROPINSI SULAWESI TENGGARA
    ABDUL SAMAD adalah PasanganCalon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara PesertaPemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi SulawesiTenggara periode tahun 20082013 yang terdaftar pada Komisi PemilihanUmum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor urut 3Hal. 1 dari 85 hal. Put. No 01 P/KPUD/2008(tiga);.
    PelaksanaanPemilinan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya untukHal. 19 dari 85 hal.
    No. 15 PK/KPUD/2008Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 2 tahun 2005 adalah HASILPENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH KPU, dalam hal iniSurat Keputusan Komisi Pemilihnan Umum Propinsi Sulawesi TenggaraNomor : 52 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang HasilRekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2007 bukan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 54 Tahun 2007tanggal 13 Desember 2007 tentang PENETAPAN PASANGAN
    No. 15 PK/KPUD/2008Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggarayang telah ditetapbkan Termohon melalui Surat Keputusan KomisiPemilinan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 52 Tahun 2007pada tanggal 12 Desember 2007 maupun hasil penghitungan suara ditingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dalam wilayahPropinsi Sulawesi Tenggara;Pemohon juga tidak merujuk secara jelas pada tingkatan penghitunganmana dan dengan cara bagaimana TPS, atau PPK, atau KPUKabupaten/kota
    Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan tanggal 2 Desember2007 oleh KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara (TermohonKeberatan/Termohon Peninjuan Kembali).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3417 B/PK/PJK/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — SOUTH SULAWESI LNG;
44 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SOUTH SULAWESI LNG;
    kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1259/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14Maret 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SOUTH SULAWESI
    Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan banding Termohon = PeninjauanKembali:Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00051/KEB/WPJ.15/2017, tanggal 28September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Atas Impor Barang Kena Pajak Masa Pajak Desember2012 Nomor 00005/227/12/805/16, Tanggal 6 Desember 2016,atas nama PT South Sulawesi LNG, NPWP02.672.545.7805.000, alamat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3416 B/PK/PJK/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — SOUTH SULAWESI LNG;
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SOUTH SULAWESI LNG;
    kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1253/PJ/2019, tanggal 6 Maret 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SOUTH SULAWESI
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00048/KEB/WPJ.15/2017, tanggal 28September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Atas Impor Barang Kena Pajak MasaPajak Agustus 2012 Nomor 00002/227/12/805/16, tanggal 06Desember 2016, atas nama PT South Sulawesi LNG, NPWP02.672.545.7805.000, alamat Gedung Fajar Graha Pena Lantai18, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara,Kecamatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-02-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129K/TUN/2006
Tanggal 19 Februari 2008 — SEM SOSANG ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
48 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEM SOSANG ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2021
Tanggal 2 Juni 2021 — SUARTI VS GUBERNUR SULAWESI TENGGARA;
105 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUARTI VS GUBERNUR SULAWESI TENGGARA;
    .,, dan kawan, kewarganegaraan' Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum/Lawyer pada Kantor Hukum AJ &Associates (Law Office Joni Nanang Narundana, SH),beralamat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SULAWESI TENGGARA, tempat kedudukandi Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kecamatan Poasia,Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
    ., jabatanPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Sulawesi Tenggara, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/2588, tanggal 10 Juli 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi yaituKeputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 696 Tahun 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Suarti tanggal 26 Desember 2018;3.
    Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusannya yaituKeputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 696 Tahun 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Suarti tanggal 26 Desember 2018;4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk merehabilitasi kKedudukandan Jabatan Pemohon Kasasi seperti semula atau setingkatnya;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3325 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 3325/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANKSULSELBAR), beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 16Mamajang Luar, Makassar, yang diwakili olehH.A. Muhammad Rahmat, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:H. Sultan Nusu, kewarganegaraan Indonesia,Karyawan pada PT.
    Bank Pembangunan Daerah SulawesiSelatan Dan Sulawesi Barat (PT.
    , tanggal 16 Januari 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP291/WPJ.15/2015 tanggal17 Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 nomor 00042/207/09/812/14tanggal 24 Januari 2014, atas nama PT Bank Pembangunan DaerahSulawesi Selatan Dan Sulawesi
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATANDAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR);2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/FP/TUN/2021
Tanggal 16 Nopember 2021 — ERESTA VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
138 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ERESTA VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 11-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/FP/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — ERESTA VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;;
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ERESTA VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-11-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3462/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
266 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 K/TUN/2021
Tanggal 2 Juni 2021 — SAENAB, SP VS GUBERNUR SULAWESI TENGGARA;
105 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAENAB, SP VS GUBERNUR SULAWESI TENGGARA;
    .), beralamat di Kendari Barat, KotaKendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni2020;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SULAWESI TENGGARA, tempat kedudukandi Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kecamatan Poasia,Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sulawesi TenggaraNomor 702 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saenab, S.P. tanggal 26Desember 2018;3.
    Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Termohon Kasasi yaituKeputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 702 Tahun 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Saenab, S.P., tanggal 26 Desember 2018;3.
    Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusannya yaituKeputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 702 Tahun 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Saenab, S.P., tanggal 26 Desember 2018;4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk merehabilitasi kedudukandan jabatan Pemohon Kasasi seperti semula atau setingkatnya;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 K/TUN/20215.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-01-2023 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/TUN/2023
Tanggal 20 Maret 2023 — KHAMALUDDIN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT;;
156 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KHAMALUDDIN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 20-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 PK/FP/TUN/2021
Tanggal 29 Oktober 2021 — CV WARSITA KARYA VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
594 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CV WARSITA KARYA VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/TUN/2021
Tanggal 2 Juni 2021 — LILY SUMARTIN S.HUT VS GUBERNUR SULAWESI TENGGARA;
80 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LILY SUMARTIN S.HUT VS GUBERNUR SULAWESI TENGGARA;
    Hut, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Punggomosi, Kecamatan Asera,Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Joni Nanang Narundana,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Hukum A.J & Associates (Law Office JoniNanang Narundana, S.H.), beralamat di Kota Kendari,Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SULAWESI TENGGARA
    , tempat kedudukandi Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kecamatan Poasia,Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nengah Suaryo, S.H.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi yaituKeputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 701 Tahun 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Lily Jumartin, S. Hut, tanggal 26 Desember 2018;.
    Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusannya yaituKeputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 701 Tahun 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Lily Jumartin, S. Hut, tanggal 26 Desember 2018;. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk merehabilitasi kKedudukandan Jabatan Pemohon Kasasi seperti semula atau setingkatnya;.
    Putusan Nomor 185 K/TUN/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 701 Tahun2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Lily
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/FP/TUN/2020
Tanggal 13 Agustus 2020 — TAMBANG NIKEL MATUARI VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
308 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMBANG NIKEL MATUARI VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
    JakartaSelatan, yang diwakili oleh Vence Rumangkang Marthin,Kewarganegaraan Indonesia dalam kedudukan = selakuDirektur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rahmat Hidayat, S.H,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/KonsultanHukum, pada Kantor Hukum Rahmat Hidayat, SH & Rekanberalamat di Jalan Kangkung, RT/RW 005/004, KelurahanDonggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, ProvinsiSulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal16 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR SULAWESI
    Sulawesi Tengahdan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamatdi Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/21/RO.Hukum, tanggal 10Februari 2020:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 5 halaman.
    Tambang Nikel Matuari telahdicabut pada saat permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP OperasiProduksi yang diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah maka secaraHalaman 3 dari 5 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — GUBERNUR SULAWESI SELATAN., II. KEPALA KANTOR DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN;
290 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SULAWESI SELATAN., II. KEPALA KANTOR DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN;
    GUBERNUR SULAWESI SELATAN., tempat kedudukandi Jalan Urip Sumoharjo Nomor269, Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Muhammad Reza,S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiSulawesi Selatan, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/6252/B.Huk&HAM, tanggal 24September 2018;ll KEPALA KANTOR DINAS SOSIAL PROVINSISULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di JalanA.P.Pettarani Kota Makassar,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A.
    Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Gubernur ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 888/04/2017/BKD, Tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai NegeriSipil kepada Saudara H.M.DARWIS NIP: 19601231 198103 1 21Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintan Provinsi Sulawesi SelatanTanggal 17 11 2017;3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan penolakan Kepala DinasSosial Provinsi Sulawesi Selatan atas mutasi PNS H.M. Darwis;4.
    DARWIS NIP: 19601231 198103 1 21 Pegawai NegeriSipil Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 17 11 2017;5. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk menerima PNS atas nama H.M.Darwis pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan:6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukanPenggugat dalam jabatan seperti semula;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — PT.MITRA SULAWESI BERSAMA., II. GUBERNUR SULAWESI TENGAH., III. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH;
160 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT.MITRA SULAWESI BERSAMA., II. GUBERNUR SULAWESI TENGAH., III. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH;
    GUBERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukandi Jalan Sam Ratulangi, Nomor 101, Besusu Barat, KotaPalu, Provinsi Sulawesi Tengah;Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/2021Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Yopie Mip, S.H.,M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda ProvinsiSulawesi Tengah, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/212/RO.HUKUM, tanggal 30Desember 2020;lll.
    Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DISESDMG.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.006/DESDM/V1/2013 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada CV Mitra Bersama, tanggal 28 September2015 (Objek Sengketa );Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/366/IUPPR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas KeputusanGubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DISESDMG.ST/2015tentang Revisi Keputusan
    Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DISESDMG.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.006/DESDM/V1/2013 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada CV Mitra Bersama tanggal 28 September2015 (Objek Sengketa );Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/366/IUPPR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas KeputusanGubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DISESDMG.ST/2015tentang Revisi Keputusan
    Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DISESDMG.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada CV Mitra Bersama,tanggal 28 September 2015;3.2 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/366/IUPPR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas KeputusanGubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DISESDMG.ST/2015tentang Revisi Keputusan Bupati
    Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/366/IUPPR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas KeputusanGubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DISESDMG.ST/2015tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada CV Mitra Bersama tanggal 28 Desember2016;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/FP/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — PUTRI TUNGGAL MANDIRI VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
50 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTRI TUNGGAL MANDIRI VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 06-02-2008 — Upload : 08-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1P/KPUD/2008
Tanggal 6 Februari 2008 — Abdul Samad; Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Sulawesi Tenggara
102 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdul Samad; Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Sulawesi Tenggara
    ALI MAZI, SH, bertempat tinggal di Jalan Made Sabara No.1 Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara (Calon GubernurSulawesi Tenggara Periode 2008 2013);2. H.
    ., dan kawankawan,Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela KomisiPemilihnan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Sulawesi Tenggara, beralamat diJalan Bunga Tanjung No. 36 B Kota Kendari, Sulawesi Tenggara atau KantorPerwakilan Jakarta, di Jalan K. H.
    Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 52 Tahun 2007 tanggal12 Desember 2007 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PemilihanUmum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2007 bukanSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor :54 Tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang PENETAPAN PASANGANCALON TERPILIH;Hal. 21 dari 180 hal.
    T6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi /SulawesiAsli Tenggara Nomor 54 tahun 2007 tentang pasangan CalonTepilin dalam Pemilihan Umum Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Tenggara7. T7 Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Rapat PlenoAsli Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara, No.278/53/BS/KPU/20078.
    Pelaksanaan Pilkada Propinsi Sulawesi Tenggara periode 2008 2013 telahberlangsung pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2007, yang dilaksanakanoleh KPUD Propinsi Sulawesi Tenggara (Termohon);Hal. 175 dari 180 hal. Put. No 01 P/KPUD/20082.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/FP/TUN/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA VS GUBERNUR SULAWESI TENGGARA;
86 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA VS GUBERNUR SULAWESI TENGGARA;
    ., & Rekan, beralamat di Kota Kendari, Provinsi SulawesiTenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Februari 2021;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR SULAWESI TENGGARA, tempat kedudukandi Komplek Bumi Praja Andunonohu, Kota Kendari, ProvinsiSulawesi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nengah Suaryo, S.H.
    ., Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kawanKawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1090, tanggal15 Maret 2021;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 10-01-2014 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PT MAKASSAR Nomor 286/PDT/2013/PT.MKS
Tanggal 11 Februari 2014 — DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) Provinsi Sulawesi Barat 2. PEMPROV (Pemerintah Provinsi) Sulawesi Barat Cq Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
57 — 21
  • DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) Provinsi Sulawesi Barat2. PEMPROV (Pemerintah Provinsi) Sulawesi Barat Cq Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
    Husni Thamrin No. 6Mamuju, Sulawesi Barat, yang didirikan di Mamujuberdasarkan Akte Notaris No 4 tahun 2009, dalamhal ini diwakili oleh Direkturnya MUHAMMAD.HATTA, SH, Umur 32 tahun, Pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Haji Andi Dai 74Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebutsebagai : PENGGUGAT / PEMBANDING;MELAWAN:DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) Provinsi SulawesiBarat, beralamat di Jalan H.Andi Abdul Malik Pattana Endeng RangasKec. Simboro Kab.
    Mamuju Provinsi Sulawesi Barat ; SemulaTergugat I, sekarang Terbanding ; PEMPROV (Pemerintah Provinsi) Sulawesi Barat Cq GubernurProvinsi Sulawesi Barat, beralamat di (Kompleks PerkantoranGubernur ) Jalan H.
    Andi Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas,Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,Semula Tergugat Il, sekarang Terbanding II ; Tergugat / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding II tersebut diatas selanjutnya di disebut : PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING ;Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca ;1. Penetapan An.