Ditemukan 4 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PA CILACAP Nomor 3455/Pdt.G/2023/PA.Clp Tanggal 15 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 5
8 — 5
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Apik Karyana Bin Sunirdja) terhadap Penggugat (Desi Felicia Novita Sari Binti Saringun);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah).
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2074 K/PID.SUS/2011 Tanggal 21 Desember 2011 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika ; Ir. HARI EDI YOEWONO
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diadyani Timber berakhir pada 21 Maret 2008dan berlaku lagi secara efektif pada tanggal 22 Maret 2009 setelahkeluar Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 292/Men.Hut.II/2009 tanggal 18 Mei 2009;2 Bahwa setelah izin HPH berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 tidakboleh dilakukan penebangan, tetapi pengangkutan kayu bolehdilakukan ;Bahwa keterangan ahli BAES SUNIRDJA di bawah sumpah menerangkan :1 Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada DepartemenKehutanan sejak tahun 1981 sebagai Kepala Bagian
Msi dan keterangan ahli BAES SUNIRDJA,Kepala Bagian Hukum dan Humas Departemen Kehutanan R.I. yangberpendapat bahwa ;Apabila pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu (IUPHHK)telah berakhir dan belum ada perpanjangan, namun ditemukan masihmelakukan penebangan pohon atau memungut hasil hutan, makapenebangan tersebut adalah penebangan tanpa izin dan melanggar Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.Dengan demikian telah dapat dibuktikan unsur ke 3 (tiga) daridakwaan kesatu primair
Putus : 04-09-2008 — Upload : 27-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/PID.SUS/2007 Tanggal 4 September 2008 — Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak ; Ir. ILHAMSYAH,
387 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
387 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Baes Sunirdja).
Register : 09-05-2011 — Putus : 08-08-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PT JAYAPURA Nomor 43/PID/2011/PT.JPR Tanggal 8 Agustus 2011 — MUHAMAD ROHMAN
40 — 16
40 — 16
MAHJON, SH tersebut, bertentangandengan pendapat /keterangan ahli DARSONO SUTRISNO, SH.Msi dan keterangan ahli BAKES SUNIRDJA, Kepala BagianHukum dan Humas Departemen Kehutanan R.I. yangberpendapat bahwa :Apabila pemegang izin usaha pengelolahan hasilhutan kayu (IUPHHK) telah berakhir dan belum adaperpanjangan, namun ditemukan masih melakukanpenebangan pohon atau memungut' hasil hutan, makapenebangan tersebut adalah penebangan tanpa izin danmelanggar Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan