Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (MATBARDI BIN ASRU) dengan Pemohon II (ASNANI BINTI SUPENOR) yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 07-051980 di Desa Kalianyar;3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso.4.

ASNANI BINTI SUPENOR, umur 48 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, pendidikan SD,tempat kediaman di dusun Blawan II Desa Kalianyar Kecarnatan SempolKabupaten Bondowoso, sebagai "Pemohon II";Yang selanjutnya disebut para Pemohon.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada hari rabutanggal 07051980 di Desa Kalianyar dengan wail nikah ayah kandung danPemohon II bernama SUPENOR dengan mas kawin berupa uang Rp. 1000., dengandisaksikan oleh para keluarga dan tetangga dekat.2. Bahwa waktu menikah status pemohon I adalah Jejaka sedangkan pemohonadalah Perawan;3.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (MATBARDI BIN ASRU) dengan PemohonII (ASNANI BINTI SUPENOR) yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 07051980 di Desa Kalianyar;3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinantersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SempolKabupaten Bondowoso.4.

Ketentuan Contract dimaksudtidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialis derogat legigeneralis dan lex supenor derogat legi inferior, maka perbedaanpengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak PenghasilanMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang dilakukan olehHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1149/B/PK/Pjk/2019Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi terikat dengan doktrinhukum lex specialis derograt lex geralis dan lex supenor derogat legiinferion, yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum

peradilan yang telah BerkekuatanHukum Tetap (BHT) yang tercatat di antaranya dalam Register Nomor114/B/PK/PJK/2006, 456/B/PK/PJK/2016 dengan beberapapertimbangan bahwa Pertama, bahwa suatu Perjanjian atau KontrakKarya antara Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali dengan Pemerintah RI adalah suatu bentuk perikatan hukumkeperdataan yang dikonstruksikan dalam lapangan hukum publik(verbentennis recht van het bestuur) yang berlaku doktrin hukum Lexspecialis derogat lex generalis dan Lex Supenor

KetentuanContract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /exspecialis derogat lex geralis dan lex supenor derogat legi infenori, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan untuk Januari sampai dengan Desember 2009 yang dilakukanoleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku fax domestic law,Halaman 4 dari

Putusan Nomor 889/B/PK/Pjk/2019penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan PutusanPengadilan Pajak a quo dan mengadili kembali dengan pertimbanganhukum bahwa karena in casu: Pertama, in casu terikat dengan doktrinhukum /ex specialis derograt lex generalis dan lex supenor derogat legiinfenon di mana para pihak terikat apa yang telah diperjanjikan dandisepakati dalam kontrak.

terlepas dariada terikat dokumen Contract antara Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah Republik Indonesiadan secara normatif merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalamPasal 1338 KUHPerdata yang berlaku sebagai Undangundang bagipembuatnya dan dilandasi oleh itikad baik, namun content terdapataturan hukum yang memberikan pembebasan atau pengecualian.Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrinhukum lex special derograt lex generalis dan lex supenor

KetentuanContract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /exspecialis derogat lex geralis dan lex supenor derogat legi inferior, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan untuk Januari sampai dengan Desember 2013 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan

Ketentuan Contract dimaksudtidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialis derogat legigeneralis dan lex supenor derogat legi inferior, maka perbedaanpengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak PenghasilanMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 yang dilakukan olehHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3357/B/PK/Pjk/2020Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukanberdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (rechtmatigheid vanbestuur dan preasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraanAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan karena Kontrak Karya antaraPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali denganPemerintah RI yang berlaku doktrin hukum /ex specialis derograt lex geralisdan lex supenor

Rp49.916.749.813,00; yang tidak dapatdipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo doktrin hukum Lex specialis derogatlex generalis dan Lex supenor

Rp46.877.914.779,00,yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo doktrinhukum lex specialis derograt lex geralis dan lex supenor

Putusan Nomor 369 B/PK/PJK/2013370/PJ/2002 tanggal 7 Agustus 2002, menurut hemat Penggugat telah salahdan bertentangan dengan asas /ex supenor derogate legi infenori yaituketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah dantidak bisa sebaliknya, dalam hal ini telah jelas tidak mungkin Keputusan DirekturJenderal Pajak mengesampingkan Peraturan Pemerintah, dikarenakankedudukan Peraturan Pemerintah lebih tinggi dibandingkan Keputusan DirekturJenderal Pajak;Bahwa sehingga sangat

Bahwa dampak diberlakukannya pasal 7 ayat (1) Perkap Nomor 7Tahun 2012, terjadinya penyimpangan asas hukum dalam halhirarki peraturan perundangan sebagaimana kita ketahui asasumum hukum /ex supenor derogate lex inferior dimana hukumlebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, bahwadengan hukum yang lebih rendah tidak dapat / tidak bolehmengesampingkan hukum yang lebih tinggi.

Bahwa berdasarkan asas hukum /ex supenor derogate legi inferioryang berarti bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak bolehbertentangan dengan peraturan yang lebih tingi, maka PeraturanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian PendapatDimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259Tahun 2012) Bertentangan Dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi: c.Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dan berdasarkanasas /ex supenor derogat legi inferior, objek Hak Uji Materiil yang tidakmemasukkan komoditi ikan sebagai jenis barang kebutuhan pokok yangsangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sehingga dikenai Pajak PertambahanNilai bertentangan dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun2015 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang

BersifatStrategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN dan Pasal 5 huruf cUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan serta asas /ex supenor derogat legi inferior ;2.

patah tulang paha, sedangkan korban SUPANSUPARDI meninggal dunia di tempat kejadian.Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum DaerahAjibarang tanggal 30 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh dokter ANTIKANGGANIS' dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SUPANSUPARDIHalhal yang ditemukane Kesadaran : tidak sadare Keadaan Umum : jeleke Bagiankepala :memar dan luka robeke Mata : hematome THT : Keluar darah dari lubang telingae Jantung : Sura jantung ()e Paru : Suara nafas ()e Ekstrimitas Supenor

perkara a quo karena substansi gugatanyang diajukan oleh Penggugat dalam Petitum angka 6 halamann 10pada naskah gugatan yang ditujukan kepada Tergugat 3 (BupatiPadang Pariaman adalah Atau menghukum Tergugat 3 untukmemerintahkan pada Tergugat 3 untuk membatalkan Peraturan WaliNagari Sungai Asam Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengurusan SuratSurat untuk Nikah (NA) yang telah ditetapkantanggal 26 Februari 2016 karena bertentangan dengan hukum yanglebih tinggi dan bersifat diskrimitatif (Lex Supenor

Putusan Nomor 33 P/HUM/202012.Provinsi Maluku (Bukti P.4), dan sangat nyata bertentangan jugadengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2003 TentangPembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten HalmaheraSelatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timurdan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Bukti P.3).Tegasnya bertentangan dengan Peraturan Perundangundanganyang lebih tinggi, dan berdasarkan asas /ex supenor derogate legiinferion, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019tersebut

Nomor 1 Tahun 2003Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, KabupatenHalmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, KabupatenHalamhera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi MalukuUtara, bertentangan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 1999 Tentang Pembentukan dan Penataan beberapaKecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Maluku UtaraDalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat Maluku, olehkarenanyaberdasarkan pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 danberdasarkan pada asas /ex supenor

No. 139 K/Pdt.Sus/2010> Bahwa apabila pun Judex Facti mengacu pada ketentuan KeppresNo. 80 Tahun 2003, maka berdasarkan hierarki peraturan perundangundangan sebagaimana dalam point 3.3 di atas, dan berdasarkan azaslex supenor derogat legi inferion, maka Keppres No. 80 Tahun 2003haruslah tunduk pada ketentuan hukum yang lebih tinggi, in casu UUNo.5 Tahun 1999:> Bahwa Keppres No. 80 Tahun 2003 disusun sebagai acuan/Pedomandalam Pelaksanaan bagi tiap kegiatan Pengadaan Barang/jasa yangdilakukan di setiap

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiilterhadap peraturan yang mengikat umum tersebut sesuai denganasas hukum /ex supenor derogate lex inferior, yang pada intinyamenyebutkan pembentukan suatu peraturan yang mengikat umumtidak boleh bertentangan dengan oprinsip hierarki peraturanperundangundangan;B.