Ditemukan 981 data
123 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
SWAKARSA WIRAMANDIRI VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. PT. KARTIKA BUANA KELOLA;
PUTUSANNomor 86 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT SWAKARSA WIRAMANDIRI, tempat kedudukan diPlaza Niaga Blok B, Nomor 5, RT 03, RW 05, Sentul City,Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, KabupatenBogor, yang diwakili oleh Sargato, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H.
63 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARIPURNA SWAKARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Swakarsa
KUD SWAKARSA. berkedudukan di Desa Kampung Baru, Kec.Tungkal Ulu, Kab.
Bahwa pada bulan Pebruari 1998 tanah kebun milik orang tua Penggugattelah dimitrakan kepada PT AGROWIYANA melalui KUD Swakarsa(Tergugat Il) dengan nomor urut 16;6.
12 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PARIPURNA SWAKARSA
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARIPURNA SWAKARSA
PARIPURNA SWAKARSA, beralamat di The Plaza OfficeTower Lt. 36, Jl.
Paripurna Swakarsa, NPWP :01.342.202.7062.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lt. 36, JI. MHThamrin Kav. 2830, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp40.363.958.233,00Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 4.036.395.823,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 4.036.395.823,00Halaman 3 dari 23 halaman.
Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47476/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013, atas nama: PT.Paripurna Swakarsa (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan surat Nomor P.1583/SP.23/2013 tanggal 09Oktober 2013 dan diterima secara langsung oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) pada tanggal 29 Oktober 2013 sesuaidengan surat tanda
Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang dapat dijadikan dasar perhitungan jumlahproduksi CPO dan PKO;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak setuju pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menggunakan dasar harga dari dan Badan Pengawas PerdaganganBerjangka Komoditi (Bappebti) yang penyerahannya dilakukan diBelawan/Rotterdam, dimana penjualan CPO PT.Paripurna Swakarsa90% adalah penjualan lokal dan penyerahan di Kalimantan Selatan.PT Paripurna Swakarsa
Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put. 47476/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013 yangmenyatakan :Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1347/WPJ.06/2011 tanggal 03 November 2011 tentang Keberatan WajibPajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008Nomor : 00195/207/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama : PT.Paripurna Swakarsa, NPWP : 01.342.202.7062.000, beralamat
28 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARIPURNA SWAKARSA
PARIPURNA SWAKARSA, beralamat di The Plaza OfficeTower Lt. 36, Jl.
Paripurna Swakarsa, NPWP :01.342.202.7062.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lt. 36, JI. MHThamrin Kav. 2830, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 44.812.822.640,00Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 4.481.282.264,00Halaman 3 dari 24 halaman.
Paripurna Swakarsa (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan surat Nomor P.1583/SP.23/2013tanggal 09 Oktober 2013 dan diterima secara langsung olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 29Oktober 2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumen DirektoratJenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201310290012.2.
BadanPengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) karenatidak terdapatnya dokumen dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang dapat dijadikan dasarperhitungan jumlah produksi CPO dan PKO;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) tidak setuju pihak Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menggunakan dasar harga dari dan BadanPengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yangpenyerahannya dilakukan di Belawan/Rotterdam, dimanapenjualan CPO PT.Paripurna Swakarsa
Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor: Put. 47479/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013 yangmenyatakan :Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1339/WPJ.06/2011 tanggal 03 November 2011 tentang Keberatan WajibPajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008Nomor : 00198/207/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama: PT.Paripurna Swakarsa, NPWP : 01.342.202.7062.000, beralamat
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PARIPURNA SWAKARSA;;
8 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PARIPURNA SWAKARSA;
24 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARIPURNA SWAKARSA;
PARIPURNA SWAKARSA, tempat kedudukan di ThePlaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H.
Paripurna Swakarsa, NPWP :01.342.202.7062.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36, JalanM.H.
Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47482/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013, atas nama: PT.Paripurna Swakarsa (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan Surat Nomor P.1584/SP.23/2013tanggal 09 Oktober 2013 dan diterima secara langsung olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 28Oktober 2013 sesuai dengan surat tanda
Paripurna Swakarsa 90% adalah penjualanlokal dan penyerahan di Kalimantan Selatan. PT ParipurnaSwakarsa dalam menentukan harga CPO denganmenggunakan harga penjualan CPO pada pihak ketiga yanglokasi penyerahannya sama yaitu di Kalimantan Selatan.Penentuan harga jual CPO kepada pihak ketiga dilakukandengan cara Tender.
Paripurna Swakarsa, NPWP : 01.342.202.7062.000, beralamatdi The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H.
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARIPURNA SWAKARSA
PARIPURNA SWAKARSA, tempat kedudukan di The PlazaOffice Tower Lantai 36, Jalan M.H.
Paripurna Swakarsa, NPWP :01.342.202.7062.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36,Jalan M.H.
Paripurna Swakarsa (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan surat Nomor P.1584/SP.23/2013tanggal 09 Oktober 2013 dan diterima secara langsung olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 28Oktober 2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumen DirektoratJenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201310280419.2.
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)karena tidak terdapatnya dokumen dari Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) yang dapat dijadikan dasarperhitungan jumlah produksi CPO dan PKO;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak setuju pihak Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menggunakan dasar harga dari dan BadanPengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yangpenyerahannya dilakukan di Belawan/Rotterdam, dimanapenjualan CPO PT.Paripurna Swakarsa
Paripurna Swakarsa, NPWP : 01.342.202.7062.000,beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan MH ThamrinKav. 2830, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaimanatersebut di atas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEONARD DADANG VS PT PARIPURNA SWAKARSA
., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di JalanSukamaju Komplek Griya Sinar Kencana Blok FNomor 6, RT 004, RW 001, KelurahanLandasan Ulin Utara, Kecamatan LiangAnggang, Kota Banjarbaru, Provinsi KalimantanSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Desember 2018;Pemohon Kasasi:;LawanPT PARIPURNA SWAKARSA, diwakili olehAsmawatti Binti Othman dan Ir.
KurniawantoSetiadi, masingmasing selaku Direktur PTParipurna Swakarsa, berkedudukan di ThePlaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H.Thamrin Kav. 2830 Jakarta Pusat, dalam halini memberi kuasa kepada Darmanto, S.H.,M.Hum., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Soho Pancoran Jakarta Selatan,Noble 1102, Jalan M.T. Haryono Kav. 23,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 Januari 2019;Halaman 1 dari 12 hal. Put.
Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan (vide buktiP2A = T1, P2B dan P2C), Penggugat sebagai pengusaha berhak danberwenang melakukan mutasi terhadap Tergugat dalam kedudukannyasebagai pekerja dari suatu bagian/departemen/kebun/pabrik/daerah kerjake bagian/departemen/kebun/pabrik/daerah kerja lainnya di kota yangsama atau yang berbeda, dalam perusahaan yang sama atauperusahaan lain dalam kelompok usaha PT Anugerah Sumber Makmurdan/atau kelompok usaha PT Minamas Gemilang; Bahwa PT Paripurna Swakarsa
Leonard Dadang (Tergugat) dari PT Paripurna Swakarsa kePT Langgeng Muaramakmur yang berlaku efektif tanggal 2 April 2018(bukti P4B) adalah sah menurut hukum;Halaman 8 dari 12 hal. Put.
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARIPURNA SWAKARSA
PARIPURNA SWAKARSA, beralamat di The Plaza OfficeTower Lantai 36, Jalan M.H Thamrin Kavling 2830, Jakarta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang,bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut47481/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 25 September 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap
Paripurna Swakarsa, NPWP:01.342.202.7062.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36, JalanM.H Thamrin Kavling 2830, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.161.186.216,00Halaman 3 dari 22 halaman.
BadanPengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) karenatidak terdapatnya dokumen dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang dapat dijadikan dasarperhitungan jumlah produksi CPO dan PKO;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak setuju pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan dasar harga dari dan Badan PengawasPerdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang penyerahannyadilakukan di Belawan/Rotterdam, dimana penjualan CPOPT.Paripurna Swakarsa
PT Paripurna Swakarsa dalammenentukan harga CPO dengan menggunakan harga penjualanCPO pada pihak ketiga yang lokasi penyerahannya sama yaitu diKalimantan Selatan. Penentuan harga jual CPO kepada pihakketiga dilakukan dengan cara Tender.
Paripurna Swakarsa, NPWP:01.342.202.7062.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36,Jalan M.H. Thamrin Kavling 2830, sehingga perhitungan pajak menjadisebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar serta telah nyatanyatabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku;Halaman 20 dari 22 halaman.
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARIPURNA SWAKARSA
PARIPURNA SWAKARSA, tempat kedudukan di The PlazaOffice Tower Lantai 36, Jalan M.H.
Paripurna Swakarsa, NPWP :01.342.202.7062.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36, JalanM.H.
8 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PARIPURNA SWAKARSA
13 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PARIPURNA SWAKARSA;;
12 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PARIPURNA SWAKARSA;;
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARIPURNA SWAKARSA
PARIPURNA SWAKARSA, beralamat di The Plaza OfficeTower Lt. 36, Jl.
Paripurna Swakarsa, NPWP :Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1267/B/PK/PJK/201601.342.202.7062.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lt. 36, JI.
Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47477/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013, atas nama: PT.Paripurna Swakarsa (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan surat Nomor P.1583/SP.23/2013 tanggal 09Oktober 2013 dan diterima secara langsung oleh Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) pada tanggal 29 Oktober 2013 sesuaidengan surat tanda
PT Paripurna Swakarsa dalammenentukan harga CPO dengan menggunakan harga penjualanCPO pada pihak ketiga yang lokasi penyerahannya sama yaitu diKalimantan Selatan. Penentuan harga jual CPO kepada pihakketiga dilakukan dengan cara Tender.
Paripurna Swakarsa, NPWP :01.342.202.7062.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lt. 36, JI. MHThamrin Kav. 2830, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaimanatersebut diatas;Halaman 21 dari 24 halaman.
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PARIPURNA SWAKARSA;;
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARIPURNA SWAKARSA
PARIPURNA SWAKARSA, beralamat di The Plaza OfficeTower Lt. 36, Jl.
Paripurna Swakarsa;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju pihak Terbanding menggunakandasar harga dari dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi(Bappebti) yang penyerahannya dilakukan di Belawan/Rotterdam, dimanapenjualan CPO PT.Paripurna Swakarsa 90% adalah penjualan lokal danpenyerahan di Kalimantan selatan. PT.Paripurna Swakarsa dalam menentukanharga CPO dengan menggunakan harga penjualan CPO pada pihak ketigayang lokasi penyerahannya sama yaitu di Kalimantan Selatan.
Paripurna Swakarsa, NPWP : 01.342.202.7062.000, beralamat di ThePlaza Office Tower Lt. 36, Jl.
Putusan Nomor 1265/B/PK/PJK/20165.3.5.4.dilakukan di Belawan/Rotterdam, dimana penjualan CPOPT.Paripurna Swakarsa 90% adalah penjualan lokal danpenyerahan di Kalimantan Selatan. PT Paripurna Swakarsa dalammenentukan harga CPO dengan menggunakan harga penjualanCPO pada pihak ketiga yang lokasi penyerahannya sama yaitu diKalimantan Selatan. Penentuan harga jual CPO kepada pihakketiga dilakukan dengan cara Tender.
Paripurna Swakarsa, NPWP : 01.342.202.7062.000,beralamat di The Plaza Office Tower Lt. 36, Jl.
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PARIPURNA SWAKARSA
PARIPURNA SWAKARSA, tempat kedudukan di The PlazaOffice Tower Lantai 36, Jalan M.H.
Paripurna Swakarsa, NPWP :01.342.202.7062.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36, JalanM.H. Thamrin Kav. 2830, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 57.973.433.628,00Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 5.797.343.363,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 5.797.343.363,00Halaman 3 dari 23 halaman.
Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.47485/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 25 September 2013 yangmenyatakan:** Mengabulkan seluruhnnya permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1344/WPJ.06/2011 tanggal 03 November 2011 tentang Keberatan WajibPajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2009Nomor: 00192/207/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama: PT.Paripurna Swakarsa, NPWP : 01.342.202.7062.000, beralamat di