Ditemukan 12 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1335/Pid.B/2018/PN Plg Tanggal 18 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Hijria Kusnaini
Terdakwa:
ZAINAL ABIDIN Bin SUARNI
35 — 3
Hijria Kusnaini
Terdakwa:
ZAINAL ABIDIN Bin SUARNI
35 — 3
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainal Abidin Bin Suarni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- menyatakan barang bukti berupa ;
- 4 (empat) blok battery merk tabular
Menyatakan agar barang bukti berupa : 4 (empat) blok battery merk tabular 100 Aha warna abuabuDikembalikan kepada PT. Telkomsel 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max pick up warna hitamNo.Pol : BG 9649 TNo.Rangka : MHKT3BA1JFK030660, No.Mesin : MF76968Dikembalikan kepada yang berhak. Uang Tunai Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesarRp.2.000.
Plaju Palembang Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menjual 4 (empat) blokbattery merk tabular Aha warna abuabu dan dibayar dengan saksidengan harga Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) untuk satu batterydihargai Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah).
TELKOMSELHalaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2018/PN Pig Bahwa benar terdakwa menerangkan telah mengambil 4(empat) blok battery merk tabular 100 Aha warna abuabu Bahwa benar ke 4 (empat) blok battery merk tabular 100 Ahawarna abuabu tersebut berada didalam rak yang ada dipekaranganTower Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa masukkepekarangan tower dengan membuka pintu pagar (kunci ada padasaya), selanjutnya saya langsung mengambil keempat blok batterytersebut, selanjutnya battery
Plaju Palembang, terdakwa telah mengambil 4 (empat) blokbattery merk Tabular 100 Aha warna abuabu tanpa menerima perintah apapundari pihak PT. TELKOMSEL , keempat block battery tersebut sebelumnyaberada didalam rak yang ada dipekarangan Tower Telkomsel SITE A. TerdakwaZAINAL ABIDIN masuk pekarangan tower;Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1335/Pid.B/2018/PN PigDengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.3.
Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;5. menyatakan barang bukti berupa ; 4(empat) blok battery merk tabular 100 Aha warna abuabuDikembalikan kepada PT. Telkomsel 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Grand max pick up warna hitamNo.Pol : BG 9649 T No.Rangka : MHKT3BA1JFK030660,No.Mesin : MF76968Dikembalikan kepada yang berhak. Uang Tunai Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.6.
Register : 30-05-2011 — Putus : 27-02-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT BP BERAU LTD;
67 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenaipembebasan pajakpajak atas impor, maka Pemerintah dalam hal iniMenteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Republik Indonesia Nomor: 20/PMK.010/ 2005 tentang pembebasan BMdan PDRI tidak dipungut yang terdiri dari PPN dan PPh 22 atas imporbarangbarang untuk operasi pertambangan migas (yang biasa dikenalsebagai "Fasilitas Master List");Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Master Listbahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK.20 khususnya untukpengadaan peralatan tabular
Putus : 27-02-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. BP BERAU LTD
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenaipembebasan pajakpajak atas impor, maka Pemerintah dalam hal iniMenteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMk)Republik Indonesia No.20/PMK.010/2005 tentang pembebasan BM danPDRI tidak dipungut yang terdiri dari PPN dan PPh 22 atas impor barangbarang untuk operasi pertambangan migas (yang biasa dikenal sebagai"Fasilitas Master List);Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Master Listbahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK.20 khususnya untukpengadaan peralatan tabular
Register : 26-07-2011 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 B/PK/PJK/2011 Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT PP BERAU LTD;
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenaipembebasan pajakpajak atas impor, maka Pemerintah dalam hal iniMenteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMk)Republik Indonesia Nomor : 20/PMK.010/2005 tentang pembebasan BMdan PDRI tidak dipungut yang terdiri dari PPN dan PPh 22 atas imporbarangbarang untuk operasi pertambangan migas (yang biasa dikenalsebagai "Fasilitas Master list);Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Master listBahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK.20 khususnya untukpengadaan peralatan tabular
Putus : 27-02-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314/B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BUT. BP BERAU LTD
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 314 B/PK/PJK/201 1bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK.20 khususnya untukpengadaan peralatan tabular ("OCTG") untuk kegiatan pengeboran gaspada proyek LNG Tangguh, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangansecara spesifik telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)Nomor 2600 & 2595/KM.4/2006 sebagai persetujuan atas permohonanPemohon Banding atas pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atasbarangbarang OCTG;bahwa atas dasar kedua KMK ini, Ditjen Bea Cukai juga telahmembebaskan Bea
Putus : 27-02-2012 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — DIRJEN PAJAK vs. BUT BP BERAU LTD
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenaipembebasan pajakpajak atas impor, maka Pemerintah dalam hal iniMenteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan(PMK) Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2005 tentangpembebasan BM dan PDRI tidak dipungut yang terdiri dari PPN danPPh 22 atas impor barangbarang untuk operasi pertambangan migas(yang biasa dikenal sebagai Fasilitas MasterLisf);Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Master Listbahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK.20 khususnya untukpengadaan peralatan tabular
Putus : 17-10-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326/B/PK/Pjk/2011 Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP BERAU Ltd
208 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 326/B/PK/Pjk/201 1Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Master ListBahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK.20 khususnya untukpengadaan peralatan tabular ("OCTG") untuk kegiatan pengeboran gaspada proyek LNG Tangguh, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangansecara spesifik telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMk)Nomor 2600 & 2595/KM.4/2006 sebagai persetujuan atas permohonanPemohon Banding atas pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atasbarangbarang OCTG;Bahwa atas dasar
Putus : 27-02-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316/B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BUT. BP BERAU Ltd.
149 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 316/B/PK/PJK/201 1pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut yang terdiri dari PPN danPPh 22 atas impor barangbarang untuk operasi pertambangan migas(yang biasa dikenal sebagai Fasilitas MasterList);Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Master Listbahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK.20 khususnya untukpengadaan peralatan tabular (OCTG) untuk kegiatan pengeborangas pada proyek LNG Tangguh, pemerintah dalam hal ini MenteriKeuangan secara spesifik telah mengeluarkan Keputusan
Putus : 27-02-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 /B/PK/Pjk/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT BP Berau Ltd
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 319 B/PK/Pjk/2011impor barang barang untuk operasi pertambangan migas (yang biasadikenal sebagai "Fasilitas Master List");e Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Master Listbahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK.20 khususnya untukpengadaan peralatan tabular (OCTG) untuk kegiatan pengeboran gaspada proyek LNG Tangguh, pemerintah dalam hal ini MenteriKeuangan secara spesifik telah mengeluarkan Keputusan MenteriKeuangan (KMK) No. 2600/KMK.04/2006 & 2595/KMK.04/2006sebagai
Register : 18-12-2014 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN MANADO Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnd Tanggal 11 Mei 2015 — - Terdakwa DADANG SUPRIYATNA
134 — 13
134 — 13
grPower SupplyAC input voltage :+ 100250 V; 5060 HzAC input power :< 10VAOptional external AC/DC adapterBattery24 hours autonomyEnvironmental conditionsOperating temperature :0 C to 40 C; 32 F to 104 FRelative humidity : 5% to 90% noncondensing Display Alphanumeric LED 7 segment 10 mm Safety Standard Complies with IEC 601 standards Patient leakage current < 100 pA Alarms Optical/accoustic user selectable on upper andlower limits EN475 standard compliant Adjustable alarm volume Trends Up to 200 hours Tabular
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi
- EFFENDY HUTAGALUNG
132 — 25
132 — 25
menambahkan citra dan spacial adalah Kemdiknas;Bahwa yang melakukan penggabungan sehingga data berbentuk web dandapat di akses di internet adalah team dari Kemdiknas, atas perintah dariKapus yakni Abdul Ghofar;Bahwa penggabungan data dimulai pada Juni 2012, tetapi saksi tidak tahuberapa jumlah data yang didapat dari PT Surveyor Indonesia;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah data yang diperoleh dari PT SurveyorIndonesia apakah sudah valid atau belum;Bahwa data yang ditampilkan di dalam website meliputi tabular
, citra danspacial;Bahwa setelah data dibuat dalam bentuk website, kemudian di up date olehmasingmasing unit satuan pendidikan secara parsial;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap satuan pendidikan di wilayah Rlmemiliki sarana dan pra sarana untuk melakukan up date data;e Bahwa saksi tidak mengetahui apakah data tabular dan questioner yangdiperoleh dari PT Surveyor Indonesia sudah menggambarkan keadaan riilsebenarnya;e Bahwa di depan persidangan, saksi menyerahkan brosur berisikan data satuanpendidikan
Register : 16-05-2015 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi
- YOGI PARYANA SUTEDJO
124 — 26
124 — 26
dantabulasi;Yang menambahkan citra dan spacial adalah Kemdiknas;Yang melakukan penggabungan sehingga data berbentuk web dandapat di akses di internet adalah team dari Kemdiknas, atas perintahdari Kapus yakni Abdul Ghofar;Penggabungan data dimulai pada Juni 2012, tetapi saksi tidak tahuberapa jumlah data yang didapat dari PT Surveyor Indonesia;Saksi tidak mengetahui apakah data yang diperoleh dari PT SurveyorIndonesia apakah sudah valid atau belum;Data yang ditampilkan di dalam website meliputi tabular
, citra danspacial;Setelah data dibuat dalam bentuk website, kemudian di up date olehmasingmasing unit satuan pendidikan secara parsial;Saksi tidak mengetahui apakah setiap satuan pendidikan di wilayah RImemiliki Sarana dan pra sarana untuk melakukan up date data;Saksi tidak mengetahui apakah data tabular dan questioner yangdiperoleh dari PT Surveyor Indonesia sudah menggambarkankeadaan riil sebenarnya;Di depan persidangan, saksi menyerahkan brosur berisikan datasatuan pendidikan wilayah Indonesia