Ditemukan 2852737 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat no. 270/244 tertanggal 3 januari 2004 Perjanjian surat pernyataan bersama tertanggal 27 oktober 2004 Surat kepala kantor pertanahan kabupaten karawang no. 630-876-06-2002 tertanggal 11 nopember 2002 Surat keputusan tergugat i no. 01/i01/smu.01/kp/1999 tertanggal 19 juli 1999 dan surat tugas dari tergugat ii no. 1.0582/101.c3/99 tertanggal 16 juli 1999 Surat keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor : 16/k tahun 2006 tertanggal 19 desember 2006 Surat keputusan badan pertimbangan kepegawaian (bapek) nomor 021/kpts/bapek/2006 tertanggal 24 januari 2006 Surat putusan p4 pusat no. 1574/1832/ 168-3/ix/phk/10-2005 tertanggal 11 oktober 2005 Surat tergugat no. 503/379/435.301/2003 dan surat no. 503/388/435.301/2003 Tertanggal 26 september 2003 Keputusan nomor : 648/247-dbp tentang pembentukan panitia pemilihan ulang pengurus perhimpunan penghuni kondominium amartapura tertanggal 1 mei 2006 Surat kepala kantor pertanahan kabupaten padang pariaman (tergugat) tertanggal 18 desember 2002 No. 570/1124 – bpn/2002
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-02-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/TUN/2004
Tanggal 14 Februari 2008 — KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG ; vs. DR. H.A. ASRORI HAS, MBA
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penggelapan
Putus : 19-03-2013 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 26/Pid. B /2013/ PN.TG
Tanggal 19 Maret 2013 — -HERMAN Bin AMIRUDDIN
22 — 5
  • Menetapkan barang bukti berupa :----------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar SPB (surat pengantar buah) tertanggal 09 Nopember 2012 ;----- 1 (satu) lembar SPB (surat pengantar buah) tertanggal 14 Nopember 2012 ;----Tetap terlampir dalam berkas perkara ;----------------------------------------------------------6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-04-2008 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30PK/TUN/2005
Tanggal 4 April 2008 — DRS. AGUS MANGATTA, MSi ; vs. MENTERI NEGARA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KM.32/KP.403/MNKP2001 tertanggal 2 Oktober2001 tentang Pengangkatan Pejabat Direktur Akademi PariwisataMakassar tetapi isinya adalah Pemberhentian Penggugat dari Jabatan;c.
    SP.11/KP.103/MKP01 tertanggal 06 s/d 21 September 2001, adalah suatu hal yang mustahil,karena Sdr. Prof. Dr. Darmawan MR.
    MSC.), tertanggal 20 Agustus 2001 yang diketuai oleh SumektoHal. 4 dari 15 hal. Put. No. 30 PK/TUN/2005Djayanegara (Pimpinan Tim), Erwin Mansyur (Anggota), Suryanto (Anggota),Syamsul Bachri (Anggota) yang tertuang dalam Nota Dinas No. 193/No/K..PD/VIII/2001 tertanggal 28 Agustus 2001. Untuk itu melalui KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat memohon agar Sadr.Prof. Dr. Darmawan MR.
    KM.32/KP.403/MNKP2001 tertanggal 2 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Tergugat MenteriNegara Kebudayaan dan Pariwisata, tentang Pengangkatan PejabatDirektur Akademi Pariwisata Makassar;Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 30 PK/TUN/20053. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.
    KM.32/Kp.403/MNKP/2001 tertanggal 2 Oktober2001 dan No. KM.34/KP.403/MNKP/2001 tertanggal 17 Oktober 2001yang diterbitkan Tergugat;Mewajibkan/memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNo. KM.32/Kp.403/MNKP/2001 tertanggal 2 Oktober 2001 dan No.KM.34/Kp.403/MNKP/2001 tertanggal 17 Oktober 2001 yang dinyatakantidak sah tersebut;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.78.000, (tujuh puluh delapan ribu rupiah);Hal. 7 dari 15 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2007 — Upload : 30-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320K/TUN/2006
Tanggal 23 Agustus 2007 — TUAN Ir. HAKIM BAKO. MSc ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; ELVIERA NASRINAH
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-03-2007 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272K/TUN/2003
Tanggal 22 Maret 2007 — BERLIAN ZEBUA ; PEMIMPIN PT. PLN (Persero) WILAYAH II SUMATERA UTARA ; DEPUTY PIMPINAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN ADMINISTRASI PT. PLN (Persero)
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-02-2008 — Upload : 31-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228K/TUN/2007
Tanggal 14 Februari 2008 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEKA) ; AMBROSIUS BW
78 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • OBYEK GUGATAN :Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor021/KPTS/BAPEK/2006 tertanggal 24 Januari 2006 ;Il.
    Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan ;021/KPTS/BAPEK/2006 tertanggal 24 Januari 2006, berdasarkan :a.Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentangdisiplin Pegawai Negeri Sipil ;Keputusan Presiden RI Nomor 71 Tahun 1998, tentang BadanPertimbangan Kepegawaian diberikan wewenang untuk memeriksa danmengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat ;Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang PengawasanPembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku KetuaBadan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2006 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55K/TUN/2004
Tanggal 19 Juli 2006 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG ; vs. JEFFREY ARIS ; FARLEY ARIS
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eigendom Verponding No. 1759 seluas +3.350 M2 atas nama Loa Koen Jauw, berdasarkan Surat PernyataanPelepasan/Oper Garapan No. 593.2/26/DES/2002 tertanggal 10 Juni 2002dan Surat Pernyataan Pelepasan/Oper Garapan No. 593.2/22/DES/VII/2002 tertanggal 10 Juni 2002, yang diketahui oleh Kepala DesaMekarmaya ;2.
    Eigendom VerpondingNo. 1759, yang dahulunya digunakan sebagai makam keluarga LoaAn(Loa Siong An) tersebut dapat dibuktikan dengan Surat KeteranganGarapan Kepala Desa Mekarmaya No. 593.2/27/Kel/DS tertanggal 1 Juli2002 jo. Surat Keterangan Kepala Desa Mekarmaya Nomor593.2/23/Kel/DS tertanggal 1 Juli 2002 jo.
    Demikian pula rencanapembangunan tersebut bertentangan dengan Surat Keterangan KepalaDesa Mekarmaya No. 593.2/23/Kel/DS tertanggal 1 Juli 2002 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-08-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115K/TUN/2008
Tanggal 15 Agustus 2008 — Dra. ASMINI ; vs. KEPALA SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI I JAKARTA PUSAT ; KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DKI JAKARTA
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keputusan tersebut ;Bahwa karena Penggugat tidak dituju oleh surat keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan Tergugat (Surat Keputusan Obyek Sengketa)tersebut di atas, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketaTata Usaha Negara ke Peradilan Tata Usaha Negara sampai gugatan inididaftarkan masih terpenuhi dan belum kadaluwarsa ;TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN :Bahwa yang menjadi obyek sengketa gugatan dalam sengketa TataUsaha Negara ini adalah Surat Tergugat (Kepala SMU Negeri Jakarta Pusat)tertanggal
    19 Juli 1999 No. 01/101.1/SMU.01/KP/1999 yang dikeluarkan secarakolektif yakni tentang Penugasan Guru dalam kegiatan Pembelajaran ataubimbingan dan konseling pada Cawu I, II dan III Tahun Pelajaran 1999/2000 (P1) ;Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKIJakarta (Tergugat Il) tertanggal 16 Juli 1999 bernomor : 1/05821/101.C3/C/99tentang Surat Tugas yang ditujukan terhadap Penggugat (bukti P2) ;Bahwa surat Tergugat dan surat Tergugat II (bukti P1 dan P2) adalahmerupakan
    Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugatoleh orang atau Badan Hukum Perdata ;Bahwa atas diterbitkannya Surat Tergugat dan Il, kepentinganPenggugat sangatlah dirugikan oleh karena itu Penggugat telah mengajukanupaya keberatan yakni dengan mengajukan surat kepada Tergugat dan II jugaatasan Tergugat II (yang tembusannya dikirimkan ke Menteri Pendidikan danKebudayaan) dengan surat tertanggal
    Menyatakan batal atau tidak sah menurut hukum Surat Keputusan Tergugat No. 01/101/SMU.01/KP/1999 tertanggal 19 Juli 1999 dan Surat Tugas dariTergugat II No. 1.0582/101.C3/99 tertanggal 16 Juli 1999 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untuk mencabut SuratKeputusan No. 01/101.1/SMU.01/KP/1999 tertanggal 19 Juli 1999 dan SuratTergugat II No. 1.0582/101.C3/C/99 tertanggal 16 Juli 1999 ;Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 115 K/TUN/20084.
    Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbulakibat perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat menyampaikan gugatan perkara pada PengadilanTata Usaha Negara DKI Jakarta tedaftar pada register No.158/G.TUN/1999/PTUNJKT. terhadap Tergugat dan II tentang surat Tergugat No. 01/101/SMU.01/KP/1999 tertanggal 19 Juli 1999, dan surat Tergugat II No.1.0582.101.C3/C/99 tertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167K/TUN/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — Drs. KEMAT SIPAYUNG, ; vs. BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATA ; PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR
114 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HK.50/E.4.170/03.94 tertanggal 19 Maret 1994 danPerpanjangan No. HK.350/E.5.965/11.96 tanggal 12 Nopember 1996tahap seluas 8.000 Ha sampai seluas 14.500 Ha di atas areal yangdicanangkan Bupati Kab.
    Naraja/I/94 tertanggal 17 Juni 1994, selanjutnya BapakMenteri Pertanian menyambut dengan baik dan memberikan persetujuanprinsip usaha perkebunan seluas 8.000 Ha sampai 14.500 Ha tahap sesuai Suratnya No. HK.350/E4.170/03.94 tanggal 19 Maret 1994. Yangkemudian diperpanjang oleh Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunandengan Suratnya No.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TergugatNo. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni 2006 tentang Pemberian jinLokasi untuk keperluan kelapa sawit PT. ALM;4.
    Bukan surat kuasakhusus;Oleh karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2007 cacathukum, maka gugatan yang diajukan atas dasar surat kuasa yang cacathukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM EKSEPSI TERGUGAT ILINTERVENSI :Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari;1.
    Bahwa apabila diteliti dengan cermat dan seksama tentang gugatan yangtelah diajukan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata UsahaNegara Medan tertanggal 5 April 2007, hal ini telah melampaui waktu 90hari setelah diterbitkan atau diketahuinya Surat Keputusan (SK) BupatiKabupaten Mandailing Natal No. 525.25/472/K/2006 tertanggal 7 Juni2006 (perihal tentang Penerbitan SK ijin lokasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit yang ditujukan kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255K/TUN/2003
Tanggal 6 Desember 2006 — BUPATI BANDUNG ; vs. HJ. IMAS DEDAH MA'SOME
40 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47PK/TUN/2008
Tanggal 15 Agustus 2008 — TIM LIKUIDASI PT. BANK RATU ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; HENGKY HENDRATMOKO ; Dkk
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 47 PK/TUN/2008Pemohon Kasasi II /Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Penggugat II Intervensidengan posita gugatan sebagai berikut :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratPutusan P4 Pusat No. 1574/1832/1683/IX/PHK/102005 tertanggal 11 Oktober2005, tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Pengusaha PT. Bank Ratu(Dalam Likuidasi) ("Bank Ratu") d/a Tim Likuidasi dengan Pekerja Sdr.
    11Oktober 2005 yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkanakibat kerugian bagi Penggugat dengan mewajibkan untuk membayar secaratunai kepada Pekerja berupa uang pesangon ;Bahwa putusan P4P No. 1574/1832/1683/IX/PHK/102005 tertanggal 11Oktober 2005 yang memerintahkan Pengusaha (Bank Ratu) untuk membayaruang pesangon kepada pekerja sebagaimana diuraikan di atas, sangat merugikan Penggugat Cq.
    24 Mei 2000, namun KeputusanRUPS tertanggal 21 Februari 2000 tersebut belum pernah dibatalkan denganRUPS.
    Ref.4429/092.007/KSVJZff tertanggal 24 Oktober2003 yang ditujukan kepada pekerja (bukti P2). Dalam surat dimaksud BPPNmenilai status Pekerja adalah sebagai Direksi sehingga tidak perlu diberikanuang pesangon.
    Status pekerja sebagai Direksi juga telah diberitahukanpemegang saham kepada Pekerja melalui surat kuasa hukumnya No. 041/AS.IV/A/2004 tertanggal 12 April 2004 (bukti P3) ;Bahwa oleh karena BPPN telah menyelesaikan uang pesangon seluruhkaryawan Bank Ratu pada Tahun 2001, di mana pekerja tidak termasuk yangmenerima uang pesangon (karena statusnya sebagai Direksi).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2008 — Upload : 12-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17K/TUN/2005
Tanggal 28 Oktober 2008 — MUHAMMAD NOERUL FAJAR, SE.,MM ; vs. BUPATI SUMENEP
24 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-04-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459K/TUN/2001
Tanggal 15 April 2008 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PERUSAHAAN MASUK BURSA ; vs. PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk
84 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S358/WPJ.06/KP.0408/2000, tertanggal 22 Juni 2000 perihalJawaban atas Permohonan Peninjauan Kembali Surat Tagihan PajakBunga Penagihan, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. IndocementTunggal Prakarsa;2.
    S358/WPJ.06/KP.0408/2000 tertanggal 22 Juni 2000perinal Jawaban Atas Permohonan Peninjauan Kembali Surat TagihanPajak (STP) Bunga Penagihan (bukti P1);Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman5 alinea ketiga yang telah mengambil alih sebagai pertimbangan hukumsendiri, yang pada pokoknya menyebutkan antara lain :"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta membaca dan meneliti secara seksama pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara
    Jakarta No. 121/G.TUN/2000/PTUN.JKT tertanggal 6 Desember 2000, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar,karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangansendiri dalam memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut";Kekeliruan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 12 Maret 1999 oleh Pembanding/Tergugat telahditerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh
    S358/WPJ.06/KP.0408/2000(bukti P1) tertanggal 22 Juni 2000 perihal Jawaban atas PermohonanPeninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan;Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa Surat Pembanding/TergugatNo.
    S358/WPJ.06/KP.0408/2000 tertanggal 22 Juni 2000 (bukti P1),diterbikan karena Terbanding/Penggugat menyurati Pembanding/Tergugat dengan Surat No. 037/CF/ITPBSS/IV/00 tanggal 12 April 2000(bukti P2), sedangkan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan (STP BP)No. 00181/109/99/054/00 tanggal 09 Februari 2000 (bukti P3) diterbitkankarena Terbanding/Penggugat tidak melunasi STP PPh Pasal 25 (buktiP5);.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100PK/TUN/2007
Tanggal 18 Desember 2008 — KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN TANGERANG ; vs. PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINUM AMARTAPURA (PPKA)
48 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2008 — Upload : 30-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387K/TUN/2007
Tanggal 4 Maret 2008 — MIRWANSYAH KESUMA ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
19 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-06-2007 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240K/TUN/2004
Tanggal 14 Juni 2007 — AIZATUL AZLI ; Z U L I N I ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN ; Dra. ARNI AMIR, Msc
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-11-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2440K/PDT/2007
Tanggal 10 Nopember 2008 — DARMADJI IRIANTO ; KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
263 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 28-07-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 110/ Pid. B /2015 / PN. TGT.
Tanggal 28 Juli 2015 — -SERIN Bin ENGGAI (Alm) -BADRUN Bin BURAIRAH
145 — 37
  • PANGI tertanggal 24 September 1969 ;- 1 (satu) lembar Surat Pemilikan Tanah asli atas nama SERIN seluas 122 Ha yang terletak di Telaga Jatus tertanggal 20 April 2012 ;- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah asli atas nama SERIN seluas 55 Hektar tertanggal 3 Juni 2013 ;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman diatas Tanah Negara kurang lebih 50 Hektar terletak di Jalan Trisila Rt. 01 Desa Bente Tualan tertanggal 18 Juli 2012 ;- 1
    (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman diatas Tanah Negara kurang lebih 110 Hektar terletak di Jalan Trisila Rt. 01 Desa Bente Tualan tertanggal 14 Agustus 2012.
    PANGI tertanggal 24 September1969;2. 1 (satu) lembar Surat Pemilikan Tanah asli atas nama SERINseluas 122 Ha yang terletak di Telaga Jatus tertanggal 20 April2012;3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan dan PemilikanTanah asli atas nama SERIN seluas 55 Hektar tertanggal 3 Juni2013 ;4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan dan PemilikanBangunan / Tanaman diatas Tanah Negara kurang lebih 50 Hektarterletak di Jalan Trisila Rt. 01 Desa Bente Tualan tertanggal 18 Juli2012;5. 1 (satu) lembar
    PANGI tertanggal 24 September1969;2. 1 (satu) lembar Surat Pemilikan Tanah asli atas nama SERINseluas 122 Ha yang terletak di Telaga Jatus tertanggal 20 April2012;Halaman 18 dari 61 halaman, Putusan Perkara Nomor : 110/ Pid. B/2015/ PN.
    PANGI tertanggal 24 September 1969 ; 1 (satu) lembar Surat Pemilikan Tanah asli atas nama SERIN seluas122 Ha yang terletak di Telaga Jatus tertanggal 20 April 2012 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanahasli atas nama SERIN seluas 55 Hektar tertanggal 3 Juni 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan dan PemilikanBangunan / Tanaman diatas Tanah Negara kurang lebih 50 Hektarterletak di Jalan Trisila Rt. 01 Desa Bente Tualan tertanggal 18 Juli2012; 1 (satu) lembar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-04-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438K/TUN/2000
Tanggal 15 April 2008 — KEPALA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG CABANG TANJUNG PRIOK ; vs. PT. NAPOLEON LIGHT INDUSTRIES
56 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penggelapan
Putus : 15-09-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 176/Pid.B/2015/PNTGT
Tanggal 15 September 2015 — - RANDHI WICAKSONO SALAM anak dariSURATNO
54 — 9
  • Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar nota pembayaran tertanggal 15 Juni 2014 sebesar Rp. 14.793.000,-(empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penerimaan pembayaran No. 000063 tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp3.448.000,-(tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan pembayaran No. 000981 tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp4.217.700,-(empat juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh
    Wazir Chaniago;- 2 (dua) lembar giro Bank Mandiri dengan nomor GD 201626 tertanggal 20 September 2014 senilai Rp. 20.937.000 dan cek nomor GD 201627 tertanggal 17 Oktober 2014 senilai Rp. 18.441.000, disita dari Sdri Muji Sartini;- 2 (dua) lembar kwitansi bukti penerimaan pembayaran No.001023 masing-masing warna hijau dan warna kuning, disita dari Sdri Muji Sartini;- 1 (satu) lembar slip gaji bulan oktober 2014 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) An.
    Bank BCA KC Banjarmasin Lambung Mangkurat tertanggal 13 Nopember 2014 atas cek Nomor GD 201627 dengan nominal Rp. 18.441.000,- (delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank BCA KC Samarinda Mulawarwan tertanggal 30 September 2014 atas Cek No.
    BankBCA KC Banjarmasin Lambung Mangkurat tertanggal 13 Nopember2014 atas cek Nomor GD 201627 dengan nominal Rp. 18.441.000, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BankBCA KC Samarinda Mulawarwan tertanggal 30 September 2014 atasCEK No. GD 201626 dengan nominal uang sebesar Rp. 20.397.000,Dikembalikan kepada PT. SINAR AGUNG PRASADIKINDO melaluiMUJI SARTINI;5.
    15 Juni 2014 sebesar Rp. 14.793.000,e Kwitansi bukti penerimaan pembayaran No. 000063 tertanggal 22 Juli2014 sebesar Rp. 3.448.000,e Kwitansi bukti penerimaan pembayaran No. 000981 tertanggal 14Agustus 2014 sebesar Rp. 4.217.700,e Kwitansi bukti penerimaan pembayaran No. 001040 tertanggal 27Agustus 2014 sebesar Rp. 6.192.000,e Kwitansi bukti penerimaan pembayaran No. 002120 tertanggal 10September 2014 sebesar Rp. 8.270.000,e Kwitansi bukti penerimaan pembayaran No. 000804 tertanggal 29September
    Bank BCA KC Banjarmasin Lambung Mangkurat tertanggal 13Nopember 2014 atas CEK Nomor GD 201627 dengan nominal Rp. 18.441.000,(delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan SuratKeterangan Penolakan (SKP) dari PT.
    Bank BCA KCBanjarmasin Lambung Mangkurat tertanggal 13 Nopember 2014 atas cekNomor GD 201627 dengan nominal Rp. 18.441.000, (delapan belas jutaempat ratus empat puluh satu ribu rupiah);Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. BankBCA KC Samarinda Mulawarwan tertanggal 30 September 2014 atas CekNo.
    GD 201626 tertanggal 20 September 2014 dengan nominalsebesar Rp. 20.937.000, (dua puluh juta sembilan ratus ribu tiga puluh tujuhrupiah) dan GIRO dengan Cek No. GD 201627 tertanggal 17 Oktober 2014dengan nominal uang sebesar Rp. 18.441.000, (delapan belas juta empat ratusempat puluh satu ribu rupiah), selanjutnya kedua lembar GIRO tersebutdiserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Kholik selaku Kasir PT.