Ditemukan 1738333 data
Urut Berdasarkan
Putus : 09-09-2008 — Upload : 27-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/PID/2008 Tanggal 9 September 2008 — H.M. DARUS SYARIFUDIN BIN UDIN,
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DARUS SYARIFUDIN bersalah melakukantindak pidana pencemaran tertulis sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 310 ayat (2) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. DARUS SYARIFUDINdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar surat keterangan No.474/39/VIII/2006 tanggal 29 Agustus2006 dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Front Nasional: tetapterlampir dalam berkas perkara;4.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2170 K/PID/2009 Jaksa pada Kejari; Drs. Afdal Faisal M.Si bin Djumahad Mr
52 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
AFDAL FAISAL, M.Si Bin DJUMAHAD HR,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapencemaran tertulis, sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggarPasal 310 ayat (2) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. AFDAL FAISAL, M.Si BinDJUMAHAD HR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;3.
Putus : 27-02-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/Pid./2013 Tanggal 27 Februari 2014 — APRIYANTO, S.E. Bin (Alamarhum) HAMID
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bin (Alamarhum) HAMID pada hariSelasa tanggal 01 November 2011 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di DusunBlater, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, yang melakukankejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkanuntuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar
Putus : 12-03-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2584K/PID/2007 Tanggal 12 Maret 2008 — SYENI HONTONG
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-07-2008 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626K/PID/2008 Tanggal 2 Juli 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ; TJENG SANTOSO bin GUNTUR
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-07-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 223 /Pid.B /2012 /PN.Bgl Tanggal 11 Juli 2012 — HERI WIYONO BIN RISIN
39 — 18
39 — 18
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : secara bersama-sama memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan ancaman pencemaran tertulis ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama :1 (satu) dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.
WAHYUDIBin DJIMIN dan terdakwa Il WIDIYANTO Bin TOHIR, pada hari Rabu tanggal 15Februari 2012 sekiranya pukul 17.30 Wib, atau setidak tidaknya pada suatu waktutertentu dalam bulan Februari 2012 bertempat dirumah saksi korban Kusman di DusunDinoyo Rt. 01/Rw.04 Desa Sekarjoho Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atausetidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriBangil, yang melakukan menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatanpencemaran atau pencemaran tertulis
Terdakwa HERI WIYONO Bin RISIN tidak pernahmenyetorkan uang muka pemasangan iklan profil sebesar Rp.2.000.000, (dua jutarupiah) yang diterima dari saksi KUSMAN dan saksi ARIFIN.Dengan demikian unsur memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancamanpencemaran tertulis telah terpenuhi dan terbuktiUnsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukanBerdasarkan fakta persidangan yang terdiri dari diketahui bahwa pada hari sabtutanggal 11 februari 2012, terdakwa I HERI WIYONO Bin
Putus : 05-07-2007 — Upload : 04-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413 K/PID/2006 Tanggal 5 Juli 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI AMBON ; Vs. Drs. JUSUF IDRUS TATUHEY, MS
187 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-11-2006 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1530K/Pid/2006 Tanggal 14 Nopember 2006 — Musa Liputo ; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Poso
217 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
217 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-04-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30K/TUN/2004 Tanggal 25 April 2007 — HERY NOERDIANTO ; vs. GUBERNUR JAWA TIMUR
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
karyawan pada kantpr Pemerintahan PropinsiJawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:181.4/104/013/2003 tanggal 31 Januari 2003, Termohon Kasasidahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa penetapan tertulis
Penetapan tertulis Dirjen Otonomi Daerah Nomor : 131.35/1351/OTDA (Videbukti telampir tertanda P3) ;d. Penetapan tertulis Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35/2584/SJ (Videbukti telampir tertanda P4) ;e. Pro Justitia No. Pol : LP/349/X1/2002/SIAGA III, Atas Nama Pelapor : Ir. H.Humaidi Zaini.
pemerintahan yang bersih danberwibawa dan bukannya bertujuan untuk merongrong kewibawaan PemerintahPusat dengan membuat overlapping kKewenangan dengan institusi dan atauinstansi terkait lainnya, dalam menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.Sebab dalam normanorma antar kelembagaan yang harus ditaati oleh Tergugatsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UndangundangNo. 28 tahun 1999 ;Bahwa dengan demikian Tergugat dalam pelaksanaan wewenangpemerintahannya dengan menerbitkan penetapan tertulis
Menyatakan bahwa penetapan tertulis dari Tergugat Nomor131.433/10823/012/2002 adalah batal atau tidak sah menurut hukum ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat pembatalan hasilpemilinan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2003 2008, sebabproses penetapan tertulis dari Tergugat Nomor 131.433/10823/012/2002adalah tanpa dilekatkan dengan syaratsyarat pembatasan yang mengikatsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 UU RI No. 22 tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah.
Putus : 15-12-2004 — Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255K/PID/2004 Tanggal 15 Desember 2004 — Jaksa Penuntut Umum Pada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Sekayu; Sudiyono, ST. Bin H. Remo; Muhammad Subali Bin Muhammad Sodik; Edi Susanto, Spd. Bin Tukiman
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 21-11-2012 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 162/Pid.B/2012/PN-LSM Tanggal 11 April 2013 — TGK.M.SALEH Bin YATIM
103 — 41
103 — 41
Menyatakan terdakwa Tgk.M.SALEH Bin YATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik secara Tertulis dan Pencemaran secara lisan.2.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310ayat (1) KUHPidana .wonneeneeee Bahwa ia terdakwa Tgk.M.Saleh Bin Yatim pada hari selasa tanggal 17 April2012 atau suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di surat kabarharian Waspada yang terbit di Kota Lhokseumawe atau pada suatu tempat tertentu yangtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenangmengadili, telah melakukan fitnah dengan kejahatan pencemaran ataupencemaran tertulis
Hanafiah benar ;e Bahwa saksi tidak tahu apakah ajarannya bisa diikuti oleh masyarakat atautidak karena belum ada pembahasan dan belum ada laporan tertulis darimasyarakat dan itu berada diluar kota Lhokseumawe ;e Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa pernah mengatakansesuatu kepada Abu Hanafiah dan saksi juga belum pernah dengar kalauterdakwa adalah Ustad ;e saksi sebelumnya tidak tahu apa masalah terdakwa, setelah dipanggil olehPolsek Lhokseumawe baru saksi tahu masalah pencemaran nama
Menyatakan terdakwa Tgk.M.SALEH Bin YATIM telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencemaran namabaik secara Tertulis dan Pencemaran secara lisan.2.
Register : 13-05-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN MAJENE Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Mjn Tanggal 26 Agustus 2015 — Dra.Hj.ZAENAB BINTI H.MUSTAFA
92 — 41
92 — 41
Menyatakan Terdakwa Dra.Hj.ZAENAB BINTI H.MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.
Barang Siapa;b. mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan bendayang menjadi objek Jaminan Fidusiac. yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahuludari penerima fidusiaad. 1.
Amanah Finance menunjukkan fakta bahwaproses pengalihan mobil a quo, tidaklah disertai dengan persetujuan tertulis dalambentuk apapun dari PT.
Bahwa mengenai peralihan mobil yang dianggap Terdakwa telah diketahuidan disetujui secara tertulis oleh PT. Amanaf Finance, oleh Majelisdipandang sebagai suatu bentuk penafsiran Penasihat Hukum Terdakwaterhadap undangundang yang sangat luas dan sudah tidak bersandar padasubstansi pasal dakwaan.Bahwa undangundang telah menggariskan secara tegas bahwa persetujuanharus bersifat tertulis, sehingga pengetahuan dan persetujuan Anharmaupun Arman, atau bahkan PT.
Amanah Finance tetap tidak dibenarkansepanjang tidak dituangkan secara tertulis.Bahwa selajutnya mengenai kuitansi pembayaran yang oleh PenasihatHukum Terdakwa dianggap sebagai suatu bentuk persetujuan tertulis dariPT. Amanah Finance, dimana dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwamenganggap bahwa PT. Amanah Finance membenarkan peralihan tersebutkarena menerima pembayaran bukan dari Terdakwa.
Menyatakan Terdakwa Dra.Hj.ZAENAB BINTI H.MUSTAFA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan bendajaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama (satu)bulan;7.
Putus : 16-09-2020 — Upload : 23-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 923 K/Pid/2020 Tanggal 16 September 2020 — SJAMSUDDIN bin BAHUSIN
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-11-2006 — Upload : 30-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43K/Pdt/2004 Tanggal 30 Nopember 2006 — Ibrahim Bahasuan ; Yun Yuslam Martak
73 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-06-2022 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/Pid/2022 Tanggal 30 Juni 2022 — ZAINAL MALIKUN; DK;
40 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-12-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN CIREBON Nomor 251/Pid.B/2017/PN CBN Tanggal 5 Maret 2018 — * Pidana
- Jaksa penuntut umum YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH
- Terdakwa JAENUDIN ALS ZEN BIN SAMIRUN
459 — 141
459 — 141
ZEN BIN SAMIRUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta yang mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;2.
Register : 17-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Unr Tanggal 11 Januari 2016 — TERDAKWA : SHOLIHATUN Binti (alm) ABDUL ROHMAN
45 — 10
45 — 10
Menyatakan terdakwa SHOLIHATUN Binti (alm) ABDUL ROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengalihkan, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;3.
. : PDM46/0.3.42/Euh.2/09/2015 tertanggal 07 Desember2015 yang inti dan pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sahHalaman 1 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.sus/2015/PN.Unr.dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikanbenda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebihdahulu dari penerima fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang oleh karenanya mohonsupaya
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa SHOLIHATUN Binti (alm) ABDUL ROHMAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusiatanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHOLIHATUN Binti
SHOLIHATUN binti (alm) ABDULROHMAN pada tanggal30 Agustus 2014 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di rumahterdakwa dengan alamat Kawengan Rt.001 Rw.004 Desa Kawengan KecamatanUngaran Timur Kabupaten Semarang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, pemberi fidusia yangmengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi Obyek JaminanFidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpapersetujuan tertulis
tangankan kepada pihak lain atas nama DARYANTO dariTemanggung dengan surat pengalihan tertanggal 30 Agustus 2014 yangditandatangani oleh terdakwa dan DARYANTO sehingga terdakwa tidak lagimelanjutkan pembayaran angsurannya kepada PT Andalan Finance Indonesiacab.Semarang dan obyek jaminan fidusia sudah tidak dapat diketahui keberadaannyaoleh PT Andalan Finance Indonesia Cab.Semarang ;Bahwa terdakwa pada saat mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusiatersebut tanpa seijin ataupun persetujuan tertulis
Unsur Yang mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan benda yangmenjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat(2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerimafidusiaMenimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsurtelah terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur yang lain;Menimbang, bahwa pada bulan April 2013 terdakwa SHOLIHATUN binti (alm)ABDUL ROHMAN telah mengajukan kredit pembelian (satu) unit Truk Toyota Dyna130
Putus : 07-05-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Slw Tanggal 7 Mei 2014 — NANANG SUSILO Bin DJOKO SUGIARTO
33 — 5
33 — 5
mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa NANANG SUSILO Bin DJOKO SUGIARTO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaiHalaman dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN.Slw.pemberi Fiducia mengalihkan barang yang menjadi obyek fiducia tanpapersetujuan tertulis
Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa terdakwa NANANG SUSILO bin DJOKO SUGIARTO pada hari Rabutanggal 20 Februari 2013 atau setidaktidaknya panda waktu lain dalam tahun 2013bertempat di Kelurahan Kagok Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Tegal sebagai pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, ataumenyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpapersetujuan tertulis
Tegal diikat dengan suatu perjanjian tertulis dan juga diterbitkan SertifikatJaminan Fiducia Nomor: W13.013553.AH.05.01 Tahun 2013 oleh Kantor PendaftaranJaminan Fiducia Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kementerian Hukum Dan hak AsasiManusia Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan dan pemberian jaminanFiducia antara PT. Arjuna Finance Cab.
Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia.Menimbang, bahwa pengertian penerima Fiducia sebagaimana ketentuan Pasal1 angka 6 menyebutkan: Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasiyang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa terdakwaadalah perseorangan yang telah mengikatkan diri dengan PT. Arjuna Finance Cab.
Namun tanpa persetujuan tertulis dari PT.Arjuna Finance Cab. Tegal, terdakwa telah memindahtangankan (satu) unit kendaraanbermotor roda empat merk Mitsubishi tahun 2009 No.Pol G 1936 AG berikut STNK danBuku KIR kepada Sdr.
Register : 21-04-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 261/PID.SUS/2014/PN Gpr Tanggal 21 Mei 2014 — HARBUDIONO Bin SUMIADI
40 — 17
40 — 17
Menyatakan Terdakwa Harbudiono bin Sumiadi bersalah melakukan tindak pidanamengalihkan, menggadaaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyekhalaman 13 dari 18 halaman14jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia,melanggar Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusiasebagaimana dalam surat dakwaan kesatu. Jaksa Penuntut Umum ;2.
Selanjutnya pada hariRabu, tanggal Mei 2013, Terdakwa menggadaikan truck yang dijadikan jaminan fidusiakepada Mat Puji tanpa persetujuan tertulis dari PT. Artha Asia Finance Cabang Kediri dirumah Terdakwa di Dusun Geneng, RT 03, RW 16, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan,Kabupaten Kediri.
Selain itu ternyata benda tersebut bukan19merupakan benda persediaan dan Terdakwa tidak meminta persetujuan tertulis dari PT.Artha Asia Finance Cabang Kediri sebagai Penerima Fidusia.
., bahwa benda tersebut merupakan bendajaminan fidusia dan bukan merupakan benda inventory (persediaan), maka dalammenggadaikan, menyewakan, mengalihkan harus ada persetujuan tertulis pihak penerimafidusia ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebutmenurut pendapat Majelis Hakim unsur Pemberi Fidusia yang menggadaikan Benda yangmenjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yangdilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima
Fidusia terpenuhi secarasah menurut hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbanganpertimbangansebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbuktimemenuhi seluruh unsurunsur tindak pidana menggadaikan Benda yang menjadi obyekjaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PenerimaFidusia dalam Pasal Pasal 36 jo.
Register : 14-09-2023 — Putus : 01-12-2023 — Upload : 10-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/TUN/2023 Tanggal 1 Desember 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI VS 1. ENDAH NUR QOMARI., 2. DIAH WULANSARI., Turut Termohon : PEMERINTAH DESA GUNUNGWUNGKAL;;
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap