Penggugat:
Wismar
Tergugat:
1.Amiruddin Ginting, Plt EVP Pelayanan Human Capital PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Tergugat
2.Vick Nawan, VP BANG TLN Area 2 PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Turut Tergugat 1
3.Sandi Wijatnika, MSB BANG TLN UID S2JB Dan UIW BABEL PT PLN (Persero) Kantor Pusat / Turut Tergugat 2

Putusan Nomor 19 P/HUM/2017dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan danPerikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) TerhadapUndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687), UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Putusan Nomor 19 P/HUM/2017Kelautan dan Perikanan, (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745)yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Termohon, terhadap 3 (tiga) batu ujUndangUndang yakni: (1) Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687); (2)UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor154, TLN Nomor 5073); (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2016 tentangPerlindungan

Putusan Nomor 19 P/HUM/201775 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RITahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) bertentangan denganperaturan perundang yang lebih tinggi di atasnya yakni Pasal 3 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687), Pasal 9ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan (LN RI Tahun2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073) dan Pasal 2 huruf c UndangUndangNomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (LN RI Tahun 2016 Nomor 68,TLN Nomor 5870), sehingga terdapat dasar dan alasan hukum yangcukup bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakantidak sah dan tidak berlaku umum serta memerintahkan Termohon untuksegera mencabutnya;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohonmohon

(LN RI Tahun 2015Nomor 225, TLN Nomor 5745) (Bukti P2);Fotokopi UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak. (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687)(Bukti P3);Fotokopi UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasFotokopi UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (LN RITahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073) (Bukti P4);Fotokopi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan danPemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989(LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI1.

Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebutadalah talak satu raj) dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalammasa iddah, dan perhitungan masa iddah dimulai pada saat Pemohonmengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankankepada Pemohon.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;Putusan Nomor 250/Pdt.G/

Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989(LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor43, TLN Nomor 3687) dan (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073) sebagaiberikut:1.

Putusan Nomor 18 P/HUM/2016Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745). Penerbitan Peraturan inidigulirkan demi menjamin kenaikan penerimaan Negara dari sektornon pajak dalam setiap aktivitas Pemerintahan yang ada padaKementerian Kelautan dan Perikanan.

Nomor 5745) Terhadap UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor43, TLN Nomor 3687) dan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073);Berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang Nomor48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf(6), UndangUndang Nomor 5

Pemohon adalah perseorangan warga Negara yang memiliki hakhakyang dilindungi oleh UndangUndang yang berlaku terutama sebagaipengusaha perikanan perseorangan Pemohon juga dilindungi haknyaoleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687)dan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LN RITahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073);Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis yang

Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687)dan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LN RITahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073), oleh karena itu terdapatalasan yang cukup bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untukmenyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum serta memerintahkanTermohon untuk segera mencabutnya;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohonmohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI1.

TLN No. 3790, yaitu : jaminanpokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit ataupembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yangditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;Dari faktafakta tersebut, bahwa unsurunsur dari jaminan (menurut Pasal 1angka 23 UU no 10 Tahun 1998), Yaitu :a. Merupakan jaminan tambahan;b. Diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/ kreditur;c.

TLN No. 3790; menurutPasal 1 angka 11 Undang Undang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan UU No. 10 LN No 182Tahun 1998. TLN No. 3790, kredit diartikan sebagai penyedia uang atautagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuanatau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yangmewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangkawaktu tertentu dengan pemberian bunga.

TLN No. 3790;Hal 16 Perkara No.65/Pat.G/2019/PN Pti Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatanusaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yangdalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,pasal 1 angka 2 Undang Undang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan UU No. 10 LN No 182Tahun 1998. TLN No. 3790; Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :a. Perseroan Terbatas;b. Koperasi; atauc.

TLN No. 3790; Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank PerkreditanRakyat, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank Konstodian, DanaPensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, LembagaPembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baikyang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupunsyariah, Pasal 1 ayat 1 POJK Nomor : 1/ POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;10.

TLN No. 3790; Kitab Undangundang Hukum Perdata, dan aturan perundangan yangberlaku.Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin IV angka 7 tidak benar namun yangbenar bahwa Tergugat adalah Lembaga Keuangan dalam memberikankredit dengan berdasarkan pada syarat sahnya perjanjian kreditsebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer : Berdasarkan Pasal 1320Kitab UndangUndang Hukum Perdata mengatur syarat sahnya Perjanjianadalah : 1.

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:Putusan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989(LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

bagian yangtak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan para Pemohon bermaksud dan bertujuanagar seorang anak yang tidak diketahui orang tuanya bernama Abdul Qodir Jailanibin Abdullah ditetapbkan sebagai anak angkat para Pemohon;Menimbang terlebin dahulu, bahwa kewenangan pengadilan agama untukmemeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak adalah berdasarkanPasal 49 dan penjelasannya pada huruf a angka 20 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 (LN Tahun 2006 Nomor 22 TLN

Nomor 4611) perubahan dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 49 TLN Nomor 3400) tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwakriteria ketentuan hukum yang menjadi dasarpertimbangan untuk memutus permohonan ini antara lain:1.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka permohonan paraPemohon untuk menetapkan Abdul Qodir Jailani bin Abdullah sebagai anak angkatpara Pemohon, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan pengangkatan anak initermasuk dalam lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 49 TLN Nomor 3400)yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 (LN Tahun 2006Nomor

22 TLN Nomor 4611) tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankankepada para Pemohon;Mengingat:1.

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara inidibebankan kepada Penggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI:1.

No. 239/Pdt.G/2020/PA MrsMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI1.

(Reglemen HukumAcara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), maka gugatanPenggugat tersebut secara formil patut untuk diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat meliputi gugatankumulatif nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, nafkah anak dan harta bersamamaka berdasarkan ketentuan Pasal 86 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989(LN Tahun 1989 Nomor 49 TLN Nomor 3400) yang telah diubah denganPutusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 33 dari 41 hal.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 Nomor

22 TLN Nomor4611) tentang Peradilan Agama, secara materil gugatan Penggugat dapatditerima;Menimbang, terlebin dahulu, bahwa di dalam perkara konvensi terdahulu,Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup juga mempertahankan rumahtangga atau perkawinan bersama Tergugat, maka Penggugat mengajukangugatan rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangantentang duduk perkara;Menimbang, bahwa yang menjadi kriteria dasar pokok pertimbangan didalam memutus perkara rekonvensi ini antara lain ialah

Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN Nomor 3019) menyatakan Pengadilandapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biayapenghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;2. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2017tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum (Berita Negara R.I.

menetapkan Penggugat berhak untuk menerima nafkah iddahsejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);3) Tentang Mut'ahMenimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islammenentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul;Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI:1.

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 TahunPutusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 71989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006):Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini

berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2021/PA.Mks Hal. 5 dari 7Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

No. 226/Pdt.G/2020/PA MrsMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara inidibebankan kepada Penggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI:1.