KECAMATAN PERIUK KOTA TANGERANG VS KOALISI INDEPENDEN TRANPARANSI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH (KITA PD);

Bahwa sejak lahirnya akad perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugatsampai saat ini saya tidak diberikan salinan akad perjanjian kredit kepadaPenggugat yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Bank IndonesiaNo. 7/6/PBI/2005 tentang Tranparansi Informasi produk Bank danPenggunaan data Pribadi Nasabah khususnya mengenai kewajiban Bankuntuk menerapkan tranparansi informasi mengenai produk Bank yangberupa akad perjanjian kredit kepada konsumen sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (1) jo

Jakarta Selatan, ;Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berkumpulmelakukan layakanya hubungan suami isteri dan sampai sekarang telahdikarunai anak orang dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun danharmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah mereka mulai sering cekocok dan berselisih yang terusmenerus yang sebab utamanya dikarenakan Tergugat kurang tranparansi

Nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telahdiubah oleh Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, Majlis Hakim perlu juga mendengarkan keterangan pihak keluargaPenggugat atau orangorang yang dekat dengan Penggugat ;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalahdikarenakan sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyahmereka mulai sering cekocok dan berselisih yang terus menerus yang sebab utamanyadikarenakan Tergugat kurang tranparansi

dengan Tegugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diuraikan di atas majelis hakimberkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakanpecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebutdapat diketahui dari sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai goyah mereka mulai sering cekocok dan berselisih yang terus menerus yangsebab utamanya dikarenakan Tergugat kurang tranparansi

tinggal bersamadirumah orang tua Termohon selama 4 (empat) tahun ;bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan rukun, namun sejak 4 tahun terakhirantara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan danpertengkaran;bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Termohonbersenangsenang dengan hasil keuangan jerih payah kerjanyasendiri, ketika pulang dan bertemu Pemohon kerap berusaha untukmenasehati terkait tranparansi

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun terakhir mulai goyah,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalahekonomi, Termohon bersenangsenang dengan hasil keuangan jerih payahkerjanya sendiri, ketika pulang dan bertemu Pemohon kerap berusahauntuk menasehati terkait tranparansi keuangan hasil samasama bekerjadiluar negeri;2.

Tergugat harus tranparansi masalah keuangan;3.

Tergugat tidak tranparansi dalam segala hal;3.2. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;3.3. Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;3.4. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Mei2012 sampaai sekarang;4.

Oleh karenanya Penggugatdinyatakan berkualitas sebagai Penggugat.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah Tergugat tidak tranparansi dalam segala hal, Tergugat seringberbohong kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hutang tanpasepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir danbatin sejak bulan Mei 2012 sampaai sekarang;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat tersebut,Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan.Menimbang, bahwa

Terbanding, menurut Pemohon Banding tanda tangan diperlukanuntuk tranparansi dan untuk keperluan pemberian password;: bahwa sengketa yang terjadi dalam perkara ini adalah mengenai perbedaanpenafsiran terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001 Tentang Pengenaan PajakPenghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan yang isinya antara lain mengatur halhalsebagai berikut:Pasal 1, yang dimaksud dengan:Hadiah undian adalah hadiah dengan nama

Hanya selalu berbicara etika, tata krama dan tranparansi, demokrasi danbeliau. sendiri bertindak semaumaunya dengan bersikap tindakbertatakrama maupun beretika menyepelekan orang ditempat umum;5. Hanya bisa mengoreksi diri orang lain tapi tidak bisa mengoreksi dirisendiri;6. Lebih mendahulukan kepentingan satu golongan daripada kepentinganmasyarakat umum;7.

Hanya selalu berbicara etika, tata krama dan tranparansi, demokrasi danbeliau sendiri bertindak semaumaunya dengan bersikap tindak bertatakrama maupun beretika menyepelekan orang ditempat umum;5. Hanya bisa mengoreksi diri orang lain tapi tidak bisa mengoreksi dirisendiri;6. Lebih mendahulukan kepentingan satu golongan daripada kepentinganmasyarakat umum;Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1259 K/Pid/20167.

Tidak menghargai pendapat dan aspirasi masyarakat, Tokomasyarakat maupun sesame aparat pemerintah lainnya malahbertindak semenamena menginjakinjak harga diri masyarakatlainnya dengan menganggap dirinya adalah orang terpintardan orang yang paling berjasa;10.11.12.13.Hanya selalu berbicara etika, tata krama dan tranparansi,demokrasi dan beliau sendiri bertindak semaumaunya denganbersikap tindak bertata krama maupun beretika menyepelekanorang ditempat umum;Hanya bisa mengoreksi diri orang lain tapi

orang nomor satu dalam mengambil tindakanmaupun keputusan tanpa kompromi dulu) dengan tokohtokohmasyarakat lainnya, bersikap arogan dalam penyelesaian masalah yangada di dusun maupun dengan masyarakat, tidak menghargai pendapatdan aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat maupun sesama aparatpemerintah lainnya, malah bertindak semenamena menginjakinjakharga diri masyarakat lainnya dengan menganggap dirinya adalahorang terpintar dan orang yang paling berjasa, hanya selalu berbicaraetika, tata krama dan tranparansi

nomor satu dalammengambil tindakan maupun Keputusan tanpa kompromi duludengan tokohtokoh masyarakat lainnya;10.i.12.Bersikap arogan dalam penyelesaian masalah yang adadidusun maupun dengan masyarakat;Tidak menghargai pendapat dan aspirasi masyarakat, Tokomasyarakat maupun sesame aparat pemerintah lainnya malahbertindak semenamena menginjakinjak harga diri masyarakatlainnya dengan menganggap dirinya adalah orang terpintardan orang yang paling berjasa;Hanya selalu berbicara etika, tata krama dan tranparansi

dan orang nomor satu dalammengambil tindakan maupun Keputusan tanpa kompromi duludengan tokohtokoh masyarakat lainnya;Bersikap arogan dalam penyelesaian masalah yang adadidusun maupun dengan masyarakat;Tidak menghargai pendapat dan aspirasi masyarakat, Tokomasyarakat maupun sesama aparat pemerintah lainnya malahbertindak semenamena menginjakinjak harga diri masyarakatlainnya dengan menganggap dirinya adalah orang terpintardan orang yang paling berjasa;Hanya selalu berbicara etika, tata krama dan tranparansi

jelasjelas bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (a)Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang PemberhentianAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 serta penjelasanPasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 12 ayat (1) Peraturan KapolriNomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Komisi kode Etik Polri sertabertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)terutama Asas Hukum, Asas Kecermatan, Keadilan, Tranparansi

Karena sidang KKEP Polres Serdang Bedagai tidakmemperhatikan hakhak Pemohon Kasasi selaku Terperiksa dan tidakadanya tranparansi sehingga sidang KKEP telah melanggar AUPB dansudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum sehingga objek perkara jugamenjadi batal demi hukum serta sudah sepatutnya Mahkamah Agung RIuntuk membatalkan putusan Termohon Kasasi (objek perkara);18.Bahwa selanjutnya dalil Termohon Kasasi dalam jawabannya yang telahjelasjelas diakui yang menyatakan pendamping Pembanding selaku

KEP/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian RepublikIndonesia serta bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AUPB) terutama asas Hukum Asas Kecermatan, Keadilan,Tranparansi, Akuntabel dan Asas Kepatutan sehingga sangat beralasanhukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti dalam pertimbangan

menyampaikan penjelasan tambahan sebagaiberikut:bahwa Koreksi pemberian hadiah cash reward kepada nasabah yang ikut dalam ProgramDynafes, pengiriman dana ke luar negeri dengan total nilai tertentu akan mendapat hadiah;bahwa Brosur diletakkan di counter, diberikan dan ditawarkan kepada seluruh nasabah, untukmemenuhi transparansi maka perlu mengisi aplikasi;bahwa Pemberian cash reward diberikan kepada nasabah yang menandatangani kontrak cfm.Terbanding, menurut Pemohon Banding tanda tangan diperlukan untuk tranparansi

Terbanding, menurut Pemohon Bandingtanda tangan diperlukan untuk tranparansi dan untuk keperluanpemberian password.: bahwa sengketa yang terjadi dalam perkara ini adalah mengenaiperbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang diatur dalam KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaanyang isinya antara lain mengatur halhal sebagai berikut:.Pasal 1, yang dimaksud dengan:a.

Terbanding, menurut Pemohon Bandingtanda tangan diperlukan untuk tranparansi dan untuk keperluanpemberian password.: bahwa sengketa yang terjadi dalam perkara ini adalah mengenaiperbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang diatur dalam KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaanyang isinya antara lain mengatur halhal sebagai berikut:.Pasal 1, yang dimaksud dengan:a.

Terbanding, menurut Pemohon Bandingtanda tangan diperlukan untuk tranparansi dan untuk keperluanpemberian password.: bahwa sengketa yang terjadi dalam perkara ini adalah mengenaiperbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang diatur dalam KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaanyang isinya antara lain mengatur halhal sebagai berikut:.Pasal 1, yang dimaksud dengan:a.

denganPenggugat namun tidak berhasil;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam Eksepsi17Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat, Tergugat telahmengajukan eksepsi sebagai berikut :Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (ekceptie Obscure Libel) karenaPenggugat tidak dapat menjelaskan keadaan serta fakta hukum yaitu mengenaiTergugat tidak tranparansi

kebutuhan primer Tergugat telah membelikan satu bidang tanah di daerahRancabungur;Bahwa kebutuhan secunder Tergugat telah membelikan satu unit mobil untukPenggugat untuk aktifitas dan kegiatannya di luar;Bahwa Tergugat mempercayai Penggugat dengan telah diserahkan nya ATM Tergugatkepada Penggugat;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas jika Penggugat hanya membuatdasar alasan secara ilusi dan tidak mampu menjelaskan secara fakta hukumsebagai dasar hukum suatu gugatan jika Tergugat tidak tranparansi

seharusnya Judex Factie Pengadilan tingkatpertama menolak seluruh gugatan Terbanding / penggugat dalam pokok perkara ;Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan olehTerbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan :1.Bahwa sebagaimana pengajuan memori banding yang diuraikanoleh terbanding Ii pada point I,1 adalah tidak benar dan berdasarhukum, serta tidak sesuai dengan fakta fakta hukum yang adabaik pada awal awal persidangan, jawaban dan duplik, sertakesimpulan Tergugat Il, tidak adanya tranparansi

Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding NyataNyata Keliru Dengan Menentukan Proses Pilkades DesaTrikoyo Melanggar Prinsip Kejujuran Dan Tranparansi;Halaman 32 dari 55 halaman. Putusan Nomor 152 PK/TUN/2016Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamadalam putusan a quo halaman 93 majelis hakim menyatakan:..

Sehingga yang demikian sudahtepat kinerja dari panitia pilkades, dan tidak ada prinsip yangdilanggar, semuanya fair dilakukan dan dihitung di depan publik,dihadiri para calon dan saksisaksi;Sehingga tidak ada alasan dan tidak tepat jika proses pilkadesDesa Trikoyo melanggar prinsip kejujuran dan tranparansi;Bahwa berdasarkan halhal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikandan jelaskan secara cermat tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa terdapatcukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan

Majelis Hakim Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding NyataNyata Keliru Dengan Menentukan Proses Pilkades DesaTrikoyo Melanggar Prinsip Kejujuran Dan Tranparansi;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamadalam putusan a quo halaman 93 majelis hakim menyatakan:... Maka Pengadilan berpendapat tindakan Tergugatdalam menerbitkan objectum litis sesuai denganrangkaian tahapan atau prosedur pengangkatan danpengesahan Tergugat II Intervensi sebagai KepalaHalaman 51 dari 55 halaman.

Kabupaten Pati Nomor11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa dan PeraturanBupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;Bahwa dari pertimbangan tersebut saja Majelis Hakim telahmengakui jika proses pilkades Desa Trikoyo telah dilakukansesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;Bahwa lepas dari itu, akan tetapi justru Majelis Hakim ternyatajuga berpendapat jika proses pilkades Desa Trikoyo melanggarprinsip kejujuran dan tranparansi

Sehingga yang demikian sudahtepat kinerja dari panitia pilkades, dan tidak ada prinsip yangdilanggar, semuanya fair dilakukan dan dihitung di depan publik,dihadiri para calon dan saksisaksi;Sehingga tidak ada alasan dan tidak tepat jika proses pilkadesDesa Trikoyo melanggar prinsip kejujuran dan tranparansi;Bahwa berdasarkan halhal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/TergugatIl Intervensiuraikan dan jelaskan secara cermat tersebut di atas, maka telahterbukti bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Allahdalam surat AlBagarah ayat 241 sebagai berikut:Artinya: kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajibanbagi orangorang yang bertakwa,Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan, maka demi memenuhirasa keadilan dan kepastian hukum untuk menjaga hakhak Istri setelahterjadi perceraian, dan demi terlaksananya azas peradilan yang sederhana,cepat, dan biaya ringan, serta tranparansi

nafkahuntuk 3 (tiga) orang anaknya tersebut melalui Penggugat rekonpensi setiapbulannya minimal sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), sampai 3 (tiga)orang anak tersebut dewasa atau mandiri;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat rekonpensiuntuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonpensi dikabulkan, makademi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum untuk menjaga hakhakIstri setelah terjadi perceraian, dan demi terlaksananya azas peradilan yangsederhana, cepat, dan biaya ringan, serta tranparansi

Allahdalam surat AlBagarah ayat 241 sebagai berikut:Artinya: kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajibanbagi orangorang yang bertakwa,Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan, maka demi memenuhirasa keadilan dan kepastian hukum untuk menjaga hakhak Istri setelahterjadi perceraian, dan demi terlaksananya azas peradilan yang sederhana,cepat, dan biaya ringan, serta tranparansi

dari 26Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2015/PA.Mrtersebut melalui Penggugat rekonpensi setiap bulannya minimal sebesarRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat rekonpensiuntuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonpensi dikabulkan, makademi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum untuk menjaga hakhakIstri setelah terjadi perceraian, dan demi terlaksananya azas peradilan yangsederhana, cepat, dan biaya ringan, serta tranparansi

terus menerus yang tidak mungkin dapatdirukunkan kembali lantaran masalah ekonomi keluarga yang kurang,Tergugat dalam memberikan nafkah keluarga sangat minim sehinggaPenggugat merasa kurang untuk kebutuhan rumah tangganya,Tergugat juga tidak rutin memberikan nafkah tiap bulannya, akibat peristiwatersebut Penggugat sudah tidak sanggup bertahan, dan menyebabkanPenggugat bersusah payah untuk bekerja keluar negeri,kemudian Tergugat juga kerja ke luar negeri, akan tetapi Tergugat masihsaja tidak ada tranparansi