Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/PDT/2009
Tanggal 31 Agustus 2009 — TAN KIM SUI alias GOBANG, ; LIE TJAI KIANG alias SUSANTO
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 PK/TUN/2007
Tanggal 23 Juli 2009 — YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA), ;KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT, Drs. H. YUDA MASYUDI,
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 82 PK/TUN/2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-12-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2012
Tanggal 28 Desember 2012 — BUPATI BOGOR VS MUHAMMAD HIDAYAT S
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 427 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 427 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Oo ON DWH Nn FBP WO WNBUPATI BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman,Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor;Selanjutnya memberi kuasa kepada:ADE HARDI, S.H., M.Si.;RATIH PURNAMASARL, S.H., M.H.;TEMSY NURDIN, S.H.,.M.M.;Drs. ERWIN SURIANA, M.Si.;IWAN SETIAWAN, S.,Sos.;OCTAVIANSYAH DWI ANANDA, S.H.
    tentangTata Cara Memperoleh Informasi Publik;4 Bahwa Pemohon berkeberatan dengan alasan dan tujuan penggunaan informasiuntuk pengawasan masyarakat karena Termohon tidak jelas mewakilimasyarakat yang mana serta tidak ada kepentingan secara langsung antaraTermohon dengan obyek yang dimohon;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:1Mengabulkan keberatan Pemohon;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    Termohon oleh Mediatormaupun Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi JawaBarat;bBahwa hal tersebut berarti kehadiran Dinas Komunikasi dan InformasiKabupaten Bogor yang telah ditunjuk sebagai Pejabat PPID KabupatenBogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor (vide Bukti P16) dengantidak membawa Surat Kuasa Khusus dari Bupati Bogor secara de factodan de jure telah diakui oleh Mediator maupun Majelis Komisioner padaKomisi Informasi Provinsi Jawa Barat;Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    : "Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hakhakPemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelummenutup persidangan terakhir;Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Bogor dianggap tidak hadirdalam persidangan oleh Majelis Komisioner sehingga tidak bisamenyatakan secara tertulis tidak menerima putusan yang dibacakan olehMajelis Komisioner (vide Pasal 62 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    Panitera14Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2014
Tanggal 4 September 2014 — H. APIP MUHAMAD SIDIK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
62 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 294 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 294 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.
    Putusan Nomor 294 K/TUN/20146.TsMenghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara secara tanggungrenteng sebesar Rp.3.119.000.
    Putusan Nomor 294 K/TUN/2014Sertipikat Hak Milik Nomor 01979/Desa Kembangkuning/Kecamatan Jatiluhur/Kabupaten Purwakarta terbit tanggal 23 Pebruari 2011; Surat Ukur tanggal01122010 Nomor 96/Kembangkuning/2010 atas nama Suherna seluas 221 m?
    Putusan Nomor 294 K/TUN/2014tanah Penggugat yang diajukan Penggugat pada tanggal 3 oktober 2013,dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menguraikannya;2Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya di PengadilanPurwakarta dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Pwk.
    Putusan Nomor 294 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2009
Tanggal 27 Juli 2009 — MASRAN bin SATAR, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, SITI ZUBAIDAH binti HAJI ASERI,
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 K/TUN/2009
    No. 121 K/ TUN / 20092 b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 5Tahun 1986) ;c. Bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;d.
    No. 121 K/ TUN / 2009gambar situasi Nomor : 184/1996 dengan luas 1.180 m? yang terletak di JalanSudirman, Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu SungaiSelatan ;Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 2 angka 2yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertifikat HakMilik No.108/Hamlau a.n.
    No. 121 K/ TUN / 2009Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usah NegaraBanjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusan No.01/G/2008/PTUN.BJM.tanggal 16 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Menolak eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2.
    No. 121K / TUN / 2009PHP.
    No. 121K /TUN / 2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126/B/PK/PJK/2012
Tanggal 28 Juni 2012 — PT FONTERRA BRANDS INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — SITI GEMASIH Binti M. TAIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH, DKK
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 438 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015sejak saat diketahui/diterimanya atau diumumkannya keputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015 Sebelah Timur Dengan Jalan Ke karang Rejo; Sebelah Barat Dengan Jalan Lapangan Udara:Jumar bin M.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015diterbitkannya sertifikat hak milik objek sengketa tidak ada hubunganhokum Para Penggugat dengan objek sengketa dimaksud.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-08-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/TUN/2008
Tanggal 31 Agustus 2008 — PT. BANGUN MAYA INDAH, ;vs. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 140 K/TUN/2008
    No. 140 K/TUN/2008(bukti P4) dan No.
    No. 140 K/TUN/200818.19.merupakan Keputusan TUN berangkai (ketting beschikking).Hal mana berarti selama proses berlangsung, pihak yangkeberatan dan merasa dirugikan oleh Keputusan TUN yangdikeluarkan pada saat proses tertentu dapat saja mengajukankeberatannya dengan Keputusan TUN yang dikeluarkanpada saat proses tersebut sebagai objek sengketa in casuSurat Perintah Penyitaan No.
    No. 140 K/TUN/200820.
    No. 140 K/TUN/200822.
    No. 140 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR vs BASTIAN PRABOWO
51 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 358 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 358 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BASTIAN PRABOWO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Staf padaDinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur), tempat tinggal di JalanBratang Gede 3 F Nomor 9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Sudiro Husodo, SH.;2 Iko Kurniawan, SH.,M.Hum.;3 Erry Meta, SH.,MH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.,DK. VS.1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.,
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/TUN/2009
Tanggal 11 Agustus 2010 — P.T. YUBAR PUTRA INVESCO VS. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 PK/TUN/2009
    No.84 PK/TUN/2009hasil hasilpertanian danperkebunan ;e.
    No.84 PK/TUN/2009Hal. 98 dari36 hal.Put.menypangdariproseduryangditentukanolehperatuNo.84 PK/TUN/2009raperaturadaSadaridiberlakkannyakewenanganseSUalPeraraPemerintHal. 99 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009ahNoTahu2002tentanTataHutadaPenyusunanRencanPengelolanHutaHal. 100 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009PemaaataHutadaPenggunaanKawaSaHutadaPeraturaMenterKehuHal. 101 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tanaNo5/MenhutanPemberiaHal. 102 dari 36 hal. Put.
    No.84 PK/TUN/2009risprudensmaSingmaSingyaputusaMahkamahAgunNo45K/TUN/1999Hal. 114 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tangga30AguStu2001daNo50K/TUN/1994tanggaSeptembe1995tetaHal. 115 dari 36 hal. Put.
    No.84 PK/TUN/20093.
    Put.No.84 PK/TUN/2009Hal. 160 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/TUN/2010
Tanggal 21 April 2011 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), vs SUHARYONO,
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 392 K/TUN/2010
    No. 392 K/TUN/2010IV. KEBERATAN PENGGUGAT TERHADAP KEPUTUSAN TERGUGAT :Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat Keputusan Tergugatyang menjadi obyek sengketa dengan alasan sebagai berikut :1.
    No. 392 K/TUN/2010perundangundangan yang berlaku' sehingga tidak mempunyaikekuatan hukum lagi ;7.
    No. 392 K/TUN/2010jelas bahwa Termohon Kasasi sangat berperan dan aktif dan bahkanagresif dalam melakukan penipuan. Hal ini pula yang menjadikan alasanmengapa Pemohon Kasasi memperberat hukuman disiplin terhadapTermohon Kasasi ;d.
    No. 392 K/TUN/2010Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H.
    No. 392 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/2013
Tanggal 16 April 2013 — SIANNY SULISTIODEWI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG, DKK
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 115 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1SIANNY SULISTIODEWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat tinggal Jalan Bagong Kandangan VII/39 RT.002 RW. 003 KelurahanKandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;ENNY SULISTIOWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat tinggal Jalan Tengger Kandangan VII/39 RT.002 RW. 003 KelurahanKandangan
    MUHAMMAD ANWAR, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Sawahan 3 RT.009,RW.002, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, KabupatenJombang,Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20132. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan JenderalSudirman Kavling 1, dalam hal ini diwakili oleh doktorandusArfansyah, Magister Management, warganegara Indonesia,Pejabat Sementara Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk.
    hidupnya Almarhum Budi Hudojo memiliki sebidang tanahseluas + 240 M2 (lebih kurang dua ratus empat puluh meter persegi) terletak diProvinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Kepatihan,setempat lebih dikenal sebagai Jalan RE Martadinata Nomor 101 Jombang denganbatasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : tanah milik Suprapto ;Sebelah Timur : tanah milik Sutar ;Sebelah Selatan : Jalan sawahan I ;Sebelah Barat : Jalan RE Martadinata ;Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor00443/Desa Kepatihan Gambar Situasi tanggal 1211978 No. 41/1978 seluas 155M2 atas nama Budi Hudojo ;Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20135.
    Rp. 6.000,00Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20132.Redaksi.......... Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,00Jumlah : Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 75416
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — SUGIHAN SULIANDJO vs. GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG PERAK
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/20161.mengadili objek sengketa dalam perkara a quo.
    HamzahMenurut IndrohartoMenurut Wicipto Setiadi Penetapan Tertulis;Penetapan Tertulis;Berupa penetapan (bukanperbuatan);Bentuk penetapan itu harustertulis;Penetapan tertulis; Oleh Badan atau Pejabat Dikeluarkan oleh Badan atau Tertulis (yang lisan tidak la dikeluarkan oleh Badan Badan atau Pejabat TUN;Tata Usaha Negara; Pejabat TUN; menjadi obyek); atau Jabatan TUN;Tindakan Hukum Tata Usaha Berisi tindakan hukum TUN Yang mengeluarkan harus Berdasarkan peraturan Tindakan hukum TUN;Negara; berdasarkan
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016 5.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016 membedakan antara TERGUGAT dengan OtoritasPelabuhan sebagai entitas/Subyek Hukumyangberbeda.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — BUPATI RAJA AMPAT, DK vs. PT. KAWEI SEJAHTERA MINING
86 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 67 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — ANDREAS TAN SIAUW AN, ; WALIKOTA BANDUNG
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — Dra. INDAH PRASETYOWATI vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 PK/TUN/2015
    PUTUSANNomor 16 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Dra.
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 127.500, (Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 268K/TUN/2013, Tanggal 20 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dra.
    Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dra Indah Prasetyotersebut;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/20152.
    Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Adapun alasanalasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauankembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan jelas memperlinatkan suatukekhilafan atau suatu kekeliruan nyata sebagai berikut :Bahwa Pertimbangan Hukum sebagaimana halaman 9 dari 10 halamanputusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus2013 yang
    ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — ERRY MUHAMMAD (MUCHAMAD SYOFRIADDY) alias ERRY M. SYOFRIADDY, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk
159 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 149 K/TUN/2010
    No.149 K/TUN/2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dimukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :Obyek Gugatan :1.
    No.149 K/TUN/2010c.
    No.149 K/TUN/2010terlaksananya pembayaran harga jualbeli merupakan syarat mutlaksahnya jualbeli, dan jika benar H. Teddy Rusdy sudah membayarkepada Penggugat harus dapat membuktikan pembayarannya dan atauTergugat sudah diperlihatkan bukti pembayaran dari H.
    No.149 K/TUN/2010merupakan normanorma tidak tertulis yang benarbenar ada dan hidup yangmenjadi pedoman bagi badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalammelaksanakan fungsi pemerintahannya, knususnya asas kecermatan dan asaskepastian hukum, yaitu :1. Asas Kecermatan :a.
    No.149 K/TUN/2010Biayabiaya :1.Meterai........... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 5.000.3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.149 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Drs. DJUNGDJUNGAN PANJAITAN, dk vs Ir. WILFRED PANJAITAN, dkk
58 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2014
    luasHalaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 37 K/TUN/20143.726 M?
    PTUN di tingkatpertama, telah salah menerapkan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalampertimbangan hukum pada halaman (66) alinea ketiga, hingga halaman (68)alinea kedua dari Putusan No. 02/ G/ TUN/ 2013/ PTUNMDN tertanggal 9 juli2013.Bahwa, Majelis Hakim Judex Factie telah mencampur adukkan 2 (dua)Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sekaligus, ke dalam suatu PutusanPTUN, yaitu Putusan No. 02/G/TUN/2013/PTUNMDN; tertanggal 9 juli 2013,yang seharusnya ke dua Keputusan TUN tersebut, harus diuji secara
    disatukan pengujiannya dalam satu Putusan,yaitu Putusan PTUN No: 02/G/ TUN/ 2013/ PTUN MDN; tanggal 9 Juli2013.Bahwa, kelemahan/kekurangan yang menurut Majelis Hakim JudexFactie yang ada dalam Keputusan TUN yang pertama, dipakai oleh JudexFactie sebagai alasanalasan untuk membatalkan Keputusan TUN yangkedua.
    Oleh karena itu, Keputusan TUN yang kedua,yaitu: Putusan PTUN No: 02/G/TUN/2013/PTUNMDN; tertanggal 9 Juli2013 tersebut, harus ditolak atau dibatalkan.6.
    Oleh karena itu, antara Keputusan TUN yang pertama denganKeputusan TUN yang kedua, adalah dua hal yang berbeda, dan masingmasing berdiri sendiri, ditinjau dari segi pengujian keabsahannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — JEMMY MANUEL PESIK, S.SIT., MM., DK VS GUBERNUR JAMBI
92 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 227 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Gubernur Jambiatas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M., (Penggugat I) dan atas namaUsup Supriatna, S.Sos.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Dan terakhir pada Tahun 2010, Penggugat mendapat kenaikan PangkatIIl/c dengan Jabatan Kasubag.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015undangundang yang mengatur berlaku surut, kalau kita hubungkan denganundangundang yang ada yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana BukuPertama di peraturan umum BAB :a.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015