KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIH XI UKPBJ KABUPATEN ACEH SELATAN VS PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KELOMPOK KERJA(POKJA) PEMILIHAN XI UKPBJ KABUPATEN ACEH SELATAN;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN, UNIT KERJAPENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) PEMERINTAHKABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBITAHUN 2021, vs PT KARYA BAHARI

Penggugat:
Saifan, ST
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan VI UKPBJ Kab. /Aceh Tengah

PT MARINDA UTAMA KARYA SUBUR diwakili FIRDAUS SITORUS MELAWAN KETUA POKJA PEMILIHAN POKMIL II/UKPBJ-KONSTRUKSI

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Berita AcaraHasil Pemilihan Nomor : 011/ BAHP/ POKMILII/UKPBJ KONSTRUKSI/ WATERFRONT MYC DPUPR/ APBD/2020 tanggal 27 Oktober 2020. ;4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

BUSIMOR ENGINEERING
Tergugat:
Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Labuhan Batu Selatan

PENGGUGAT;KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UKPBJ KABUPATEN LABUHANBATUSELATAN, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran PemerintahanKabupaten Labuhanbatu) Selatan, Desa Sosopan, KecamatanKotapinang, dalam hal ini diwakili Kuasanya :Dr. ADI MANSAR, S.H., M.HUM ;000002==GUNTUR RAMBE, S.H., MH ;00000 22 nenennesDr.

APBD yangHal 13 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDNprosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serahterima hasil pekerjaan.Pasal 1 angka (11) menyatakan bahwa:Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebutUKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah yang menjadi pusat keunggulan PengadaanBarang/Jasa.Pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa:Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut sebagaiPokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkanoleh pimpinan UKPBJ

Bahwa KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UKPBJ KABUPATENLABUHANBATU SELATAN telah melakukan tender pemilihanpenyedia jasa konstruksi untuk Pengadaan Pekerjaan KonstruksiPengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Medan dantelah menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 043/PK/BAHP/POKJAPIL/LS/2020, Tanggal 31 Agustus 2020, UntukPengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan JaringanPerpipaan SPAM Tanjung Medan, yang menetapkan CV. DianWira Putra sebagai pemenang lelang;""8.

Bahwa Tergugat Bukan Merupakan Badan Atau Pejabat Tata UsahaNegara (error inSubjek), Hal 29 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDNBahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan PresidenRepublik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang disebut dengan Kelompok Kerja Pemilihanyang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber dayamanusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelolapemilihanP@NYC Cid, 222222 n enna nen enn nnn ene ne nen e nen ene ennneeBahwa dari

Bahwa berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal. 02 November2020, Kelompok kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2020 berdasarkanSurat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa SekertarisDaerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku Kepala Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Nomor: 027/052/PBJ/2020Tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Kerja (POKJA).(Vide Surat Kuasa Khusus Tergugat) ;2.

Dita Perdana Abadi
Tergugat:
Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (POKJA UKPBJ)

Kemudian yang duduk sebagaiTergugat adalah Pokja Pemilihan 009PK Unit Kerja Pengadaan Barang DanJasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, berkedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kota Medan, dalam kapasitasnyasebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, yakni kKeputusan yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan009PK Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 2020, berkedudukan di Jalan Pangeran DiponegoroNomor 30, Kota Medan sebagai pejabat tata usaha negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf cPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusankepada UKPBJ lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerimaklarifikasi dari Pokja Pemilihnan. Dalam hal KPA tidak memberikanjawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima SanggahBandinge. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/diterima, UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan Melakukan evaluasi ulang ataupemilinan penyedia Ulang.f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka:1.

UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kasNegara/daerah;g. Sanggah banding menghentikan proses tender.h.

KARYA SIAK KECIL, dalam hal ini diwakili oleh SANDRA ALFIA
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN I UKPBJ SETDA KABUPATEN BENGKALIS
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN I UKPBJ SERTA KABUPATEN BENGKALIS

Dalam hal ini diwakili oleh SANDRAALFIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Direktur CV.Karya Siak Kecil, Tempat tinggal di Perum Bukit Barisan Blok A2 No.6 Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UKPBJ SETDA KABUPATEN BENGKALIS;berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 070, Bengkalis, Riau,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:1. MARYANSYAH OEMAR, S.H.2. MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.3. WAHYUDI HIDAYAT, S.H.4. NABILLA PUTRI NOFAN, S.H.5.

Laminem ,
Tergugat:
Pokja Pemilihan- Pokja 14 Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemda II , Jalan UKPBJ / Unit Kerja -

YK, halaman 1 dari 623 Juli 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;MELAWAN :POKJA PEMILIHAN POKJA 14 UKPBJ/ UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN' BANTUL, Berkedudukandi Komplek Perkantoran Pemda Il, Jin. LingkarTimur Manding Trirenggo Bantul, D.I. YogyakartaKode Pos 55714;Memberikan Kuasa Khusus kepada :1. SUPARMAN, S.IP.,M.Hum.2. JAROT ANGGORO JATI, S.H.3. RINA DWI KUMALA DEWI, S.H.4. PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H.5. BUDI SARDJONO, S.T.6.

Sarana Bakti Utama (Diwakili oleh Ikhwan)
Tergugat:
POKJA Pemilihan 4 UKPBJ Pemerintah Kabupaten Pati

Josant and Friends (Advokat, Legal Konsultan,Mediator, Konselor dan Konsultan Media), yang berkantor pusatbersama di Gedung Debora OngLBH Rupadi, Jalan Kencowungu IIIHalaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.SMGNomor 18D Lantai 2, Kelurahan Karangayu, Kecamatan SemarangBarat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 27 Agustus 2021, dengan domisili elektronik emailChyntiaalena@gmail.com ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MelawanPOKJA PEMILIHAN 4 UKPBJ

Peserta) yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapatmengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yangdiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telahditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinyapersaingan usaha yang sehat; dan/atau;4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan,pimpinan UKPBJ

Sarana Bakti Utama yangditujukan kepada Pokja Pemilihan 4 UKPBJ KabupatenPati, dan Jawaban Sanggahan dari Pokja Pemilihan 4UKPBJ Kabupaten Pati yang ditujukan kepada DirekturPT.

Saksi Waskito Adhi, menerangkan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa jabatan Saksi saat ini sebagai Kasubag LPSE KabupatenPati, sebagai pengelola LPSE ; Bahwa legalitas Saksi sebagai pengelola LPSE di Kabupaten Pati,ada Keputusan dari Sekda terkait dengan kelembagaan UKPBJ, di situtertera semua, Saksi sebagai pengelola LPSE Kabupaten Pati di situ ; Bahwa terkait struktur organisasi, untuk UKPBJ ada satu Kabag,kemudian ada 2 Kasubag di situ, Kasubag PBJ dan LPSE; Bahwa dasar hukum

Saksi sebagai pengelola LPSE di KabupatenPati, Kita mulai dari Perpres 16 Tahun 2018 terkait Pengadaan BarangJasa, kemudian Permendagri tentang Kelembagaan Nomor 112 tahun2018 itu juga mengatur, kKemudian Perka LKPP, kemudian Perbup SOTKterkait pembentukan UKPBJ ; Bahwa terkait dengan ruang lingkup, tugas dan kewenanganSaksi, ada tugas dan kewenangan di situ pengelolaan sistem informasipengadaan barang dan jasa beserta infrastrukturnya, di situ poinpertama, kemudian poin kedua registrasi dan verifikasi

AINAL, MM
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2021
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PROYEK PENINGKATAN JALAN IV TAHUN ANGGARAN 2021 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT
Turut Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LANGKAT
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT.

ALFIRA SARI) dengan cara melengkapi berkas dan syaratsyarat dokumen penawaran yang telah ditetapkan oleh KELOMPOK KERJAHalaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN StbPEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJAPENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATENLANGKAT melalui Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik denganPaket yaitu :a.

Menyatakan Proses Lelang Tender yang diselenggarakan oleh KELOMPOKKERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJAPENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATENLANGKAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 BW.2.

Menyatakan Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Tender yangditetapbkan oleh KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAANKONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN StbPEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT tidak sah atau tidak memilikikekuatan hukum.3.

ALFIRA SARI kepadaTergugat selaku Kelompok Kerja Pemilinan Pokja Pekerjaan Konstruksi IV UnitKerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Langkatyang dilakukan secara elektronik berupa pekerjaan Pengaspalan Jalan DenganHotmix dibeberapa tempat sebagaimana yang dimaksud dan dikenal denganPaket , Paket Il dan Paket III ;Bahwa Tergugat dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT)Kepala UKPBJ Kabupaten Langkat Nomor : 027163/UKPBJ/SPT/09/2021tanggal 10 September 2021, dan dalam menjalankan

) PEMERINTAHKABUPATEN LANGKAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum,dan Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Tender yang ditetapkan olehKELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNITKERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAHKABUPATEN LANGKAT dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatanhokum, serta memerintahkan KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJAPEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DANJASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT melaksanakan kembaliProses Penetapan

AlbaPerkasa kepada POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso ;Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN PsoBahwa masalah CV. Alba adalah POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Posotelah membatalkan CV.

KabupatenPoso ; Bahwa jumlah anggota POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso 5 (lima)orang dengan formasi 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 3(tiga) orang anggota; Bahwa POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso yang menangani lelangelektronik pembangunan dermaga desa wisata Kel.

Alba Perkasa tidak dapatmenunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan ;bahwa POKJA 2 ULP/UKPBJ Kab. Poso tidak pernah mengumumkan CV.Alba Perkasa sebagai pemenang lelang pembangunan dermaga desawisata Kel. Madale Kab. Poso;bahwa CV. Alba Perkasa sudah pernah melakukan sanggahan kepadaPOKJA 2 ULP/UKPBJ Kab. Poso dan POKJA 2 telah menjawab sanggahantersebut;Bahwa CV. Alba Perkasa tidak pernah melakukan Sanggah Banding kepadaPOKJA 2 ULP/UKPBJ Kab.

KabupatenPoso ;Bahwa jumlah anggota POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso 5 (lima)orang dengan formasi 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 3(tiga) orang anggota;Bahwa POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso yang menangani lelangelektronik pembangunan dermaga desa wisata Kel.

Alba Perkasa tidak dapatmenunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan ;Bahwa POKJA 2 ULP/UKPBJ Kab. Poso tidak pernah mengumumkan CV.Alba Perkasa sebagai pemenang lelang pembangunan dermaga desawisata Kel. Madale Kab. Poso; bahwa CV. Alba Perkasa sudah pernahmelakukan sanggahan kepada POKJA 2 ULP/UKPBJ Kab. Poso danPOKJA 2 telah menjawab sanggahan tersebut ;Bahwa CV. Alba Perkasa tidak pernah melakukan Sanggah Banding kepadaPOKJA 2 ULP/UKPBJ Kab.

Bahwa sesuai dengan dokumen pemilihnan Nomor 602/20.1DOK.PMLDPUPRPKPO0O6/UKPBJ/2020, Tertanggal 25 September 2020BAB VIII. Tata Cara Evaluasi , Huruf G.

Adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan proseduryang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;10.Bahwa Keputusan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor :602/20.5BAHPDPUPRPKPO0O6/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober2020 dengan Pemenang CV.

Sesuai petunjukDokumen Pemilinan nomor : 602/20.1DOK.PMLDPUPRPKPOO6/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020.BAB Ill, Huruf B, angka 12. Pemberian penjelasan.Jumlah peserta yang bertanya = O peserta (tidak ada yangbertanya).

(foto copy sesuai dengan asl) ;Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :602/20.5BAHPDPUPRPKP006/UKPBJ/2020Tanggal 19 Oktober 2020 (foto copy sesuai denganfoto copy);Foto copy Surat Direktur CV.

/UKPBJ/2020 Tanggal 16Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan asli) ;Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :602/20.5BAHPDPUPRPKPO006/UKPBJ/2020 Tanggal19 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;Foto copy Summary Report Nomor Tender 62222014Nama Tender Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri(foto copy sesuai dengan foto copy) ;Foto copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ) Nomor : 602.1/03SPPBJDPUPRPKPOO6/PPK.HR/2020 Tanggal 18 November 2020 (foto copysesual dengan asli) ;Foto

Penggugat:
PT,SARANA BAKTI UTAMA
Tergugat:
ULP ( unit layanan Pengadaan ) pati up.Pokja 4 UKPBJ Pati

POKJA PEMILIHAN 4 UKPBJ KABUPATENPATI, tempat kedudukan Jalan Tombronegoro No. 1, Pati;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:Him. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor : 69/G/2021/PTUN.SMG1. Nama : IRWANTO, S.H.,M.H.;Alam : Desa Mustokoharjo RT.02, RW.01at Kecamatan. Pati, Kabupaten Pati.;2. Nama : ALFONSUS RIKOR, S.STP.;Alam : Jl. Jiwonolo) No.17 Rt.09 Rw.05at Kelurahan Pati Kecamatan. Pati,Kabupaten Pati.;3. Nama : ARI SIH HARTONO, S.H.;Alam : Desa Sugiharja RT.02, RW.01at Kecamatan.

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, makaSurat Keputusan Pokja Pemilihan 4 UKPBJ KabupatenPatinomor: 430/KKP4/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang telahmenggugurkan Perusahaan (PT. SARANA BAKTI UTAMA);3. Bahwa Surat Keputusan Pokja Pemilihan 4 UKPBJ KabupatenPati Nomor: 430/KKP4/2021 tanggal 05 Juni 2021 yang telahmenggugurkan Perusahaan (PT.

Bahwa Surat Keputusan Pokja Pemilinan 4 UKPBJ KabupatenPati Nomor: 430/KKP4/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang telahmenggugurkan Perusahaan (PT.

Bahwa setelah penggugat dinyatakan TIDAK LULUS padaevaluasi Teknis oleh Pokja Pemilihan 4 UKPBJ Kabupaten Pati,Penggugat melakukan Kordinasi (Koordinasi/Klarifikasi secara lisan)dengan Pokja Pemilihan 4 UKPBJ Kabupaten Pati tetapi Penggugatmerasa Penjelesan dari Pokja Pemilihan 4 UKPBJ Kabupaten Patitidak mewakili dari rasa Keadilan bahkan lebih memunculkanArogansi Kopetensi dari JOB DISKRIPTION Pokja Pemilihan 4UKPBJ Kabupaten Pati;7.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah: Surat Keputusan Keputusan Pokja Pemilihan 4 UKPBJ KabupatenPati nomor ;430/KKP4/2021 tanggal 07 Juni 20213. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:Him. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor : 69/G/2021/PTUN.SMG Surat Surat Keputusan Pokja Pemilinan 4 UKPBJ KabupatenPati nomor; 430/KKP4/2021 tanggal 07 Juni 20214.

,MT
Tergugat:
Kelompok Kerja POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL XI 2022 #066Kota Kupang-NTT;

Putra Ciptakreasi Pratama
Tergugat:
Pokja 2.06.16.01.067.20 LPBJ KABUPATEN SIJUNJUNG Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)

Putera CiptakreasiHalaman 1 dari 108 HalamanPutusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDGSelanjutnya disebut sebagaiKELOMPOK KERJASIJUNJUNG, UnitBarat;(POKJA)Pratama;ee a aren caterer nen eeeanneenenee PENGGUGAT:MELAWAN2.06.16.01.067.20 LPBJ KABUPATENKerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) KabupatenSijunjuang, Jalan Moh Yamin S.H.

Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) / Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa(UKPBJ) Cq Ketua POKJA 2 ULP/UKPBJPemerintah Kabupaten Poso (ALBAR AMIR.,ST),beralamat pada kantor ULP/UKPBJ (Kompleks KantorBupati Poso) JI. Pulau Sumba No.1, KelurahanGabangrejo Poso Kota;In casu diwakili oleh kuasanya yaitu : ESKE Y. R.SONORA, S.H, selaku Kepala Bagian Hukum dan HAMSetda Kab. Poso dan IFRAN HARDIANTO W. TADENE,S.H. selaku Advocat yang beralamat di jalan TransSulawesi Desa Tagolu Kec. Lage Kab.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum PerdataKUHPerdata), PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesiayang dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukukanoleh TERGUGAT, dengan cara membatalkan secara sepihak pemenanglelang untuk paket proyek Pembangunan Dermaga Desa WisataKelurahan Madale Poso Kota Utara tahun Anggaran 2019 .pada POKJA 2ULP/UKPBJ Kabupaten Poso,. maka Penggugat berhak menuntut gantikerugian;7.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, TERGUGAT adalah Ketua POKJA 2ULP/UKPBJ Kabupaten Poso yang bertugas secara teknis melakukanpelelangan paket Proyek Pembagunan Dermaga Desa Wista Kelurahanmadale Kecamatan Poso Kota Utara yang ada dipemerintahan KabupatenPoso sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tetang pengadaanbarang dan jasa pemerintah.2.

Bahwa Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 TentangPengadaan barang dan Jasa Tidak dikenal gagal Lelang, bahwa apa yangdilakukan oleh ketua Pokja 2 ULP/UKPBJ adalah perbuatan yang terceladan melanggar hukum.4. Bahwa berdasarkan Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tetnatngpengadaan barang dan jasa Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasamenerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; ...d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel5.

Pembangunan Dermaga Desa WisataKelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara tahun anggaran 2019pada POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso.2. Bahwa mengingat Pasal 38 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia, dan PENGGUGAT sebagai orang yangmempunyai kemampuan untuk mengikuti Pelelangan atau tender,berdasarkan bukti Akta badan Hukum CV ALBA PERKASA yangditerbitkan oleh Notaris Yohanes Yabes .,S.H.

Sanggamarai
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN II Pengadaan Konstruksi UKPBJ Kota Banda Aceh

POKJA PEMILIHAN III UKPBJ KABUPATEN ACEH TENGAH (REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN BERGANG-KEKUNYANG (DAK REGULER), dk vs AMRAN IBRAHIM, dk

Rantau elatan (64 Ha) ;Fotocopy Surat Tergugat Nomor 027/022/JS/UKPBJ/2019tanggal 16 Juli 2019 Perihal Jawaban Sanggahan KodeTender : 1856481 An. CV.

yang tidak lulus(termasuk Penggugat) ;Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/022BAEV/UKPBJ/2019 tanggal 07 Juli 2019 ;Fotocopy Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang ditujukankepada CV.

Bukti T 27Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan No. 027/022/BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;Fotocopy Penetapan Pemenang No. 027/022/BAPP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019 an. Pemenang CV. Naufal Jaya ;Fotocopy Pengumuman Pemenang an. CV. Naufal Jaya ;Fotocopy Surat CV.

Surat Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan barang/JasaNomor/ 027/022/JS/UKPBJ/2019 tanggal 16 Juli 2019 Perihal : JawabanSanggahan Kode Tender: 1856481 an. CV.

Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/022BAHP/UKPBJ/2019tanggal 7 Juli 2019 (Vide Bukti T15) ;12.

RAJAWALI MUDA MANDIRI
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

OBJEK GUGATAN :Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit KerjaPengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setda Kabupaten Rejang Lebongyang telah menetapkan SELUBUK DAYA ABADI, CV sebagai PemenangTender paket pekerjaan Peningkatan Jalan (Lapen) Air Bang RT. 6, RT.7 dan RT. 11 (BM18) Dinas PUPRPKP Kab. Rejang Lebong TahunAnggaran 2019, No.

Bahwa berdasarkan definisi angka 1 diatas, bahwa Surat KeputusanTergugat berupa surat keputusan Pokja UKPBJ Setda KabupatenRejang Lebong pada Dinas PUPRPKP Kabnpaten Rejang Lebongdengan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Lapen)Air Bang RT.6.RT.7. Dan RT. 1 (BM18) dengan No. Kode ID Lelang : 1919390, jelassudah bersifat kongkret, individual, dan final dengan anggaran dasarsebagai berikut :a).

Kode ID Lelang1919390); 22222222 222222222 =o Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasargugatan,maka terlebin dahulu Penggugat memohon PenundaanPemberlakuan dan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat berupaSurat Keputusan Pokja Pemilihan UKPBJ Kab. Rejang Lebongdengan Nomor Kode ID Lelang191.9390 jreisrresrrnnnrnran nein a rsa RRRHal. 5 dari 19 Hal.

Putusan No. 134/G/2019/PTUN.BKLTata Usaha Negara;Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, PENGGUGATtelahmenyampaikan Sanggahan lelang dengan Nomor: 96/SanggahLelang/X/2019 kepada Pokja Pemilihan UKPBJ Kab. Rejang Lebongyang isinya keberatan atas keputusan Pokja Pemilihan UKPB Kab.Rejang Lebong yang telah menggugurkan penawaran PENGGUGATyakni CV. RAJAWALI MUDA MANDIRI dan menetapkan CV.

Rejang Lebong dengan prihal bahwaPPK dan KPA Tidak sependapat dengan Pokja UKPBJ) Kab. RejangLebong terkait hasil Evaluasi dikarenakan bedasarkan SuratSanggahan CV. RAJAWALI MUDA MANDIRI, setelah KPA dan PPKmemeriksa berkas penawarah hasil evaluasi Pokja ternyataSanggahan CV. RAJAWALI MUDA MANDIRI dinyatakan Benar.Untuk itu dalam suratnya KPA dan PPK meminta kepada Pokjauntuk melakukan Evaluasi Ulang.