Ditemukan 5024 data
463 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANGUN MAKMUR UTAMA VS KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017, UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH;
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Mahatma &Partners, beralamat di Bantul, DI Yogyakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tanggal 28 Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanKETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAANBARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DANKONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALANNASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2017, UNIT LAYANAN PENGADAAN(ULP) JAWA TENGAH, tempat kedudukan di Jalan MurbeiSumurboto, Semarang 50235;Termohon
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor07122017/POKJA. WIL. Il.
JATENG/17.01, Perihal: JawabanSanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07Desember 2017;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Kelompok Kerja(Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi danKonsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) JawaTengah, Nomor 07122017/POKJA. WIL. Il.
Putusan Nomor 237 K/TUN/20191) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat (Pembanding) UntukSeluruhnya;2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi dan KonsultansiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa TengahTahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah,Nomor 07122017 / POKJA. WIL. Il.
JATENG / 17.01, Perihal: JawabanSanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07Desember 2017;3) Memerintahkan Tergugat (Terbanding) untuk mencabut Surat KetuaKelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksidan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II ProvinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Tengah, Nomor 07122017 / POKJA. WIL. Il.
480 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN (PERSERO) ULP BELANTI PADANG tersebut;
PLN (PERSERO) ULP BELANTI PADANG VS DIANA AGUSTIN
80 — 56
PLN (Persero) ULP KLUNGKUNG,
PLN (Persero) ULP KLUNGKUNG, berkedudukan di JalanNgurah Rai Nomor 40 Semarapura Tengah, Klungkung, dalam halini memberikan kuasa kepada Petrus Edison Silaen, S.H., M.H.
Sembilan Rupiah); Bahwa terdapat Surat PT PLN (Persero) UID Bali Nomor092/DIS.00.03/050000/2020 tanggal 05 Februari 2020 Perihal LaporanP2TL Bulan Januari 2020, yang pada intinya melaporkan kegiatanP2TL Unit Induk Distribusi Bali periode pelaksanaan bulan Januari 2020kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat; Bahwa terdapat Laporan Hasil Pekerjaan Bulanan PemboronganPekerjaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) Wilayah KerjaPT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali UP3 Bali Timur, ULPGianyar, ULP
Klungkung, ULP Bangli dan ULP Karangasem BulanJanuari.
sehingga entri token/pulsa listrik yang telah dibeliberdasarkan histori pembelian token untuk identitas pelanggannomor 551300255169, pada tanggal 20 Desember 2019 dengannominal Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor token4753 6365 8320 8629 1050 pada pukul 15.59 WIB dapatdimasukkan ke kWh meter dan listrik menyala dengan kondisinormal (Kode periksa hilang, entri token/pulsa listrik berhasil danlistrik menyala);Bahwa pada tanggal 03 Januari 2020 Penggugat datang ke kantorPT PLN (Persero) ULP
Bahwa terdapat Laporan Hasil Pekerjaan Bulanan PemboronganPekerjaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) WilayahKerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali UP3 Bali Timur,ULP Gianyar, ULP Klungkung, ULP Bangli dan ULP KarangasemBulan Januari.
261 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
M E N G A D I L I: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PLN (PERSERO) ULP BANJARBARU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb tanggal 4 September 2023;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi PT PLN (Persero) ULP Banjarbaru tersebut untuk sebagian;2.
PT PLN (PERSERO) ULP BANJARBARU lawan BAMBANG SYAMSUZAR OYONG
69 — 37
ITUANO-KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PASAMAN BARAT
PENGGUGAT ; MELAWANKETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PASAMANBARAT, berkedudukan di Jalan Cindua Mato Simpang AmpekKabupaten Pasaman Barat;Selanjutnya disebut sebagal..................
Persiapan; Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 19September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang pada tanggal 27 Nopember 2012 dibawah Register Nomor: 27/G/2012/PTUNPDG, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakanbatal atau tidak sah Penunjukan Pemenang Pelelangan Pembangunan Unit BaruGedung SMAN 1 Pasaman yang Penunjukan Pemenang tersebut didasarkan atasBAHP No:/42/Pokja.4.PK/ulp
/VUI tertanggal 13 Agustus 2012, SuratPenunjukan Pemenang Lelang Nomor: 065/472/ULP/Pokja IV/2012 tertanggal 14Agustus 2012 serta Surat Jawaban Banding tertanggal 29 Agustus0Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, maka pihakPenggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapanpada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 guna memperbaiki dan melengkapiGugatan Penggugat, namun Penggugat ataupun kuasanya dan Tergugat ataupunkuasanya tidak hadir;Menimbang, bahwa pada
106 — 16
PLN UP3 - ULP KENTEN
Darmadi Djufridan Rekan,beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 6 (i) Kelurahan Talang AmanKecamatan Kemuning Kota Palembang 30128 Provinsi SumateraSelatan.Telp. (0711) 821832, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangal30 Juli 2020 dan di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembangtanggal 03 Agustus 2020.Selanjutnya diS@DUt: 0... eee etter: PENGGUGAT.MELAWAN :PT.PLN UP3 PALEMBANG ULP KENTEN.yang berkedudukan di Jalan Perumnas Raya Kelurahan SukaMaju Kecamatan Sako Kota Palembang.Dalam perkara ini
Bahwa tetangga Penggugat yang melihat kejadian tersebut telahmenyarankan agar jika tetap memang akan dibongkar baiknyamenunggu pemilik rumah pulang karena sedang berlibur dan rumahtersebut bukan dalam keadaan rumah kosong namun tetap juga tidakdiindahkan;Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat mendatangi kantor Tergugattertanggal 26 Desember 2019 dan bertemu langsung dengan ManagerPT.PLN ULP Kenten atas nama Bapak EKO SAPUTRA HAYANI danPutusan Perkara No. 158/Pdt.G/2020/PN.Plg Halaman :3 dari 39.Penggugat
PLN UP3PALEMBANG ULP KENTEN) yang memutuskan aliran listrik sertamembongkar unit meteran listrik di rumah Penggugat merupakan tindakan atauperbuatan yang melawan hukum atau tidak, ini perlu dipertimbangkanselanjutnya.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumdalam ranah hukum perdata umum ialah : Tiap perbuatan yang melanggarhukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut (Pasal 1365
PLN UP3PALEMBANG ULP KENTEN) tanggal 04122019, bukti ini ternyata samadan serupa dengan bukti surat yang diajukan Tergugat yang bertanda T2.Bahwa lagi, apabila melihat bukti surat lain yang diajukan oleh Tergugat, yaituyang bertanda T1 yang juga merupakan Surat Pemberitahuan PelaksanaanPemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik yang dikeluarkan olehManager PT. PLN ULPKenten Sdr.
82 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUSLI EFENDI VS MANAGER PT PLN (Persero) ULP KLUNGKUNG
345 — 298
ANUGERAH ALAM SEJAHTERAKETUA POKJA ULP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Untuk itu, gugatan Penggugat perludikesampingkan ;Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan keputusan yangditerbitkan oleh Pokja A ULP Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2015adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tidak sesuaidengan Pasal 1 Ayat 8 UU nomor 51 tahun 2009 yang isinya :Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkanperaturan perundangundangan yan berlaku, disini dapat kamiterangkan bahwa Pokja ULP bukanlah pejabat tata usaha
Bahwa Negara tidak pemah dirugikan atas asumsi dari penggugatpada angka 6 gugatan dari Penggugat tersebut, karena dalammelaksanakan pelelangan POKJA A ULP Kabupaten Indragiri Hilir T.A2015 memiliki dasar hukum. Adapun dasar pelaksanaan pelelangantersebut yaitu :9.1.
Didasarkan pada Lampiran Ill Perpres Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Point Bangka 1 huruf F.6 disebutkan ULP melakukan evaluasipenawaran meliputi : a).
Kabupaten Indragiri Hilirmelalui Portal Website Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE) Kabupaten IndragiriHilir (htto:/lpse.inhilkab.go.id) ; (sesuai dengan fotocopy): Print Out File Penjelasan Jawaban Sanggahanoleh POKJA A ULP Kabupaten Indragiri Hilirkepada PT.
PenunjukanPenyedia Barang/Jasa:Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor : 25/G/2015/PTUNPbr.1)2)Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHP kepada PPK dengantembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan apabila:a) pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlakub) tidak ada sanggahan dari peserta;c) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; dand) masa sanggah dan/atau masa sanggah
135 — 78
KHAIRUNNISAKETUA ULP POKJA VI KONSTRUKSI KABUPATEN ROKAN HILIR
74 — 21
Adi Guna Perkasa MelawanULP Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
Penggugat tidak memenuhi syaratsecara teknis juga telah melakukan pelanggaran dan bertentangandengan Aturan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : 02.1/ULPDISKES/PengumumanLU/09 Tanggal 03 Mei 2013 untukPengadaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bunga Raya yangditerbitkan oleh Unit Layanan Pengadaan Dinas KesehatanPemerintah Kabupaten Siak Tahun 2013 yang termuat dalam point27.5.A angka 2 huruf g halaman 26 yang menyatakan : apabiladalam evaluasi teknis terdapat halhal kurang jelas atau meragukan,ULP
102 — 39
DUTA CIPTA LEADER MelawanULP POKJA PEMERINTAH KOTA DUMAI
KeputusanPenetapan Pemenang/Pemilihan Langsung yang sangat merugikan kepentinganHukum Penggugat ;Bahwa adapun Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHANLANGSUNG KETUA POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIUNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah Kota Dumai NOMOR:005/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentangPembangunan Turap Guntung (lanjutan), dan Surat Keputusan PENETAPANPEMENANG/ PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAANPEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Pemerintah Kota
Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan PENETAPANPEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAANPEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Pemerintah Kota Dumai NOMOR: 006/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI/2014Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap J1.Mattain (lanjutan) ;6 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PENETAPANPEMENANG/ PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAANPENGADAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Pemerintah Kota Dumai NOMOR: 008/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI
UnitLayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota DumaiNomor 008/PENPMG/ULPKONSTRUKSI/2014 tanggal 4Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Kawasan Mesjid DarulAmal RT. 01 Teluk Makmur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Bukti T5 : Surat Pengumuman Pemenang PemilihanLangsung Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota DumaiNomor 005/PENGPMG/ULPKONSTRUKSI/2014 tanggal 4Juli 2014 Pekerjaan Pembangunan Turap Guntung(lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Bukti T6 : Surat
Pengumuman Pemenang PemilihanLangsung Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota DumaiNomor 006/PENGPMG/ULPKONSTRUKSI/2014 tanggal 4Juli2014 Pekerjaan Pembangunan Turap Ji.Mattain (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;7 BuktiT7 : Surat Pengumuman Pemenang PemilihanLangsung Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi UnitLayananPengadaan .....Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota DumaiNomor 008/PENGPMG/ULPKONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli2014 Pekerjaan Pembangunan Turap
(vide bukti T.2) ;Surat Keputusan Penetapan Pemenang/Pemilihan Langsung Ketua PokjaPengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP)Pemerintah Kota Dumai Nomor: 006/PEN.PMG/ULPKONSTRUKSI/2014 Tentang Pembangunan Turap Jl.
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP
73 — 6
Pembanding/Penggugat : Samson Manurung
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP
79 — 18
PT.SCIENCE & TECHNOLOGI INDONESIA >< KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PEGADAAN (POKJA/ULP),Cs
87 — 29
DIFA Putri JambivsKetua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Surat Nomor : 11/ULP/RKB/SMKN 3 MJ/DIKMENTI/2012,tertanggal 16 Maret 2012, tentang Pengumuman Pemenangleland;b. Surat nomor : S.22/ULP/Disdik/III/2012, tertanggal 26 Maret2012, tentang Jawaban Sanggahan;Bahwa Penggugat, CV.
24 Februari 2012, Tergugat telahmengeluarkan Pengumuman lelang Nomor : 03/ULP/RKB/SMK/DIKMEN/2012, yang mana Penggugat mendaftarkan perusahaanPenggugat yaitu) CV.
Danpoin (c) Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara :13Surat Nomor : 11/ULP/RKB/SMKN 3 MJ/DIKMENTI/2012,tertanggal 16 Maret 2012 tentang Pengumuman PemenangLelang;143.4.
Surat Nomor : S.22/ULP/Disdik/IIl/2012, tertanggal 26 Maret2012 tentang Jawaban Sanggahan;; Memerintahkan untuk mencabut objek sengketa : Surat Nomor : 11/ULP/RKB/SMKN 3 MJ/DIKMENTI/2012,tertanggal 16 Maret 2012 tentang Pengumuman PemenangLeland ; 222 no nnn nnn nnn nnn nn nee Surat Nomor : S.22/ULP/Disdik/IIl/2012, tertanggal 26 Maret2012 tentang Jawaban Sanggahan, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebutpihak
868 — 450 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP)
Nomor 1265 K/Pdt.SusKPPU/2021pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untukberkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KantorWilayah V Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraanpengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku AtasanTerlapor IV untuk memberikan sanksi administratif terhadap personilpersonilpada Terlapor IV yaitu Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupalarangan
HARIS SUSANTO
Tergugat:
PT PLN (PERSERO) ULP KOTA LUBUKLINGGAU
83 — 23
Penggugat:
HARIS SUSANTO
Tergugat:
PT PLN (PERSERO) ULP KOTA LUBUKLINGGAU
92 — 20
ILYAS ABDULLAH melawan POKJA II UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ACEH BESAR
;Semuannya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, dan sebagai anggota KelompokKerja (Pokja) II Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Aceh Besar, Beralamat di jalan T. BachtiarPanglima Polem,SH. Kota Jantho, berdasarkan surat kuasatertanggal 16 Juli 2012; Selanjutnya disebut sebagai ................ ......
/AB/2012 tanggal 10 April 2012 tentang tender paketpekejaan pengadaan Alat Peraga SD (155 paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dariUnit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar; Tenggang Waktu Objek Gugatan; Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini ke pengadian Tata UsahaNegara Banda Aceh karena lahirnya Pengumuman (objek Sengketa) No. 02/ULP/AB/2012 tanggal 10 April 2012 tentang tender paket pekejaan pengadaan Alat PeragaSD (155 paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dari Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten
penundaan terhadap Pengumuman Tergugat Nomor :02 /ULP/AB/2012 tanggal 10 April 2012 tentang tender paket pekejaanpengadaan Alat Peraga SD (155 paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dari UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar; Menunda Penetapan pelaksanaan Pengumuman Tergugat Nomor : 02 /ULP/AB/2012 tanggal 10 April 2012 tentang tender paket pekejaan pengadaan AlatPeraga SD (155 paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dari Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar;Dalam Pokok Perkara;1 Mengabulkan
Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Tergugat Nomor : 02 /ULP/AB/2012 tanggal 10 April 2012 tentang tender paket pekejaan pengadaan AlatPeraga SD (155 paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dari Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Aceh3 Mencabut Pengumuman Tergugat Nomor : 02 /ULP/AB/2012 tanggal 10April 2012 tentang tender paket pekejaan pengadaan Alat Peraga SD (155paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dari Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Aceh4 Menghukum
Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, pihak Tergugat telahmengajukan surat Jawabannya pada persidangan tanggal 24 Juli 2012, yang isinyasebagai berikut ; Bahwa terhadap gugatan penggugat yang diajukan kepada Tergugat/Kelompok Kerja (Pokja) II Unit layanan Pengadaan (ULP) Kaabupaten Aceh Besarberkenaan dengan terbitnya Pengumuman Nomor : 02 /ULP/AB/2012 tanggal 10April 2012 tentang pengadaan Alat Peraga SD (155 paket) dengan
Heddy Wiracman
Tergugat:
PT.PLN (Persero) ULP Kota Medan
813 — 478
Penggugat:
Heddy Wiracman
Tergugat:
PT.PLN (Persero) ULP Kota Medan
64 — 17
ILYAAS ABDULLAHVSPOKJA II INIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ACEH BESAR
564 — 159
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP)melawanKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
PUTUS ANNOMOR : 1/Pdt.SusKPPU/2021/PNNIAGA SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan memutus permohonan Keberatan atas Putusan PerkaraNomor : 05/KPPU1/2020, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ataspermohonan KPPU yang diajukan oleh :Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP),Kabupaten Hulu Sungai Selatan padaPelaksanaan Pekerjaan PembangunanGedung Kolam Renang Tahap II KecamatanKandangan, beralamat di Jalan
Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010mengatur evaluasi penawaran sebagai berikut:(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/PejabatPengadaan harus berpedoman pada tata cara / kriteria Halaman 13 Putusan Nomor : 1/Pdt.SusKPPU/2021/PNNIAGA SBY.yang ditetapbkan dalam Dokumen Pengadaan.3.1.6.
Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut:(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilinan Langsung gagalapabila:e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadipersaingan tidak sehat.3.1.7.
Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Unit Layanan PengadaanKabupaten Hulu Sungai Selatan selaku atasan Terlapor IV untukmemberikan sanksi administratif terhadap personilpersonil padaTerlapor IV yaitu Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupalarangan untuk terlibat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa(UKPBJ) selama 1 (satu) tahun karena telah lalai dalam melaksanakantugas dan pembiaran terhadap indikasiindikasi yang mengakibatkanpersaingan usaha tidak sehat:No.
Pejabat Pembina Kepegawaian / Kepala Unit LayananPengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku atasanTerlapor IV untuk memberikan sanksi administratif ternadappersonilpersonil pada Terlapor IV yaitu Pokja ULP KabupatenHulu Sungai Selatan berupa larangan untuk terlibat dalam UnitKerja Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBuJ) selama 1 (satu)tahun karena telah lalai dalam melaksanakan tugas danpembiaran terhadap indikasiindikasi yang mengakibatkanpersaingan usaha tidak sehat: No.