Menerima permintaan banding dari Penuntut Umumdan Terdakwa;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 136/Pid.B/2018/ PN Wkb, tanggal 19 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umumdan Terdakwa;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 136/Pid.B/2018/PN Wkb, tanggal 19 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

M E N G A D I L I Menerima permintaan bandingdari Penuntut Umumdan Terdakwa;----------- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :No. 83/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2013yang dimintakan bandingtersebut, ------------------------------------- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumdan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg., tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa Arif Bai Pototetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah oleh dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari

Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umumdan terletak di Perum BCL Blok B35/ 31, Luas tanah 72 M2 LuasBangunan 23M2, yang batasbatasnya yakni:Utara berbatasan dengan rumah pendudukBarat berbatasan dengan jalanan umumSelatan berbatasan denganrumah pendudukPutusan Nomor 2562/Pat.G/2017/PA.Ckr.Page 4 of 10Timur berbatasan denganrumah pendudukb.

Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umumdan terletak di Perum PNR Blok ME, Luas tanah 60 M2 Luas Bangunan23M2, yang batasbatasnya yakni:Utara berbatasan denganrumah pendudukBarat berbatasan denganrumah pendudukSelatan berbatasan dengan jalan umumTimur berbatasan denganrumah pendudukC.

Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umumdan terletak di Jalan Cisanggiri S.7/67, Graha Asri, Rt.003, Rw.009,Kelurahan Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi,Provinsi Jawa Barat, yang batasbatasnya yakni:Utara berbatasan denganrumah pendudukBarat berbatasan dengan jalan umumSelatan berbatasan denganrumah pendudukTimur berbatasan denganrumah penduduk/ saunarid.

Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umumdan terletak di Perum BCL Blok B35/ 31, Luas tanah 72 M2 LuasBangunan 23M2, yang batasbatasnya yakni:Utara berbatasan dengan rumah pendudukBarat berbatasan dengan jalanan umumSelatan berbatasan dengan rumah pendudukTimur berbatasan dengan rumah pendudukPutusan Nomor 2562/Pat.G/2017/PA.Ckr.Page 6 of 10Ataub.

Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umumdan terletak di Perum PNR Blok ME, Luas tanah 60 M2 Luas Bangunan23M2, yang batasbatasnya yakni:Utara berbatasan dengan rumah pendudukBarat berbatasan dengan rumah pendudukSelatan berbatasan dengan jalan umumTimur berbatasan dengan rumah pendudukC.

PropinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Unit layananPengadaan (ULP) Jawa Tengah;Jalan Murbei Sumurboto Semarang 50235;Surat Kuasa Khusus Nomor: 010318/POKJA.WIL.IIJATENG/01 tertanggal 1 Maret 2018 memberikan Kuasa kepada:1;NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanYULI NURYANTI, SH.MM;Kepala Bagian Advokasi Hukum , Biro HukumSekretariat Jendral Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;ANDE AKHMAT SANUSI, SH.MSc;Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Setditjen Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umumdan

Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;GUSTA ARDANTO,SH.MH ;Staf Bagian Advokasi Hukum , Biro HukumSekretariat Jendral Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;KRISNA PRAMUDITA, SH.MH;Staf Bagian Advokasi Hukum , Biro HukumSekretariat Jendral Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;RIZKY WAHYU SP, SH.MH;Staf Bagian Advokasi Hukum dan Komunikasi Publik,Setditjen Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umumdan

Perumahan Rakyat;IIN HIDAYAH NAWIR, SH;Staf Bagian Advokasi Hukum dan Komunikasi Publik,Setditjen Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umumdan Perumahian Rakyattj=

berpendapat keputusan Tergugat Nomor : KEP1409/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012 adalah keputusanberkenaan dengan permohonan Pengurangan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor :00310/107/09/061/11 tanggal 19 September 2011 Masa PajakMaret 2009 oleh Penggugat, dan wewenang untuk mengurangkanatau menghapuskan sanksi administrasi adalah wewenang dariDirektur Jenderal Pajak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf aUndangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan

Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahdengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 jo Pasal 23 ayat(1) huruf a Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2007 tentang TataCara Pelaksanaan Hak dan Kewayjiban Perpajakan BerdasarkanUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumDan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007.bahwa tidak terdapat sengketa mengenai pokok pajak,ketidaksetujuan Penggugat sematamata hanya masalah sanksiadministrasi

sehingga wewenang untuk menghapuskan ataumengurangkan sanksi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf aUndangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahdengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 sepenuhnya adapada Direktur Jenderal Pajak maka Majelis berpendapat bahwaPengadilan Pajak tidak berwenang untuk mengurangkan ataumenghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang

Panitera Pengganti,HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umumdan Terdakwa.Panitera Pengganti, Hakim,TTD TTDCECEP JALIL, S.H.

Panitera Pengganti,HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umumdan Terdakwa.Panitera Pengganti, Hakim,TTD TTDCECEP JALIL, S.H. DEKA RACHMAN BUDIHANTO SH.MH.

Panitera Pengganti,HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umumdan Terdakwa.Panitera Pengganti, Hakim,TTD TTDCECEP JALIL, S.H.

Panitera Pengganti,HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umumdan Terdakwa.Panitera Pengganti, Hakim,TTD TTDCECEP JALIL, S.H. DEKA RACHMAN BUDIHANTO SH.MH.

Panitera Pengganti,HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umumdan Terdakwa.Panitera Pengganti, Hakim,TTD TTDCECEP JALIL, S.H.

Panitera Pengganti,HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umumdan Terdakwa.Panitera Pengganti, Hakim,TTD TTDCECEP JALIL, S.H. DEKA RACHMAN BUDIHANTO SH.MH.

Panitera Pengganti,HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umumdan Terdakwa.Panitera Pengganti, Hakim,TTD TTDCECEP JALIL, S.H.

Panitera Pengganti,HALUAN F KEMBAREN Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kabupaten selaku Penuntut Umumdan Terdakwa.Panitera Pengganti, Hakim,TTD TTDCECEP JALIL, S.H. DEKA RACHMAN BUDIHANTO SH.MH.

biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut JaksaPenuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bitungi masing masing padatanggal 26 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011sebagaimana ternyata dari masing masing Akta permintaanbanding Nomor: 78/Akta.Pid/2011/PN.Big. dan Nomor:02Akta.Pid/2011/PN.Btg. permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umumdan

04 April 2011;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalamtingkat banding oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebuttelah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara. sertasyarat syarat yang ditentukan Undang Undang, maka permintaanBanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggimempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor:78/Pid.B/2010/PN.Btg,tanggal 20 Januari 2011, memori banding Jaksa Penuntut Umumdan

Peraturan Perundang Undangan yang lain yang terkait;MENGADLI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri BitungNomor:78/Pid.B /2010/ PN.Btg, tanggal 20 Januari 2011yang dimintakan banding tersebut; Membebankan' kepada terdakwa untuk membayar ongkosperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding sebesar Rp1.000, (seribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatanMajelis pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011 olehKami

MAWA.SH Panitera Pengganti tersebut,akantetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umumdan para terdakwa;Hakim AnggotaKetua Majelis,ttd ttdGUNTUR P.J.LELONO.SH.MH. SIRJOHAN, SH.MH.ttdDRS.MUHAMMAD YUNUS WAHAB, SH.MHPanitera PenggantittdMARLYN N.H. MAWA.SHTurunan ResmiPengadilan Tinggi ManadoPaniter a,SINTJE T. SAMPELAN, SHNIP. 195709041984012001

./ 89/ V / 2015 / Sabhara , selaku Penuntut Umum, yangpada pokoknya para terdakwa telah didakwa melanggar pasal 44 Ayat Jo Pasal 9 Ayat5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan Ketentraman Masyarakat dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dantidak keberatan ;Untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum telahmenghadirkan saksi : DWI IRIANTO dan SIGIT TRI P yang keterangannya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut dan terdakwa,Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbuktibersalah Pasal 44 Ayat Jo Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, oleh karena ituharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan

./ 98/ V / 2015 / Sabhara selaku Penuntut Umum, yangpada pokoknya para terdakwa telah didakwa melanggar pasal 44 Ayat Jo Pasal 9 Ayat5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan Ketentraman Masyarakat dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dantidak keberatan ;Untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum telahmenghadirkan saksi : DWI IRIANTO dan SIGIT TRI P yang keterangannya

bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut dan terdakwa,Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbuktibersalah pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, oleh karena ituharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan

./ 92/ V / 2015 / Sabhara. selaku Penuntut Umum, yangpada pokoknya terdakwa telah didakwa melanggar pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan Ketentraman Masyarakat dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dantidak keberatan ;Untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum telahmenghadirkan saksi : DWI IRIANTO dan SIGIT TRI P yang keterangannya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut dan terdakwa,Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbuktibersalah pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, oleh karena ituharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan

./ 90/ V / 2015 / Sabhara . selaku Penuntut Umum, yangpada pokoknya terdakwa telah didakwa melanggar pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan Ketentraman Masyarakat dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan : ;Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dantidak keberatan ;Untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum telahmenghadirkan saksi : DWI IRIANTO dan SIGIT TRI P yang keterangannya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut dan terdakwa,Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbuktibersalah pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, oleh karena ituharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan

./ 97/ V / 2015 / Sabhara selaku Penuntut Umum, yangpada pokoknya para terdakwa telah didakwa melanggar pasal 44 Ayat Jo Pasal 9 Ayat5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan Ketentraman Masyarakat dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengertidan tidak keberatan ;Untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum telahmenghadirkan saksi : DWI IRIANTO dan SIGIT TRI P yang keterangannya

bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi tersebut dan terdakwa,Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbuktibersalah pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, oleh karena ituharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan

Biaya pertemuan Direksi dan anggota DPR Maluku diAmbon tanggal 10 Maret 2011 saksi Rajab Saleh serahkankepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umumdan Keuangan sebesar Rp. 23.000.000, (dua puluh tiga jutarupiah) ;5. Biaya transportasi dan akomodasi untuk Dewan Direksi kebanda tanggal 18 April 2011, saksi Rajab Saleh serahkankepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umumdan Keuangan sebesar Rp. 27.500.000, (dua puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) ;6.

Biaya untuk panjar gaji bapak Saleh Watihellutanggal 11 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkankepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umumdan Keuangan sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;18. Biaya untuk pertemuan Dewan Direksi di Ambontanggal 30 November 2011, saksi Rajab Saleh serahkankepada terdakwa Soemitro Malok, SE selaku Direktur Umumdan Keuangan sebesar Rp. 12. 500.000, (dua belas jutarupiah) ;19.

Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidangkarena melakukan tindak pidana pada Senin, tanggal 21 Desember 2020 ParaTerdakwa telah tertangkap tangan tidak menggunakan masker di Kantor PemadamKebakaran Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi JawaTimur Nomor 2 Tahun 2020 tenting Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi JawaTimur Nomor 1 Tahun 2019 tenting Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umumdan

saksi YakniZainal Abidin dan Abdullah Yang memberikan Keterangan pada pokoknya ParaTerdakwa diketahui tidak menggunakan Masker;Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kraksaan ;Membaca dan seterusnya;Mengingat dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi JawaTimur Nomor 2 Tahun 2020 tenting Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi JawaTimur Nomor 1 Tahun 2019 tenting Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umumdan

masingmasingpada tanggal 15 Maret 2013 dan 26 Maret 2013 ; Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa masingmasing diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBalige tanggal 27 Maret 2013 dan 07 April 2013, Memori Banding dan KontraMemori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa danJaksa Penuntut Umum masingmasing pada tanggal 03 April 2013 dan tanggal 11April 2013 ; Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umumdan

Nomor : 313/Pid.B/2012/PN.Blg, beserta semua surat yang berhubungandengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalampertimbangan pertimbangan dibawah ini ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan menelitiMemori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa, yang ternyata Memori Banding maupun Kontra Memori Bandingtersebut berupa pengulangan saja dan tidak terdapat Halhal baru yang dapatmembatalkan putusan

:DR.MANAHAN MP.SITOMPUL,SH.Mhum selaku Ketua Majelis, RIDWAN S.DAMANIK, SH dan RUSTAM IDRIS, SH masingmasing selaku Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 April 2013Nomor : 178/PID/2013/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari KAMIS tanggal 27 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelisdan dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh KHAIRUL, SH.MH, PaniteraPengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umumdan

./ 96/ V / 2015 / Sabhara . selaku Penuntut Umum, yangpada pokoknya para terdakwa telah didakwa melanggar pasal 44 Ayat Jo Pasal 9 Ayat5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan Ketentraman Masyarakat dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengertidan tidak keberatan ;Untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum telahmenghadirkan saksi : DWI IRIANTO dan SIGIT TRI P yang keterangannya

berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut dan paraterdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa secara sah dan menyakinkantelah terbukti bersalah pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Daerah KabupatenSemarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan