Ditemukan 1264397 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-11-2014 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN KASONGAN Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN.Ksn Tanggal 12 Nopember 2014 — APRIJAL ROBI Bin ARJONO
136 — 74
136 — 74
terbuktimenyimpan 2 (dua) pucuk senjata api jenis laras panjang (dumduman) dengan larassenjata terbuat dari besi warna hitam serta popor senjata terbuat dari kayu warna coklat ;Maka Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa APRIJAL ROBI BinARJONO tersebut telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam dakwaantunggal yaitu Pasal ayat (1) Undang
Undang Darurat No. 12 / Drt/1951;Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa APRIJAL ROBIBin ARJONO maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaan, dan atastuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa APRIJAL ROBI Bin ARJONO menerimasemua tuntutan tersebut;Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifatmelawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa Aprijal Robi binArjono
Putus : 18-09-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 224/PID.SUS/2018/PN PLP Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum : Sakaria Aly Zaid, SH.
Terdakwa : Agustina Tandiseru, S.Sos
221 — 101
221 — 101
Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014tentang Perdagangan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakantelah mengerti dan tidak ada keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmumHal 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Plpmengajukan barang bukti, berupa : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 000188/2025PK/III/201302048/04/04/KPT/II/2013 tanggal 08 Maret 2013 An.Agustina Tandiseru, S.Sos.
Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, penjual langsungminuman beralkohol yang hanya menjual minuman beralkohol wajibmemiliki SKPLA (Surat Keterangan Penjual Langsung MinumanBeralkohol Golongan A); Bahwaberdasarkan Pasal 24 Undang Undang Nomor7 Tahun 2014tetang Perdagangan, setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatanusaha perdagangan
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder schuld, artinya tiada pidana/nukuman tanpakesalahan.
Pasal 24 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan, adalah sebagai berikut :1. Pelaku usaha;2. Melakukan kegiatan usaha perdagangan;3.
Undang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, selengkapnya menyebutkan :a.
Putus : 16-10-2012 — Upload : 04-02-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 595/Pid.B/2012/Pn.Sda Tanggal 16 Oktober 2012 — AKHIYAK BUDI HANADIN bin SALI
56 — 14
56 — 14
Register : 18-10-2011 — Putus : 05-12-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 205/Pid.Sus/2011/PN.Kgn Tanggal 5 Desember 2011 — -MAIDI RAHMAN als CANDUL bin BAHRAN
51 — 8
51 — 8
No.205/Pid.Sus/PN.Ken.farmasi tersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu' sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidakakan Majelis dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang UndangNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan Setiap orangyang tidak memilik i keahlian dan kewenangan' dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat
Register : 22-07-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 12-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 151/Pid.Sus/2011/PN Kgn Tanggal 24 Agustus 2011 — -AKHMAD bin MUKHTAR
46 — 8
46 — 8
2.500, (dua ribulima ratus rupiah)Menimbang, bahwa obat obatan jenis dextro sebanyak 140(seratus empat puluh) butir butir sesuai dengan kesimpulanhasil laporan Pengujian Laboratorium Balai Obat dan MakananBanjarmasin Nomor: Po.07.06.01.102.1031.LP tanggal 26 Mei2011 yang ditandatangani oleh mahdalena, Rda, Apt, Msi untukobat jenis dextro warna kuning dengan penandaan NOVA padasatu. sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya mengandungDekstrometorphan positif;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
Register : 22-10-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 162/Pid.Sus/2015/PN-Lsm Tanggal 7 Januari 2016 — terdakwa I. UMAR EFFENDY Bin ADNAN dan
terdakwa II. MAWARDI Bin A. LATIF
176 — 68
176 — 68
Putus : 21-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 24-K/PM. I-05/AD/IV/2017 Tanggal 21 Juni 2017 — Nikodemus Ketaren, Serka NRP 21020241020382
167 — 97
167 — 97
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan habis.
mentramisikan, atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik, kehendak ini termasuk jugapengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat,karena demikian sifat dari kesengajaan.Disamping itu sengaja harus ditujukan pada unsur tanpa hak,yang dapat diartikan bahwa si Terdakwa sebelummendistriobusikan, mentranmisikan informasi elektronik tersebut,telah mengetahui atau menyadari bahwa Terdakwa tidak berhakmelakukannya, perbuatannya melawan hukum, tercela, tidakdibenarkan dan dilarang oleh Undang
undang.
Atau dengankata lain sifat dari perouatan Terdakwa bersifat melawan hukumsubyektif yakni suatu kesadaran yangtidak perlu mengetahuisecara persis tentang Undang undang atau pasal yang,melarang.
Cukup kesadaran bahwa perbuatan semacam itutercela dan tidak dibenarkan, suatu kesadaran yang selalu adabagi setiap orang normal / tidak sakit jiwa yang dapatmembedakan perbuatan benar atau perbuatan yang dilarangseperti bohong yang membawa akibat kerugian pada orang lain.Terkait dengan unsur Tanpa Hak yang dijelaskan di dalamUndang Undang Nomor 11 tahun 2008 mempunyai maknabahwa perbuatan tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa adalahperbuatan Bersifat melawan hukum.Menurut hemat kami sudah lengkap
Putus : 07-05-2008 — Upload : 10-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/Pid.Sus/2008 Tanggal 7 Mei 2008 — SOPIANSYAH bin SYAHRIL DK
407 — 368 — Berkekuatan Hukum Tetap
407 — 368 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-05-2011 — Putus : 08-06-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 94/Pid.Sus/2011/PN.Kgn Tanggal 8 Juni 2011 — DAUD Bin AHNAF YUNAN (Alm)
121 — 21
121 — 21
akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya;Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karenatelah didakwa dengan dakwaan PERTAMA : Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ATAU KEDUA :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undang
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Alternatif maka Majelis akan memilih danmempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis rumusan tindakpidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta fakta yangterungkap dipersidangan yaitu dakwaan KEDUA : Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yangunsurnya sebagai berikut1.
farmasi sebagaimana dalamPasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk dalamperbuatan mengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa dalam mengedarkan sediaanfarmasi tersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidak akanMajelis dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
Bahwa, atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agarterdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau~ persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki20keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal196 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatanadalah hal yang sangat diberat beratkan, terlalu ekstrimdan tidak relefan dengan kejadian' perkara serta tidakmemenuhi
Jika perobuatan saya dianggap salah makayang lebih tepat adalah dikenakan Pasal 198 Undang UndangRl No. 386 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Register : 25-05-2011 — Putus : 23-06-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 122/Pid.Sus/2011/PN.Kgn Tanggal 23 Juni 2011 — H. MUSA ALHADI Bin H. MAHRUNI
48 — 10
48 — 10
Namunperaturan dan Per undang undangan Hukum = langsungdiberlakukan kepada kami Masyarakat yang sangat tidakmengerti hukum;3. Saya menyesali atas kejadian ini dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi untuk selamalamanya;4. Dan selama hidup saya tidak pernah melakukan tindak pidanaapapun (dihukum);5. Penjualan obat yang saya lakukan ada mempunyai izin dariDinas terkait, tidak eligal;6.
akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya;Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karenatelah didakwa dengan dakwaan PERTAMA : Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ATAU KEDUA :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undang
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Alternatif maka Majelis akan memilih danmempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis rumusan tindakpidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta fakta yangterungkap dipersidangan yaitu dakwaan KEDUA : Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yangunsurnya sebagai berikut1.
sebagaimanadalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk dalamperbuatan mengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa dalam mengedarkan~ sediaanfarmasi tersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidak akanMajelis dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
Putus : 12-06-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 316/Pid.B/2012/Pn.Sda Tanggal 12 Juni 2012 — HANIM BIN SAUD
126 — 54
126 — 54
Register : 23-08-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 173/Pid.Sus/2011/PN Kgn Tanggal 29 September 2011 — -NURJANAH alias JANAH alias MAMA INUR Binti YALI
33 — 8
33 — 8
tersebutmerupakan obat bebas terbatas yang penggunaanya harus sesuaidengan indikasinya yaitu) untuk mengobati batuk tidak berdahakyang dapat dijual secara bebas dengan batasan tertentu sesuaikegunaan atau indikasinya dan dapat dibeli di toko obat yangmempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkanpengakuan terdakwa pekerjaan terdakwa adalah penjual gorengandan tidak ada keahlian ataupun kewenangan dalampendistribusian obat jenis dextro tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
Register : 26-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 115/Pid.Sus/2017/PN Bek Tanggal 2 Nopember 2017 — Pidana
- ENGKUS Als AMIR Anak APIT
80 — 22
80 — 22
Register : 08-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN-Lsm Tanggal 5 Oktober 2016 — EVA ELIZA Binti RUSLI
562 — 13
562 — 13
Register : 23-02-2012 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 16-03-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 36/Pid.Sus/2012/PN.Kgn Tanggal 15 Maret 2012 — -ABDULLAH ISLAMI Bin ABDUL MUIS EFFENDI (Alm)
32 — 6
32 — 6
. untuk mengobati batuk tidak berdahak yang dapat dijualsecara bebas dengan batasan tertentu) sesuai kegunaan atauindikasinya dan dapat dibeli di toko obat yang mempunyaiijin dari pihak yang berwenang dan obat jenis cernophenadalah obat keras yang hanya dapat diperoleh di Apotik denganresep dokter, dan berdasarkan pengakuan terdakwa pekerjaanterdakwa buruh' sawit' serta tidak ada keahlian ataupunkewenangan dalam pendistribusian obat jenis dextro tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
Register : 04-05-2011 — Putus : 08-06-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 95/Pid.Sus/2011/PN.Kgn Tanggal 8 Juni 2011 — NAIM HAIKAL Bin SALIM
44 — 5
44 — 5
akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya;Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karenatelah didakwa dengan dakwaan PERTAMA : Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ATAU KEDUA :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undang
Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatifmaka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yangmenurut Majelis rumusan tindak pidananya paling sesuai danmendekati dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitudakwaan KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 UndangUndang No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan, yang unsurnya sebagai berikut1.
sediaan farmasi sebagaimana dalamPasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatanmengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akan dipertimbangkanapakah terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebuttelah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) atau tidak akan Majelis dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
Register : 23-08-2011 — Putus : 12-10-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 172/Pid.Sus/2011/PN.Kgn Tanggal 12 Oktober 2011 — -SAHIMI Bin RAMLI
35 — 5
35 — 5
karena apabila obat bebas terbatas dan obat keras diedarkantanpa keahlian dan kewenangan akan sangat membahayakan bagipenggunanya yaitu) apabila obat bebas terbatas jenis Dextrodan obat keras jenis Carnophen dikonsumsi secaraberlebihan/melebihi dosis maka akan menyebabkan' defresisusunan saraf pusat dan sedangkan obat jenis Carnophen bisajuga menyebabkan defresi pernafasan dan apabila digunakandalam jangka waktu= yang lama maka akan menyebabkanketergantungan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
Putus : 30-04-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN BANGIL Nomor 102/Pid.SUS/2014/PN. Bgl Tanggal 30 April 2014 — ABDUL SOMAT Bin SUHARTONO
136 — 20
136 — 20
Putus : 13-01-2009 — Upload : 17-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08P/HUM/2007 Tanggal 13 Januari 2009 — H. NIZAM DAI, SE.; EFENDI RUSTAM PAKAYA, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 24-06-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 10-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 134 / Pid. Sus / 2011 / PN. Kgn Tanggal 2 Agustus 2011 — YUSRI als INING bin HASAN
63 — 5
63 — 5
terbatas dan bisa diperoleh di tokotoko obatyang mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedangkanuntuk obat jenis Carnophen adalah termasuk golongan obatkeras yang hanya dapat diperoleh di Apotek denganmenggunakan resep dokter;Menimbang,bahwa terdakwa dalam membeli dan menjuallagi obat obatan jenis dextr, dexitab dan carnophen tidakmemiliki keahlian dibidang farmasi dan selain itu jugaterdakwa tidak mempunyai usaha toko obat ataupun apotek danhal ini bertentangan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)Undang
Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang manadalam ayat (2) disebutkan setiap orang yang tidak memilikikahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat, sedangkan dalam Ayat (3) disebutkanKetentuan mengenai pangadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatanharus = memenuhi standar mutu) pelayanan farmasi yangditetapkan dengan peraturan pemerintah;Menimbang, bahwa terdakwa
dalam membeli obataobatan dalam jumlah besar danmenjualnya kembali kepadamasyarakat tidak dibekali dengan keahlian dan juga tidakmemiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat sebagaimana diharuskandalam Pasal 98 ayat (2) UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan cara terdakwa menjual obat oatantersebut jelas tidak = memenuhi' standar mutu' pelayananfarmasi sebagaimana diharuskan dalam Pasal 98 ayat (3)Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang
terdakwa berpotensi membahayakankesehatan orang lain;Hal hal yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Terdakwa sopan dalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut diatas,24Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diriterdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawahini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dariperbuatan terdakwa tersebut;Mengingat Undangundang No. 8 tahun 1981, Pasal 196Undang Undang