Ditemukan 1403 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-08-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2021
Tanggal 11 Oktober 2021 — PERKUMPULAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN NEGARA KESATUAN RI (ASOSIASI UPK NKRI) VS PRESIDEN RI;
465319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN NEGARA KESATUAN RI (ASOSIASI UPK NKRI) VS PRESIDEN RI;
Register : 17-02-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN TAIS Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Tas
Tanggal 9 Maret 2020 — Penggugat:
UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi
Tergugat:
Didi Azwan
4216
  • Penggugat:
    UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi
    Tergugat:
    Didi Azwan
    PENETAPANNomor 2/Pdt.GS/2020/PN TasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam bentuk gugatan sederhana telah menjatuhkan penetapansebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :Yuharman Desin, manager UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi, tempattanggal lahir Tanjung Bunian 10 Februari 1962, jenis kelamin lakilaki, tempat tinggal Desa Sakaian Kecamatan Lubuk Sandikabupaten Seluma;Dalam hal ini bertindak sebagai
    kuasa dari Suparmanto, KetuaBPP UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal Januari 2020;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
Register : 02-12-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PN TAIS Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Tas
Tanggal 26 Desember 2019 — Penggugat:
UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi
Tergugat:
YULIAN EFENDI
7122
  • Penggugat:
    UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi
    Tergugat:
    YULIAN EFENDI
    PERDAMAIANNomor : 6/Pdt.G.S/2019/PN TasPada hari ini Kamis, tanggal 18 Desember 2019, dalam persidanganPengadilan Negeri Tais yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:Nama Yuharman Desin, Tempat tanggal lahir : Tanjung Bunian, 10 Februari1962, Jenis Kelamin : Lakilaki, Tempat Tinggal : Desa Sakaian KecamatanLubuk Sandi Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Pekerjaan: Manager UPKDAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi, dalam kedudukan sebagai UPK
Register : 14-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PN TAIS Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Tas
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat:
UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi
Tergugat:
ENI MARLINA
10252
  • Penggugat:
    UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi
    Tergugat:
    ENI MARLINA
    BagianPemasaran Kasier Sie Kredit/ Dana UPK DAPM MitraUsaha Lubuk Sandi. beralamat kantor di Desa CawangKecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Selumaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor02/BPPUPK DAPMILS/III/2020 tanggal 12 Maret 2020,disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:Eni Marlina, lahir di Siabun, tanggal lahir 05 September 1987, jenis kelaminperempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diGunung Agung, Kabupaten Seluma pekerjaanPetani/Pekebun; disebut sebagai TERGUGAT,Pengadilan Negeri tersebut;Setelah
    Selumayang telah ingkar janji terhadap perjanjian akad kredit yang dibuat secara tertulis dikantor UPK Lubuk Sandi Kecamatan Lubuk Sandi Kab.
    Seluma yang mana isiperjanjian tersebut pada pokoknya pihak UPK Lubuk Sandi memberikan pinjamankepada saudari Eni Marlina sebesar Rp 5.000.000; dan harus mengembalikansebesar Rp 6.560.000; dengan rincian pokok (Rp.5.000.000;) dan Bunga (1.660.000;)dengan perjanjian saudari Eni Marlina akan mencicil pinjaman tersebut mulai tanggal20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 (24 Bulan) dengan cicilan sebesarpokok + bunga ( Rp.208.333+ Rp 65.000 = Rp 273.333; per bulan), namun sampaidengan tanggal
    17 September 2015 baru membayar 3 kali angsuran, kemudian pada19 desember 2018 membayar sebesar Rp100.000; dengan demikian saudari EniMarlina tidak melaksanakan kewajibannya kepada UPK Lubuk Sandi sebesar Rp5.640.000; Hal tersebut telah melanggar kesepakatan antara UPK Lubuk Sandidengan Saudari Eni Marlina.
    Yang mana mempunyai kewajiban membayar sebesarRp 5.640.000; sehingga UPK Lubuk Sandi Mengalami kerugian Sebesar Rp5.640.000;Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais untuk memanggil para pihakyang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu gunamemeriksa,mengadili,dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutusdengan amar sebagai berikut :1.
Register : 25-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 28 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH.,MH.
Terdakwa:
SURYADI Bin M. YUSUF
8130
  • Fotokopi rekening tabungan bank Kalbar kantor cabang capem Rasau Jaya a.n UPK kec. Kubu kab. Kubu raya.
  • Fotokopi rekening tabungan bank kalbar kantor cabang capem Pasar Dahlia a.n dok perencanaan kec. Kubu kab. Kubu Raya.
  • Laporan keuangan UPK bulan agustus 2011 Kec.Kubu Kab.Kubu Raya.
  • Penyampaian SPJ dana daerah urusan bersama (DDUB-APBD) pnpm mandiri perdesaan.
  • Laporan keuangan UPK bulan Maret 2015.
  • Laporan keuangan UPK bulan November 2011 kec.kubu kab.kubu raya.
  • Laporan bulanan UPK bulan September 2010 Kec.Kubu Kab.Kubu Raya.
  • Laporan bulanan UPK bulan Mei 2010.
  • Laporan bulanan UPK bulan Februari 2011.
  • Laporan bulanan UPK bulan November 2010.
  • Laporan keuangan UPK bulan September 2011.
  • Laporan keuangan UPK bulan Oktober 2011.
  • Laporan bulanan UPK bulan April 2011.
  • Laporan bulanan UPK bulan Desember 2011.
  • Laporan keuangan UPK bulan Juli 2011.
  • Laporan bulanan UPK bulan Oktober 2010.
  • Laporan bulanan keuangan UPK bulan Desember 2011.
  • Laporan bulanan UPK bulan Februari 2010.
  • Laporan bulanan UPK bulan Desember 2010.
  • Laporan bulanan UPK bulan Maret 2010.
  • Laporan bulanan UPK bulan Mei 2011.
  • Buku register pengembalian bulan Januari tahun 2011.
  • Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Unit Pengelola dan Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2010,2011 dan Tahun 2012.
  • Struktur Organisasi dan Uraian Tugas UPK Kec.Kubu Tahun 2010,2011 dan Tahun 2012.
  • Penetapan Kelompok Penerima Dana BLM PNPM di Kec.Kubu.
  • Pengajuan Kebutuhan Dana / Proposal dari Kelompok Ke UPK.
  • Perjanjian Kredit Kelompok dengan UPK.
  • SP2D yang terbit dari KPPN dan SP2D dari BUD untuk UPK tahun 2010,2011 dan Tahun2012.
  • Pencairan Dana dari UPK ke Kelompok.
  • Stand Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kec.Kubu.
  • Kwitansi-Kwitansi Pembayaran Angsuran SPP dari Kelompok.
  • Kartu Kredit / Pinjaman dari Kelompok.
  • Foto copy Buku Kas Harian UPK.
  • Foto Copy Rekening UPK.
  • Surat pernyataan pengakuan hutang dan kesanggupan membayar dari pelaku.
    Kubu Raya.Laporan keuangan UPK bulan agustus 2011 Kec.Kubu Kab.KubuRaya.Penyampaian SPJ dana daerah urusan bersama (DDUBAPBD)pnpm mandiri perdesaan.Penyampaian SPJ dana daerah urusan bersama (DDUBAPBD)PNPM Integrasi.Laporan keuangan UPK bulan Maret 2015..Laporan keuangan UPK bulan November 2011 kec.kubu kab.kuburaya.Laporan bulanan UPK bulan September 2010 Kec.Kubu Kab.KubuRaya.Laporan bulanan UPK bulan Mei 2010.Laporan bulanan UPK bulan Februari 2011.Laporan bulanan UPK bulan November 2010.Halaman
    Ptk.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Laporan keuangan UPK bulan September 2011.Laporan keuangan UPK bulan Oktober 2011.Laporan bulanan UPK bulan April 2011.Laporan bulanan UPK bulan Desember 2011.Laporan keuangan UPK bulan Juli 2011.Laporan bulanan UPK bulan Oktober 2010.Laporan bulanan keuangan UPK bulan Desember 2011.Laporan bulanan UPK bulan Februari 2010.Laporan bulanan UPK bulan Desember 2010.Laporan bulanan UPK bulan Maret 2010.Laporan bulanan UPK bulan
    oleh UPK.
    Kec.Kubu Kab.Kubu Raya.Laporan bulanan UPK bulan Mei 2010.Laporan bulanan UPK bulan Februari 2011.Laporan bulanan UPK bulan November 2010.Laporan keuangan UPK bulan September 2011.Laporan keuangan UPK bulan Oktober 2011.Laporan bulanan UPK bulan April 2011.Laporan bulanan UPK bulan Desember 2011.Laporan keuangan UPK bulan Juli 2011.Laporan bulanan UPK bulan Oktober 2010.Laporan bulanan keuangan UPK bulan Desember 2011.Laporan bulanan UPK bulan Februari 2010.Laporan bulanan UPK bulan Desember 2010
    keuangan UPK bulan September 2011.Laporan keuangan UPK bulan Oktober 2011.Laporan bulanan UPK bulan April 2011.Laporan bulanan UPK bulan Desember 2011.Laporan keuangan UPK bulan Juli 2011.Laporan bulanan UPK bulan Oktober 2010.Laporan bulanan keuangan UPK bulan Desember 2011.Laporan bulanan UPK bulan Februari 2010.Laporan bulanan UPK bulan Desember 2010.Laporan bulanan UPK bulan Maret 2010.Laporan bulanan UPK bulan Mei 2011.Buku register pengembalian bulan Januari tahun 2011.Buku register pengembalian
Register : 18-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 03-11-2011
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 08/Pid.B/2011/PN.BS
Tanggal 9 Juni 2011 — Afri Joni Zoebir Pgl. Dodong bin Zoebir
10518
  • Berikut tanggal 25September 2008 dilakukan lagi penarikan sebesarRp5.000.000, (lima juta rupiah) dengan memalsukan tandatangan ketua UPK, Bendaharawan UPK dan Ketua Forum MAN.Pada tanggal 31 Oktober 2008 dilakukan lagi penarikansebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) denganmemalsukan tanda tangan ketua UPK, Bendaharawan UPK danKetua Forum MAN.
    UPK,Bendaharawan UPK dan Ketua Forum MAN.
    Tetapi, yang sering datang ituadalah Michelia Eka Putri;Bahwa, saksi tidak tahu mengenai kejadian penarikan danasebesar Rp92.200.000, dari rekening UPK yang ada di BPRLPN Balerong Bunta;Bahwa, untuk mencairkan dana dari dalam srekeningPengembalian SPP UPK Sungai Tarab, disyaratkan adanyasalah seorang pengurus UPK, buku tabungan, slip penarikanyang sudah ditandatangani Ketua UPK, Bendahara UPK danwakil masyarakat yang ditunjuk sesuai spesimen dan telahdibubuhi stempel UPK;Atas keterangan saksi tersebut
    TPK untukselanjutnya diserahkan ke Bendahara UPK, sedangkanangsuran berikutnya hingga lunas saksi serahkan langsungkepada Michelia Eka Putri, selaku Bendahara UPK diSekretariat UPK yang berkantor di Kantor Camat SungaiTarab.
    Bendahara UPK di Sekretariat UPK yangberkantor di Kantor Camat Sungai fTarab.
Putus : 23-07-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 80/PDT/2018/PT.PDG.
Tanggal 23 Juli 2019 — Irawati Melawan : Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Dirut PT PLN (Persero) di Jakarta, Cq Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II UPK Jaringan Sumatera 3, dkk.
2912
  • IrawatiMelawan :Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Dirut PT PLN (Persero) di Jakarta, Cq Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II UPK Jaringan Sumatera 3, dkk.
    PLN(Persero) Unit Induk Pembangunan II UPK Jaringan Sumatera 3sebagai Tergugat dalam perkara ini karena PT. PLN (Tergugat 1)dalam memberikan ganti rugi terhadap tanah yang dipakai untukpembangunan tapak tower TW.121 telah membayarkan ganti rugikepada Tergugat 2 dengan luas 441 m?
    PLN(Persero) Unit Induk Pembangunan II UPK Jaringan Sumatera 3denganmempedomani UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta KeputusanGeneral Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IINomor : 0009.
Putus : 26-10-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 26 Oktober 2015 — NUR HANA.M
5517
  • Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Kecamatan Soyojaya Tahun Anggaran 2011 s/d 2013;2. Rekening koran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Soyo Jaya pada Bank Sulteng Capem Morowali Nomor rekening: 401 02.01.03794 4 pada bulan Januari s/d April 2014;3. Hasil Pemeriksaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara periode Januari 2014 s/d Oktober 2014;4.
    Rekap Hasil Audit / Temuan Penyalahgunaan Dana Perguliran SPP Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara oleh Bendahara UPK (An. Nurhana) bulan Maret s/d Agustus 2014;9. Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Nurhana pada tanggal 06 Mei 2014;10. Buku Kas Pengembalian Penyalahgunaan Dana SPP oleh Bendahara UPK Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara (An. Nurhana);11. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Revisi, Penjelasan X Tahun 2013;12.
    Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara;15.
    kelompok SPP, terdiri dari:16.1 Surat Pernyataan Kelompok SPP Makmur;16.2 Surat Pernyataan dan Kwitansi Kelompok SPP Bogenvil;16.3 Kwitansi Kelompok SPP Bersatu;16.4 Surat Pernyataan dan Kwitansi Kelompok SPP Islamia;16.5 Surat Pernyataan dan Kwitansi Kelompok SPP Sejahtera;16.6 Surat Pernyataan dan Kwitansi Kelompok SPP Anggrek;16.7 Surat Pernyataan dan Kwitansi Kelompok SPP Sinar;16.8 Surat Pernyataan dan Kwitansi Kelompok SPP Mawar dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu UPK
    ) Posisi saldo kas dana SPP di UPK setiap hari kerja adalah Nihilkecuali pada hari libur, Kas Bank tutup atau jarak antara kantorUPK dengan Bank jauh;(3) Posisi saldo Kas Operasional UPK maksimal Rp. 300.000, (Tigaratus ribu) setiap hari kerja kecuali pada hari libur, kas Bank tutupatau jarak antara kantor UPK dengan Bank jauh.(4) Tahun buku UPK Kecamatan Soyo Jaya diatur berdasarkanTahun Fiskal yaitu mulai Januari sampai dengan 31 Desember.Bahwa dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan(
    Tim verifikasi ditunjuk dan ditetapkan melaluiMusyawarah Antar Desa (MAD) yang ditunjuk 3 orang oleh Tim verifikasikemudian dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untukpenetapan usulan proposal, kemudian ketua UPK melakukan penarikandana di Bank, kemudian Ketua UPK menyerahkan ke bendahara UPK(Unit Pengelola Kegiatan) dan disalurkan ke kelompok yang mengajukanproposal sesuai dengan kebutuhan kelompok;Bahwatemuan dari Fasilitator, terhadap rekening UPK dengan buku kasyang dipegang oleh bendahara
    Saksi SYAHRUDDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi diangkat sebagai Badan Pengawas UPK melaluiMusyawarah Antar Desa, Tugas pokok dan fungsi saksi mengawasi danmengaudit UPK menyangkut administrasi keuangan; Bahwasaksi tidak melaksanakan Tugas pokok dan fungsi sebagai badanpengawas UPK dikarenakan terkendala tidak diberikannya informasi dandata pendukung administrasi keuangan dari bendahara UPK ; Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap keuangan UPKKec.Soyojoyo
    Memegang semua buku rekening Bank dan dana UPK Melakukan penagihan pengembalian pinjaman.
    Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK KecamatanSoyojaya Tahun Anggaran 2011 s/d 2013;2.
Putus : 12-03-2009 — Upload : 30-11-2013
Putusan PN LUMAJANG Nomor 779/Pid.B/2008/PN.Lmj.
Tanggal 12 Maret 2009 — SAYU
594
  • Efendi Kurnia Wijaya ;Bahwa yang menjadi bendara UPK Kec.
    dan Ketua UPK adalahEfendi Kurnia Wijaya ;Bahwa kemudian Pengurus UPK mengalami perubahan kembali, padatahun 2003 s/d Bulan Oktober Tahun 2004 adalah Saksi sebagai813Sekretaris, Bendahara adalah terdakwa Sayu dan Ketua UPK adalahEfendi Kurnia Wijaya ;e Bahwa kemudian Pengurus UPK pada Bulan Nopember Tahun 2004mengalami perubahan dengan susunan pengurus sebagai berikut : KetuaUPK Lilik Suryani, Sekretaris Imam Sidiqqi dan Bendahara adalahMoch.
    Ranuyoso harusdiverifikasi terlebih dahulu dan memverifikasi adalah ketua UPK dankadang kala saksi sendiri juga ikut ;Bahwa untuk pencairan pinjaman pada UPK, yang tanda tangan adalahketua UPK dan terdakwa Sayu selaku bendahara ;e Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan dan program PPK/PNPM selanjutnya menjadi terhambat ;saksi EFENDI KURNIA WIJAYA :Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungandengan penyalahgunaan keuangan di UPK Kec.
    dan Sekretaris UPK adalahYoyon Sugiarto ;e Bahwa kemudian Pengurus UPK mengalami perubahan kembali, padatahun 2003 s/d Bulan Oktober Tahun 2004 adalah Saksi sebagai KetuaUPK, Bendahara adalah terdakwa Sayu dan Sekretaris UPK adalahYoyon Sugiarto ;e Bahwa kemudian Pengurus UPK pada Bulan Nopember Tahun 2004mengalami perubahan dengan susunan pengurus sebagai berikut : KetuaUPK Lilik Suryani, Sekretaris Imam Sidiqqi dan Bendahara adalahMoch.
    yang seharusnya disetorkanke kas UPK oleh Terdakwa Sayu selaku bendahara/ juru tagih tidak disetorkan kekas UPK akan tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi dan dipinjamkan kepadapengurus UPK.Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa uang pengembaliankelompokkelompok anggota UPK yang seharusnya disetorkan ke kas UPK akantetapi oleh Terdakwa Sayu dipergunakan untuk keperluan pribadi dan dipinjamkankepada pengurus UPK adalah sebesar Rp. 21.173.950, (dua puluh satu juta seratustujuh puluh tiga
Register : 18-07-2013 — Putus : 26-08-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 61/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 26 Agustus 2013 — Pembanding/Terdakwa : SIH PUJI ASTUTI, Amd
Terbanding/Jaksa Penuntut : BAMBANG PUTRA SANTOSO, SH
5133
  • Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2008.
  • Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2009.
  • Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2010.
  • Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2011.
  • Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2012.
  • Kolektibilitas Tahun 2007.
  • Kolektibilitas Tahun 2010.
  • Kolektibilitas Tahun 2011.
  • Buku Kas Keluar tahun 2008.
  • Buku Kas Keluar tahun 2009.
  • 1 Bendel Laporan penanganan Kasus penyalahgunaan dana oleh oknum UPK Kelurahan Banmati Kec. Sukoharjo.
  • Buku Kas Harian tahun 2006 s/d tahun 2007.
  • Dokumen Pencairan Termin II BKM Manunggal Keluarhan Banmati Kabupaten Sukoharjo tahun 2006.
    1. Berkas Pencairan dana BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.
    2. Berkas Dokumen Pencairan Dana BLM II (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.

    Dikembalikan ke UPK pada BKM MANUNGGAL Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo;

    - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

    UPK tidak konsisten dalam perkataannya terkesan menutupnutupisesuatu.4.
    Kasir bertanggung jawab mengelola keuangan yang ada dalam UPK.Secara garis besar tugas kasir adalah bertanggung jawab terhadapkas UPK, menjaga kecukupan kas untuk pelayanan UPK, mengelolakas selama operasional UPK dan bertanggung jawab atas sisa kasyang ada.Menurut Anggaran Rumah Tangga BKM Manunggal pasal 4 yat (2)menyebutkan UPK bertugas :a. Melakukan verifikasi usulan kegiatan KSM.Hal 10 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT. TPK.Smg.b.
    Menyatakan barang bukti, berupa :1.oN Po Pf11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Buku Bank Tahun 2008.Buku Bank Tahun 2010.Buku Tabungan Tahun 2008.Buku Tamades Tahun 2010.Buku Tamades Tahun 2010.Buku Kas Tahun 2008.Buku Kas Tahun 2009.Buku Kas Tahun 2010.Buku Kas Tahun 2011.Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2008.Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2009.Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2010.Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2011.Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2012.Kolektibilitas Tahun 2007.Kolektibilitas
    Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2008.11. Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2009.12. Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2010.13.
    Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2008.11. Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2009.12. Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2010.13. Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2011.14. Buku Laporan Neraca UPK BKM Tahun 2012.15. Kolektibilitas Tahun 2007.16. Kolektibilitas Tahun 2010.17. Kolektibilitas Tahun 2011.18. Buku Kas Keluar tahun 2008.19.
Register : 28-03-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2013/PN.DBG.
Tanggal 24 Juli 2013 — Dra. ODAH ALIYAH BINTI H. HARIS ABDULROHIM
6630
  • HARIS ABDULROHIM untuk membayar uang pengganti kepada Negara dalam hal ini UPK Kecamatan Taraju sebesar Rp. 951.315.534,- ( Sembilan ratus lima puluh satu juta ribu tiga ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah ) dan apabila terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam watu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut
    Dana pengembalian pinjaman dari kelompok digunakan sebagian atauseluruhnya oleh terdakwa ketua UPK secara individu. Hal ini karenapengembalian dari kelompok diterima oleh mantan ketua UPK dirumah19dan tidak disetorkan uangnya ke rekening UPK di Bank.Terdakwa selaku ketua UPK menggunakan dana pengembalian ituseolaholah uang itu disalurkan ke kelompok, padahal kelompoknyatidak ada. (fiktip)Bahwa Dana/uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwaselaku Ketua UPK Kec. Taraju Kab.
    waktunya sudahdisetorkan, kKemudian ketua kelompok akan menyetorkan ke UPKdengan membawa kartu kredit kelompok dan UPK akan memberikankuitansi penerimaan dari bendahara UPK sebanyak dua rangkap yangsatu / asli untuk kelompok dan yang satunya lagi untuk arsip UPK.> Kemudian bendahara akan mencatat dalam buku kas pengembalianSPP atau UEP dan kartu kredit di UPK dan seterusnya dimasukankedalam laporan perkembangan pinjaman kelompok.> Setiap harinya bendahara UPK menyetorkan ke Bank, seluruhangsuran
    Ketua UPK Taraju adalah selisih antara saldo pinjamanseharusnya sesuai di Laporan UPK dengan saldopinjamandimasyarakat/ kelompok peminjam hasil audit Tim PenangananMasalah.
    Khusus Struktural Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diTingkat Kecamatan, sebagai berikut : Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ). Badan Pengawas UPK ( BPUPK ).
    pengurus UPK/terdakwa serta pemilihanpengurus UPK yang baru ;Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanakanpenyaluran dan penbgembalian pinjaman SPP dan UEP darikelompok yang dilakukan oleh UPK dan memeriksa kebenaran buktipendukung adalah fasilitator kecamatan sebagai pendamping danBadan Pengawas BPUPK yaitu wakil masyarakat yang ditugaskanmenjadi pengawas rutin pengelolaan keuangan dan kegiatan UPK ;Bahwa benar yang bertugas untuk memeriksa status kondisi saldorekening bank UPK dan
Register : 30-10-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 80 /PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 25 Februari 2016 — FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T
110104
  • Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012; 2) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang telah disahkan; 3) Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012; 4) Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 01/BASTU/I/2013 tanggal 25 Januari 2013; 5) Buku Rekening BRI Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama MARIALAETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU;6) Tanda Terima pembayaran honor UPK
    UPK Desa Tulamalae 71. UPK Desa Dualasi 141 UPK Desa Lotas2. UPK Desa Beirafu 72 UPK Desa DualasiRaiulun 142 UPK Desa Boen3. UPK Desa Berdao 73 UPK Desa Maneikun 143 UPK Desa Wekeke4. UPK Desa Umanen 74 UPK Desa Lakanmau 144 UPK Desa Niti5. UPK Desa Tenukiik 75 UPK Desa Lasiolat 145 UPK Desa Naet6. UPK Kelurahan Atambua 76 UPK Desa Naas 146 UPK Desa Weain7. UPK Desa Fatubenao 77 UPK Desa Motaulun 147 UPKDesaOekmurak8. UPK Desa Manumutin 78 UPK Desa Lasaen 148 UPK Desa Saenama9.
    UPK Desa Fatoin 92 UPK Desa Barena 162 UPK Desa Naisau23. UPK Desa Kufeu 93 UPK Desa Kakaniuk 163 UPK Desa Rinbesit24. UPK Desa Biau 94 UPK Desa Kateri 164 UPK Desa Lookeu25. UPK Desa Jenilu 95 UPK Desa Bakiruk 165 UPK Desa Tukuneno26. UPK Desa Dualaus 96 UPK Desa Kamanasa 166 UPK DesaLawalutolus27. UPK Desa Leosama 97 UPK Desa Harekakae 167 UPK DesaDerokfaturene28. UPK Desa Fatuketi 98 UPK Desa Wehali 168 UPK DesaBakustulama29. UPK Desa Kabuna 99 UPK Desa Umakatahan 169 UPK Desa Naitimu30.
    UPK Desa Kapitan Meo 114 UPK Desa Kusa 184 UPK Desa Haitimuk45. UPK Desa Tniumanu 115 UPK Desa Dubesi 185 UPK Desa Lamudur46. UPK Desa Uabau 116 UPK Desa Nanaet 186 UPK DesaForekmodok47. UPK Desa Boni Bais 117 UPK Desa Nanaenoe 187 UPK Desa Leunklot48. UPK Desa Oenaek 118 UPK Desa Fohoeka 188 UPK Desa Taaba49. UPK Desa Nauke Kusa 119 UPK Desa Asumanu 189 UPK DesaUmalawain50. UPK Desa Bisesmus 120 UPK Desa Maumutin 190 UPK Desa Lakulo51. UPK Desa Tesa 121 UPK Desa Tohe 191 UPK Desa Haliklaran52.
    UPK Desa Rainawe 101 UPK Desa Lawalu 171 UPK Desa Manleten32. UPK Desa Babulu 102 UPK Desa Suai 172 UPK Desa Bauho33. UPK Desa Lakekun 103 UPK Desa Bereliku 173 UPK Desa HalimodokUtara34. UPK Desa Lakekun 104 UPK Desa Wemeda 174 UPK Desa Tialai35. UPK Desa Lakekun 105 UPK Desa Raiulun 175 UPK Desa SilawanBarat36. UPK Desa Kota Biru 106 UPK Desa Numponi 176 UPK Desa Wesey37. UPK Desa Alas 107 UPK Desa Dirma 177 UPK Desa Haitimuk38. UPK Desa Alas Utara 108 UPK Desa Sanleo 178 UPK Desa Lamudur39.
    UPK Desa Dualasi 141 UPK Desa Lotas2. UPK Desa Beirafu 72 UPK Desa Dualasi 142 UPK Desa BoenRaiulun3. UPK Desa Berdao 73 UPK Desa Maneikun 143 UPK Desa Wekeke4. UPK Desa Umanen 74 UPK Desa Lakanmau 144 UPK Desa Niti5. UPK Desa Tenukiik 75 UPK Desa Lasiolat 145 UPK Desa Naet6. UPK KelurahaAtambua 76 UPK Desa Naas 146 UPK Desa Weain7. UPK Desa Fatubenao 77 UPK Desa Motaulun 147 UPK Desa Oekmurak8. UPK Desa Manumutin 78 UPK Desa Lasaen 148 UPK Desa Saenama9.
Register : 04-11-2016 — Putus : 02-12-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 14/PID.TPK/2016/PT KDI
Tanggal 2 Desember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum II : INAL SAINAL SAIFUL, SH
Terbanding/Terdakwa : HASRUDIN Alias YAS Bin BAHRUN L
8328
  • YAS selaku bendahara UPK PNPM-MP Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan tahun 2012 dan tahun 2013;

    b. 6 (enam) lembar kwitansi bukti pengembalian atau penyetoran pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan kepada lelaki JHONI selaku Ketua UPK PNPM-MP Kec. Moramo Utara Kab.

    Konawe Selatan kepada lelaki IRMAN selaku Sekretaris UPK PNPM-MP Kec.Moramo Utara Kab.Konawe Selatan tahun 2012 dan tahun 2013;

    2. 3 (tiga) lembar kwitansi bukti pengembalian atau penyetoran pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Sumber Sembako Desa Sanggula Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan kepada lelaki HASRUDIN al. YAS selaku bendahara UPK PNPM-MP Kec. Moramo Utara Kab.

    YAS selaku bendahara UPK PNPM-MP Kec.Moramo Utara Kab. Konawe Selatan tahun 2013, tanggal 14 April 2013 sebesar Rp. 2.530.000, (angsuran ke-2);

    c.

    YAS (Bendahara UPK PNPM-MP
    Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan tahun 2012 dan
    2013) tertanggal 20 Februari 2013, 20 April 2013, 26 Juni
    2013 dan 22 Juli 2013;
  • b. 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian atau penyetoran pinjaman kelompok KARYA ABADI Desa Puasana yang diterima IRMAN (Sekretaris UPK PNPM-MP Kec. Moramo Utara Kab.

    YAS selaku Bendahara UPK PNPM-MP Kec. Moramo Utara Kab.
    YAS Bendahara UPK PNPMMP Kec. MoramoUtara Kab.
    YAS selaku Bendahara UPK PNPMMP Kec. Moramo UtaraKab.
    Desa Sanggula yang diterima pihak UPK PNPMMPKec.
    YAS (Bendahara UPK PNPMMPKec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan tahun 2012 dan2013) tertanggal 20 Februari 2013, 20 April 2013, 26 Juni2013 dan 22 Juli 2013;2 (dua) lembar kwitansi pengembalian atau penyetoranpinjaman kelompok KARYA ABADI Desa Puasana yangditerima IRMAN (Sekretaris UPK PNPMMP Kec. MoramoUtara Kab.
    Cendrawasih Desa Lamokulayang diterima JHONI TUAMAIN selaku Ketua UPK PNPMMPKec.
Register : 23-08-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg
Tanggal 18 Juli 2017 — DAUD JETIMAUH
12067
  • Alor Nomor : 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1 Juli 2014, kepada Dirjen PMD Kementrian Dalam Negeri RI, Perihal Pencabutan Status Lokasi Kecamatan Potensi Masalah PNPM-MPd Tahun 2014 (foto copy).8. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Penalangan Dana Oleh Suplier Pemenang TA 2014 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (foto copy).9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK
    ) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008 (foto copy).10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal
    26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).12. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).13. 1 (satu
    : 013 02.01.112100-1 (asli)14. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Juli Tahun 2012 PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara (asli). 15. 1 (satu) jilid Laporan Pengembalian Pinjaman SPP Periode s/d Juli 2012 (foto copy). 16. 1 (satu) julid Surat Pernyataan Kelompok Simpan Pinjam Kecamatan Alor Tengah Utara (asli).17. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2004-2007(asli). 18. 1 (satu) buah Buku Bank SPP Tahun 2004-2007 (asli). 19. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2007(asli). 20. 1 (satu) buah Buku Neraca UPK
    DAUH JETIMAUH (mantan Ketua UPK)Rp.88.250.047,2. ZADRAK ATABUlmantan Sekretaris UPK) Rp. 83;095;017,3. URSINUS ATAPAY(mantan Sekretaris UPK)Rp.119 :287:296.
    DAUH JETIMAUH (mantan Ketua UPK) Rp. 88;520;047;2. ZADRAK ATABUI (mantan Sekretaris UPK) Rp. 83;095;017,3.
    Daud Jetimauh (Ketua UPK) Rp. 88;520;047;2. Zadrak Atabui (Sekretaris UPK) Rp. 83;095;01 7,3.
    pinjaman SPP, namun apabila setoran angsuran SPP itu diterimaoleh Ketua UPK dan/atau diterima oleh Sekretaris UPK maka seharusnya merekalangsung menyerahkan kepada Bendahara UPK yang selanjutnya menyetorkan kerekening UPK di Bank NTT Cabang Alor; Bahwa yang melakukan pengawasan pengelolaan dana SPP PNPMMp Kecamatan AlorTengah Utara adalah Badan Pengawas UPK (BP UPK); Bahwa pengelolaan dana SPP PNPMMp Kecamatan Alor Tengah Utara yang dilakukanoleh pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tidak ada
    UPK oleh Bendahara UPK (Sdr.
Register : 26-10-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 67/PID.SUS/TPK/2015/PN Mks
Tanggal 1 Maret 2016 — Jaksa Penuntut:
ACHMAD SYAUKI, SH
Terdakwa:
RAHMAWATI SPd. AUD BINTI SULAIMAN
9529
  • hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • Laporan Bulanan UPK
      bulan Desember tahun 2008, Laporan Bulanan UPK bulan Oktober 2010, Laporan Bulanan UPK tahun 2011 bulan Januari s/d Desember, Laporan Bulanan UPK tahun 2012 bulan Januari s/d Desember dan Laporan Bulanan UPK tahun 2013 bulan Januari s/d Juni.
      NYIWI (Bendahara UPK).
    • 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 57/KPTS/IV/2009 tanggal 01 April 2009.
    • 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 423/KPTS/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010.
    • 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 198/KPTS/V/2011 tanggal 21 Mei 2011.
    • 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 135 Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012.
    • Rekening koran UPK Kec. Takkalalla bulan Desember 2009 s/d bulan Juni 2013 dengan Nomor Rekening 5050-01004074-53-6.
    • 1 (satu) Buah Laptop Warna Merah, Merk ACER, dengan Nomor SNID : 00124693816.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa A. Nurhawaisa.

  1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-
Ketua UPK : Wawangsa2.
Ketua UPK : Wawangsa2. Sekretaris UPK : Rahmawati3. Bendahara UPK: Andi Nurhawaisa, A.MdBahwa pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut diatas tetap menjabatsampai dengan tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam :Hal 38 dari 131 Halaman, Putusan Nomor 67/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Mks.
Ketua UPK : Wawangsa2. Sekretaris UPK : Rahmawati3. Bendahara UPK: Andi Nurhawaisa, A.MdBahwa pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut diatas tetap menjabatsampai dengan tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam :1.
Takkalalla adalah pengurus UPK Kec. Takkalalla yang terdiri dariWAWANGSA, S.Pd (Ketua UPK), RAHMAWATI, S.Pd. AUD (Sekretaris) danA.
kepadaWAWANGSA, S.Pd ( Ketua UPK) dan juga A.
Register : 18-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 26-10-2011
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 09/Pid.B/2011/PN.BS
Tanggal 9 Juni 2011 — MICHELIA EKA PUTRI, S.Pi Pgl. MICE
12521
  • Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) dengan caramemalsukan tanda tangan ketua UPK , Bendaharawan UPK danKetua Forum MAN. Berikut tanggal 25 September 2008dilakukan lagi penarikan sebesar Rp.5.000.000, ( LimaJuta Rupiah ) dengan memalsukan tanda tangan ketua UPK ,Bendaharawan UPK dan Ketua Forum MAN. Pada tanggal 31Oktober 2008 dilakukan lagi penarikan sebesarRp.5.000.000, ( Lima Juta Rupiah ) dengan memalsukantanda tangan ketua UPK , Bendaharawan UPK dan KetuaForum MAN.
    Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) dengan memalsukantanda tangan ketua UPK , Bendaharawan UPK dan KetuaForum MAN. Berikut tanggal 25 September 2008 dilakukanlagi penarikan sebesar Rp.5.000.000, ( Lima Juta Rupiah) dengan memalsukan tanda tangan ketua UPK ,Bendaharawan UPK dan Ketua Forum MAN. Pada tanggal 31Oktober 2008 dilakukan lagi penarikan sebesarRp.5.000.000, ( Lima Juta Rupiah ) dengan memalsukantanda tangan ketua UPK , Bendaharawan UPK dan KetuaForum MAN.
    TPK untukselanjutnya diserahkan ke Bendahara UPK, sedangkanangsuran berikutnya hingga lunas saksi serahkan langsungkepada Michelia Eka Putri, selaku Bendahara UPK diSekretariat UPK yang berkantor di Kantor Camat SungaiTarab.
    , selaku Bendahara UPK di Sekretariat UPK yangberkantor di Kantor Camat Sungai Tarab.
Putus : 12-06-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 29/Pid.Sus/2014/PTK
Tanggal 12 Juni 2014 — YAKU DANGA alias BOYA
4417
  • UnitPengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat pada ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) dengan tugas dan wewenang, antara lain:memegang semua rekening bank dana PPK yang ada di UPK ; memeganguang kas dana PPK yang ada di UPK ; mengeluarkan uang atas persetujuanKetua UPK ; melakukan penyetoran dan penarikan rekening atas persetujuanKetua UPK ; mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuanganUPK ; membuat laporan keuangan secara berkala ; bersama Ketua danSekretaris UPK menyusun perencanaan
    UPK, menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya,menyalahgunakan barangbarang, uang atau suratsurat berharga milik UPK,Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK.
    yang harus ada pada UPK Sabu Barat sebesar Rp 432.332.429.
    Halaman 13sebagai Ketua UPK dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 pada UnitPengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat melakukan pengelolaan danaOperasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat dan dana UsahaEkonomi Produktif (UEP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) SabuBarat.
Putus : 03-11-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 3 Nopember 2014 — MOHAMMAD HASAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
3511
  • Pejagan ------------------------------------------------------------------------------36. 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban UPK Tahun 2006 & RPAB Tahun 2007 --------------------------------------------------------------------------------37. 1 (satu) bendel Buku Laporan Keuangan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) UPK Kec.
    Bangkalan Periode 2005-2008 Yang Telah Dipinjam Oleh Mohammad Hasan dari Bendaha UPK Jeni Novita Charolin, SE yang ditandatangani oleh Jeni Novita Charolin, SE tertanggal 22 Mei 2014; ------------------------61. 1 (satu) buku catatan Jeni Novita Charoline, SE.; -------------------------------62. 1 (satu) bendel Ikhtisar Penyalahgunaan Dana PNPM Perdesaan (dahulu PPK) Sub Item UEP pada UPK Kec. Bangkalan Periode 2005-2008 oleh tersangka Jeni Novita Charolin, SE selaku Bendahara UPK Kec.
    Bangkalan dengan total Rp. 329.376.680,- --------------------------------63. 1 (satu) bendel Ikhtisar Penyalahgunaan Dana PNPM Perdesaan (dahulu PPK) Sub Item SPP pada UPK Kec. Bangkalan Periode 2005-2008 oleh tersangka Jeni Novita Charolin, SE selaku Bendahara UPK Kec. Bangkalan dengan total Rp. 100.092.500,-; --------------------------------64. 1 (satu) lembar Surat Penetapan No. 412.2/ 567/ 433.401/ 2005 tanggal 29 Oktober 2005 tentang Susunan Pengurus UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kec.
    Bangkalan; ------------------------------------------------------------67. 1 (satu) bendel Permasalahan Keuangan di UPK Kec. Bangkalan ---------68. 1 (satu) bendel Hasil pertemuan MAD Khusus tanggal 31 Oktober 2008 di Kantor UPK Kec. Bangkalan; ------------------------------------------------------69. 1 (satu) bendel Daftar Kelompok Fiktif (dalam laporan LPP SPP & UEP) Kec.
    Bangkalan86. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Hasil Pendataan Ulang Permasalahan Keuangan di UPK Kec.
    Pejagan 1 (satu) Buku Laporan Pertanggung Jawaban UPK Tahun 2006 & RPABTahun 2007 1 (satu) bendel Buku Laporan Keuangan Program PengembanganKecamatan (PPK) UPK Kec.
    PPK) /Rp. 329.376.680, Sub Item Dana UEP (Unit Ekonomi Produktif)Pada UPK.
    Rp. 882.619.300, (dana SPP dan UEP = serta BOP UPK)Adapun Pengurus UPK PNPMMPd (dahulu dikenal dengan ProgramPengembangan Kecamatan/PPK) Kec.
    RAHMAT MALIADI, SE. menjabat sebagaiKetua UPK Kec. Bangkalan, Saksi R.
    RAHMAT MALIADI, SE tersebut, Bendahara UPK Kec.
Putus : 30-04-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO
Tanggal 30 April 2014 — -SUPANDI
6956
  • Kelompok Barat I Tahun 2010-2011; 8. 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran Dana Simpan Pinjam kelompok perempuan (SPKP) Kelompok Mandiri I Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010;9. 1 (satu) bundel foto copy kwitansi pembayaran Dana Simpan pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dan bukti pembayaran pinjaman SPKP yang diterima oleh Supandi;10. 1 (satu) bundel foto copy print out rekening koran PNPM Mandiri Kelompok SPKP Kecamatan Buntulia Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;11. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum UPK
    nomor rekening 0648-01-001659-50-9 atas nama SPKP Kecamatan Potilanggio;17. 6 (enam) lembar foto copy Memo Kunjungan Lapangan Financial Management Support (FMS) Propinsi Gorontalo, tanggal 29 September 2011;18. 1 (satu) bundel foto copy Standar operasional & Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan Potilanggio tanggal 12 November 2012;19. 1(satu) bundel Kwitansi (Asli) pembayaran Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang diterima oleh Supandi;Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK
    di catat di dalam Buku Kas UPK dan disetor keRekening UPK, dan yang melakukan penyetoran ke rekening UPKadalah Ketua UPK atau Sekretaris UPK atau Bendahara UPK;Bahwa kebanyakkan yang menerima pembayaran SPKP daripara Kelompok adalah Terdakwa selaku Ketua UPK;Bahwa Terdakwa menerima honor sebagai ketua UPK, honortersebut diambil dari dana kegiatan PNPM yaitu 2 %, dari 2 %tersebut 60 % nya untuk honor UPK dan 40% untuk operasionalUPK, administrasi, ATK (alat tulis kantor);Bahwa pada Tahun 2005 Kecamatan
    Arah dan Orientasi Standar Operasinal dan ProsedurUnit Pengelola Kegiatan (SOP UPK) angka 1.2.1 tentang Tugasdan Tanggung Jawab Khusus Ketua UPK, angka 1.2.2 tentangTugas dan Tanggung Jawab Khusus Sekretaris UPK dan angka1.2.3 tentang Tugas dan Tanggungjawab Khusus Bendahara UPKyaitu :Ketua UPK :a.
    ) Kecamatan Potilanggio KabupatenPohuwato, Bab II tentang Arah dan Orientasi Standar OperasionalProsedur (SOP UPK), angka 1.2.1 Tentang Tugas dan Tanggung JawabKhusus Ketua UPK disebutkan :1 Ketua UPK :a.
    dan tanggungjawabnya sesuai dengan dalam StandarOperational & Prosedural Unit Pengelola Kegiatan (SOP UPK)Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, Bab II Tentang Arah danOrientasi Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK angka 1.2.1 dalamtugasnya dan tanggung jawab sebagai Ketua UPK adalah :1 Ketua UPK :a.
    StandarOperasinal dan Prosedur Unit Pengelola Kegiatan (SOP UPK) angka1.2.2 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Khusus Sekretaris UPK danangka 1.2.3 tentang Tugas dan Tanggungjawab Khusus BendaharaUPK yaitu :1 Sekretaris UPK :a.
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 21 Maret 2016 — - ARLIN HARUN alias AI
549
  • Menetapkan barang bukti berupa:1. 2 (dua) buah buku kas SPKP Kecamatan Mootilango.2. 1 (satu) buah buku rekening SPKP Kecamatan Mootilango atas nama IRFAN MATALAUINI pada Bank Sulut Nomor rekening 007.02.11.000717-5.3. 1 (satu) bundel kumpulan SPC dana BLM Tahun Anggaran 2009 s/d 2012 Kecamatan Mootolango.4. 11 (sebelas) bundel laporan bulanan UPK Kecamatan Mootilango Tahun 2012 dari bulan Januari s/d Desember kecuali bulan Oktober 2012.5. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Camat Mootilango (SPC
    Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 81/07/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang penepatan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan.8.
    Kecamatan Mootilango.10. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Oktober 2013 sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian dana SPKP untuk penggunaan pribadi dari ARLIN HARUN (Mantan Bendahara UPK).11. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian dana SPKP untuk penggunaan pribadi dari ARLIN HARUN (Mantan Bendahara UPK).12. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal
    28 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian dana SPKP untuk penggunaan pribadi dari ARLIN HARUN (Mantan Bendahara UPK).13. 1 (satu) bundel petunjuk teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan (Fotocopy).14. 1 (satu) bundel foto copy berita acara rapat internal hasil audit dana SPKP Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo tanggal 14 Mei 2013.15. 1 (satu) bundel rekening koran tabungan Bank Sulut an.
    UPK Kecamatan Mootilango SPKP/Irfan Matalauni periode 15 Desember 2011 s/d 30 April 2012 beserta foto copy buku rekening Bank Sulut No : 007.02.11.000717-5.Dikembalikan kepada UPK PNPM Mandiri perdesaan Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. 7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,-(lima ribu rupiah);
    , terdakwa selaku anggota UPK PNPM Mandiri Perdesaan yang bertugassebagai Bendahara UPK memiliki tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :1.
    , maka terdakwa selakuBendahara UPK Kec.
    menjadi pengurus BP UPK Kecamatan Mootilango saat Saksimenduduki jabatan sebagai Ketua UPK adalah:Susunan Pengurus BP UPK Kecamatan Mootilango adalah :Ketua : HALIDSALEHEAnggota: 1.
    untuk diverifikasi olehKetua UPK.