Ditemukan 6 data
100 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tepat dalam hubungankerja perjanjinan kerja waktu tertentu karena berdasarkan bukti P4=T1berupa Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/77/14/ KSOPBJM/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan bukti P5 =T1 berupa PerjanjianKerja Laut Nomor PK.3013/XI/UPP.KTP tanggal 1 November 2019 yangdibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat menunjukkanjangka waktu perjanjian dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang,sebagaimana telah benar dipertimbangkan Judex
Bahwa pemutusan hubungan kerja akibat dari kelalaian Pemohon Kasasiselaku Perwira/Mualin 1 mengakibatkan kerugian dan melanggarketentuan Pasal 9 huruf a Perjanjian Kerja Laut NomorPK.3013/XI/UPP.KTP (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sehinggapemutusan hubungan kerja tepat tanpa ganti rugi sebagaimanadimaksud Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin dalam
232 — 35
Trans Power 163dan tidak pernah dibuatkan Perjanjian Kerja Laut yang baru.Bahwa, kemudian pada tanggal 01 Nopember 2019 tanpa ada SuratPerintah Turun/Sign Off terlebin dahulu, antara PENGGUGAT denganTERGUGAT menandatangani Perjanjian Kerja Laut NomorPK.301/3/X/UPP.KTP/19 karena Penggugat diMutasi Jabatan darisebagai Mualim menjadi Mualim Il pada kapal yang sama, yaitu TB.Trans Power 163 dengan menerima upah/gaji sebesar Rp.5.000.000,(Lima Juta Rupiah) pada setiap bulannya, dengan perjanjian masa
kerjaselama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 01 Nopember 2019;Bahwa, berdasarkan fakta di atas dan dengan didasarkan pada Pasal 4Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.305/77/14/KSOP.BJM/2018 tanggal 29Maret 2018 Jo Pasal 4 Perjanjian Kerja Laut NomorPK.301/3/XI/UPP.KTP/19 tanggal 01 Nopember 2019 menunjukkan bahwaPENGGUGAT adalah Pekerja Tetap yang bekerja pada perusahaanTERGUGAT secara terus menerus sejak 29 Maret 2018;Bahwa, pada 24 Desember 2019 TERGUGAT melakukan pemutusanhubungan kerja secara sepihak
PK.305/77/14/KSOP.BJM/2018 danPK.3013/IX/UPP.KTP atas nama Kusno Utomo;Berita Acara yang ditandatangani oleh Penggugat TerkaitKecelakaan Atas Tongkang Milik Tergugat tanggal 14Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 29/Padt.SusPHI/2020/PN.
PK.3013/XI/UPP.KTP tanggal 01November 2019 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugatmenunjukkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dibuatberdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disertai dengan jangka waktuperjanjian dan telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat serta pejabat yangberwenang;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 337 UndangundangNomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran, dikatakan bahwa hubungan kerjaberdasarkan perjanjian kerja laut tunduk pada Undangundang
PK.3013/XI/UPP.KTP yang dibuat dan ditandatangani olen Penggugat danTergugat menyatakan bahwa:Pihak berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjianini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasanalasan yangmendesak umpamanya:a.
1.BUDI SUCIPTO, SH
2.MUSTIKA D,SH
Terdakwa:
LINTONG PAKPAHAN ANAK DARI RANTO PAKPAHAN
79 — 25
.0222.0001031 dan SPB.IDBTN.0222.0001032, tanggal 25 Februari 2022,
- 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Awak Kapal Nomor : SL019.IDBTN.0222.001205, tanggal 25 Februari 2022,
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest, tanggal February 2022,
- 2 (dua) lembar Surat Laut No.PK.205/6283/SL-PM/DK-13, tanggal 30 Oktober 2013,
- 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional No : 3713/Ba, tanggal 7 Oktober 2013,
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No: PK.002/03/XII/UPP.Ktp
-2021,
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor : PK.001/06/XII/UPP.Ktp-2021,
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor : PK.001/05/XII/UPP.Ktp-2021,
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No: AL.504/131/9/DK/2021,
- 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut No Izin: 1088/L/SDPPI/2018, tanggal 28 Desember 2018,
- 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari
IMO: 9707633, tanggal 18 Februari 2019,
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1996) No.: 028222, tanggal 18 Februari 2019,
- 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No: PK.001/01/XII/UPP.Ktp-2021, tanggal 2 Desember 2021,
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor AL.103/2000/160593/151682/22, tanggal 29 Januari 2022,
- 1 (satu) lembar Certificate
1.RENANDA BAGUS WIJAYA, S.H
2.MUSTIKA D,SH
Terdakwa:
EKO TORANG MARIDUP HUTAGALUNG
99 — 22
.0222.0001031 dan SPB.IDBTN.0222.0001032, tanggal 25 Februari 2022,
- 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Awak Kapal Nomor : SL019.IDBTN.0222.001205, tanggal 25 Februari 2022,
- 1 (satu) lembar Cargo Manifest, tanggal February 2022,
- 2 (dua) lembar Surat Laut No.PK.205/6283/SL-PM/DK-13, tanggal 30 Oktober 2013,
- 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional No : 3713/Ba, tanggal 7 Oktober 2013,
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No: PK.002/03/XII/UPP.Ktp
-2021,
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor : PK.001/06/XII/UPP.Ktp-2021,
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor : PK.001/05/XII/UPP.Ktp-2021,
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No: AL.504/131/9/DK/2021,
- 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut No Izin: 1088/L/SDPPI/2018, tanggal 28 Desember 2018,
- 4 (empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari
IMO: 9707633, tanggal 18 Februari 2019,
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Internasional (1996) No.: 028222, tanggal 18 Februari 2019,
- 2 (dua) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No: PK.001/01/XII/UPP.Ktp-2021, tanggal 2 Desember 2021,
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor AL.103/2000/160593/151682/22, tanggal 29 Januari 2022,
- 1 (satu) lembar Certificate
ADI FAKHRUDIN, SH. MH
Terdakwa:
HIMAWAN DWIANTONO Bin SUPRADI
8 — 6
PK.002/10/XII/UPP.KTP-17;
- 1 (Satu) lembar certificate of insurance No. 02726000
dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,- (lima ribu rupiah);
84 — 26
PK.301/02/663/UPP.KTP.12 tanggal 01 Maret 2012, yangselanjutnya diberi tanda P3a;Fotocopy, Surat Keputusan Direktur TERGUGAT No. 02/PBSSK/2011tanggal 10 Januari 2011 beserta lampirannya, yang menerangkanTERGUGAT mengangkat PENGGUGAT sebagai karyawan tetapTERGUGAT sampai dengan sekarang, yang selanjutnya diberi tanda P3b;Fotocopy, Kartu Peserta Jamsotek (KPJ) No. 11000672540 / 012011beserta Asli Rincian Saldo Hari Tua Atas Nama PENGGUGAT dariBPJS Ketenagakerjaan Tanggal 14 Januari 2015, yang pada