Ditemukan 604148 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Bupati lombok utara; Dikbud Lampung utara Sppu Kalimantan utara Sengketa pemilu Suweno vs gubernur sumatera utara; Hamrin vs bupati luwu utara; Yafit ham vs bupati labuhanbatu utara; Susilawati S.i.p vs bupati bengkulu utara; 05g2013 Indo china Penajam paser utara Dermawan milaya vs gubernur sumatera utara;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — MARIANTO VS BUPATI LOMBOK UTARA;
95 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARIANTO VS BUPATI LOMBOK UTARA;
    PUTUSANNomor 57 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MARIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Karang Nangka, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung,Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Usep Syarif Hidayat, S.H.
    ,dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum AdvokatRakyat, beralamat di Kota Mataram, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 September 2018;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI LOMBOK UTARA, tempat kedudukan di JalanRaya Titi Tata Tunaq Tanjung, Kecamatan Tanjung,Kabupaten Lombok Utara;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
    yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaanobjek sengketa;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketayaitu surat Bupati Lombok Utara Nomor 141/253/KLU/2017 tanggal 24November 2017 Perihal: Pemungutan Suara Ulang (PSU) Desa Sokong,Halaman 1 dari 6 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Lombok Utara Nomor141/253/KLU/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal: PemungutanSuara Ulang (PSU), Desa Sokong, Kecamatan Tanjung;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Lombok UtaraNomor 141/253/KLU/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal:Pemungutan Suara Ulang (PSU), Desa Sokong, Kecamatan Tanjung;4.
    Putusan Nomor 57 K/TUN/2019benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pencabutan Surat Keterangan Pengganti ljazah atas namaMarianto (Terbanding/Penggugat) oleh Kepala Kementerian AgamaKabupaten Lombok Utara yang mana surat pencabutan tersebut diterimaoleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong pada tanggal 31 Oktober 2017yaitu setelah tahapan pencalonan (pendaftaran dan pemenuhan persyaratanadministrasi) dan tahapan pemungutan suara telah selesai
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 13/Pid.TPK/2014/PN.TK
Tanggal 11 Juni 2014 — - Berti Astuti, S.H., M.M. Binti Ibrahim
116 — 36
  • Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 700/234/24-LU/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Lampung Utara (ROHIMAT ASLAN)19.
    Daftar nama penerima pembayaran tunjangan profesi melalui dana transfer jenjang pendidikan Menengah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk bulan April s/d Juni 2012 (501 Orang)25. Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 900/170/11 LU/01/2012 Tanggal 30 Maret 2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Lampung Utara Cq.
    Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Perihal Permohonan Penerbitan SPD Beban Kerja.26. Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 900/008/11 LU/01/2012 Tanggal 21 Juni 2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Lampung Utara Cq. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Perihal Permohonan Penerbitan SPD Beban Kerja.27.
    Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 900/1241/10 LU/01/2012 Tanggal 28 September 2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Lampung Utara Cq. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Perihal Permohonan Penerbitan SPD.28. Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 900/016/10 LU/01/2012 Tanggal 03 Desember 2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Lampung Utara Cq.
    Lampung Utara)32. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : --, tanggal 30 April 2013 perihal Setoran Sisa Tunjangan Sertifikasi Bagi Guru dan Kekurangan Pajak PPh Pasal 21 Tahun 2012 kepada Sahadat Burhan, SH. MM (Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara)33.
    Lampung Utara(sdr.
    Lampung Utara Cq.
    Lampung Utara sejumlah Rp.7.317.333.275,00.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-11-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 46/G/SPPU/2023/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2023 — Penggugat:
ARIFUDDIN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
104 — 73
  • Penggugat:
    ARIFUDDIN
    Tergugat:
    KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2021
Tanggal 15 Juli 2021 — SUWENO VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
161 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUWENO VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-11-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2023 — Penggugat:
Ahmad Maulana
Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
85 — 45
  • Penggugat:
    Ahmad Maulana
    Tergugat:
    Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — HAMRIN VS BUPATI LUWU UTARA;
94 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAMRIN VS BUPATI LUWU UTARA;
    PUTUSANNomor 562 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HAMRIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Maongan, Kelurahan/Desa Sabbang, KecamatanSabbang, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan,pekerjaan dahulu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah DaerahLuwu Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusuf Rukka, S.H.
    ,kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Hukum Yusuf Rukka, SH & Rekan,beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI LUWU UTARA, tempat kedudukan di JalanSimpuru Siang Nomor 1, Kelurahan Masamba, KecamatanMasamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi SulawesiSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh. Rusdi, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat & KonsultanHukum, pada Kantor Hukum Muh.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KabupatenLuwu Utara Nomor 888/04/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019,tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Hamrin Nip. 19661126199401 1 001,tertanggal 29 April 2019;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — YAFIT HAM VS BUPATI LABUHANBATU UTARA;
182 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAFIT HAM VS BUPATI LABUHANBATU UTARA;
    PUTUSANNomor 401 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YAFIT HAM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Kapt Manap Lubis, Desa Pulo Dogom, KecamatanKualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, pekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil di Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;Dalam hal diwakili oleh kuasa M. Iqbal Tarigan, S.H., M.H.
    ,dan kawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia,Para Advokat pada Kantor Biro Pelayanan HukumSansekerta beralamat di Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI LABUHANBATU UTARA, tempat kedudukan diJalan Sudirman, Nomor 27, Kelurahan Aek Kanopan Timur,Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;Dalam hal diwakili oleh kuasa Zahida Hafani, S.H., jabatanKepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Labuhanbatu Utara,dan kawankawan berdasarkan Surat Kuasa
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiLabuhanbatu Utara Nomor 800/667/BKD/2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas namaYafit Ham, NIP 19680801 1995121001, ditetapkan tanggal 31Desember 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara;5.
    Nomor800/667/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Yafit Ham NIP19680801 199512 1 001 tanggal 31 Desember 2018:Mewajibkan Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugat untukmerehabilitasi) Pemohon Kasasi dahulunya Pemohon Banding/Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaansemula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan KabupatenLabuhanbatu Utara;Menghukum Termohon
    Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugatuntuk mencabut Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor800/667/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Yafit Ham NIP19680801 199512 1 001 tanggal 31 Desember 2018:6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-04-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 K/TUN/2020
Tanggal 15 Juni 2020 — SUSILAWATI, S.I.P VS BUPATI BENGKULU UTARA;
240 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUSILAWATI, S.I.P VS BUPATI BENGKULU UTARA;
    ., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Air Nakai 5, Nomor 71, RT 13, PerumnasArga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pekerjaan MantanAparatur Sipil Negara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syaiful Anwar, S.H.
    ,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor AdvokatSyaiful Anwar dan Rekan, beralamat di Kota Bengkulu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020:Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BENGKULU UTARA, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 1, Arga Makmur, KabupatenBengkulu Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sugiarto, S.H., M.H.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBengkulu Utara Nomor K.888.04 tentang Pemberhentian karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas namaSusilawati, S.1.P., tanggal 31 Desember 2018;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat padaposisi semula atau setara;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — NASDI YULIAR VS BUPATI BENGKULU UTARA;
80 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NASDI YULIAR VS BUPATI BENGKULU UTARA;
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 26-02-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 05/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 23 Juli 2013 — TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR; melawan BUPATI PENAJAM PASER UTARA;
128 — 52
  • M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;- Menyatakan batal Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT.
    TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR;melawanBUPATI PENAJAM PASER UTARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 K/TUN/2024
Tanggal 13 Maret 2024 — DERMAWAN MILAYA vs GUBERNUR SUMATERA UTARA;;
103 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DERMAWAN MILAYA vs GUBERNUR SUMATERA UTARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 K/TUN/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU) VS MUHAMMAD JUHRI SIPAYUNG;
239 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU) VS MUHAMMAD JUHRI SIPAYUNG;
    PUTUSANNomor 7 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERAUTARA (UMSU), beralamat di Jalan Kapten Mukhtar Basri,Nomor 3, Medan 20238, Sumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Adi Mansar, S.H.
    ., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Biro Bantuan Hukum UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara, beralamat di Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2634/KSA/II.3AU/UMSU/I/2018, tanggal 13 September2018;Pemohon Kasasi;LawanMUHAMMAD JUHRI SIPAYUNG, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Trikora Gang Siriaon,Kelurahan Tegal S.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor:3384/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing MahasiswaFakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara AtasNama M. Juhri Sipayung NPM: 1207230122, tanggal 24 Oktober2017;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan RektorUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor:3384/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing MahasiswaFakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara AtasNama M. Juhri Sipayung NPM: 1207230122, tanggal 24 Oktober2017;4.
    Menyatakan Surat Keputusan Rektor Universitas MuhammadiyahSumatera Utara Nomor: 3384/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017 tentangSkorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas MuhammadiyahSumatera Utara atas nama Muhammad Juhri Sipayung NPM:1207230122, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan 04Shafar 1439 H sah dan berkekuatan hukum;5. Memerintahkan para pihak untuk mematuhi putusan ini;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — NASDI YULIAR VS BUPATI BENGKULU UTARA;
104 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NASDI YULIAR VS BUPATI BENGKULU UTARA;
    Sutami RT.IV Nomor 17, KelurahanKarang Suci, Kecamatan Arga Makmur, KabupatenBengkulu Utara Provinsi Bengkulu, pekerjaan MantanAparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah KabupatenBengkulu Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Desi Wahyuni, S.H.
    ,kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum PT Election Masif,beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 Agustus 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI BENGKULU UTARA, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Kota ArgaMakmur Kabupaten Bengkulu Utara Provisi Bengkulu;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBengkulu Utara Nomor K.888.12 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak PidanaKejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Atas NamaNasdi Yuliar, S.Sos.,M.M tanggal 31 Desember 2018;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabiltasi Penggugat padaposisi semula atau setara;5.
    Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugatuntuk mencabut Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor K.888.12tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannyadengan Jabatan, atas nama Nasdi Yuliar, S.Sos.,M.M., tanggal 31Desember 2018;4.
    Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugatuntuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat sertakedudukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat padakeadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah KabupatenBengkulu Utara;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-10-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2021
Tanggal 21 Desember 2021 — ., DKK VS BUPATI ACEH UTARA;
178 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS BUPATI ACEH UTARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 15-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 PK/TUN/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA AL MUNAWARAH VS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA (YAYASAN UISU)., DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
122 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA AL MUNAWARAH VS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA (YAYASAN UISU)., DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
    Kesemuanya adalah kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Tim Advokasi YayasanUniversitas Islam Sumatera Utara, beralamat, Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September2018;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 211 PK/TUN/2018l. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR.Rasuna Said Kav. 67, Jakarta Selatan:Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Aidir Amin Daud, S.H.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA ALMUNAWWARAH:Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 211 PK/TUN/20182. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, olehDr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 K/TUN/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — ZULKIFLI, SE VS BUPATI LUWU UTARA;
126 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ZULKIFLI, SE VS BUPATI LUWU UTARA;
    ., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Perum Masamba Berbunga, Kelurahan/DesaMappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten LuwuUtara, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan dahulu PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Daerah Luwu Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusuf Rukka, S.H.
    ., & Rekan, beralamat di Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI LUWU UTARA, tempat kedudukan di JalanSimpuru Siang Nomor 1, Kelurahan Masamba, KecamatanMasamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi SulawesiSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh. Rusdi, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Hukum Muh.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati KabupatenLuwu Utara Nomor 888/05/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019,tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan, atas nama Zulkifli, S.E., NIP 19781125 201001 1 010:3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKabupaten Luwu Utara Nomor 888/04/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, atas nama Zulkifli, S.E., NIP 19781125201001 1 010;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-10-2007 — Upload : 13-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264K/PID/2007
Tanggal 10 Oktober 2007 — Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri di Labuha ; NURSAN
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 K/TUN/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — WAHYUDI, S.T VS BUPATI LUWU UTARA;
180 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WAHYUDI, S.T VS BUPATI LUWU UTARA;
    ., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Perumahan Safana Graha Blok D Nomor 3, RT 001 RW001, Kelurahnan Radda, Kecamatan Baebunta, KabupatenLuwu Utara, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI LUWU UTARA, tempat kedudukan di JalanSimpurusiang Nomor 27, Kelurahan Baliase KecamatanMasamba, Kabupaten Luwu Utara;Dalam hal ini diwakili oleh Muh. Rusdi, S.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada KantorHukum Muh.
    ., & Rekan, beralamat di Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/68/Hkm/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Utara
    Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor888/03/BKPSDM/IV/2019, tanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau yang ada Hubungannya dengan jabatan atas nama Wahyudi, S.TNIP 19800412200604 1 014;3.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 02-08-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 01-05-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 10 April 2014 — ALIMUDIN, M.Si. melawan BUPATI PENAJAM PASER UTARA
73 — 26
  • M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN-Menolak Permohoanan Penundaan Penggugat;DALAM POKOK SENGKETA1.Mengabulkan gugatan Penggugat;2.Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Alimudin, M.
    Si Nomor Urut 005; 3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Isaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Alimudin, M.
    ALIMUDIN, M.Si.melawanBUPATI PENAJAM PASER UTARA
    ., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilKabupaten Penajam Paser Utara, bertempat tinggal di KomplekPerumahan BTN Km.1 Blok B 18 RT.023, Kelurahan Penajam,Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. DR. Piatur Pangaribuan, S.H.2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan KeputusanBupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27Juni 2013 atas nama Alimudin, M,Si Nomor Urut 005 ;3.
    Penetapan Tertulis;Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana termuat dalam SuratKeputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan KeputusanBupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27Juni 2013 atas nama Alimudin, M. Si Nomor Urut 005 (vide bukti P1 danP5);2.
    Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanBupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStruktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati PenajamPaser Utara Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atasnama Alimudin, M. Si Nomor Urut 005;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Isaha Negaraberupa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran PetikanKeputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013tanggal 27 Juni 2013 atas nama Alimudin, M. Si Nomor Urut 005;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — USMAN UMAR, S.E VS BUPATI LUWU UTARA;
70 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • USMAN UMAR, S.E VS BUPATI LUWU UTARA;
    ., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Bakka 1, RT/RW 001/001, Kelurahan/DesaBakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusuf Rukka, S.H.,kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor di Kantor Hukum Yusuf Mapparukka, S.H.
    &Rekan, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI LUWU UTARA, tempat kedudukan di JalanSimpuru Siang, Nomor 1, Kelurahan Masamba, KecamatanMasamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi SulawesiSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh. Rusdi., S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Hukum Muh.
    Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor888/11/BKPSDM/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Usman Umar,SE. Nip19720421200701 1 033 tertanggal 29 April 2019:3.