Dalam kaitannya dengan GTA yang sudah ditandatangani sebelum UUMigas diberlakukan, maka ketentuan Pasal 64 UU Migas di atas secara hukum harusdiartikan, dibaca dan dipahami bahwa ketentuanketentuan di dalam GTA dijaminkeberlakuannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu GTA.

Penting untuk dicatat bahwa PGN adalah Badan Usaha Milik Negarayang namanya jelasjelas dicantumkan di dalam penjelasan resmi Pasal 64 UUMigas, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyatakan bahwa GTA telahmemenuhi kualifikasi sebagai perjanjian yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 64UU Migas ; 2 GTA ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2001, atau 9 (sembilan) bulansebelum Pemerintah RI mengundangkan UU Migas, tepatnya pada tanggal 23November 2001.

Artinya, GTA sudah ada dan sudah berlaku pada saat PemerintahRI mengesahkan dan memberlakukan UUMigas ; 11 Bahwa sebaliknya, tidak terdapat satupun ketentuan di dalam UU Migas maupunperaturan pelaksana lainnya di bidang minyak dan gas bumi yang memberikankewenangan baik kepada Badan Pelaksana (dalam hal ini BP Migas) maupun kepadaTergugat selaku Badan Pengatur untuk mengubah ketentuanketentuan yang terdapat didalam perjanjian atau kontrak yang termasuk ke dalam lingkup Pasal 64 UU Migas ;C Proses

) UU Migas telah mengatur bahwa perjanjianperjanjian yangmelibatkan PGN (dan pihakpihak lain yang menggantikan kedudukan PGN dalamperjajianperjanjian tersebut) yang sudah berlaku sejak diundangkannya UU Migastetap dijamin keberlakuannya sampai dengan berakhimya perjanjianperjanjian tersebut ;Atas dasar hal itu, Penggugat menyatakan bahwa Access Arrangement tidakdapat diberlakukan terhadap GTA mengingat perjanjian ini sudah berlakusejak 12 Februari 2001 atau 9 (sembilan) bulan sebelum berlakunya UUMigas

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 64 UU Migastersebut sudah sangat jelas bahwa seluruh ketentuan yang terdapat di dalam GTA,tanpa terkecuali, secara hukum dijamin keberlakuan serta keabsahannya sampaidengan berakhirnya kontrak tersebut di tahun 2023, kecuali jika memang terdapatkesepakatan tertulis dari para pihak di dalamnya untuk mengubah suatu ketentuandalam GTA ;4 Akan tetapi, secara bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 64 UUMigas, Tergugat secara sepihak dan sewenangwenang telah

Latif K.Pengadilan Negeri Kolaka menyatakan terdakwa terbukti melakukantindak pidana menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan,perbuatan mana melanggar pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) UUMigas. Terdakwa divonis 10 bulan penjara dan denda lima juta rupiahsubsider 3 bulan kurungan.

Penghasilan LNGProject;Bahwa dalam penugasan Pemerintah kepada Pertaminasebagai penjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biayaPengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNGmerupakan bagian dari Production Sharing Percentage LNGProject sesuai dengan Badak LNG Processing Agreement Art.13 dan Arun LNG Processing Agreement Art. 12 sehinggabiaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/EksporLNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsungsejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah UUMigas

Putusan Nomor 807/B/PK/PJK/2016ii) Gas Producer : bertentangan dengan UU Migas Nomor 22Tahun 2001 dan Kontrak KKKS tidak dapat dibebani PPNdengan prinsip Assume and Discharge (PSC Contract dan UUMigas Nomor 22 Tahun 2001).ili) Pemohon PK (semula Pemohon Banding): bukan pemilikproyek LNG, namun sebagai SELLER LNG yang menerimatagihan biaya pengolahan LNG dan membuat Tagihan kepadaBuyer LNG.iv) PT Badak NGL Co.

digambarkan sebagai berikut:i)Dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagaipenjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biayaPengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNGmerupakan bagian dari Production Sharing Percentage LNGProject sesuai dengan Badak LNG Processing Agreement Art.13 dan Arun LNG Processing Agreement Art. 12 sehinggabiaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/EksporLNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsungsejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah UUMigas

Kedua : GTA ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2001, atau 9(sembilan) bulan sebelum Pemerintah R.I. mengundangkan UU Migas (UUMigas diundangkan pada tanggal 23 November 2001).

Artinya GTA sudahada dan sudah berlaku pada saat Pemerintah mengundangkan UU Migas ;Bahwa selain itu perlu ditegaskan, tidak terdapat satupun ketentuan di dalam UUMigas maupun ketentuan pelaksana lainnya di bidang miyak dan gas bumi yangmemberikan kewenangan baik kepada Badan Pelaksana (Badan Pelaksana HuluMinyak dan Gas Bumi/*BPMIGAS) maupun kepada Tergugat selaku BadanPengatur untuk merubah ketentuanketentuan yang terdapat di dalam perjanjian ataukontrak yang termasuk ke dalam lingkup Pasal 64

keberlakuannya dijamin berdasarkanketentuan Pasal 64 UU Migas ;Bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Tergugat bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, khususnya Pasal 64 UU Migas danPeraturan BPH Migas No. 16/2008 (yang notabene diterbitkan oleh Tergugatsendiri), serta nyatanyata melanggar Asas Legalitas sebagai prinsip dasarpenyelengaraan negara hukum ;Bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang dikeluarkan Tergugatbertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah R.I. melalui UUMigas

Begitu pula berdasarkan Pasal 30 Peraturan BPH Migas No. 16/2008yang menegaskan bahwa tarif yang berlaku dalam perjanjian pengangkutan gassebelum ditetapkannya Peraturan BPH Migas No. 16/2008 dinyatakan tetap berlaku ;Hal lain yang perlu dicatat adalah tidak terdapat satupun ketentuan di dalam UUMigas, Peraturan Migas BPH Migas No. 16/2008, maupun peraturan pelaksanalainnya di bidang minyak dan gas bumi yang memberikan kewenangan kepadaTergugat untuk merubah ketentuanketentuan dalam perjanjian yang

MELALUI UUMIGAS DAN UNDANGUNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA NEGARA.Berdasarkan Pasal 3 huruf (e) UU Migas dinyatakan bahwa salah satu tujuan daripenyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah untuk meningkatkanpendapatan Negara.

Itupunpenggunaannya untuk kepentingan yang telah ditentukan secara tegas,serta dalam jumlah atau volume yang sudah dibatasi ;Bahwa menurut ahli bila ternyata ditemukan adanya niaga atau jual beliBBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UUMigas, ataupun peraturan pelaksanaannya, misalnya untuk KabupatenLuwu Utara adalah Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 510/249/Koperindagtanggal 13 Februari 2012 yang merujuk dari surat Sales Representative Ill Parepare nomor : 003 / F117113 /

oleh pemerintah sebagaimana dimaksud untuk membantumasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihari, subsidi tersebutbersumber dari anggaran negara, sehingga sudah semestinya disalurkantepat pada sasaran yang benarbenar membutuhkan sesuai denganperuntukkan awalnya yaitu rakyat atau masyarakat yang berhak menikmatipremium/bensin atau BBM bersubsidi tersebut ; Bahwa menurut ahli bila ternyata ditemukan adanya niaga atau jual beliBBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UUMigas

Penghasilan LNGProject.Bahwa dalam penugasan Pemerintah kepada Pertaminasebagai penjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biayaPengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNGmerupakan bagian dari Production Sharing Percentage LNGProject sesuai dengan Badak LNG Processing AgreementArt.13 dan Arun LNG Processing Agreement Art.12 sehinggabiaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/EksporLNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsungsejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah UUMigas

/B/PK/PJK/2016ditujukan kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding).Adapun alasan Pertimbangan Hukum Pembebanan PPNPengolahan LNG kepada Pemohon PK (semula PemohonBanding):i) Pemerintah: Bukan entitas usaha (UU Perseroan Terbatas)dan bukan termasuk para pihak dalam kontrak, sehingga PPNtidak bisa dibebankan/dikreditkan kepada Pemerintah.ii) Gas Producer : bertentangan dengan UU Migas Nomor 22Tahun 2001 dan Kontrak KKKS tidak dapat dibebani PPNdengan prinsip Assume and Discharge (PSC Contract dan UUMigas

Putusan Nomor 809/B/PK/PJK/2016sejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah UUMigas Nomor 22 Tahun 2001). Pencatatan biaya pengolahan/harga perolehan terkait Jasa Pengolahan LNG danpenyerahan Barang Kena Pajak (ekspor LNG) tidak dilakukanoleh Pertamina sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Bahwa Pelawan merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap, berdasarkan Pasal 1angka 18 UndangUndang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UUMigas), yang menjalankan sektor hulu pertambangan minyak dan gas bumi diwilayah RI yang merupakan Kontraktor Production Sharing (KPS) dari PemerintahNegara RI Cq Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BPMigas).2.

Penghasilan LNGProject;Bahwa dalam penugasan Pemerintah kepada Pertaminasebagai penjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biayaPengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNGmerupakan bagian dari Production Sharing Percentage LNGProject sesuai dengan Badak LNG Processing AgreementArt.13 dan Arun LNG Processing Agreement Art.12 sehinggabiaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/EksporLNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsungsejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah UUMigas

Putusan Nomor 810/B/PK/PJK/2016i) Pemerintah: Bukan entitas usaha (UU Perseroan Terbatas)dan bukan termasuk para pihak dalam kontrak, sehingga PPNtidak bisa dibebankan/dikreditkan kepada Pemerintah.ii) Gas Producer : bertentangan dengan UU Migas Nomor 22Tahun 2001 dan Kontrak KKKS tidak dapat dibebani PPNdengan prinsip Assume and Discharge (PSC Contract dan UUMigas Nomor 22 Tahun 2001);ili) Pemohon PK (semula Pemohon Banding): bukan pemilikproyek LNG, namun sebagai SELLER LNG yang menerimatagihan

digambarkan sebagai berikut:i)Dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagaipenjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biayaPengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNGmerupakan bagian dari Production Sharing Percentage LNGProject sesuai dengan Badak LNG Processing Agreement Art.13 dan Arun LNG Processing Agreement Art. 12 sehinggabiaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/EksporLNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsungsejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah UUMigas

pembelian, penjualan, ekspor,impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga GasBumi melalui pipa;Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 20 yang dimaksud dengan izinusaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan pengolahan, pengangkutan dan / atau niaga dengantujuan memperoleh keuntungan / laba ;Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izinusaha pengangkutan maupun ijin usaha niaga serta ijin usahapenyimpanan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap UUMigas

Patra Darma Wijaya mempunyai ijin untuk melakukanpengangkutan, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak terkaitdengan perijinan dan merupakan tindak pidana biasa yang dalam hal ini adalahpenggelapan, karena tidak semua tindak pidana terkait BBM dikenakan UUMigas. Sebagai suatu contoh apakah pencurian BBM dalam tanki Truk olehseseorang, apakah akan menjadikan seseorang tersebut secara otomatismelanggar UU migas?

bahwa setiaporang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir migaswajid memenuhi ketentuan pasal 23 UURI No. 22 tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi, jadi supaya NANANG FENDRI als NANANG binIBRAHIM tidak melanggar perbuatan pidana sebagaimana tersebut diatasmaka Sdr NANANG FENDRI als NANANG bin IBRAHIM harus memiliki IzinUsaha Hilir berupa: Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga yangdikeluarkan oleh Pemerintah; Benar bahwa kegiatan usaha hilir migas sebagaimana diatur dalam UUMigas

Penghasilan LNGProject;Bahwa dalam penugasan Pemerintah kepada Pertaminasebagai penjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biayaPengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNGmerupakan bagian dari Production Sharing Percentage LNGProject sesuai dengan Badak LNG Processing AgreementArt.13 dan Arun LNG Processing Agreement Art.12 sehinggabiaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/EksporLNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsungsejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah UUMigas

808/B/PK/PJK/2016i)Dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagaipenjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biayaPengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNGmerupakan bagian dari Production Sharing Percentage LNGProject sesuai dengan Badak LNG Processing Agreement Art.13 dan Arun LNG Processing Agreement Art. 12 sehinggabiaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/EksporLNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsungsejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah UUMigas

Itupunpenggunaannya untuk kepentingan yang telah ditentukan secara tegas,serta dalam jumlah atau volume yang sudah dibatasi ;Bahwa menurut ahli bila ternyata ditemukan adanya niaga atau jual beliBBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UUMigas, ataupun peraturan pelaksanaannya, misalnya untuk KabupatenLuwu Utara adalah Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 510/249/Koperindagtanggal 13 Februari 2012 yang merujuk dari surat Sales Representative Ill Parepare nomor : 003 / F117113 /

subsidi oleh pemerintahsebagaimana dimaksud untuk membantu masyarakat dalam memenuhikebutuhan hidup seharihari, subsidi tersebut bersumber dari anggarannegara, sehingga sudah semestinya disalurkan tepat pada sasaran yangbenarbenar membutuhkan sesuai dengan peruntukkan awalnya yaiturakyat atau masyarakat yang berhak menikmati premium/bensin atau BBMbersubsidi tersebut ;Bahwa menurut ahli bila ternyata ditemukan adanya niaga atau jual beliBBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UUMigas

Itupunpenggunaannya untuk kepentingan yang telah ditentukan secara tegas,serta dalam jumlah atau volume yang sudah dibatasi ;Bahwa menurut ahli bila ternyata ditemukan adanya niaga atau jual beliBBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UUMigas, ataupun peraturan pelaksanaannya, misalnya untuk KabupatenLuwu Utara adalah Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 510/249/KoperindagPutusan No. 34/Pid.Sus/2014/PN.MsbHal. 32 dari 57tanggal 13 Februari 2012 yang merujuk dari surat Sales Representative

Luwu Utara, tidak boleh menyimpang. ltupunpenggunaannya untuk kepentingan yang telah ditentukan secara tegas,serta dalam jumlah atau volume yang sudah dibatasi ; Bahwa benar menurut ahli bila ternyata ditemukan adanya niaga atau jualbeli BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UUMigas, ataupun peraturan pelaksanaannya, misalnya untuk KabupatenLuwu Utara adalah Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 510/249/Koperindagtanggal 13 Februari 2012 yang merujuk dari surat Sales Representative

kepadaBP Migas; 12 November2012Putusan MahkamahKonstitusi Nomor36/PUUX/2012(terlampir sebagai BuktiPemohon 3)Putusan Mahkamah Konstitusitersebut antara lain memutuskanbahwa Pasal 4 ayat (3) danPasal 63 UU Migas merupakanPasal yang bertentangandengan UUD 1945;Selain itu, Putusan MahkamahKonstitusi juga memutuskanbahwa Pasal 4 ayat (3) danPasal 63 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Dengan demikian, Pasal 4 ayat(3) dan Pasal 63 UU Migas tidakpernah mengikat terhitung sejaktanggal diundangkannya UUMigas

diterbitkanKeterangan 12 November2012Putusan MahkamahKonstitusi Nomor36/PUUX/2012(telah terlampir sebagaiBukti Pemohon 3)Putusan Mahkamah Konstitusitersebut antara lain memutuskanbahwa Pasal 4 ayat (3) danPasal 63 UU Migas merupakanPasal yang bertentangandengan UUD 1945;Selain itu, Putusan MahkamahKonstitusi juga memutuskanbahwa Pasal 4 ayat (3) danPasal 63 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Dengan demikian, Pasal 4 ayat(3) dan Pasal 63 UU Migas tidakpernah mengikat terhitung sejaktanggal diundangkannya UUMigas

Sebagalsuatu contoh apakah pencurian BBM dalam tanki Truk oleh seseorang,apakah akan menjadikan seseorang tersebut secara otomatis melanggar UUmigas? kemudian dijual kepada pengecer BBM apakah menjadikanpengecer tersebut juga dijerat dengan UU Migas. Hal ini perlu menjadiperhatian kita bersama.

Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa angkut tersebut termasuk BBMROS TUES SN mmm mmm neta eiBahwa terdakwa dirumah tidak memiliki tempat penampungan BBM jenisBahwa menurut keterangan saksi ahli, terdakwa dalam mengangkut BBM jenissolar tersebut tidak memiliki ijin pengangkutan dan atau niaga bahan bakarminyak yang disubsidi oleh pemerintah kemudian dijual dengan harga melebihiharga ketentuan pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkankeuntungan/laba maka perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan UUMigas

Penghasilan LNG Project;Bahwa dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagai penjual LNGdan kewajiban lain yang melekat, biaya Pengolahan LNG dan penghasilanpenjualan/Ekspor LNG merupakan bagian dari Production Sharing PercentageLNG Project sesuai dengan Badak LNG Processing Agreement Art.13 dan ArunLNG Processing Agreement Art.12 sehingga biaya Pengolahan LNG danpenghasilan penjualan/Ekspor LNG tidak dibukukan di Pertamina yang telahberlangsung sejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah UUMigas

Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/2016ii) Gas Producer : bertentangan dengan UU Migas Nomor 22Tahun 2001 dan Kontrak KKKS tidak dapat dibebani PPNdengan prinsip Assume and Discharge (PSC Contract dan UUMigas Nomor 22 Tahun 2001).ili) Pemohon PK (semula Pemohon Banding): bukan pemilikproyek LNG, namun sebagaiSELLER LNG yang menerimatagihan biaya pengolahan LNG dan membuat Tagihan kepadaBuyer LNG.iv) PT Badak NGL Co.

digambarkan sebagai berikut:i)Dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagaipenjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biayaPengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNGmerupakan bagian dari Production Sharing Percentage LNGProject sesuai dengan Badak LNG Processing Agreement Art.13 dan Arun LNG Processing Agreement Art. 12 sehinggabiaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/EksporLNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsungsejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah UUMigas