Ditemukan 51 data
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAM LESTARI;
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAMLESTARI
VICTORINDO ALAM LESTARI, tempat kedudukan di JalanSultan Iskandar Muda, Nomor 107, Kelurahan Babura, KecamatanMedan Baru, Medan, dalam hal ini diwakili oleh JHONNY VIRGO,Direktur PT.
Victorindo Alam Lestari, berkantor di Jalan SultanIskandar Muda, Nomor 107, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru,Medan, Sumatera Utara 20154, selanjutnya memberi kuasa kepada: GEKKIM, S.E., S.Psi, .M.M., Kuasa Hukum, berkantor diEightyEight@ Kasablanka Office Tower Lt. 5 Unit D, Jalan CasablancaHalaman 1 dari 26 halaman.
Victorindo Alam Lestari,NPWP. 01.531.972.6123.000 beralamat di Jalan Iskandar Muda, Nomor 107,Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan dengan membatalkan keputusanTerbanding dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor 000347 tanggal 29 Januari2011 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39502.R/PP/M.XVII/19/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menyatakan membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan Pajak
Victorindo AlamLestari, NPWP 01.531.972.6123.000 beralamat di Jalan Iskandar Muda, Nomor 107,Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan, menjadi sebagai berikut: Halaman Baris ke Tertulis Seharusnya4 5 Kurs Rp9.041,00 Kurs Rp9.063,404 29 Realisasi ekspor baru dilakukan Realisasi ekspor baru dilakukantanggal 12 Februari 2011 tanggal 6 Februari 20115 44 Kurs Rp9.041,00 Kurs Rp9.063,406 3 Kurs Rp9.030,00 Kurs Rp9.041,00 Halaman 5 dari 26 halaman.
Victorindo Alamlestarisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 17/2006, PPNomor 55/2008, PMK 145/2007, dan PMK 214/2008, sehinggaPutusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo layakdan/atau patut untuk dibatalkan;2 KEBERATAN KEDUA;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukumJudex Facti perkara a quo yang menyatakan:dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor214/PMK.04/2008 merupakan pendelegasian dariPasal 14 Peraturan Pemerintah
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT VICTORINDO ALAM LESTARI
PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2719/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT VICTORINDO
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00228/KEB/WPJ.01/2016 tanggal 18 Agustus2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00044/407/14/123/15 tanggal 27 Mei 2015 Masa Pajak Agustus2014, atas nama: PT Victorindo Alam Lestari, NPWP:01.531.972.6123.000, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 107,Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAM LESTARI;
VICTORINDO ALAMLESTARI, berkedudukan di Jalan Iskandar MudaNo. 107, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan, dalam hal inidiwakili Jhonny Virgo, jabatan Direktur selanjutnya memberi kuasa kepada :Drs. Mochamad Soebakir, Kuasa Hukum, beralamat di Jalan Prapanca BuntuBlok C 33 RT.009/RW.004, Komp.
Victorindo AlamLestari, NPWP : 01.531.972.6123.000, beralamat di Jl.
Victorindo Alam Lestari ;Berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Termohon PeninjauanKembali melakukan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean,yang apabila eksportasi tidak sesuai tanggal perkiraan ekspor dan tidakmemenuhi kondisi yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) PMK214/2008, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf c PMK 214/2008atas PEB 005448 tanggal 31 Desember 2010 wajib dibatalkan.
Victorindo Alam Lestari ;a Bahwa terhadap' permasalahan eksportasi yangmelampaui tanggal perkiraan ekspor dan barang ekspordimuat diluar kawasan pabean berdasarkan ketentuanHalaman 17 dari 26 halaman.
Victorindo Alamlestarisebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008,PMK 145/2007, dan PMK 214/2008, sehingga PutusanMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quolayak dan/atau patut untuk dibatalkan.4 KEBERATAN KEEMPATBahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hakimyang menyatakan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis berpendapat dasar penetapan Terbanding terhadap SPKPBK Nomor:KEP58/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tidak berdasarkan
174 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAMLESTARI
160 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT VICTORINDO ALAM LESTARI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2720/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VICTORINDO
ALAM LESTARI, beralamat di JalanIskandar Muda Nomor 107, Babura, Medan Baru, KotaMedan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Jimmy Virgo,jabatan Direktur PT Victorindo Alam Lestari;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gek Kim, S.E., S.Psi.
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00230/KEB/WPJ.01/2016, tanggal 22 Agustus2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00055/407/14/123/15, tanggal 18 Juni 2015 Masa Pajak April 2014,atas nama PT Victorindo Alam Lestari, NPWP01.531.972.6123.000, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor107, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
74 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAM LESTARI
VICTORINDO ALAM LESTARI, berkedudukan di JI.
Putusan Nomor 891/B/PK/PJK/2015Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:KETENTUAN FORMALbahwa Penggugat menyampaikan surat permohonan Nomor DSIVAL/X/0051/09 13 tanggal 9 September 2013 hal Permohonan PerpanjanganWajib Pajak Patuh PT Victorindo Alam Lestari (lampiran 2 surat gugatan);bahwa Tergugat menyampaikan jawaban dengan Surat Nomor S69/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 19 Februari 2014 (lampiran 3 surat gugatan) halPemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak
Surat Keterangan Manajer Pelayanan Pelanggan PT Pos Indonesia(Persero) Kantor Pos Medan 20000 Nomor 391/Ops/0214 tanggal 25Februari 2014 menyatakan bahwa kiriman pos tersebut di bawah ini:~ Nomor Resi Pengiriman : 60119676987~ Tanggal Pengiriman : 30 April 2013 Jenis Kiriman : Pos Kilat Knhusus Sipengirim : PT Victorindo Alam Lestari Jl. IskandarMuda No. 107 Kel Babura Kec.
disampaikantepat waktu, oleh karenanya atas permohonan penetapan Wajib Pajakdengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihanpembayaran pajak disetujui;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55077/PP/M.XVIIIB/99/2014, tanggal 11 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang PemberitahuanPenolakan Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Victorindo
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAM LESTARI tersebut;
VICTORINDO ALAM LESTARI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
VICTORINDO ALAM LESTARI, tempat kedudukan Jalan IskandarMuda, No. 107, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl.
Victorindo Alam Lestari,NPWP: 01.531.972.6121.000, alamat: J. Iskandar Muda No. 107, Kel.
AlamLestari.Pada katakata sebagaimana tersebut pada huruf b mengandung pengertianbahwa belum ada kepastian atau bukti konkrit adanya kesalahan yangdilakukan oleh Wajib Pajak Pemasok, apalagi oleh perusahaan kami PTVictorindo Alam Lestari.Oleh karena antara perusahaan kami PT Victorindo Alam Lestari denganperusahaan pemasok PT Permata Hijau Sawit terdapat hubungan istimewa danhal tersebut telah diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak karenaterhadap kedua perusahaan ini diadili oleh Majelis
Putusan Nomor 129 B/PK/PJK/200914Sebagaimana yang telah kami uraikan pada angka 1.1. di muka, bahwa dalamkenyataannya perusahaan kami PT Victorindo Alam Lestari tidak pernahmelakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada huruf b, c, dan d.Juga terhadap perusahaan kami tidak pernah dilakukan tindakan penyidikantindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana tersebut pada huruf a.
VICTORINDO ALAM LESTARI tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Jumat tanggal 18 Februari 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, $.H., M.Sc., KetuaMuda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung19sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H., dan Dr. H.
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAM LESTARI;
150 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT VICTORINDO ALAM LESTARI
2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2797/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VICTORINDO
ALAM LESTARI, beralamat di JalanIskandar Muda Nomor 107, Babura, Medan Baru, KotaMedan, Sumatera Utara, yang oleh Jimmy Virgo, jabatanDirektur PT Victorindo Alam Lestari;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gek Kim, S.E., S.Psi.
Putusan Nomor 1741/B/PK/Pjk/2019407/14/123/15, tanggal 27 Mei 2015 Masa Pajak Juni 2014, atas namaPT Victorindo Alam Lestari, NPWP 01.531.972.6123.000, beralamat diJalan Iskandar Muda Nomor 107, Babura, Medan Baru, Kota Medan,Sumatera Utara, sehingga Majelis menetapkan penghitungan pajak terutangPPN menjadi sebagai berikut: Uraian RpDasar Pengenaan Pajak Jumlah seluruh penyerahan 88.228.535.382Penghitungan PPN Lebih Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 2.958.584 Dikurangi: Pajak Masukan
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00227/KEB/WPJ.01/2016, tanggal 18 Agustus2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00046/407/14/123/15, tanggal 27 Mei 2015 Masa Pajak Juni 2014,atas nama PT Victorindo Alam Lestari, NPWP01.531.972.6123.000, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor107, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
38 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAM LESTARI ( PERMATA HIJAU GROUP ); PARDAMEAN HASIBUAN
VICTORINDO ALAM LESTARI (PERMATA HIJAUGROUP), berkedudukan di JI. Sultan Iskadar Muda No. 107Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. REFMANBASRI, SH.MBA. dan ZULCHAIRI, SH., Advokat bekantor diJl.
VICTORINDO ALAM LESTARI (PERMATA HIJAU GROUP) tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan No. 64/G/2007/PHI.Mdn. tanggal 2 Juli 2007;MENGADILI SENDIRI :Dalam Konvensi : Menyatakan telah putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatterhitung sejak tanggal 18 Januari 2007 karena pengunduran diri Penggugat ; Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan uang pisah kepadaPenggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;Dalam Rekonvensi : Menolak gugatan
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT VICTORINDO ALAM LESTARI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan dikedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042,Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2721/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VICTORINDO
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108501.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00229/KEB/WPJ.01/2016, tanggal 18Agustus 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor00045/407/14/123/15, tanggal 27 Mei 2015, Masa Pajak Juli 2014, atasnama PT Victorindo
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00229/KEB/WPJ.01/2016, tanggal 18 Agustus2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00045/407/14/123/15, tanggal 27 Mei 2015, Masa Pajak Juli2014, atas nama PT Victorindo Alam Lestari, NPWP01.531.972.6123.000, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor107, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman
32 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAMLESTARI;
VICTORINDO ALAM LESTARI, tempat kedudukan di JalanIskandar Muda Nomor 107, Kelurahan Babura, KecamatanMedan Baru, Medan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. MOCHAMADSOEBAKIR, beralamat kantor di EightyEight@KasablankaOffice Tower Lantai 5 Unit D, Jalan Casablanca Kav. 88,Halaman 1 dari 40 halaman.
Victorindo AlamLestari, NPWP: 01.531.972.6123.000 beralamat di Jalan Iskandar MudaNomor 107, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan denganmembatalkan keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEBNomor 000409 tanggal 31 Januari 2011 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put39509/PP/M.XVII/19/2012 tanggal 30 Juli 2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 5 dari 40 halaman.
Victorindo Alamlestari, Surat UraianBanding Pemohon Peninjauan Kembali Nomor: SR121/BC.8/2012tanggal 3 Februari 2012, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandalam uraianuraian di bawah ini.
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAMLESTARI;
., jabatan Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai:Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU88/BC/2012, tanggal 08November 2012:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT VICTORINDO ALAM LESTARI, beralamat di Jalan IskandarMuda Nomor 107, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru,Medan, dalam hal ini diwakili oleh Jhonny Virgo, jabatanDirektur PT Victorindo Alam Lestari:Selanjutnya memberi kuasa kepada Drs.
Agustus 2011 tentang Penetapan Kembaliperhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor sebesarRp1.369.474.000,00 dikurangkan menjadi nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put39508/PP/M.XVII/19/2012, tanggal 30 Juli 2012, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP130/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT Victorindo
Victorindo Alamilestarisebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007,dan PMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.KEBERATAN KEDUABahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbanganhukum Judex Facti perkara a quo yang menyatakan:Bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008merupakan pendelegasian dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 ... tidak mendelegasikan
Victorindo Alamlestarisebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007,dan PMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan;4.
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAM LESTARI;
VICTORINDO ALAMLESTARI, tempat kedudukan di Jalan IskandarMuda Nomor 107, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Medan, diwakili oleh JhonnyVirgo, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. MochamadSoebakir, selaku Kuasa Hukum, alamat rumah di Jalan Prapanca Buntu Blok C33 RT. 009 RW. 004, Komp.
Victorindo Alamlestari, NPWP01.531.972.6123.000 beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 107, Kel.
Victorindo Alamlestari;Berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Termohon Peninjauan Kembalimelakukan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean, yang apabilaeksportasi tidak sesuai tanggal perkiraan ekspor dan tidak memenuhi kondisiyang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) PMK 214/2008, maka berdasarkan Pasal8 ayat (1) huruf c PMK 214/2008 atas PEB 004403 tanggal 30 Oktober 2010wajib dibatalkan.
Victorindo Alamlestarisebagaimana diatur dalam UndangUndang 17/2006, PP 55/2008, PMK145/2007, dan PMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim PengadilanPajak dalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan;2.
Victorindo Alamlestari;.
286 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT VICTORINDO ALAM LESTARI
., jabatan Pelaksana padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU86/BC/2012tanggal 6 November 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT VICTORINDO ALAM LESTARI, tempat kedudukan di JalanIskandar Muda Nomor 107, Kelurahan Babura, KecamatanMedan Baru, Medan;Dalam hal ini diwakili
Jhonny Virgo, Jabatan DirekturPT VICTORINDO ALAM LESTARI, selanjutnya memberi kuasakepada Drs.
Putusan Nomor 1320/B/PK/PJK/2016Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP139/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT Victorindo AlamLestari, NPWP 01.531.972.6123.000 beralamat di Jalan Iskandar MudaNomor 107, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan denganmembatalkan keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEBNomor: 000391 tanggal 31 Januari 2011 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa sesudah
Victorindo Alamlestari, Surat Uraian Banding PemohonPeninjauan Kembali Nomor: SR125/BC.8/2012 tanggal 03 Februari 2012,merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraianuraian dibawah ini.
Victorindo Alamlestari,yang menetapkan atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) olehTermohon Peninjauan Kembali Nomor: 000391 tanggal 31 Januari 2011dengan jenis barang Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 2000 MTdiberitahukan dengan HS 1511.10.00.00 Tarif 20% Harga Ekspor = USD1.112/MT (Kurs 1 USD = Rp 9.041,00) menjadi HS 1511.10.00.00 Tarif25% Harga Ekspor = USD 1.194/MT (Kurs 1 USD = Rp. 9.030,00), makatagihan bea keluar yang harus dibayar sebesar Rp. 5.390.910.000,00,sehingga terdapat kekurangan pembayaran
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAMLESTARI
143 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
VICTORINDO ALAM LESTARI
VICTORINDO ALAM LESTARI, NPWP 01.531.972.6123.000 tempatkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 107, Kelurahan Babura, KecamatanMedan Baru, Medan, dalam hal ini diwakili oleh: Jhonny Virgo, jabatan DirekturPT. Victorindo Alam Lestari;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Drs. Mochamad Soebakir, jabatan KuasaHukum, tempat tinggal di Jalan Prapanca Buntu C33, RT. 009/004, KelurahanHal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor ...
Medan Baru, Medan, sehingga tagihan kurang bayar atas PEB Nomor005445 tanggal 31 Desember 2010 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39184.R/PP/M.XVII/19/2012, Tanggal 05 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39184/PP/M.X VII/19/2012 tanggal 18 Juli 2012 atas nama PT Victorindo AlamLestari, NPWP: 01.531.972.6123.000 beralamat di Jl.
Victorindo Alamlestari, yang menetapkanatas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) oleh Termohon Peninjauan KembaliNomor 005445 tanggal 31 Desember 2010 dengan jenis barang Crude Palm Oil(CPO) sebanyak 4.350 Ton diberitahukan dengan HS 1511.10.00.00 Tarif 15%Harga Ekspor = USD 1,010/MT (Kurs 1 USD = Rp9.044,00) menjadi HS1511.10.00.00 Tarif 20% Harga Ekspor = USD 1,112/MT (Kurs 1 USDRp8.992,00), maka tagihan bea keluar yang harus dibayar sebesarRp8.699.220.480,00, sehingga terdapat kekurangan pembayaran
Victorindo Alamlestari.Berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Termohon PeninjauanKembali melakukan pemuatan barang ekspor di luar kawasan pabean,yang apabila eksportasi tidak sesuai tanggal perkiraan ekspor dan tidakmemenuhi kondisi yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) PMK214/2008, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK 214/2008atas PEB 005445 tanggal 31 Desember 2010 wajib dibatalkan.
Victorindo AlamlestariHalaman 33 dari 41 halaman.
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT VICTORINDO ALAMLESTARI
Soempie, SH, Pelaksana pada Direktorat Pemerintahan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea danCukai;Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea danCukai, Jalan Jenderal Ahmad Yani ByPass, Jakarta Timur 13230,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 76/BC/2012 tanggal 31Oktober 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT VICTORINDO ALAMLESTARI, tempat kedudukan di Jalan IskandarMuda No. 107, Kel. Babura, Kec.
Victorindo Alamlestari sebagaimana diatur dalam UU17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007, dan PMK 214/2008, sehinggaPutusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo layakdan/atau patut untuk dibatalkan.2.
Victorindo Alamlestari;g.
Victorindo Alamlestari sebagaimana diatur dalam UU17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007, dan PMK 214/2008, sehinggaPutusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo layakdan/atau patut untuk dibatalkan.Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 681 /B/PK/PJK/2014KEBERATAN KEEMPATBahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan denganpertimbangan hakim yang menyatakan menimbang bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dasar penetapanTerbanding terhadap SPKPBK Nomor:
Victorindo Alamlestari.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan pemberitahuan eksporbarang berdasarkan PEB Nomor: 005461 tanggal 31 Desember 2010dengan jenis barang Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 750 MT dengan BeaKeluar Tarif 15% Harga Ekspor USD 1.010/MT Kurs 1 USD = Rp. 9.044,00dengan tanggal perkiraan ekspor tanggal 06 Januari 2011.Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, atas PEB 005461 tanggal 31Desember 2010 pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkutselesai pada tanggal 15 Januari 2011
242 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT VICTORINDO ALAM LESTARI
., jabatan Pelaksana pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU85/BC/2012, tanggal 06November 2012:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT VICTORINDO ALAM LESTARI, beralamat di Jalan IskandarMuda Nomor 107, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru,Medan, dalam hal ini diwakili oleh Jhonny Virgo, jabatanDirektur PT Victorindo Alam Lestari;Selanjutnya memberikan
Agustus 2011 tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor sebesarRp2.049.116.000,00 dikurangkan menjadi nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put39504/PP/M.XVII/19/2012, tanggal 30 Juli 2012, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP152WVBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama PT Victorindo
Victorindo Alamlestarisebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007,dan PMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.KEBERATAN KEDUABahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbanganhukum Judex Facti perkara a quo yang menyatakan:e Bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008merupakan pendelegasian dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 ... tidak mendelegasikan
Victorindo Alamlestari sebagaimana diatur dalam UU17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007, dan PMK 214/2008, sehinggaPutusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo layakdan/atau patut untuk dibatalkan.4. KEBERATAN KEEMPATBahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan denganpertimbangan hakim yang menyatakan menimbang bahwa berdasarkanHalaman 18 dari 26 halaman.