DIRECT VISION;

Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU2077/PJ/2019, tanggal 22 April 2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: DanangPrasiasda Gunara, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat lKuasaSubstitusi tanggal 14 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DIRECT VISION

Desember 2006 dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak, atas nama PT Direct Vision, NPWP 02.185.503.6058.000, beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 9 Suite 901 Jalan GatotSubroto Kavling 3536, Jakarta Selatan 12950 (Alamat KorespondensiGraha Mustika Ratu Lantai 7 Suite 707, Jalan Gatot Subroto Kavling 7475, Jakarta Selatan 12870);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Desember 2006 dan membatalkan Surat KetetapanPajak, atas nama PT Direct Vision, NPWP 02.185.503.6058.000,Halaman 3 dari 8 halaman.

Desember 2006atas nama PT Direct Vision, NPWP 02.185.503.6058.000,beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 9 Suite 901 Jalan GatotSubroto Kav. 3536, Jakarta Selatan 12950 (AlamatKorespondensi Graha Mustika Ratu Lantai 7 Suite 707, JalanGatot Subroto Kav.7475, Jakarta Selatan 12870), adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;1.4.

DIRECT VISION;

./2019, tanggal 22 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DIRECT VISION, NPWP: 02.185.503.6058.000,beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 9 Suite 901, JalanGatot Subroto Kav. 3536, Jakarta Selatan 12950 (AlamatKorespondensi Graha Mustika Ratu Lantai 7 Suite 707, JalanGatot Subroto Kav.7475, Jakarta Selatan 12870), yangdiwakili oleh Jemy Penton, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari

Desember 2006 dan membatalkan SuratKetetapan Pajak, atas nama PT Direct Vision, NPWP 02.185.503.6058.000,beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 9 Suite 901 Jalan Gatot SubrotoKav. 3536, Jakarta Selatan 12950;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Mei 2019 dengan

Desember 2006, atas nama PT Direct Vision,NPWP 02.185.503.6058.000, beralamat di Gedung Citra GrahaLantai 9 Suite 901 Jalan Gatot Subroto Kav. 3536, JakartaSelatan 12950, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa KenaHalaman 3 dari 8 halaman.

Desember 2006,atas nama PT Direct Vision, NPWP 02.185.503.6058.000,beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 9 Suite 901 Jalan GatotSubroto Kav. 3536, Jakarta Selatan 12950, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

VISION MEDIA;

VISION MEDIA, beralamat di jalan Raya ArjunoNomor 138, Surabaya, yang diwakili oleh Budi Wiyanto,jabatan Direktur;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 149 PK/TUN/2020Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mirna Rahmaniar, S.H.

DIRECT VISION

DIRECT VISION, berkedudukan di Gedung CitraGraha Lantai 9, Jalan Jendral Gatot SubrotoKav. 3536, Jakarta, dalam hal ini = memberikuasa kepada Saiful Bahri dan kawan, paraAdvokat, berkantor di Menara Karya Lantai 28,Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kavling 12,Jakarta Selatan;Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;Dan:PT.

Direct Vision, yangberalamat di Gedung Citra Graha Building Lantai 9, Jl.Jend. Gatot Subroto Kav. 3536, Jakarta 12950, pailitdengan segala akibat hukumnya ;3. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim pada PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai HakimPengawas dalam kepailitan tersebut ;4. Menunjuk dan mengangkat Kurator sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku ;5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT HARAPAN MULTIMEDIA VISION tersebut;

PT HARAPAN MULTIMEDIA VISION VS ALFITRI YANSYAH

PUTUSANNomor 829 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT HARAPAN MULTIMEDIA VISION, berkedudukan di JalanHarapan, Nomor 2A, Kelurahan Tangkerang Selatan, KecamatanBukit Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau, diwakili oleh Hady Erawanselaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.

tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olen PemohonKasasi: PT HARAPAN MULTIMEDIA VISION

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT HARAPANMULTIMEDIA VISION tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H.

CIBA VISION BATAM

CIBA VISION BATAM, diwakili oleh LIM SAY JIN, selakuDirektur Utama, berkedudukan di Jalan Beringin Kav. 24 KawasanIndustri Batamindo, Muka Kuning Kota Batam, dalam hal inimemberi kuasa kepada A.

Ciba Vision Batam tentangPemberian Kesejahteraan Pekerja yang merupakan lampiran dari PKBdiatur bahwa uang pisah bagi pekerja yang di PHK karena melakukankesalahan berat adalah sebesar 0.5 bulan upah.Karena alasan PHK Tergugat adalah pelanggaran berat maka berdasarkanPasal 58 ayat 3 dan Pasal 64 ayat 2 PKB, Penggugat tidak berkewajibanuntuk membayar uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat 2 dan uangpenghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat 3 UU No. 13/2003 kepadaTergugat atas PHKnya.

Ciba Vision Batam.Menimbang, bahwa status hukum Perjanjian Bersama telah diaturdalam pasal 126 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :(1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruhwajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjabersama.(2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajibmemberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannyakepada seluruh pekerja/buruh.(3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah

Ciba Vision Batam, sehinggadihubungkan dengan pasal 126 UndangUndang Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga alasan PemutusanHubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugatdengan alasan kesalahan berat maka sah demi hukum.Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan judex factie diatas sangatjelas telah salah dalam penerapan prinsipprinsip hukum perburuhan dimanahal ini berdasarkan fakta hukum Termohon Kasasi tidak dapat membuktikankesalahan berat yang dilakukan oleh Pemohon

Ciba Vision batam.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diaturpada pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan junto pasal 64 (2) Perjanjian KerjaBersama tahun 20132015 PT.

MNC SKY VISION, tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 8 Januari 2024, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak tanggal 12 Juni 2023;3.

MNC SKY VISION lawan DIAN HERLIANA

MNC SKY VISION TBK

DIRECT VISION

DIRECT VISION, Suatu Perseroan Terbatas yangdidirikan menurut Hukum Indonesia , beralamat di Citra GrahaBuilding 9 th floor, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.3536Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh : Paul Montolaluselaku Direktur PT.

Direct Vision ;Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon Pailit telah mengajukanHal. 1 dari 20 hal. Put.

DIRECT VISION yang beralamat diCitra Graha Building 9 th Floor, Jalan Jend Gatot Subroto Kav.3536, Jakarta12950, PAILIT dengan segala akibat hukumnya ;Menunjuk dan mengangkat seorang hakim pada Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitantersebut ;Menunjuk dan mengangkat Kurator sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku ;Menghukum TERMOHON PAILIT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan

Bukti P8) (Surat Pemohon Il 5 Maret2010) dan(ii) Surat tertanggal 10 Maret 2010 perihal Surat Teguran Il(Somasi) (vide : Bukti P9) (Surat Pemohon II 10 Maret2010) ;Bahwa dalam Surat Pemohon II 5 Maret 2010 PEMOHON KASASIIl secara tegas mengingatkan dan menagih kepada TERMOHONKASASI, serta memberikan tenggang waktu kepada TERMOHONKASASI untuk membayar utangnya sebagaimana kami kutipberikut ini:"Melalui surat ini kami bermaksud untuk melakukan penagihanatas tagihan yang kami miliki atas PT Direct Vision

Direct Vision dapat membayarkan tagihansebagaimana dimaksud sebelum tanggai 9 Maret 2010";Bahwa PEMOHON KASASI II dengan iktikad baik, telah memberikan toleransi dan kesempatan kepada TERMOHON KASASI untukmelakukan pembayaran dan pelunasan atas utangnya denganmengundur batas waktu pembayaran utang TERMOHON KASASIkepada PEMOHON KASASI Il. iktikad baik PEMOHON KASASI Iltersebut disampaikan dalam Surat Pemohon II 10 Maret 2010,yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):"Selanjutnya dengan ini kami terakhir

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DIRECT VISION

MAKJEN SILABAN VS PT MNC SKY VISION, TBK

PT VISION EASE ASIA;

MNC SKY VISION Tbk

MNC SKY VISION Tbk., bertempat tinggal Wisma Indovision I,Jalan Raya Panjang, Blok Z/Ill, Lantai 9 Green Garden, JakartaBarat, yang diwakili oleh Hari Susanto, selaku Wakil Direktur Utama,dalam hal ini memberi kuasa kepada Honoratus Silvester HuarNoning, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Advokat, pada KantorHukum HSAP dan Rekan, beralamat di Gedung Gajah Unit ABC,Jalan Dr.

Vision 1 Sport;r. KBS;s. SunTV;Bahwa penunjukkan Penggugat sebagai pemegang hak sublisensi darisiaransiaran sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, secara tegasdan berdasarkan hukum melarang pihakpihak yang tidak ditunjuk olehPenggugat menyiarkan dan/atau meredistribusikan siaransiaran dalamIndovision kepada pihak manapun dengan caracara yang bertentanganHalaman 2 dari 26 hal Put.

Krista Rafi Nusantara tersebut diatas telah ditunjuk oleh PT.MNC Sky Vision dengan perjanjian Kerjasama Penayangan Content SiaranNomor 213/LG.PKS/MNCSV.KRN/XI/10 yang wilayahnya termasuk diJember (PT. Plus Media);Bahwa pengembangan area termasuk di Jember (PT. Plus Media) telahdilaporkan oleh PT.Krista Rafi Nusantara kepada PT. MNC Sky Vision;Bahwa dengan demikian adalah tidak benar apabila PT.Plus Mediamelakukan siaran tanpa ijin PT.

MNC SKY VISION, seharusnyadikonvermasi terlebih dahulu kepada PT. Krista Rafi Nusantara;Bahwa dengan uraian tersebut di atas secara hukum telah temyata bahwagugatan Penggugat kekurangan subjek hukum yang sangat berkompentendalam perkara a quo tetapi tidak dimasukkan atau tidak didudukkan sebagaiTergugat yaitu PT.

(Lokal Operator) yang telahbekerjasama dengan Rafi Vision tetapi sesuai dengan batasanwilayah dan hukum di daerah masingmasing L.O. (LokalOperator), dan Surat Kontrak Kerja Sama Nomor001/SKTA.KRN/2011, tanggal 24 Maret 2011 tersebut juga telahdi Laporkan oleh pihak Krista Rafi Nusantara tentangpenambahan lokasi Head end anggota Krista Rafi Nusantarakepada PT. MNC Sky Vision.

HAGUS SUANTO >< PT.MNC SKY VISION (INDOVISION) CS

MNC SKY VISION (INDOVISION), beralamat di Gedung WismaIndovision Lantai 10, Jl. Raya Panjang Z/Ill, Green Garden, JakartaBarat 11520, semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensiselanjutnya disebut sebagai Terbanding ;2. PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (RCTI), beralamat di Jl.Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, semulaTergugat Il Konpensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding II ;3. PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU (GOBAL TV), beralamat di GedungAriobimo Sentral Lantai 12, Jl.

MNC SKY VISION, Dk

Mnc Sky Vision, Tbk

Mnc Sky Vision, Tbk berkedudukan di Jl. Letien S.

Mnc Sky Vision Tbk);2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat (PT. Mnc Sky Vision Tbk)sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2015, dengan jabatanterakhir sebagai teknisi, dengan upah sebesar Rp. 1.143.750 (satu jutaseratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya;3. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir padatanggal 31 Maret 2015 dengan alasan kontrak kerja berakhir;4.

MNC Sky Vision Pontianak,kemudian bagian HRD PT. MNC Sky Vision Pontianak membagi parapekerja ke perusahaan outshorshing seperti PT. Global Maju Bersama; Bahwa saksi tidak tahu mengenai lamaran Penggugat dan statusPenggugat di PT.

MNCSky Vision Tbk, yaitu apakah tepat pihak yang digugat Penggugat adalah PT.MNC Sky Vision Tbk, sebab berdasarkan alat bukti surat dan saksi yangdiajukan Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa status Penggugatadalah karyawan PT. Global Maju Bersama yang dipekerjakan pada PT. MNCSky Vision Tok dengan kontrak (waktu tertentu);Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat adalah karyawan PT.Global Maju Bersama yang dipekerjakan di PT.

MNC Sky Vision, maka menuruthemat Majelis Hakim bahwa semestinya yang digugat adalah PT. Global MajuBersama (bukan PT. MNC Sky Vision Tbk), karena terbukti Penggugat adalahpekerja outshorshing pada PT. MNC Sky Vision Tbk, oleh karena itu dalamGugatan Penggugat telah terjadi kesalahan subyek gugatan (Error InSubjectum);Menimbang, bahwa sehubungan pihak yang digugat dalam gugatanaquo tidak tepat PT.

MNC SKY VISION, TBK.

MNC SKY VISION ( Tergugat )

MNC SKY VISION Cabang Batam,berkedudukandi JalanLaksamana Bintan, Komplek Tanah Mas, KelurahanSungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau,selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11Agustus 2016yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan WHubungan

MNC SKY VISION sejak 01 Juni2008 dibagian Teknisi Instalasi dengan Upah Terakhir Rp. 2.717.196,/bulan.(Bukti. P1);Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 59 /Pdt.SusPHI/2016/PN. TpgBahwa Penggugat selama bekerja memiliki Kartu Tanda Pengenal denganNomor Induk Karyawan (NIK) : 79008010708, yang dikeluarkan olehIndovision.(Bukti. P2);Bahwa selama bekerja di perusahaan tersebut, penggugat sudah melakukanpekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban sayasebagai Teknisi Instalasi. (Bukti.

MNC SKY VISION Cabang Batam, namunsecara sepihak Tergugat mengalihkan proses kontrak kerja dengan PT.Hayashi Akhitama dari 1 Juni 2008 30 November 2010 dan berlanjutdengan PT. Sapta Sarana Sejahtera dari 1 Desember 2010 30Desember 2015, dimana Penggugat sudah bekerja secara terus menerusdengan Tergugat sejak 1 juni 2008 30 Desember 2015;Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 59 /Pdt.SusPHI/2016/PN. Tpg 8.

MNC SKY VISION Cabang Batam sejak Penggugat bekerja denganTergugat yakni 1 Juni 2008;Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 59 /Pdt.SusPHI/2016/PN.

MNC SKY VISION memanggil secara tertuliskepada Pekerja Firman Syah Z. Zebua untuk kembali bekerjasebagaimana biasanya selambatlambatnya 7 (tujuh) Hari sejakditerimanya Surat Anjuran ini dengan status PERMANEN danmembayarkan upah kepada pekerja Firman Syah Z. Zebua selamatidak dipekerjakan.2. Agar pekerja saudara Firman Syah Z. Zebua segera melapor kepadapengusaha PT. MNC SKY VISION untuk kembali bekerjasebagaimana biasanya selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejakditerimanya surat anjuran ini.3.

MNC SKY VISION Tbk (TERGUGAT)

MNC SKY VISION Tbk, setempat beralamat diWisma Indovision Jl.

Bahwa walaupun PENGGUGAT telah menyebut nama PT MNC Sky Vision, Tbk., tetapi PTMNC Sky Vision, Tbk.

MNC Sky Vision, Tbkdengan Walter Monginsidi Situmorang tertanggal 01 Desember 2014, diberi tanda P 6 ;7.

MNC SKY Vision KantorCabang yang berada di Medan, jalan Gajah Mada No.7/B11 Medan, dan Tidak menarik PT. MNCSKY Vision kantor Pusat di Jakarta, hal tersebut sudah sesuai sebagaimana yang diamanatkanPasal 81 UU No,2 tahun 2004 tentang PPHI yang mana gugatan Perselisihan Hubungan Industrialdiajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri daerah hukumnyameliputi tempat Pekerja/Buruh Bekerja, dan cukup diajukan kepada PT. MNC SKY Vision, TbkCabang Medan, karena antara PT.

MNC SKY Vision,Tbk dan PT.

DIRECT VISION tersebut;

DIRECT VISION vs ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V., dkk.

DIRECT VISION, berkedudukan di Gedung Citra Graha Lt. 9,Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 3536, Jakarta 12950, diwakilloleh PAUL MONTOLALU selaku Direktur PT. DIRECT VISION,dalam hal ini memberi kuasa kepada MAROJAHAN HUTABARATdan kawankawan, para Advokat, bekantor di Wisma 46 KotaBNI, Lantai 34, Ruang 34013402, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25Agustus 2011, sebagai Pemohon Banding dahulu Penggugat ;Melawan:1.

Direct Vision, sebagai Respondent Ill SIAC;(Respondent SIAC, Respondent II SIAC, dan Respondent Ill SIAC yang digugat oleh Claimants SIAC hal Put.

No.207 K/PHI/2006 .D.3.16 UU No 5Tahun 1999;ae f fsMemerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZLLCuntuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayardi Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsunganhubungan usaha dengan PT Direct Vision dan tidak menghentikanseluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaianhukum mengenai status kepemilikan PT Direct Vision;Putusan MA No. 255K/2009 merupakan putusan di tingkat akhir yangtelah menolak permohonan keberatan di

DIRECT VISION)dalam perkara ini;Mengabulkan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT (PT. DIRECT VISION)dalam perkara ini untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT merupakan bagian daripara pihak yang berkepentingan dengan : hal Put. No.207 K/PHI/2006 .a. Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar PutusanSIAC (SIAC Registered of Awards) No 06 tahun 2010 tertanggal 10Februari 2010 ;b.

(TERBANDING IV) dan (ili) Astro Overseas Limited(TERBANDING V), sedangkan di pihak Indonesia diwakili oleh: (a) PT.First Media Tbk; (b) PT Ayunda Prima Mitra (pemegang sahamPEMBANDING) dan (c) PEMBANDING/PT Direct Vision.