;Jabatan : Staf Sub DirektoratPerkara WilayahIII;Nama : SERI MAHARANI Br. KARO, SH.Jabatan : Staf Sub DirektoratPerkara WilayahIl;Nama : FARINA SWANTORO, SH. ;Jabatan : Staf Sub DirektoratPerkara WilayahIII;Kesemuannya pejabat dan Staf padaKantor Badan Pertanahan Nasional R.lI.,berkedudukan di Jalan SisingamangarajaNomor 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 6/Sk/II/2011 tanggal 18Pebruari 2011, selanjutnya disebutsebagai ..........

BankCentury, Tok KPO Senayan, sdri.Lisa Monalisa sebagai Kepala WilayahIII dan sdr. Alam G. Cahyadi sebagai Kepala Devisi Kredit ; Bahwa selanjutnya sdri. Linda Wangsadinata memerintahkan sdr. Nofiagar membuat Memo Pembukaan Fasilitas Kredit (MPFK) atas nama PT.Animablu Indonesia, dan sdr. NOFI memerintahkan saksi Donny YudhaFaizal membuat MPFK Nomor : 1022/KRD KAP/XI/08/923 tanggal 04Nopember 2008 dan MPFK Nomor : 1022/KRD KAP/XI/08/925 tanggal 5November 2008 atas nama PT.

oleh Camat Pasirwangi, Kabupaten Garut;Fotokopi yang telah dileges Surat Nomor: 6601/1674/DLH/2017 tanggal27 Oktober 2017 perihal Keterangan Penerimaan Berkas AdministrasiDokumen Lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan HidupKabupaten Garut:Fotokopi yang telah dileges Surat Nomor: S.1079/BKW.III/10/2017tanggal 30 Oktober 2017 perihal Rekomendasi Terkait Penerbitan Izin CVDarajat Pass yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi SumberDaya Alam Jawa Barat Bidang Konservasi Sumber Daya Alam WilayahIII

Karena keterlambatan informasi mengenai penolakanPenetapan Angka Kredit atas nama Penggugat, hal ini jelas sangat merugikanPenggugat karena Penggugat harus kehilangan waktu kurang lebih 2 (dua)tahun untuk dapat menyelesaikan dan melengkapi kekurangan berkas danpersyaratan atau dokumendokumen yang harus dilakukan oleh Penggugatsesuai dengan informasi dari Tergugat ;Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat yang dimuat dalam lamandikti.go.id, maka Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) WilayahIII

Bukti T7.52: Surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta WilayahIII Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 618/K3/KP/2011,Perihal : Permohonan Penetapan Angka Kredit Jabatan AkademikDosen PNS Dpk. An. Dr. Nurwani Idris. Tanggal 22 Juli 2011,kepada Sekretaris Jenderal U.P.

No. 04 PK/MIL/2009rata MT 88 = 1.460 liter, HSD = 365 liter dan Kerosine tidak ada(NIHIL).Bahwa di persidangan terungkap fakta ini 88, HSD, Korosin,pelumas dan beras yang menjadi tanggung jawab Terdakwa telahdipertanggungjawabkan dan tidak ada masalah semua barang telahdisalurkan secara fisik kepada satuansatuan TNI di wilayahIII/Kodam Siliwangi sebagai penerima hak sesuai Bukti PPK4.Berdasarkan uraian di atas unsur keempat yang dikemukakan olehJudex Facti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

SK.681/VI/BPPIP III2/2007 yang dikeluarkan oleh Dirjen KepalaBalai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi WilayahIII di Pekanbaru An AAN CHANDRA KARHANA, M.Si.;Bahwa jumlah keseluruhan kayu jenis olahan jenismeranti dengan jumlah kubikasi sebanyak 5,2000 M*;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan nomor.

I (III/d)Jabatan : Kasi Perkara Perdata WilayahIII, Subdot Perkara Wilayah I,Direktorat Perkara Pertanahan,Deputi Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa danKonflik Pertanahan, BPN RI.,danMemberikan kuasa, Berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 33/Sk/X/2010, tertanggal 29Oktober 2010, baik secara bersama samamaupun secara sendiri sendiri kepada:1. Nama : R.B. AGUSWIDJAYANTO, S.H., M.Hum.Jabatan : Direktur PerkaraPertanahan.2.

., Kepala Seksi Perkara Perdata WilayahIII;WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO, S.H., StafDirektorat Perkara Pertanahan;SERI MAHARANI Br KARO, S.H., Staf Direktorat PerkaraPertanahan;Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 508 K/TUN/20147. CHRISNING THYAS MANIK, S.H., Staf Direktorat PerkaraPertanahan;8.

WilayahIII Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum padaBiro Hukum Kementerian Dalam Negeri ; . WAHYU CHANDRA K. PURWONEGORO, S.H., M.Hum.,Staf Subbag. Wilayah III pada Biro Hukum Kementerian DalamSYELLI NILA KRESNA, S.H., Staf Subbag. Wilayah I padaBiro Hukum Kementerian Dalam Negeri ; .

SuratPernyataan tertanggal 05 # Februari 1996 yang = masingmasingnyadiketahui/dibenarkan oleh Camat Barumun Tengah dan Pembantu Bupati WilayahIII Tapanuli Selatan (Tergugat III), ada membuat perjanjian dengan Tergugat I(PT. Raya Padang Langkat, sekarang disebut PT.

(tiga ribu seratusdelapan puluh hektar) sebagaimana sebelumnya yang telah diperjanjikan TergugatI kepada Para Penggugat, padahal sekaitan hal ini Para Penggugat sebelumnyatelah membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 05 Februari 1996 yangdibenarkan/diketahui oleh Camat Barumun Tengah dan Pembantu Bupati WilayahIII Tapanuli Selatan (Tergugat III) yang menetapkan bahwa harga tanah/lahanseluas 3.180. Ha. (tiga ribu seratus delapan puluh hektar) perhektarnya adalahseharga Rp. 300.000.

., Kasubbag WilayahIII Bagian Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, JalanMedan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat ; 7.

., Kasubbag WilayahIII Bagian Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, JalanMedan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat ; 7.

Hutama Karya (WilayahIII)33. Bahwa Pemohon PK dengan tegas keberatan denganPutusan Kasasi yang terdapat kekeliruan yang nyatakarena menyatakan Pemohon PK mempunyai utang kepadakreditur lainnya yang telah jatuh tempo dan dapatditagih, padahal nyata nyata tidak pernah ada utangPemohon PK kepada kreditur lainnya ;34.

Jabatan Kepala Seksi Perkara Perdata WilayahIII, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia ; PRATIWI INDRIANINGSIH, SH. Jabatan Kepala Seksi Perkara PerdataWilayah II, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia ; WAHYU ARTHAMAJI SW., SH.

., MH. selaku KetuaPanitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Ir.AZHAR ALI selaku PPTK Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung WilayahIII serta yang mengetahui/menyetujui saksi Ir. RIDWAN, MT. selaku KuasaPengguna Anggaran / Pengguna Barang;Tanda Penerimaan tanpa tanggal bulan Desember 2009 yaitu Pembayaran lunasbantuan tahap II sebesar 30% (Tiga Puluh) dan Tahap III sebesar 20% (Dua puluh)persen untuk Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang Baru Kab.

sembilan) lembar foto copy Sertifikat (tanda bukti hak) nomor :3872564; 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggung jawab nomor :1258/UPKTK.WIII/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016 ; 1 (Satu) lembar foto copy kartu identitas barang ; 1 (Satu) lembar foto copy surat nomor : S206/WKN.14/KNL.01/2013,tanggal 21 Pebruari 2013 perihal penyampaian surat keputusan penetapanstatus penggunaan BMN pada Kementerian Pekerjaan Umum yang digunakanoleh Satker Unit Pengembangan Kapasitas Tenaga Kebinamargaan WilayahIII

., Kasubbag WilayahIII Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada BiroHukum Kementerian Dalam Negeri ; WAHYU CHANDRA K. PURWONEGORO, S.H., M.Hum.,Staf Subbag. Wilayah III pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan MedanMerdeka Utara Nomor : 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 183/3678/Sj, tertanggal 26 September 2011, untukselanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT; 2. Dr. H.

T9Bukti T10Bukti T11Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018,tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (fotocopy sesuaifotocopy).Surat Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor : 178/031009.R/SDM.2.2/2021, tanggal 9 Maret 2021, HalKlarifikasi Status Dosen terkait Usul Penilaian Angka Kredituntuk Kenaikan JJA (fotocopy sesuai print out aslli).Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi WilayahIII

., Kepala Sub Direktorat Perkara WilayahIII, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;3 SITTI HAFSIAH, S.H., Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III,Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia ; R.R. RINI BUDI UTAMI, S.H.

., MH. selaku KetuaPanitia Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Ir.AZHAR ALI selaku PPTK Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung WilayahIII serta yang mengetahui/menyetujui saksi Ir. RIDWAN, MT. selaku KuasaPengguna Anggaran / Pengguna Barang;Tanda Penerimaan tanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir.AZHAR ALI selaku PPTK Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung WilayahIll dan terdakwa H.