pemidanaan apabila dijadikan dasar dalam menguraiproblem medis (penggunaan obat terlarang) sangatlah riskan dimanapada masa kini akibat tidak adanya solusi berakibat padaoverkapasitas penjara sehingga justru) menjadi beban negara,menjadikan banyak sekali permasalahan yang timbul dikemudian hari;Bahwa berdasarkan fakta yang diungkapkan oleh Menteri Hukumdan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasona Laoly dalam konferensipers menyatakan:Jakarta, CNN IndonesiaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia(Menkumham) Yasonna

Selalu saya katakan sangat aneh sekali satu jenisHalaman 8 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT KDIcrime yaitu kejahatan narkotika mendominasi lebih dari 50 persen isiLapas," kata Yasonna dalam acara Newsroom yang disiarkan diCNN Indonesia TV, Rabu (8/9).Yasonna menyebut bahwa akses masyarakat terhadap keadilan harusdilakukan dengan revisi atas UU Narkotika yang dianggapnya sudah tidakrelevan lagi dengan kondisi darurat narkoba di Indonesia sepertisekarang.Baca artikel CNN Indonesia

"Yasonna Tuding UU Narkotika Biang KerokLapas Over Kapasitas" selengkapnya di sini:httos:/Awww.cnnindonesia.com/nasional/2021090820513412691689/yvasonnatudinguunarkotikabiangkeroklapasoverkapasitas.Menteri hukum dan Ham lebih humanis dalam memandang faktapermasalahan narkotika sebagai medical problem dan bukanlahmerupakan kejahatan apabila maksud dan tujuannya dipakaisendiri, seperti yang terjadi dalam perkara aquo;Bahwa majelis hakim tingkat pertama justru tidak menyelesaikanproblem justru) sematamata

Penggugat:
RISMAWATI SIMARMATA
Tergugat:
1.MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
2.YASONNA LAOLY
3.RAPIDIN SIMBOLON
4.RAMLAN SILALAHI

., dan kawankawan, kesemuanya Tim Kuasa HukumPemerintah Kota Bekasi, berdasarkan Surat KuasaKhususNomor 180/131.1/SETDA.Huk,tanggal18 Maret 2020;Pemohon,melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukandiJalan Medan Merdeka Utara, Gambir Kota AdministrasiJakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yasonna H.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,c.q Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.Dselaku Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, alamat di JI. H.R. Rasuna SaidKav. 67 Kuningan, Jakarta Selatan, sebagaiTergugat III;4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, alamatdi JI.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,c.q Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.Dselaku Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, alamat di JI. H.R. Rasuna SaidKav. 67 Kuningan, Jakarta Selatan, sebagaiTergugat III;4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, alamatdi JI.

Rasuna Said Kav 67, Kuningan, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Yasonna H. Laoly, jabatan MenteriHukum dan Ham RI;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Freddy Harris, S.H.,LL.M., ACCS, dan kawankawan, kesemuanyakewarganegaraan Indonesia, kesemuanya PNS padaKementerian Hukum dan Ham RI, beralamat di H.R.Rasuna Said Kav 67, Kuningan, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorM.HH.HH.07.0444, tanggal 6 Oktober 2017;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 552 K/TUN/2018ll.

Putusan Nomor 99 K/TUN/2021Rasuna Said Kav. 56 Kuningan, Jakarta Selatan DKIJakarta 1294, yang diwakili oleh Yasonna H. Laoly,jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhardan kawankawan, jabatan Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorM.HH.HH,07.0437, tanggal 19 Desember 2019;ll.

Oleh karena itu, paraTergugat sudah tidak dapat lagi menjadi peserta, tidak mempunyai haksuara dan tidak punya kewenangan didalam pengambilan keputusan didalam pertemuanpertemuan Partai Demokrat, apalagi melaksanakanKongres Luar Biasa (KLB) serta juga tidak dapat lagi membuat pernyataan,menunjukkan sikap melakukan tindakan yang seolaholeh sebagai PartaiDemokrat yang sah;Bahwa Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly sebagai representasiotoritas dari Pemerintah menyatakan menolak proses dan hasil suatupertemuan

Para Tergugat secara sendirisendiri maupun Bersamasamatelah membuat pernyataan, menunjukan sikap dan melakukan Tindakanyang melanggar perundangan mengani Partai Politik serta, AD/ART PartaiDemokrat serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan adab &kepatutan berdemokrasi yang baik;Bahwa kendati Yasonna Laoly dalam kapasitasnya sebagai Menteri Hukumdan HAM RI telah secara resmi menyatakan menolak proses dan hasilpertemuan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa Partai Demokratsebagai diuraikan

;Bahwa penahan oleh Termohon tidak sejalan dengan kebijaksanaanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) YASONNA LAOLYyakni mengatakan sementara pihaknya menolak tahanan baru di bawahKemkumham, kebijaksanaan ini diambil usai adanya kasus penularanCovid19 di Rutan Pondok Bambu Jakarta oleh napi yang baru masuk.Demikian pernyataan Memkumham pada instalgram DETIK.COM danyang juga pernyataan pejabatpenjabat lain ;Bahwa bila penangkapan dan penahanan bapak Pemohon dikaitkandengan UU No. 6/2018 tentang

Artinya penyidik diminta tidak mudahmelakukan penahanan berkaitan dengan penanganan tindak pidana ditengahwabah corona, juga tidak sejalan dengan kebijaksanaan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia (Menkumham) YASONNA LAOLY yakni sementara pihaknyamenolak tahanan baru di bawah Kemkumham, kebijaksanaan ini diambil usaadanya kasus penularan Covid19 di Rutan Pondok Bambu Jakarta oleh napiyang baru masuk.

Masa Pemerintahan Presiden Joko WidodoPada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Presiden Joko Widodo mengadakanRapat Terbatas yang dihadiri oleh Menteri Koordinator BidangPembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani;Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly; Menteri Sosial(Mensos) Khofifah Indar Parawansa; Menteri Agama (Menag) LukmanHakim Saifuddin; Jaksa Agung (Jagung) Muhammad Prasetyo; KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Badrodin Haiti, dan KetuaKomisi Perlindungan

3.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
4.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
5.Bapak Amzulian Rivai
6.Bapak Ahmad Taufan Damanik
7.Ibu Sri Mulyani Indrawati

karena disekitar dia atau dalam satu tahanan berkumpul para pemakaiNarkotika lain halnya misalkan orang penyalah guna tersebut di Rehabilitasimaka otomatis dia akan mendapat Bimbingan dan Penasihat agar kedepan diatidak akan menggunakan Narkotika lagi, bagi kami cara yang efektif untukmenguarangi penyalah gunaan Narkotika adalah merehabilitasi orang tersebutdengan melakukan pendekatan sosialisasi bahwasanya menggunakanNarkotika tersebut sangat merusak kesehatan.Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna

4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati

Merdeka Selatan No.10 Rt.11/Rw.2, Gambir,Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT II;YASONNA HAMONANGAN LAOLY, sebagai Menteri Hukum dan hak AzasiManusia, beralamat di JI. H.R Rasuna Said Kav.67 Kuningan,Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGATIll ;AMZULIAN RIVAI, sebagai Ketua Ombudsman RI, beralamat di Jl.

kenyataannya bahwa Majelis Hakim tetap mengutipketerangan saksisaksi dari anggota kepolisian.Bahwa yurispundensi yang menyatakan tentang keterangan saksi darikepolisian tidak dapat dipertimbangkan karena alasan subyektifitasketerangannya telah banyak, namun dalam memori ini tidak dapat kamisebutkan satu persatu, keyakinan kami bahwa Majelis Hakim PengadilanHalaman 13 dari 21 halaman PUTUSAN NOMOR 20/PID SUS/2020/PT KDITinggi Kendari sudah lebih mengetahui akan keberadaan yurispundensitersebut.Menkum Ham Yasonna

4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati

Merdeka Selatan No.10 Rt.11/Rw.2, Gambir,Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT II;YASONNA HAMONANGAN LAOLY, sebagai Menteri Hukum dan hak AzasiManusia, beralamat di JI. H.R Rasuna Said Kav.67 Kuningan,Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGATIll ;AMZULIAN RIVAI, sebagai Ketua Ombudsman RI, beralamat di Jl.

Yasonna H. Laoly., Menteri Hukum dan Ham RI, memberi kuasakepada:1) Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan;2) Nasrudin, Direktur Litigasi Peraturan Perundangundangan;3) Zaelani, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan PendampinganPersidangan II Direktorat Litigasi Peraturan Perundangundangan4) R. Tony Prayogo, Perancang Muda Direktorat Litigasi PeraturanPerundangundangan;berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.0286,tanggal 15 Oktober 2015;2. H.M.

,menerima SK Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH.44.KP.06.03 Tahun 2015 Tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April2015 tertanda Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H.Laoly, dengan Berita Acara No. W.10KP.0603096 Tahun2015, yang menyampaikan Kepala Bagian UmumKementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, A. Fauzi, SH. ;E.

Terdakwa perlu diterapkan pidanapercobaan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa disamping itu dikarenakan pada saat ini Indonesiadan di seluruh dunia sedang dalam wabah pandemi Virus Corona (Covid 19)yang berakibat tidak lagi secara bebas keluar masuk orang dalam RumahTahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegahpenularan kepada warga atau penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) atauLembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang disampaikan Menteri Hukum danHAM Bapak Yasonna

kembali oleh karena disekitar dia atau dalam satu tahananberkumpul para pemakai Narkotika lain halnya misalkan orang penyalahgunatersebut di rehabilitasi maka otomatis dia akan mendapat Bimbingan danPenasihat agar kedepan dia tidak akan menggunakan Narkotika lagi, bagi kamicara yang efektif untuk mengurangi penyalahgunaan Narkotika adalahmerehabilitasi orang tersebut dengan melakukan pendekatan sosial bahwadalam menggunakan Narkotika tersebut Sangat merusak kesehatan.Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna

Saya tidaktahu kalau ada (aturan) begitu (di dalam draf)," ujar Mahfud di UniversitasIndonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai pemerintah tak mungkinsekonyol itu dengan memberlakukan aturan yang menyatakan PeraturanPemerintah (Peraturan Pemerintah) bisa membatalkan UndangUndang(UndangUndang). "Tidak mungkin lah sekonyol itu. Enggak bisa dongPeraturan Pemerintah melawan undang undang.

Peraturan Perundangundangan itu," ujar Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin(17/2/2020). la mengatakan, tak mungkin pemerintah membuat ketentuanyang bertentangan dengan peraturan Perundangundangan.Dari pendapat kedua pakar diatas, menjadi salah satu pertimbanganpengujian Uji Materi yang secara faktual dan yuridis ketentuan pada BAB VIPENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Peraturan Pemerintah Nomor 15tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun2017 tentang Arsitek adalah tidak