CHEVRON NEW ZEALAND EXPLORATION II, LTD (d/h. BUT CHEVRON WEST PAPUA III LTD;

CHEVRON NEW ZEALAND EXPLORATION II, LTD (d/h. BUT CHEVRON WEST PAPUA III LTD;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN SEKOLAH INTERNASIONAL NEW ZEALAND, tersebut;

YAYASAN SEKOLAH INTERNASIONAL NEW ZEALAND VS BLASIUS AINO

PUTUSANNomor 749 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telan memutus sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN SEKOLAH INTERNASIONAL NEW ZEALAND,berkedudukan di Jalan Kemang Selatan 1 Nomor 1A, JakartaSelatan, diwakili olen Haifa Segeir selaku Ketua Yayasan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamaludin, S.H., Advokatberalamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19, Nomor 36

2015, maka Penggugat berhak ataskompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telahbenar diterapkan oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Insdustrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: YAYASAN SEKOLAH INTERNASIONAL NEW ZEALAND

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:YAYASAN SEKOLAH INTERNASIONAL NEW ZEALAND, tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Maria AnnaSamiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr.

THE NEW ZEALAND MANAGEMENT CONSULTANT tersebut;

THE NEW ZEALAND MANAGEMENT CONSULTANT, Diwakili oleh Wong Meng Sean, selaku Direktur Utama PT. The New Zealand Management Consultant vs IGNATIA WIDHIHARSANTO, Guru tetap pada The New Zealand International School (NZIS)

THE NEW ZEALAND MANAGEMENT CONSULTANT,Diwakili oleh Wong Meng Sean, selaku Direktur Utama PT. The NewZealand Management Consultant, berkedudukan di Jalan Kemang Rayano.70, Kemang, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:Matheus Olak Henakin, S.H., Staf Khusus (Legal Officer) pada PT.

TheNew Zealand Management Consultant, beralamat di Jalan KemangRaya No. 70, Jakarta Selatan;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:IGNATIA WIDHIHARSANTO, Guru tetap pada The New ZealandInternational School (NZIS), beralamat di Jalan Kemang Raya No. 70,Kemang, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaAbdullah Sani, SH. dan kawankawan, Advokad dan Para PengurusPusat DPP FESDIKARI KSBSI, beralamat di Gedung KSBSI Lt. 1,Jalan Cipinang Muara No. 33, Jakarta Timur;Termohon Kasasi dahulu Penggugat

The New Zealand Management Consultan mempekerjakan kembaliSdri.

dibenarkan dibayar sebanyak 10 bulan;Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauUndangUndang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.THE NEW ZEALAND

Penggugat:
BLASIUS AINO
Tergugat:
YAYASAN SEKOLAH INTERNASIONAL NEW ZEALAND

ANZ BANK (Australia and New Zealand Banking Group. 2.OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SURAKARTA

No. 11 PK/Pid/2010meminjamkan Uang atau modal agar Untung Ridwan bisa berangkat keLuar Negeri, saksi kKemudian bertemu dengan Sumadi yang katanyapunya kenalan di Lawang Malang yaitu Terdakwa KARBINI, yang bisamengurus dan memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeriyaitu New Zealand, sehingga pada tanggal 8 September 2005 saksi SitiMustirah dan Sumadi menuju ke rumah Terdakwa, dalam pertemuanpertama tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bersamarekannya yang bernama ANDIK, SH.

(melarikan diri) bisa mengurus danmemberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia yang dalam hal ini UntungRidwan ke New Zealand dengan biaya sebesar Rp.25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah), dan biaya itu sudah harus dibayar minimalseparuh dulu paling lambat tanggal 15 September 2005 karena menurutTerdakwa bahwa tanggal 20 September 2005 seluruh calon tenaga kerjasudah harus berada di New Zealand, sedangkan separuh sisanya lagibisa dibayar apabila calon tenaga kerja tersebut sudah bekerja di NewZealand

Andik, SH.sehingga pada pertemuan kali pertama tersebut atas dasar negosiasisaksi Siti Mustirah diharuskan membayar uang muka sebesarRp.4.000.000, (empat juta rupiah), apalagi saat itu Terdakwamengatakan kalau rekannya Andik, SH. mempunyai hubungan langsungdengan orang yang membutuhkan tenaga kerja di New Zealand danpengiriman tenaga kerja yang hendak dilakukannya tidak perlu melaluiperusahaan PJTKI, melainkan akan berangkat dengan menggunakanvisa melancong atau turis, mendengar perkataan Terdakwa

(melarikan diri) bisa mengurus danmemberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia yang dalam hal ini UntungRidwan ke New Zealand dengan biaya sebesar Rp.25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah), dan biaya itu sudah harus dibayar minimalseparuh dulu paling lambat tanggal 15 September 2005 karena menurutTerdakwa bahwa tanggal 20 September 2005 seluruh calon tenaga kerjadan sudah harus berada di New Zealand, sedangkan separuh sisanyalagi bisa dibayar apabila calon tenaga kerja tersebut sudah bekerja diNew Zealand

No. 11 PK/Pid/2010saksi Siti Mustirah diharuskan membayar uang muka sebesarRp.4.000.000, (empat juta rupiah), apalagi saat itu) Terdakwamengatakan kalau rekannya Andik, SH. mempunyai hubungan langsungdengan orang yang membutuhkan tenaga kerja di New Zealand danpengiriman tenaga kerja yang hendak dilakukannya tidak perlu melaluiperusahaan PJTKI, melainkan akan berangkat dengan menggunakanvisa melancong atau turis, mendengar perkataan Terdakwa tersebutmembuat saksi Siti Mustirah menjadi percaya dan

WBC.10/ KPP.MP.01/2012 tanggal 5 Desember2012 kepada Australian Industry Group terkait pengujian keaslian tanda tangan yangtertera dalam Form AANZ Nomor: 00143000474 tanggal 14 Nopember 2012;: bahwa Pemohon Banding mengimpor jenis barang Polypropylene Grade HP401H,Negara Asal Australia, yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor BarangNomor: 114155 tanggal 24 November 2012 ke dalam Pos Tarif 3902.10.9020dengan pembebanan Bea Masuk sebesar 0% berdasarkan preferensi FasilitasASEAN AustraliaNew Zealand

Free Trade Area (AANZFTA) sesuai Form AANZnomor 00143000474 tanggal 14 November 2012;bahwa Terbanding menggugurkan Fasilitas (AANZFTA) karena tidak ditemukanpersamaan tanda tangan pada form AANZ dengan Authorised Signatures to SignDocumentary Evidence of Origin under ASEAN Australian New Zealand FTAsehingga importasi barang Pemohon Banding diberlakukan tarif bea masuk yangberlaku umum (MFN) sesuai Pos Tarif 3902.10.9020 dikenakan Bea Masuk sebesar10%;bahwa menurut Terbanding berdasarkan Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderalnomor: PER55/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asaldalam rangka Persetujuan ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area(AANZFTA), disebutkan bahwa dalam hal Form AANZ diragukan keabsahannnya,"Melakukan retroactive check dengan mengirimkan surat dilampiri fotokopi SKAkepada instansi Penerbit / Issuing Authority yang ditandatangani oleh Kepala KantorPabean dengan tembusan kepada Direktur Teknis Kepabeanan, DirektoratKepabeanan Internasional, Direktorat

Banding penetapan Terbanding tersebut cacat secarahukum karena jawaban Surat Terbanding kepada Australian Industry Group perihalkonfirmasi kebenaran keaslian tanda tangan yang tertera dalam Form AANZ Nomor:00143000474 tanggal 14 Nopember 2012 belum diterima;bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (7) Peraturan Direktur JenderalBea Dan Cukai Nomor: PER55/BC/2011 tentang Pedoman Tehnis Penelitian SuratMemperhatikanMengingatMemutuskanKeterangan Asal dalam rangka Persetujuan ASEAN Australia New Zealand

FreeTrade Area (AANZFTA), disebutkan " bahwa dalam hal Instansi Penerbit/IssuingAuthority tidak memberikan jawaban atas konfirmasi SKA dalam jangka waktu 90(Sembilan puluh) hari sejak diterimanya permintaan konfirmasi SKA, Pejabat Beadan Cukai dapat mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku";bahwa sebagaimana termaktub dalam A Guide for Asean Business ASEAN AustraliaNew Zealand Free Trade Area khususnya dimaksud pada Bagian 2 Guide tersebutdijelaskan tentang penggunaan media elektronik baik

., Notaris di Jakarta Selatan, Tergugat telah menyatakan dengansebenarbenarnya dan sekaligus memberikan persetujuan kepadaPtsn No.2426/Pdt.G/2020/PA.JS. hal 2 dari 17 halPenggugat untuk mengajukan permohonan, mengurus dan mendapatkanPermanent Residence di New Zealand dan memberikan izin kepadaPenggugat sebagai ibu kandung dari anakanak Tergugat untuk mengurusdan/atau keperluan anakanak Tergugat sepenuhnya, termasukmengizinkan untuk tinggal dan hidup di New Zealand sesuai denganKonvensi Hukum Islam.Bahwa

dalam Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 1 Juli 2019tersebut, juga disebutkan bahwa Tergugat sebagai ayah kandung tidak akanmenuntut atas permohonan persetujuan Permanent Residence dimaksud.Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hak Asuh (Statement of Custody)tertanggal 3 Juni 2020, Tergugat telan memberikan Hak Asuh TunggalPenuh terhadap anakanaknya kepada Penggugat untuk tinggal/menetap diNew Zealand bersama Penggugat sebagai ibu kandung.Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah membuat

danmenandatangani Perjanjian Hak Asuh (Custody Agreement) pada tanggal12 Juni 2020 yang pada intinya Tergugat memberikan hak asuh terhadapanakanaknya kepada Penggugat dan menyetujui anakanaknya untukmenetap/tinggal di New Zealand bersama ibu kandungnya (Penggugat).Maka, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat melalui KuasaHukum mohon kepada Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim PengadilanAgama Jakarta Selatan yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quoberkenan untuk memutuskan sebagai

dan memberikan izinkepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anakanak Tergugat untukmengurus dan/atau keperluan anakanak Tergugat sepenuhnya, termasukmengizinkan anakanak untuk tinggal dan hidup di New Zealand bersamaPenggugat sesuai dengan Konvensi Hukum Islam, berdasarkan alasan tersebutmaka Penggugat dalam perkara aquo mohon ditetapkan secara formil olehPengadilan Agama sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhanah) yang sahatas anak Penggugat dan Tergugat ;Ptsn No.2426/Pdt.G/2020/PA.JS. hal 10 dari

; Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal bersamaPenggugat di New Zealand ; Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah mumayyiz(berusia lebih dari 12 tahun) ;Ptsn No.2426/Pdt.G/2020/PA JS. hal 11 dari 17 hal Bahwa selama anakanak tinggal bersama Penggugat, anakanak tidakputus untuk hubungan dan berkomunikasi (video call) dengan Tergugatselaku ayah kandungnya ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi tersebut diatas, baik dariketerangan saksi Penggugat maupun

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52153/PP/M.VIIB/19/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Bea Masuk: 2013: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappemberitahuan PIB Nomor: 061968 tanggal 12 April 2013 atas importasiSafflower Oil, negara asal: New Zealand pada pos tarif 1515.19.00.00 (BM0%), sementara Terbanding telah menetapkan pada pos tarif1512.11.00.00 (BM 5%), sebagai dasar untuk menerbitkan SuratPenetapan Tarif

diklasifikasikan pada pos tarif1515.19.00.00 lainlain dari minyak biji rami dan fraksinya.: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan tarif bea masuk olehTerbanding dengan alasan klasifikasi atas barang berupa SAFFLOWEROIL lebih tepat dimasukkan ke dalam pos tarif 1512.19.1000 denganpembebanan bea masuk sebesar 0%.: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding PemohonBanding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukanimportasi atas Safflower Oil, negara asal: New Zealand

dalam persidangan tanggal 06 Maret 2014 Terbanding menyerahkanCertificate of Analysis Safflower Oil tanggal 25 Maret 2013 kepada Majelis.bahwa dalam persidangan tanggal 06 Maret 2014 Pemohon Bandingmenyerahkan Material Safety Data Sheet (MSDS) tanggal 16 Februari 2011dan Certificate of Analysis Safflower Oil tanggal 25 Maret 2013 kepadaMajelis.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Certificate of AnalysisSafflower Oil tanggal 25 Maret 2013 yang diterbitkan oleh OSE (Oil SeedExtractions), New Zealand

masukdalam klasifikasi tarif pos 1512.11.00.00 dengan tarif bea masuk 5% tetapdipertahankan.bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untukmenolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atasSafflower Oil, negara asal New Zealand masuk klasifikasi pos tarif1512.11.00.00 dengan tarif bea masuk 5%.: Surat Banding Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalampersidangan serta kesimpulan tersebut di atas.: 1.

Tahun 2009.Memutuskan: Menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP799/WBC.06/2013tanggal 20 Juni 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP NomorSPTNP003879/W BC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 02 Mei 2013, danmenetapkan klasifikasi dan tarif bea masuk atas barang yang diberitahukandengan PIB Nomor 061968 tanggal 12 April 2013 yaitu Safflower Oil, negaraasal: New Zealand

sehingga Majelis hanyamemeriksa sengketa yang terkait dengan sengketa IGNZ New Zealand sebesarRp25.127,936.662,00,.Sedangkan untuk sengketa selain terkait dengan IGNZ New Zealand dengan sejumlahkoreksi sebesar Rp52.565.508.185,00 (Rp77.693.444.847 Rp25.127,936.662,00) tidak menjadi sengketadalam banding ini sehingga atas koreksi sebesar Rp52.565.508.185,00 tersebut tetap dipertahankan;Pembahasan koreksi positif DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp25.127.936.662,00 berupa pembayaran premiasuransi kepada IGNZ

Sebelum Tahun 2008,pembayaran reasuransi adalah ke pihak InterglobalNew Zealand, kemudian setelah Tahun 2008pembayaran jadi berpindah ke InterglobalUnited Kingdom;bahwa pada proses keberatan Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding buktibukti atau alasanyang menjadi dasar perpindahan pembayaran premi reasuransi dari InterglobalNew Zealand ke InterglobalUK, karena Terbanding menengarai bahwa bisa jadi Pemohon Banding memanfaatkan P3B dalam hal inikarena apabila ada pembayaran reasuransi ke

lalu dari New Zealand dikirimkan ke kantor pusatnya diInggris karena sebetulnya yang menerima premi asuransinya adalah Inggris;bahwa sejak Tahun 2009, perwakilan IGNZ New Zealand ditutup, sehingga karena Pemohon Bandingberhubungan dengan New Zealand sebagai reasuransi, maka Pemohon Banding transfer premireasuransinya langsung ke Inggris;bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan perjanjian Healthcare Quota Share ReinsuranceAgreement tanggal 1 Juli 2007 antara :a.

Dan perjanjian ini ditandatangani oleh 3 pihak yaitu InterglobalLondon, PemohonBanding, dan InterglobalNew Zealand. Jadi InterglobalNew Zealand hanya berstatus sebagai marketing.Untuk fakta pembayaran dalam sengketa Tahun 2009, invoice, payment voucher semua ke London. SKD punPemohon Banding dapat dari London. Jadi secara fakta, Pemohon Banding memanfaatkan fasilitas bukanuntuk menghindari. Kalau menghindari berbeda dengan memanfaatkan P3B yang ada.

Interglobal Insurance company Limited dan Pemohon Banding mengenaiHealthcare Quota Share Reinsurance Agreement, terdapat keterangan bahwa IGNZ London yangmenjadi perusahaan reasuransinya, sedangkan untuk IGNZ New Zealand adalah perusahaanasuransi yang memperkenalkan nama produknya yaitu Rama InterGlobal Healthcare .e bahwa sejak 1 Januari 2009 Pemohon Banding telah melakukan transfer ke London karena menurutPemohon Banding, perwakilan marketing di New Zealand dibubarkan oleh kantor pusatnya diLondon

IsmaTamara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28102009 ;1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang yang bermeterai untukpembayaran New Zealand dari NYOMAN SUASTIKA kepada A.A. P.Isma Tamara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)tertanggal 28102009 ;1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang yang bermeterai untukpembayaran New Zealand dari AGUS EDI WIRAWAN kepada A.A.

No. 666 K/PID/2013v1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang yang bermeterai untukpembayaran New Zealand dari KOMANG FERDIANTORO kepada A.A.P. Isma Tamara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)tertanggal 28102009 ;1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang yang bermeterai untukpembayaran New Zealand dari WAYAN DARMAWAN, FERDIANTORO,AGUS, SWASTIKA DIANTARA kepada A.A. P.

No. 666 K/PID/2013v1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang pembayaran proseskeberangkatan ke New Zealand dari Putu Sutrisna kepada DewaGede Astawa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)tertanggal 09022009 ;1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang proses keberangkatan keNew Zealand yang telah diserahkan oleh A.A.P.

No. 666 K/PID/2013pembayaran administrasi kerja ke New Zealand tanggal 11082009yang menerima A.

P.Isma Tamara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)tertanggal 28102009 ;1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang yang bermeterai untukpembayaran New Zealand dari NYOMAN SUASTIKA kepada A.A. P.Isma Tamara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)tertanggal 28102009 ;1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang yang bermeterai untukpembayaran New Zealand dari AGUS EDI WIRAWAN kepada A.A.P.

Selanjutnya terdakwamenghubungi orangorang yang sedang mencari kerja sebagaiTenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan oleh terdakwadikatakan bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai pemetik buahapel di Negara New Zealand.

Selanjutnya untuk dapat berangkat bekerjasebagai TKI di New Zealand terdakwa minta biaya kepada parakorban yang besarnya tidak sama berkisar antara Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp 16.500.000,00(Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang yangmenurut perkataan terdakwa biaya tersebut akan dipergunakanuntuk kepentingan pemberangkatan ke negara New Zealand danmengurus keperluan pembuatan paspor, Tes Kasehatan, dan biayaadminishasi lainnya.

Keberatan Pertama;Majelis Hakim Mengesampingkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor166/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA)sebagai Lex Specialis dari ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNomor 213/PMK/01 1/2011;1. Bahwa dalam Putusan Nomor 53326/PP/M.VIIA/19/2014, MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara, menggunakanHalaman 14 dari 31 halaman.

Bahwa penggunaan BTKI 2012 sebagaidasar memutus perkara importasi dalam rangka PerdaganganBebas kawasan ASEAN Australia New Zealand (AANZFTA)adalah sebuah kekeliruan.

Bahwa importasi yang dilakukan dalamrangka AANZFTA diatur tersendiri dalam sebuah PeraturanMenteri Keuangan, yakni PMK Nomor 166/PMK.01 1/2011;Bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Area(AANZFTA) merupakan lex specialis dari Peraturan MenteriKeuangan Nomor213/PMK.01/2011 yang kemudian menjadi BTKI2012.

Importir wajib mencantumkan nomor referensi SuratKeterangan Asal (Form AANZ) sebagaimana dimaksudpada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA),pada pemberitahuan impor barang;c.

Putusan Nomor 950/B/PK/PJK/2015New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), nyata secara jelas bahwaletterliik penggolongan Sapi sebagai barang impor adalah oxendengan bea masuk/impor duty senilai 0% (sebagaimana kami kutipdalam tabel dibawah ini)cere yee eee aa,TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORDALAM RANGKA ASEANAUSTRALIA NEW ZELAND FREE TRADE AREA POSSUB POS. . 7 BEA MASUKINO, ani las .

Melalui Pemberitahuan imporBarang (PIB) Nomor 037792 tanggal 9 Desember 2013 PemohonBanding telah memberitahukan adanya tarif preferensi dalam rangkaASEANAustralia New Zealand Free Trade Area dengan melampirkanjuga Certificate of Origin Nomor 130306623 tanggal 21 November 2013sehingga syarat Pengenaan bea masuk berdasarkan sebagaimanaHalaman 4 dari 34 halaman.

Klasifikasipos tarif tersebut juga telah bersesuaian dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 166/PMK.011/2011 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor166) tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA);Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 telah menentukan :Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara anggotaASEAN, Australia, dan Selandia Bam dalam rangka ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA) untuk Tahun 2011 sampaidengan

Putusan Nomor 2081/B/PK/PJK/201723.24.Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Menteri Keuangan ini;Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui jika Tarif Bea Masuk DalamRangka ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA) mulaiberlaku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

dalam rangka Asean Australia New Zealand Free Trade Area;Halaman 26 dari 34 halaman.

Sedangkan tarif Bea Masuk menurut Asean Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) untuk imporsapi/oxen sebesar 0% berlaku sampai 2013, maka Pemohon PeninjauanKembbali memberitahukan dengan PIB Nomor 037792 tanggal 9Desember 2013 pada pos tarif 0102.29.10.10 dengan tarif Bea Masuk 0%dapat dibenarkan.

;Bahwa awal Maret 2015 Terdakwa (Il) Nengah Dwiyana Putraberkenalan dengan Saksi Kadek Miasa dan Saksi Sang NyomanMaiyana yang melamar untuk bekerja di New Zeland kemudianTerdakwa (Il) Nengah Dwiyana Putra mengatakan untuk bisamengikuti program kerja ke luar Negeri melalui Cahaya TunasSamudra dengan Negara tujuan New Zealand adalah harusmembayar sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) akantetapi dapat kemudahan dari total pembayaran senilai tersebut, bisamembayar Rp.20.000.000, (dua puluh

juta rupiah) sedangkansisanya sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dilakukandengan sistem potong gaji setelah bekerja di Negara tujuan,kemudian proses lamaran, tanpa adanya interview karena sebagaipekerja di perkebunan (Kebun Anggur) adalah unskill (tanpakeahlian), dikontrak kerja selama 2 (dua) tahun, gaji yang akan terima30 $ New Zealand per jam, mendapat akomodasi mess, makansebanyak 2 (dua) kali dan transportasi dari mess menuju ke tempatkerja mendengar katakata dari Terdakwa (Il)

Bangli ;= Bahwa janji tersebut diberikan oleh Terdakwa Il, saksikenal sekira sejak tanggal 10 Maret 2015 saat saksimencari informasi di GLF tentang pemberangkatan untukbekerja di perkebunan ke New Zealand, dimana saat ituTerdakwa Il selaku~ perekrut tenaga kerja untukdiberangkatkan ke new Zealand ;= Bahwa awalnya saksi mencari informasi kepada gurubahasa inggris saksi yang bernama Ketut Bagiadatentang lowongan untuk bekerja di New Zealand,selanjutnya Ketut Bagiada mengenalkan saksi denganTerdakwa

Hal tersebutmembuat saksi tertarik sehingga saksi memutuskan untukmendaftar untuk bekerja di perkebunan di New Zeland,serta untuk pembiayaan bisa langsung dibayarkan melaluiTerdakwa II selaku perekrut saja sedangkan dipusat yangmengurusi administrasi keberangkatan adalah Terdakwa ;Bahwa saat awal merekrut saksi Terdakwa II mengeluarkankatakata : Untuk bisa mengikuti program kerja keluarNegeri melalui Cahaya Tunas Samudra dengan Negaratujuan New Zealand adalah harus membayar sebesar Rp.70.000.000,

(tujuh puluh juta) akan tetapi dapat kemudahandari total pembayaran senilai tersebut, bisa membayar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanyasebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dilakukandengan sistem potong gaji setelah bekerja di Negara tujuan,kemudian proses lamaran,Tanpa adanya interview karenasebagai pekerja diperkebunan (Kebun anggur ) adalahUnsklil ( tanpa keahlian), Dikontrak kerja selama 2 (dua)tahun, Gaji yang akan saksi terima 30 $ New Zealand perjam, Mendapat

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tertulis Abdul Rachman didalam Akta Perkawinan, Paspor, Ijazah dan Surat Ijin Mengendara tertulis Abdul Rachman Risna, sedangkan didalam Kartu Kerja, Kartu Asuransi dan Kartu Air New Zealand AIRPOINTS tertulis Rachman Risna (R.

.) ; Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurussuratsurat karena didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, AktaPerkawinan, Paspor, Ijazah, Kartu Kerja, Kartu ASuransi dan Kartu AirNew Zealand AIRPOINTS ada perbedaan nama ; Bahwa didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, tertulis AbdulRachman, didalam Akta Perkawinan, Paspor, Surat Ijin Mengendara danljazah tertulis Abdul Rachman Risna, di Kartu Kerja, Kartu Asuransi danKartu Air New Zealand AIRPOINTS tertulis Rachman Risna (R.

Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantumdalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tertulis Abdul Rachmandidalam Akta Perkawinan, Paspor, Ijazah dan Surat Ijin Mengendaratertulis Abdul Rachman Risna, sedangkan didalam Kartu Kerja, KartuAsuransi dan Kartu Air New Zealand AIRPOINTS tertulis RachmanRisna (R. Risna) adalah orang yang 1 (satu) yaitu Pemohon danselanjutnya Pemohon akan menggunakan nama : ABDUL RACHMANRISNA;3.

AIRPOINTS ada perbedaan nama ; Bahwa didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, tertulis AbdulRachman, didalam Akta Perkawinan, Paspor, Surat Ijin Mengendara danljazah tertulis Abdul Rachman Risna, di Kartu Kerja, Kartu Asuransi danKartu Air New Zealand AIRPOINTS tertulis Rachman Risna (R.

Bahwa untuk memenuhi kesejahteraan dan pendidikan yang terbaikuntuk sang anak penggugat Rela bekerja keluar negeri ( NEW ZEALAND)dengan membawah sang anak.8.

Bahwa selama bekerja di luar Negeri ( NEW ZEALAND) Penggugatmenjalin rumah tangga kembali dengan Brenden Owen Perrett seseorangyang berkewarganegaraan NEW ZEALAND dengan buku nikah (NewZealand Marriage Certificate, Date of marriage 20 january 2018, Place ofmarriage : Waiwhakaiho River Mouth At End Of Clemow Road NewPlymouth, Registrasion Number 2018003416, NEW ZEALAND REGISTRAROF BIRTHS,DEATHS & MARRIAGES.)9.

Bahwa Penggugat sekarang berdomisili di NEW ZEALAND, olehkarena itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan GUGATANHAK ASUH ANAK di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Untuk MenjaminKepastian dan Legalitas anak dalam Asuhan Penggugat.10.

TheAseanAustraliaNew Zealand Free Trade Area (Persetujuan PembentukanKawasan Perdagangan Bebas AseanAustraliaSelandia Baru)";3.

Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor telah menggunakan AseanAustraliaNew Zealand FTA dan pada kolom 32. telah disampaikan jugamengenai Jenis Fasilitas yang digunakan oleh Pembanding adalah AseanAustraliaNew Zealand FTA (58);Bahwa berdasarkan dokumen PIB yang telah disampaikan olehPembanding tersebut, Pembanding telah membayar Lunas terhadapPembayaran Penerimaan Negara sesuai dengan Surat Setoran Pabean,Cukai, dan Pajak (SSPCP) tanggal 14 Februari 2013 yaitu sebesarRp216.969.000,00 (dua ratus enam

:Peraturan Presiden tentang Pengesahan Agreement EstablishingThe AseanAustraliaNew Zealand Free Trade Area (PersetujuanPembentukan Kawasan Perdagangan Bebas AseanAustraliaSelandia Baru);.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA);Halaman 28 dari 43 Halaman. Putusan Nomor 2083/B/PK/PJK/20177.

Putusan Nomor 2083/B/PK/PJK/2017Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari NegaraAnggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru dalam rangkaASEAN AustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA) untukTahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, sebagaimana ditetapkandalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuanganini;Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui jika Tarif BeaMasuk Dalam Rangka ASEANAustraliaNew Zealand Free TradeArea

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinandi Westport, New Zealand pada tanggal 12 Mei 2007 sebagaimana Copy ofParticulars of Marriage Nomor : 19/2007 dan telah didaftarkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 25 Juni 2007,sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Perkawinan Regno : 63/DKC/2007, tertanggal 25 Juni 2007;"2.

Bahwa dari halhal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agarperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan diWestport, New Zealand pada tanggal 12 Mei 2007 sebagaimana Copy ofParticulars of Marriage Nomor : 19/2007 dan telah didaftarkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 25 Juni 2007,sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Perkawinan Regno : 63/DKC/2007, tertanggal 25 Juni 2007 ;Maka berdasarkan atas uraian di atas, Penggugat memohon

Menyatakan Sah menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan di Westport, New Zealand pada tanggal 12 Mei2007 sebagaimana Copy of Particulars of Marriage Nomor : 19/2007 dantelah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaDenpasar pada tanggal 25 Juni 2007, sebagaimana Surat KeteranganPendaftaran Perkawinan Regno : 63/DKC/2007, tertanggal 25 Juni 2007;4Menyatakan menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan di Westport

, New Zealand pada tanggal 12 Mei2007 sebagaimana Copy of Particulars of Marriage Nomor : 19/2007 dantelah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaDenpasar pada tanggal 25 Juni 2007, sebagaimana Surat KeteranganPendaftaran Perkawinan Regno : 63/DKC/2007, tertanggal 25 Juni 2007,putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabatyang ditunjuk untuk mengirimkan turunan Putusan yang telah mempunyaikekuatan

Foto copy Parti Culars of Parties of Marriage Nomor : 19/2007, yang diterbitkandi Westport, New Zealand atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, laludiberi tanda bukti P.1 5 222 nn no nonce nonee52. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 25 Juni2007 Reg.