YKK ZIPPER INDONESIA;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3199/PJ/2019tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008117.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00674/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September 2018 TentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor: 00007/103/14/092/17 tanggal 14Desember 2017, atas nama PT YKK Zipper

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP00674/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September2018 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Nomor 00007/103/14/092/17 Tanggal 14Desember 2017 Karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP: 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso No. 7, Cikini,Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak nomor00007/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 MasaPajak Juni 2014, atas nama PT YKK Zipper Indonesia,NPWP: 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan RP.Soeroso No. 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

YKK ZIPPER INDONESIA;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh KkKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3193/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT YKK ZIPPER

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007641 .99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00627/NKEB/WP.J.19/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00020/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor00020/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa PajakOktober 2014, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWPHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1285/B/PK/Pjk/202001.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7,Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

YKK ZIPPER INDONESIA;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3184/PJ/2019tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007644.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00638/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang PenguranganSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak Nomor: 00018/103/15/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas namaPT YKK Zipper

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP00638/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus2018 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00018/103/15/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP : 01.001.751.5092.000, beralamatdi Jalan R.P. Soeroso No. 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat10330, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Karena PermohonanWajib Pajak Nomor : 00018/103/15/092/17 tanggal 14 Desember2017, atas nama PTI YKK Zipper Indonesia, NPWP01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso No. 7,Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.

YKK ZIPPER INDONESIA;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh KkKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3189/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT YKK ZIPPER

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008118.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00673/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00006/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00673/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September2018 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Nomor 00006/103/14/092/17 Tanggal 14Desember 2017 Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat diJalan R.P.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00006/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa Pajak Mei 2014, atasnama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5092.000,Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1284/B/PK/Pjk/2020beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng,Jakarta Pusat, 10330, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

YKK ZIPPER INDONESIA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3194/BC.06/2019, tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007642.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00628/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Tentang PenguranganSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak Nomor: 00019/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas namaPT YKK Zipper

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak nomor00019/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa PajakSeptember 2014, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP:01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso No. 7,Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh KkKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3195/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT YKK ZIPPER

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007645.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00637/NKEB/WP.J.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00017/103/15/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Karena PermohonanWajib Pajak Nomor 00017/103/15/092/17 tanggal 14 Desember2017, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1283/B/PK/Pjk/2020092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7, Cikini,Menteng, Jakarta Pusat, 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

YKK ZIPPER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT YKK ZIPPER INDONESIA

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3185/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put008114.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00676/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September 2018 TentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00009/103/14/092/17 tanggal 14 Desember2017, atas nama PT YKK Zipper

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor00009/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa PajakAgustus 2014, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7,Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1640 B/PK/Pjk/2020ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT YKK ZIPPER INDONESIA,

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3198/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put007635.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00625/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Tentang PenguranganSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00021/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas namaPT YKK Zipper

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00625/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 15 Agustus2018 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajid Pajak Nomor00021/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5.092000, beralamat diJalan R.P.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor00021/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5.092000, beralamat diJalan R.P. Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta PusatHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1641 B/PK/Pjk/202010330, adalan telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT YKK ZIPPER INDONESIA,

1604/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3190/PJ/2019 tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak nomor00010/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa PajakSeptember 2014, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP:01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso No. 7,Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1604/B/PK/Pjk/20203.4.

YKK ZIPPER INDONESIA;

YKK ZIPPER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

YKK ZIPPER INDONESIA;

PUTUSANNomor 1375/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU3188/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor00011/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa PajakOktober 2014, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan RP Soeroso Nomor 7,Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1375/B/PK/Pjk/2020Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

YKK ZIPPER INDONESIA;

1377/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3183/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00635/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00013/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat diJalan R.P.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Karena PermohonanWajib Pajak Nomor 00013/103/14/092/17 tanggal 14 Desember2017, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7, Cikini,Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1377/B/PK/Pjk/2020ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

YKK ZIPPER INDONESIA;

1376/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3179/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor00022/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa PajakNovember 2014, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7,Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1376/B/PK/Pjk/2020Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

YKK ZIPPER INDONESIA;

./2019, tanggal 25 Juli 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi TriHandono, kewarganegaraan Indonesia, jabatan PenelaahKeberatan Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 2 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330,yang diwakili oleh Naoki Suzuki, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 1289/B/PK/Pjk/2020Agustus 2018, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00020/101/15/092/17, tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5.092000, beralamat diJalan R.P. Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat10330, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor00020/101/15/092/17, tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5.092000, beralamat diJalan R.P. Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat10330, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

YKK ZIPPER INDONESIA;

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3192/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019 dan Surat Kuasa Substitusitanggal 2 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER

INDONESIA, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330,yang diwakili oleh Naoki Suzuki, jabatan Presiden DirekturPT YKK Zipper Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007634.99

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007634.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019 , yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00631/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib PajakNomor 00015/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak nomor00015/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa Pajak April2014, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1476/B/PK/Pjk/2020092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7, Cikini,Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

PT YKK ZIPPER INDONESIA

Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3191/PJ/2019, tanggal 2 Agustus 2019;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Tri Handono,jabatan Penelaan Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT YKK ZIPPER

INDONESIA, beralamat di Jalan RP.Soeroso, Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330,yang diwakili oleh Naoki Suzuki, jabatan Presiden DirekturPT YKK Zipper Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.007633.99

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00018/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 Masa Pajak Agustus 2014, atasnama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5092.000,beralamat di Jalan R.P. Soeroso, Nomor 7, Cikini, Menteng, JakartaPusat 10330, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

PT YKK ZIPPER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT YKK ZIPPER INDONESIA