Ditemukan 16369 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-09-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PTA SEMARANG Nomor 230/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Tanggal 20 Oktober 2014 — PEMBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang memberikan kuasa kepada SLAMET RIJADI, SH dan Drs. KHOERUDDIN, SH, MH, Advokat/Pengacara, berkantor di “Garda Manunggal” Jalan Gerilya Barat No. 206 A Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2013, semula Tergugat sekarang Pembanding;------------------- -----------------------------------M E L A W A N--------------------------- TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang memberikan kuasa kepada HARTOMO, SH, MH dan EDDY SUDRAJAT, SH, MH, Advokat, berkantor di “Hartomo dan Rekan“ Jalan Raya Kaliori, Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2013, semula Penggugat sekarang Terbanding;----------------------------------------------------
4919
  • harus bercerai, dan sebaliknya jugatermasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteriharus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagiterkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimanayang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, dan Undangundang Nomor i 1 tahunMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimBanding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukansekehidupan berikutnya Tasrih
Register : 27-07-2009 — Putus : 15-09-2009 — Upload : 20-03-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 223/Pdt.G/2009/PTA.Sby
Tanggal 15 September 2009 — Pembanding v Terbanding
737
  • Dalam keadaan demikian makaperceraian dipandang lebih baik, agar kedua belah pihak dapat menghadapi kehidupanberikutnya yang tasrih bi ihsan ;Menimbang, bahwa permohonan perceraian a quo diajukan oleh pihak suami(Pemohon / Terbanding), maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a,b,c)Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap Pemohon / Terbanding diwajibkan untukmemberikan mutah kepada Termohon / Pembanding.
Register : 07-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Lbh
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
279
  • Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih
Register : 09-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 07-03-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 210/Pdt.G/2018/PA.Plh
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
73
  • uleArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantaliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabig dalamkKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbuny)i :ay, leoJ cuasiig) SMe isl (glo pil o1j Login
    PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
Register : 05-01-2012 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 04/Pid.Sus./2012/PN.Btl.
Tanggal 7 Februari 2012 — NOORDIN ALIAS UTUH BIN YUSRAN
2727
  • ., masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotatersebut di atas, dan dengan dibantu oleh A.M TASRIH,SE sebagai Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh, ALFIANBOMBING ,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa,tanpa di hadiri penasehat hukumnya.HAKIM KETUA MAJELISttdVIVIINDRASUSI SIREGAR S.HHAKIMHAKIM ANGGOTA
    TASRIH,SE.
Register : 12-11-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 412 / Pid. B / 2015 / PN Bln
Tanggal 7 Desember 2015 — M. AINI Als. ULAK Bin (Alm.) SANI
3312
  • TASRIH,SE. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh AGUNGWBOWO, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta di hadapanterdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ANDI AHKAM JAYADI, SH. FERDI, SH. DEVITA WSNU WARDHANI, SH.PANITERA PENGGANTI,A. M. TASRIH, SE. Hal. : 15 dari 15. Putusan Perkara Pidana Biasa Nomor : 412 / Pid.Sus / 2015 / PN Bin
Register : 05-05-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Lbh
Tanggal 18 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
228
  • Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih
Register : 02-01-2018 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PTA JAMBI Nomor 02/Pdt.G/2018/PTA.Jb
Tanggal 23 Januari 2018 — pembanding vs terbanding
13122
  • sebaliknya juga termasukperkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidupdalam rumah tangga, kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnyatujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran,surat ArRum, ayat 21, dan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih
Register : 12-06-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 09-01-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 0934/Pdt.G/2014/PA.Bms
Tanggal 23 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
142
  • # 794 /017 # $ A # &" ($ ((" 3 1& & # gs & ( WH##S B" 0" &serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidakberhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih bi ihsan: , hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapatdalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah Wal Qonun naiam an 40 yangdiam bil alih sebagai bahan pertim bangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagaiberikut;Artinya:Sesungguhnya sebab diperbolehkannya
Register : 15-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 11-10-2020
Putusan PA PELAIHARI Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Plh
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4113
  • ylArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :Uw Lleol cuasizg) 9IEII esl (glo pr oj Lagi
    PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
Register : 11-03-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PA PELAIHARI Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Plh
Tanggal 27 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1811
  • PLhArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi :ay, leo cuasiig) SETI isl (glo pid!
    PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
Register : 23-08-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN BATULICIN Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bln.
Tanggal 1 Nopember 2017 — ABDILLAH Alias ABDI Bin SAHBUDDIN
6527
  • ., sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H. dan CHAHYANUUN PRYATNA, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingipara Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E, PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh ADIMASHARYOSETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh PenasihatHukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,FERDI, S.H ANTENG SUPRIYO,S.H., M.H.CHAHYAN
    UUN PRYATNA, S.H.Panitera Pengganii,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 13 dari 13Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PNBin..
Register : 25-07-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 234 /Pid.B/ 2016 / PN Bln.
Tanggal 4 Oktober 2016 — ARBANI Als BANI Bin (Alm) MURAT
4715
  • TASRIH,S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengandihadiri AGUNG WIBOWO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicindan dihadapan Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGOTA HAKIM KETUAANDI AHKAM JAYADI, S.H. AGUSTA GUNAWAN, S.H.DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN. Bln.Form0 1/SOP/00 1/HKM/2015
Register : 02-11-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Dps
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1812
  • menarikkemaslahatan.Hal 12 dari 16 Hal Prittiegan No 393/Pat G/2020/PA DneMenimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
    Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesual dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih
Register : 27-02-2013 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor No. 43/Pid.B/2013/PN.Btl
Tanggal 9 April 2015 — MUHAMMAD YANI als. YANI TUYUL als. WALAT bin (alm) BUSU UTUH
1911
  • M TASRIH, SE PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO,SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,1. VIVLINDRASUSI SIREGAR, SH. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. 2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.Panitera PenggantiA.M TASRIH, SE.
Register : 11-08-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PTA SEMARANG Nomor 191/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Tanggal 3 September 2014 — PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan D-III Perbankan, pekerjaan Swasta ( Bank Pasar Kota Pekalongan ), bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIDEM SRI RAHARJO, SH. Pengacara, yang beralamat di Jl. Beringin, Nomor 07, Kota Pekalongan, dengan surat kuasa tertanggal 02 Mei 2013, semula Tergugat sekarang “Pembanding”;--------------------------- MELAWAN TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D-III Kebidanan, pekerjaan PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) Bidan Puskesmas, bertempat tinggal di Kabupatren Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. YUROFIQUN, SH dan DWI HERI SANTOSO, SH. Pengacara / Advokat yang beralamat di Jl. Raya Jenggot, Nomor 189, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dengan surat kuasa tertanggal 13 Juni 2014 semula Penggugat sekarang “Terbanding”;--------------------------------------------------------------------------
4715
  • harus bercerai, dan sebaliknya juga termasukperkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetaphidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, danhilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkandalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, dan Undangundang Nomor : 1 tahunMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakim Bandingberpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya Tasrih
Register : 13-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PA PELAIHARI Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plh
Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
109
  • Luli ld d590 Vo aire login 2293 J Wb calisl wsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat lIbnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi
    PlihPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukumdan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohondikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amarputusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugattelah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum
Register : 15-07-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PA PELAIHARI Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plh
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
116
  • Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:45 jliol Clic ld d390 Vo aire login 2293 pS ub calisl ylsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
    PlihPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
Register : 29-04-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN BATULICIN Nomor 148 /Pid.Sus/2015/PN.Bln
Tanggal 20 Agustus 2015 —
4712
  • Tasrih, S.E. selaku PaniteraPengganti dengan hadirnya Harwanto, S.H. selaku Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Batu Licin dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn DANARDONO, SHDAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MHPANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, SE
Register : 29-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Dps
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1513
  • ybArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :iy Lal Cet y ( GMAN col) gull, pill aly Logign
    Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih