• Bahwakarenanya Maswadi dan Yanto Ndeymemenuhi ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, dankarenanyamemenuhisyaratmenjadikreditorsesuai UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan& PKPU.5.

  Termohon Memenuhi rat Pailit imana Dimak lehUU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.1. Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU, mengatur syaratkepailitan, sebagai berikut:a. Termohon memiliki sedikitnya 2 kreditur atau lebih;a. Terdapat satu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapatditagih; danb.

  Bahwa perihal cessie sebagai dasar penambahan kreditur dalamperkara aquo adalah harus ditolak, hal ini sejalan denganputusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatuntuk permohonan PKPU dengan Register No.09/Pdt.Sus/pkpu/2013/PN.Niaga Jkt Pst dimana dalam perkara tersebutMajelis Hakim menolak permohonan PKPU atas nama ROSEMARYW MAARIFAT terhadap Rumah Sakit MH Thamrin denganpertimbangan bahwa permohonan PKPU yang diajukanROSEMARY W Maarifat atas dasar cessie/pengalihan hak ataspiutang

  tidak menimbulkan utang baru dan kreditur baru,sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan PKPU yaitujumlah kreditur haruslah berjumlah lebih dari 1 (satu);G.

  Nomor : 09/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga.

• Menimbang, bahwa terhadap penambahanpeserta tersebut Tim Seleksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana diaturdalam pasal 17 ayat (2) PKPU Nomor 2 tahun 2013 ...... dst Bahwapertimbangan tersebut kurang cermat, karena Tergugat/Pembanding telahmelaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) yaitu selain telah mengumumkan padasatu media cetak harian lokal juga telah mengumumkan melalui Radio Lokalmilik Pemerintah Daerah dan website KPU Kabupaten Blitar, juga papanpengumuman Tim Seleksi KPU Kabupaten Blitar

  2014 telah menyampaikansurat pengunduran diri dari unsur pengarah BPBD Kabupaten Blitar (bukti T5)sehingga syarat yang disampaikan oleh Ragil Agus Darmanto diserahkan setelahadanya pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 29 April 2014 ....dst.Bahwa pertimbangan hukum tersebut keliru karena mengenai pemberhentianCalon peserta seleksi KPU sebagaimana diatu4r dalam Surat KPU Nomor 140/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 poin 3 sebagai berikut : terkait penerapanketentuan pasal 20 ayat 4 huruf k PKPU

  diskusidiadakan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 dan tes psikologi wawancaradilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 sedangkan tes kesehatan telahdilaksanakan selama tiga hari yang dilaksanakan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingiyaiatu pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014, Jumat tanggal 2 Mei 2014 danberakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sebagaimana bukti T5, dengandemikian terdapat selsih tiga hari dari tes kesehatan dengan tes psikologi, haltersebut telah melanggar ketentuan pasal 25 ayat (3) PKPU

  Kemudian untuk menentukan 5anggota Komisioner KPU Kabupaten menurut pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 02tahun 2013 : KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calonyang diajukan Timsel .....bahwa terkait dengan pertimbangan PTUN Surabaya bahwa Tergugat/Pembandingmelanggar pasal 33 ayat (1) huruf c , Para Penggugat/terbanding berpendapat : e Menanggapi Memori banding Para tergugat II Intervensi/Pembandinghalaman 9 angka 4 , bahwa surat RSUD Ngudi Waluyo kepada AminudinFahruda tanggal

  Hal inisebagaimana pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 02 tahun 2013 : KPU Provinsimembentuk Timsel untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kotapada setiap Kabupaten/Kota . Kemudian pasal 31ayat(1)b PKPU Nomor (02 tahun 2013: Setelah selesai seluruh rangkaiantahapan...16tahapan seleksi, Timsel melaporkan hasil pelaksanaan seleksi...... b. seleksicalon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU KPU Provinsi . B.

• JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (dalam PKPU) dengan Para Kreditornya sebagai berikut: terlampir dalam Putusan Perkara

1. Menghukum Debitor atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.186/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst demi hukum

   186/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

• PADA TANGGAL 26 JULI 2016 TELAH DIUMUMKAN PUTUSANPENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SATRIAWIJAYA TERMOHON (DALAM PKPU) / PENGGUGAT BERDASARKANPUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN' NEGERIJAKARTA PUSAT No.68/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.Permohonan PKPU terhadap PENGGUGAT telah dikabulkan sebagaimanaPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo.68/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2016 yang amarputusannya:Mengadili1.

  Mengabulkan permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;2. Menyatakan TERMOHON PKPU SATRIA WIJAYA berada dalam statusPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untukselama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;3. Menunjuk Saudara HLBUDHY HERTANTIYO, SH.

  PROPOSAL RENCANA PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) YANGDIAJUKAN OLEH SATRIA WIJAYA TERMOHON (DALAM PKPU) /PENGGUGAT DITOLAK OLEH PARA KREDITUR SEHINGGAPENGGUGAT BERADA DALAM KEADAAN INSOLVENSIDalam proses PKPU, PENGGUGAT mengajukan Proposal Homologasikepada Kreditur Pemohon PKPU dan Kreditur lainnya (Para Kreditur), namunHalaman 15 dari 59 halaman putusan Nomor 325/PDT/2018/PT.BDGdemikian, terdapat ketentuan perihal pengajuan Proposal Homologasi yangwajib terpenuhi untuk disetujuinya proposal tersebut oleh

  Menghukum Termohon PKPU/Debitor/SATRIA WIJAYA membayarbiaya perkara PKPU ini sejumlah Rp.1.327.000, (satu juta tiga ratusdua puluh tujuh ribu Rupiah);6. Menetapkan imbalan jasa Pengurus yang telah melaksanakan tugasnyadalam PKPU dibebankan pada harta Debitor Pailit;7. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelahKurator menjalankan tugasnya;8. Menetapkan biaya kepailitan yang timbul dibebankan kepada hartaDebitor Pailit;9.

  Menghukum Termohon PKPU/Debitor/SATRIA WIJAYA membayarbiaya perkara PKPU ini sejumlah Rp.1.327.000, (satu juta tiga ratusdua puluh tujuh ribu Rupiah);6. Menetapkan imbalan jasa Pengurus yang telah melaksanakantugasnya dalam PKPU dibebankan pada harta Debitor Pailit;7. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelahKurator menjalankan tugasnya;8. Menetapkan biaya kepailitan yang timbul dibebankan kepada hartaDebitor Pailit;9.

• No. 09/PKPU/2011/ PN.Niaga.Sby;2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayadalam putusan No. 11/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby jo. No. 09/PKPU/2011/PN.Niaga.Sby telah mengakui bahwa keseluruhan aset a quo terdaftar atasnama Arie Pranoto Achmad;3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya pada halaman 52 putusan No. 11/Pailit/2012/ PN.Niaga.Sby jo.

  No.09/PKPU/2011/PN.Niaga.Sby yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T03.a dan bukti T03.c, tanah danbangunan dalam objek perkara merupakan tanah dan bengunan milik dan terdaftaratas nama Arie Pranoto Achmad yang telah dimasukkan sebagai modal penyertaanArie Pranoto Achmad di PT. Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit).....

  No. 09/PKPU/2011/ PN.Niaga.Sbytidak mempertimbangkan aspekaspek ketentuan hukum lain untuk mendasari suatuputusan tersebut;5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telahmengesampingkan suatu fakta hukum dalam pertimbangannya pada halaman 52putusan No. 11/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby jo. No. 09/PKPU/ 2011/PN.Niaga.Sbyyang menyatakan:Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 569 K/Pdt.Sus/201260..Hal mana terbukti berdasarkan bukti T03.e, yaitu Akta perubahan anggarandasar PT.

  No. 09/PKPU/2011/PN.Niaga.Sby antara lain telah mempertimbangkan halhal sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan bukti T03.c yaitu surat pernyataan Arie Pranoto Achmadtertanggal 02 April 2012, Arie Pranoto Achmad menyatakan, bahwa seluruh objekperkara a quo yang terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad telah dimasukkansebagai modal penyertaan Arie Pranoto Achmad di PT.

  BANKNEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., Regional Remedial & RecoveryBanjarmasin tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayanomor: 11/Pailit/2012/PN.Niaga Sby. jo. nomor: 09/PKPU/2011/ PN.Niaga.Sbytanggal 6 Juni 2012;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:e Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

• M E N G A D I L I

  1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Yang diajukan oleh Pemohon;
  2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp.1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

  129/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst

• MENETAPKAN :

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon PKPU;
  2. Menyatakan perkara Perdata Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst, dicabut;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Perdata Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst, dari register perkara yang sedang berjalan;

  Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.790.000; (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

• Sebagaimana yang diatur PKPU NO.12 Tentang Penca lonan PilkadaPerihal Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada. (Vide: Pasal. 38 ayat 4 (Empat).

  Bukankah PKPU nomor 9 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PKPU NO.12Tentang Pencalonan Pilkada telah mengatur dalam pasal 37 ayat (4) menyatakan sebagaiberikut: Pendaftaran Pasangan Calon Sebagaimana dimaksut pada ayat (3) Dilakukan PalingLambat Pukul 16.00 wib. Kenapa pasangan calon lain Zulkanedi Said, S.sos danRisnawanto, S.E yang diusung oleh Partai Golkar dan PDIP tidak dideklok atau ditolak jugaoleh Komisioner KPUD Pasbar.??...

  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Yang Tidak Diterima Pendaftarannya Sebagaimana dimaksud pada angka 3 Dapat mendaftarkan Kembali Pasangan Calon dengan memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan PKPU nomor 9 Tahun 2015 pada masa pendaftaran (a quo).

  Bahwa dalil Penggugat yang berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 29 tahun 2015 tanggal 24 Agustus2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai PesertaPemilihan ...17Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 yang diumumkan padahari Senin tanggal 24 Agustus 2015 karena tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun2015 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkadadan Surat Komisi Pemilihan

  Fotocopy Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf a s/d huruf e PeraturanKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan,diberi tanda 20.0.0... ccc cece cee cee cee eee be tees cee eenenteeeeenes (Bukti T.kpu. 14);15.

• M E N G A D I L I:

  1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh Debitor/Termohon PKPU dan Para Kreditornya;
  2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) demi hukum berakhir;

  350/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

• MENGADILI:

  1. Menolak Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 3.969.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

  90/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

• 1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara HADI SUWANTO (Dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diberikannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian;
  2. Menyatakan Termohon/Debitor HADI SUWANTO (Dalam PKPU) Dalam Keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menunjuk Sdr.

  , Parigi Baru, Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

sebagai Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit ;

1. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian melalui sebuah penetapan dan dibebankan pada harta pailit;
2. Menetapkan imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian dan dibebankan pada harta pailit;

Menghukum Termohon / Debitor HADI SUWANTO (Dalam PKPU

) membayar biaya perkara PKPU sebesar Rp.3.259.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

63/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

• Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 telah terjadi perkara di PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Pemohon yaitu HenryGeorge Surjokentiono, Dkk melayangkan Surat Permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tanggal 18 Agustus 2015 denganTermohon yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang pada saatitu Penggugat berkedudukan hukum sebagai Ketua Pengurus KoperasiSimpan Pinjam (KSP) Intidana.

  Bahwa menindak lanjuti adanya perkara pada Peradilan Niagasebagaimana tersebut dalam poin 3 di atas, maka pada hari Senintanggal 7 Desember 2015 telah ditandatangani Akta Perdamaian antaraKoperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang dalam hal itu diwakili olehPenggugat sebagai Ketua Pengurus Koperasi dengan Hadi Sasono, SHsebagai Kuasa Hukum Pemohon PKPU Nomor : 10/PDT.SUSPKPU/2015/PN.NIAGA.Semarang.

  Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 diSemarang, Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana dimaksud poin 3dan 4 di atas, telah mengeluarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor :10/PDT.SUSPKPU/2015/PN.NIAGA.SMG tanggal 17 Desember 2015dengan amar putusan sebagai berikut :MENGADILI :.

  Bahwa pada waktu itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugatbahwa Tergugat harus dapat mencairkan dana di Koperasi SimpanPinjam (KSP) Intidana di Bank Mandiri sebagaimana dimaksud dalampoin 8, dengan alasan kurang lebih sebagai berikut :1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana harus segeramenyelesaikan kewajiban pembayaran imbalan Jasa TimPengurus PKPU Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana sesuaiPutusan Pengadilan Niaga Nomor : 10/PDT.SUSPKPU/2015/PN.NIAGA.SMG tanggal 17 Desember 2015;2) Koperasi

  Bahwa kemudian sekira tanggal 25 September 2017 Penggugat barumengetahui atau mendapatkan informasi bahwa ternyata pada tanggal29122015 Tergugat telah mencairkan dana dari rekening Bank Mandiriatas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dengan NomorRekening 1360013904310, sebanyak 3 (tiga) kali dengan totalkeseluruhan Rp10.000.000.000, (Sepuluh milyard rupiah) dengan caracara yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :1) Pada tanggal 29122015 Tergugat melakukan pembayaran JasaTim Pengurus PKPU

• Memperhatikan pasal 222 ayat (1) dan (3) jo pasal 8 ayat (4), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

  MENGADILI

  1.Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II tersebut;

  2.Membebankan Pemohon PKPU untuk membayar

  182/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

• M E N G A D I L I :

  1. Menolak Permohonan Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.659.000,- (dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

  82/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

• No. 7 Tahun 2018 Jo Pasal25 ayat (7), ayat (8) PKPU Nomor 25 Tahun 2018).

  No. 7/2018yang kemudian terhadap namanama calon anggota KPU Kabupaten/Kotatersebut oleh KPU RI selaku penanggungjawab dilakukan uji kelayakan dankepatutan (Fit and Proper Test) Vide Pasal 28 PKPU No. 7/2018 dansetelah itu dipilin dan ditetapkan calon anggota lolos uji kelayakan dankepatutan (Fit and Proper Test) menjadi Anggota KPU terpilin yangditetapkan dengan Keputusan KPU (Vide pasal 30 PKPU No. 7/2018).Hal32 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR2.

  Kemudian hasildari Tes Kesehatan dan Tes wawancara tersebut oleh Timsel Papua 2Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota telah diumumkan lewat RRIJayapura dan media cetak Koran Cenderawasih Post.Bahwa kemudian Timsel Papua 2 Calon Anggota KPUKabupaten/Kota menetapkan calon anggota yang lulus TesKesehatan dan Tes Wawancara sejumlah paling banyak 2 kali (dua)kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan(Vide Pasal 25 ayat (5) PKPU Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 25ayat (4) PKPU Nomor 7 tahun

  No. 7Tahun 2018 Jo PKPU No. 25 Tahun 2018.b.

  (baca pasal 27, 28, 29, 30 dan 31PKPU Nomor 7 Tahun 2018 Jo Pasal 28 dan Pasal 30 PKPU Nomor25 Tahun 2018).Hal40O dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPRc.

• Pasal 23 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkatUU Kepailitan dan PKPU), menyatakan bahwa :Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataanpailitdiucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan ;Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU: Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputistri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan

  No. 236 K/Pdt.Sus/2012UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa : Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminyaberhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yangmerupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperolehmasingmasing sebagai hadiah atau warisan ;.Dengan demikian, Pelawan berhak untuk mengambil kembali hartanya (obyek ) perkara a quo ;Bahwa, dasar hukum mengajukan gugatan Perlawanan ( darden verzet )adalah mengacu pada Pasal 299 jo

  Pasal 1 butir 1, UndangUndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang ( disingkat UU Kepailitan dan PKPU ) jo.

  Pasal 195 ayat(6) HIR, menyatakan:Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU:~ Kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang inimaka hukum acara yangberlaku adalah Hukum Acara Perdata ;Pasal 1 butir 1 UU Kepailitan dan PKPU: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawahpengavasan Hakim Pengavas sebagaimana diatur dalam Undang Undangini.Pasal 195 ayat (6) HIR: Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakanbahwa

• 1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tanggal 24 Maret 2023berikut dengan lampirannya yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Debitor dan Para Kreditonya tersebut;
  2. Menghukum Debitor dan Para Kreditornya untuk mentaati dan tunduk serta mematuhi dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan tersebut;
  3. Menyatakan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) PT.

  Saudara Semesta Gemilang No. 31/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn, demi hukum berakhir;

• Menyatakan biaya pengurusan PKPU dan imbalan jasa (fee) Pengurus ditetapkan sebagaimana kesepakatan tertulis Pengurus dan Debitor tanggal 27 Maret 2023;
• Menghukum Debitor selaku Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah;

31/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

• 1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 November 2022 yang telah disepakati Debitur PT Ciremai Putera Mandiri dan para Krediturnya;
  2. Menghukum Debitur PT Ciremai Putera Mandiri dan para Kreditur untuk tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;
  3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
  4. Menghukum Debitur

  PT Ciremai Putera Mandiri untuk membayar biaya Imbalan Jasa Hukum Penguru yang besarnya sesuai dengan kesepakatan Debitur dengan Tim Pengurus;

• Menghukum Debitur PT Ciremai Putera Mandiri atau Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.700.000,- (lima juta rujuh ratus ribu rupiah);

9/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

• Niaga Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sudah tepat , tetapi diajukan setelah tenggang waktusebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU, sehingga Gugatan Penggugat dalam Perkara No: 04/Pdt.Sus / Gugatan Lain lain / 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst Jo. Nomor : 77 /Pailit / 2012 / PN. Niaga Jkt.Pst., ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa.Hal. 15 dari 35 hal.

  Metro Batavia(Dalam Pailit), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 98 UU No. 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi :Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upayauntuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen,uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikantanda terimaBahwa Tergugat melaksanakan tugasnya selaku Kurator PT.

  Metro Batavia (Dalam Pailit) tertanggal 19 April 2013 danmengumumkannya di Ruang Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Bahwa bersandar pada Pasal 105 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU, yang berbunyi :(4) Semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailitditujukan kepada Kurator.Bahwa sejak Daftar Asset PT.

  ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU di atas, apabila ada bantahan / keberatan sepatutnyaditujukan kepada Hakim Pengawas.Bahwa sepatutnya sebelum gugatan diajukan, Penggugat harus mengajukankeberatan atau bantahan baik terhadap Kurator maupun kepada HakimPengawas.Bahwa berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengawas tentang PenjualanAsset PT.

  Pasal 185 ayat (1)dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, makaPenetapan Hakim Pengawas tentang Penjualan Asset PT. Metro Batavia(Dalam Pailit) No. 77/Pailit/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 November2013 sudah FINAL sehingga tidak dapat diajukan Permohonan Bandingatas Penetapan Hakim Pengawas tentang Penjualan Asset PT.

• Judex Factieseharusnya juga mendasarkan Pasal 38 ayat (1) UU Kepailitandan PKPU yang mensyaratkan adanya pemberitahuanpenghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuaidengan kebiasaan adat setempat;5. Majelis hakim tidak konsisten dalam pertimbangannya danterbelenggu pada syaratsyarat formil gugatan dan hanyamengacu pada UU Kepailitan dan PKPU, majelis hakim telahmengesampingkan unsurunsur yang dalam sebuah perjanjian;6.

  Terbanding semula Tergugat denganmenyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Error InPersona, dengan inti pertimbangan bahwa persoalan hutangpihutangantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semulaTergugat, telah diselesaikan melalui mekanisme UndangUndangNomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, bahkan saat ini sedang diselesaikanpemberesannya oleh Kurator, hal mana mengacu pada PutusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor14/PKPU