Ditemukan 39559 data
10 — 2
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Cmi;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah);
195/Pdt.P/2022/PA.Cmi
113 — 13
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Spn dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
195/Pdt.G/2019/PA.Spn
PENETAPANNomor 195/Pdt.G/2019/PA.SpnOps 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di RT. 11, XXXXXXX, KotaSungai Penuh,, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanWiraswasta
, tempat tinggal dahulu di XXXXXXX, KabupatenKerinci, sekarang tidak diketahui lagi di wilayah RepublikIndonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat ;Telah memeriksa alatalat bukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuhdengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Spn, mengemukakandalildalil
Bahwa setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Shighat Ta'lik Talakyang bunyi nya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta NikahHal. 1 dari 5 Hal. penetapan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.SpnTersebut;Bahwa saat pelaksanaan akad nikah Penggugat berstatus perawan danTergugat berstatus jejaka;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat diXXXXXXX, Kabupaten Kerinci sampai dengan Penggugat dan Terguagtberpisah;Bahwa dalam
pagi bahkan Tergugat pernah tidak pulang samasekali;Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat terjadi pada sekitar tanggal 24 Juni 2019 pada saat itu Penggugatdan Tergugat berada di Padang dan terjadi pertengkaran karena Tergugatkembali ketahuan selingkuh, keesokan harinya sekitar tanggal (27 Juni 2019)Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat di XXXXXXX, KotaSungai Penuh sedang Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat diHal. 2 dari 5 Hal. penetapan Nomor 195
Biaya Meterai Rp. 6.000,00Jumlah 681.000,00(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)Hal. 5 dari 5 Hal. penetapan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Spn
133 — 48
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 15/G/2012/PTUN-BKL tanggal 04 Maret 2013;-----------------------------------------MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;----------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara:- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 195
Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu;-------------------------------------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 195 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu;---------------------------------- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara
5 — 0
- Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Srhtanggal 19 Februari 2024dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
195/Pdt.G/2024/PA.Srh
7 — 6
MENGADILI:
- Membatalkan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pwl;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
195/Pdt.G/2024/PA.Pwl
Pembanding/Penggugat II : ANDI SUPRIANDI Diwakili Oleh : Nurma Candra Yani Sadikin, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : ASEP MULYADI Diwakili Oleh : Nurma Candra Yani Sadikin, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)
22 — 18
MENGADILI
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/G/2024/PTUN.JKT tanggal 25 Juni 2024 yang dimohonkan banding, dan dengan:
MENGADILI SENDIRI
Dalam Penundaan:
- Menolak Permohonan Para Pembanding tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 195 Tahun 2023 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Pengurus Pusat
Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP.PORDASI) Masa Bakti 2020-2024, tanggal 14 Desember 2023;
Dalam Eksepsi:
- Menyatakan eksepsi Terbanding tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah surat keputusan Terbanding berupa Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 195 Tahun 2023 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Pengurus Pusat Persatuan Olahraga
Berkuda Seluruh Indonesia (PP.PORDASI) Masa Bakti 2020-2024, tanggal 14 Desember 2023;
- Mewajibkan kepada Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 195 Tahun 2023 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP.PORDASI) Masa Bakti 2020-2024, tanggal 14 Desember 2023;
- Menghukum Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sejumlah
22 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Dum dari Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
195/Pdt.G/2024/PA.Dum
20 — 10
MENGADILI:
Dalam Eksepsi
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara;
- Menolak gugatan Penggugat;
- Membeban biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 195. 000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
22 — 7
- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Tkl dicabut;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp681.000,00 ( enam ratus delapanpuluh saturibu rupiah );
195/Pdt.G/2019/PA.Tkl
PENETAPANNomor 195/Pdt.G/2019/PA TKI.ENS Ae DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara cerai gugat antara:Penggugat, Umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA,Pekerjaan Pegawai Samsung Store, Tempat kediaman di=====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
tamat SMP, pekerjaankaryawan hotel, Tempat kediaman di ===== Kelurahan=====, Kecamatan ===== Kota Makassar selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut :Telah membaca berkas perkara;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa melalui surat gugatan bertanggal 01 Agustus2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar denganRegister Nomor 195/Pdt.G/2019/PA TklI., Penggugat mengajukan gugatancerai terhadap Tergugat dengan substansi gugatan bahwa antara Penggugatdan Tergugat terjadi
Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA Tkl. dicabut.3. Membebankan~ biaya perkara kepada Penggugat sejumlahRp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis HakimPengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh AdhayaniSaleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Fadilah, S.Ag,dan Muh.
12 — 4
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Pt.
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);
195/Pdt.P/2021/PA.Pt
11 — 0
.-- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Btm dari Pemohon;
2. -- Memeritahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah);
195/Pdt.P/2023/PA.Btm
15 — 6
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
- Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Kph selesai dengan dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
195/Pdt.G/2022/PA.Kph
13 — 3
- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkaranya;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PAJT selesai karena dicabut.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
195/Pdt.G/2022/PA.JT
17 — 6
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Bms dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu );
195/Pdt.G/2018/PA.Bms
PUTUSANNomor 195/Pdt.P/2018/PA.BmsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara LainLain antara:Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 003, RW. 004,Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, KabupatenBanyumas, sebagai Pemohon;MelawanPengadilan Agama Banyumas tersebut;Telah mempelajari Suratsurat
No 195/Pdt.P/2018/PA.Bms3. Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banyumas, terutama dipedesaan khususnya Desa Pasingangan, Kecamatan Banyumas,Kabupaten Banyumas seorang lakilaki yang telah menikah biasanya diberinama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua oleh orang tuaistri Pemohon, dan beberapa hari setelah menikah Pemohon oleh orang tuaistri Pemohon diberi nama xxx;4.
No 195/Pdt.P/2018/PA.Bms1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dalam buku Kutipan Akta NikahNomor : 41/21/V/89, tanggal 18 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, KabupatenBanyumas dengan nama xxx sebagaimana tertulis dalam KTP, KartuKeluarga dan ljasah anak Pemohon adalah nama satu orang;3.
No 195/Pdt.P/2018/PA.BmsMengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Menyatakan nama #nomorpihak1# yang tercatat dalam buku kutipan aktanikah Nomor .......... tanggal ............05 , yang dikeluarkan oleh#kaukecamatanpihak1# dengan nama ............ yang tercatat di suratKeterangan Kependudukan Nomor............ tanggal ............ adalah namasatu orang;3.
No 195/Pdt.P/2018/PA.BmsH. Maftukhin,S.Ag. M.HumPanitera Pengganti,Perincian Biaya :Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PemanggilanBiaya RedaksiBiaya MeteralJumlah:Toib, SHRp 30.000,00,Rp 50.000,00,Rp 80.000,00,Rp 5.000,00,Rp 6.000,00,Rp 171.000,00,Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 195/Pdt.P/2018/PA.Bms
20 — 8
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan bahwa perkara No.195/Pdt/G/2018/PN.Bks antara :
Basa Aritonang -------------------------------------------- Penggugat ;
Melawan :
Yaneke Kamsia Margareth Hasibuan,------------------Tergugat ;<
/p>
di cabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara No.195/Pdt.G/2018/PN.
195/Pdt.G/2018/PN Bks
ARIS SETYARINI
21 — 3
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan nama (Ibu) Pemohon HARYATINI yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 195/K/1991 tertanggal 26-02-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
- HARIYANTINI dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-03092021-0167;
- HARYATINI dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 195/K/1991, dan
- HARYATINI
49 — 20
MENGADILI:- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Blt tanggal 13 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum dan Terdakwa tidakmengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadialasan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan bandingtersebut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelan memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Blitar Nomor 195
15 — 7
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2022/PA.JP dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280000,00 ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah )
195/Pdt.G/2022/PA.JP
35 — 13
MENETAPKAN
- Menyatakan gugatan Penggugat dicoret dari Register Nomor : 195/Pdt.G/2022/PA.Kwd teranggal 5 September 2022;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000.00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
195/Pdt.G/2022/PA.Kwd
108 — 45
M E N G A D I L I : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo yang dimintakan banding tersebut ;
Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/dtanggal 27 Nopember 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejaktanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 28 Januari 2016 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 9/PID/2016/PT.GTO tanggal 22 Pebruari 2016 serta berkas perkara No. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo dan surat surat yang bersangkutan dengan perkaratersebut ;Telah membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500, (Seribu lima ratus rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016Nomor. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatansebagaimana dalam dakwaan primiair tapi perbuatan tersebut belummerupakan perbuatan pidana ;2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan primiair tersebut ;.
Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriLimboto bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo.;2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 26 Januari 2016permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;3.
mengadili perkara aquo telah keliru menerapkan teoripembuktian yang diatur dalam KUHAP yakni dengan mempertimbangkanpembuktian unsur megenai keharusan menambahkan pasal 362 KUHPdengan pasal 367 ayat (2) KUHP dan tidak ada satu ketentuan dimana adakeharusan penambahan pasSal 362 jo pasal 367 ayat (2) KUHP ;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara dan memori banding serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195
tanggal 26 Mei1993 oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempetimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa barang bukti yang berupa foto copy Sertifikat tandahak milik No.241 nama pemegang hak Apipa Mantule Liputo yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo tanggal 26 Mei 1993 olehkarenanya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195