Nomor 14 PK/Pdt.SusPHI/2017gangguan jiwa dapat meyakinkan Disnaker sehingga Disnaker membuatSurat Anjuran Nomor 7075/1.831 yang salah satu isinya meminta Tergugatuntuk mempertimbangkan permintaan Penggugat yang sudah mulai pulihdari sakitnya untuk bekerja kembali di PT. AHM tetapi tidak pernah dijawaboleh pihak Tergugat;Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, Suami Penggugat dijanjikan akandiberikan Psikiater oleh Sdri. Nike selaku staff IR dari PT.

Dalam dalil angka 2 posita gugatan, Penggugat mendalilkan:Bahwa data data berupa surat keterangan dari Tirta Medical Center danjuga Surat Keterangan Dokter lainnya tentang Penggugat yang menyatakanPenggugat menderita gangguan jiwa dapat meyakinkan Disnaker sehinggaDisnaker membuat Surat Anjuran Nomor 7075/1.831. yang salah satu isinyameminta Tergugat untuk mempertimbangkan permintaan Penggugat yangsudah mulai pulih dari sakitnya untuk bekerja kembali di PT.

Hazairin (Mediator Disnaker) berbeda dengan fotokopiPerjanjian Bersama yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim PHI danPerjanjian Bersama yang Aslinya tidak pernah bisa di perlihatkankepada Pihak Disnaker, maupun kepada Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial, Perbedaannya fotokopi Perjanjian Bersamatersebut dapat terlihat pada: No materai cap pos Jakarta Pusat, pada tanggal 5 Maret 2014:Pada Perjanjian Bersama (bukti T1) Nomor Materai cap Pos yangdiperlihatkan fotokopinya kepada Majelis Hakim

Disnaker No. 77RT.03/RW.05 Kel. Tangkerang Utara Kec.

Disnaker No. 77 Kel.Tangkerang Utara Kec.

Disnaker No. 77 RT.03/RW.05 Kel.Tangkerang Utara Kec.

Disnaker No. 77 Kel.

Disnaker No. 77 Kel. Tangkerang Utara Kec.

172 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakanpekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaankerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (duabelas) bulan dapat mengajukan PHK dan diberikan uang pesangon 2 ( dua) kaliketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2(dua) kali ketentuanPasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat(4).Bahwa permasalahan ini di ajukan ke Mediasi di Disnaker

Kabupaten Karanganyardan telah diadakan sidang Mediasi pada, tanggal 3 Maret 2010, 10 Maret 2010 dan17 Maret 2010.Bahwa dalam Sidang Mediasi di Disnaker Kabupaten Karanganyar, bahwa secaralisan Pengusaha (Tergugat) mengakui telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjadengan Penggugat.Bahwa dalam Sidang Mediasi di Disnaker Kabupaten Karanganyar, Pengusaha(Tergugat) telah menyetujui permintaan Penggugat untuk melakukan PHK terhadapPenggugat.Bahwa dalam Mediasi di Disnaker Kabupaten Karanganyar , Mediator

menyarankansecara lisan mengambil jalan tengah agar Tergugat mau membayar pesangonPenggugat sebesar Rp. 12.402.750,(dua belas juta empat ratus dua ribu tujuh ratus21.2223.24.lima puluh rupiah) agar permasalahan ini bisa selesai di Mediasi dan berakhir denganWinwin Solution;Bahwa dalam Mediasi di Disnaker Kabupaten Karanganyar tidak tercapaikesepakatan, maka Mediator mengeluarkan Surat Anjuran No: 560/385.4 tertanggal,25 Maret 2010...

Bahwa atas Surat Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Karanganyar tersebut,Pihak Penggugat menjawab secara tertulis yang isinya menerima isi anjuran tersebutdan Pihak Pengusaha ( Tergugat) tidak memberikan jawaban dalam kurun waktu 10(sepuluh ) hari kerja setelah menerima anjuran;.Bahwa Penggugat meneruskan permasalahan ini dengan mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang denganmenunjuk dan memberikan Kuasa Hukum Kantor Biro Konsultasi dan BantuanHukum

Dalamanjurannya pihak Mediator Disnaker kota Surabaya menganjurkan agarTergugat memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembaliseperti biasa dan diberikan upah sesuai dengan Upah Minimum KotaSurabaya tahun 2013.

Disnaker Surabaya. Yaitu tempat perundingan di kantorDisnaker Kodya Surabaya. Panggilan Tergugat kepada Para Penggugat tigakali (Panggilan secara patut oleh Tergugat kepada Para Penggugat) ditolakoleh Para Penggugat; Bahwa selanjutnya Tergugat mengajak berunding tripatit yang melakukanpemanggilan (memanggil) adalah Disnaker Surabaya tetapi Para Penggugattidak hadir. Bahkan Para Penggugat minta dipanggil lagi melalui serikat buruhkarena Para Penggugat sibuk bekerja ditempat lain.

Maka secara lesandidepan petugas disnaker Tergugat memanggil Para Penggugat sekali lagi(panggilan bonus). Dan panggilan tertulis untuk perundingan tripartite jugasudah diserahkan kepada SBK Jawa Timur.

Tetapi Para Penggugat danSerikat Buruh tetap tidak mau hadir; Kebenaran anjuran mediator Disnaker harus dibuktikan di persidangan,ternyata isi anjuran aneh karena sudah tidak ada kecocokan hubunganindustrial antara Para Penggugat dengan Tergugat tetapi Disnaker masih sajamenganjurkan agar pekerja diperintahkan masuk kerja, padahal ParaPenggugat dalam beberapa kali demo dan orasinya telah menghujat Tergugat,orang tua Tergugat dan keluarga besar Tergugat; Isi Anjuran Mediator Disnaker bertentangan

kota Surabaya dantanggal 4 Januari 2013 diadakan perundingan di Disnaker Surabaya;Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 ada kesepakatan antara ParaPenggugat dan Tergugat yang isinya adalah karyawan diperbolehkanmasuk kerja dengan gaji Rp.1.500.000,;Bahwa tidak ada surat penangguhan pembayaran UMK;Bahwa saksi sepakat dengan anjuran dari Disnaker kota Surabaya; Bahwa saksi diberi surat yang dijadikan bukti P7 tetapi saksimenolaknya;Hal. 35 dari 61 hal.

Safari Junie Texindo, baik melaluimusyawarah bipartit yang gagal bahkan Penggugat dianggapmengundurkan diri, dan juga melalui Mediasi Disnaker, dimana Tergugat menolak tuntutan Penggugat, yang menjadi1 hal Put. WMak071 = dari 11 hal. Put.

No.077 K/Pdt.Sus/2009K/PHI/2006 .haknya Penggugat, sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat (1) dan (2);Bahwa dengan telah gagalnya musyawarah bipartit diPerusahaan, dan gagalnya Mediasi di Disnaker Boyolali, makalahirlah Risalah Penyelesaian PHI oleh Mediator, terlampircopynya,Bahwa pokok perkara adalah Penggugat' tidak bisamenerima perlakuan dari Tergugat, yang merumahkan Penggugatyang sudah tanpa batas waktu, karena sudah 12 bulan, danmembayar upah sangat rendah

No.077 K/Pdt.Sus/2009K/PHI/2006 .alami selama ini tentang hukum perburuhan positif sudahberjalan, diantaranya:Bahwa KKB yang akan diadakan kemudian tidak bolehbernilai kurang dari KKB sebelumnya;Dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2004 menjadibernilai kurang dari UndangUndang No. 22 Tahun 1957diantaranya mengenai:Undang Undang No. 22 Tahun 1957 mengijinkan bukanahli hukum (non pengacara), untuk beracara diLembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan daritingkat Disnaker, P4D, P4Pusat, PT.

TUN, dan MAdengan surat kuasa khusus.Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tidak mengijinkanbukan ahli hukum, beracara di Disnaker PHI, maupunMA, dengan surat kuasa khusus, padahal pasal 84Undang Undang No. 2 Tahun 2004 mengijinkan bukanahli hukum untuk beracara, asal dengan surat kuasakhusus.

Dengan UndangUndang No. 22Tahun 1957 dicabut, dan diganti dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2004, mengakibatkan pengawaspelaksanaan putusan di Disnaker juga bubar.

Dalam sidang mediasi yang dihadiri kuasa Tergugat, telahterungkap fakta berdasarkan pendapat mediator dalam SuratAnjuran Nomor 567/505 Disnaker 4 tanggal 26 Februari 2015Hal 7 dari 30 hal. Put.

Berdasarkan surat jawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaBekasi melalui Surat Nomor 701/1323 Disnaker 5 tertanggal 9 Juni2015 mengenai hasil temuan pegawai pengawas ketenagakerjaandi PT Manggul Jaya sesuai Nota Pemeriksaan Nomor 701/944Wasker/IV/2013 tertanggal 15 April 2015;b.

Pemeriksaan data dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yangdilakukan oleh Mediator dalam sidang mediasi di Dinas TenagaKerja Kota Bekasi, sebagaiman tertulis dalam Pendapat Mediator diSurat Anjuran Nomor 567/505 Disnaker 4 tanggal 26 Februari 2015;Untuk itu.

Bahwa berdasarkan surat jawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimelalui Surat Nomor 701/1323 Disnaker 5 tertanggal 9 Juni 2015 mengenaihasil temuan pegawai pengawas ketenagakerjaan di PT Manggul JayaHal 11 dari 30 hal. Put.

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan telahmengajukan perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasidan telah dikeluarkan Surat Anjuran Nomor567/505 Disnaker 4tanggal 26 Februari 2015, yang isinya adalah sebagai berikut:1.MenganjurkanAgar Pimpinan Perusahaan PT Mangul Jaya mempekerjakankembali Sdr. Sarmiyanto, Agus lrawan, Nur Hasanudin, EnjenJunaedi, Mista, Masriah, M.

GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA

Rp. 45.000.000,Penghargaan Masa Kerja 3.200.000 x 2 Rp. 7.500.000,Jumlah Rp. 52.500.000,Perumahan/pengobatan 15%x Rp. 3.750.000 Rp. 7.875.000,Cuti Yang Belum diambil 3.750.000 /25;12 Rp. 1.800.000, Total Rp. 62.175.000,Over Time sesuai ketetapan Disnaker Rp.181.033.960,total yg Harus dibayar Rp.243.208.960,11. Nama : SYAMSUDDIN.

THalaman 11 dari 46 Putusan Nomor 99/Padt.SusPHI/2019/PN SmrAwal Kerja : 01/05/2013PHK : 31/01/2018Masa Kerja 5 Tahun 8 BULANOver Time sesuai ketetapan Disnaker Rp.141.528.902,Total Yang harus di bayar Tergugat kepada Para Penggugatdari No.

Rp. 45.000.000,Penghargaan Masa Kerja 3.200.000 x 2 Rp. 7.500.000,Jumlah Rp. 52.500.000,Perumahan/pengobatan 15%x Rp. 3.750.000 Rp. 7.875.000,Cuti Yang Belum diambil 3.750.000 /25;12 Rp. 1.800.000,Total Rp. 62.175.000,Over Time sesuai ketetapan Disnaker Rp.181.033.960,total yg Harus dibayar Rp.243.208.960,11. Nama : SYAMSUDDIN.

TAwal Kerja : 01/05/2013PHK : 31/01/2018Masa Kerja 5 Tahun 8 BULANOver Time sesuai ketetapan Disnaker Rp.141.528.902,Total Yang harus di bayar Tergugat kepada Para Penggugatdari No.

TAwal Kerja : 01/05/2013PHK : 31/01/2018Masa Kerja 5 Tahun 8 BULANOver Time sesuai ketetapan Disnaker Rp.141.528.902,Total Yang harus di bayar Tergugat kepada Para Penggugatdari No. Urut 1 S/d No Urut 11 Rp. 1.725.523.419,, (SatuMilyard tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus duapuluh tiga ribu empat ratus Sembilan belas rupiah) SecaraTunai3.

No.1002 K/PDT.SUS/2010Surat No. 00270/490/DITSDM/2009R tanggal 2 Nopember 2009, yang padaintinya Penggugat menyatakan bahwa dikarenakan Perundingan Bipartit tidaktercapai kKesepakatan, maka proses selanjutnya diserahkan kepada InstansiKetenagakerjaan yang berwenang (dalam hal ini adalah Dinas Tenaga KerjaKota Palembang).Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang mengundangPenggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi, sesuai Surat DinakerNo.567/1517/26.8/Disnaker tanggal 10 Nopember

2009 ;Bahwa Proses Mediasi dilaksanakan dengan 2 (dua) kali pertemuan, yaitupada tanggal 17 Nopember 2009 dan tanggal 2 Desember 2009 bertempat diKantor Dinas Tenaga Kerja Kota palembang, namun dalam proses Mediasitersebut tetap tidak tercapai kesepakatan antara pihak Penggugat denganTergugat ;Bahwa dikarenakan dalam sidang Mediasi tersebut tidak tercapaikesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator DisnakerKota Palembang menerbitkan Anjuran sesuai surat No. 567/1635/26.8/Disnaker

PIKITRING SBS di Jakarta ;d. bahwa selain daripada point b dan c diatas dimana Tergugatmenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada PengadilanNegeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara aquo, hal ini juga dilihat berdasarkan risalah perundinganBipartit tertanggal 12 Oktober 2009 dan 26 Oktober 2009 yangdilakukan di Jakarta serta mengingat kedudukan Penggugat jugaberada di Jakarta Selatan selaku Kantor Pusat maka menurut hukumsudah seharusnya Tripartit dilakukan melalui Disnaker

JakartaSelatan akan tetapi perundingan dipaksakan dilakukan melaluiTripartit melalui Disnaker Kota Palembang dengan anjuran yangkeluar dari Disnaker Kata Palembang Nomor : 567/1635/26.8/Disnaker tertanggal 10 Desember 2009, hal ini tentunya juga telahmelanggar (vide pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004) karena perundinganTripartit dilakukan bukan pada tempat bekerja Tergugat yang sudah diJakarta terhitung tanggal 07 Oktober 2009 ;e. bahwa berdasarkan alasanalasan yang patut dan sesuai hukumtersebut diatas

Bahwa mengingat Pemohon Kasasi/Tergugat sudah bekerja diJakarta Selatan terhitung tanggal 07 Oktober 2009 sebagaimanavide bukti T1 maka menurut hukum sudah seharusnya Tripartitdilakukan melalui Disnaker Jakarta Selatan akan tetapiperundingan justru dilakukan melalui Tripartit melalui Disnakerkota Palembang dengan anjuran yang keluar dari Disnaker KotaPalembang Nomor : 567/1635/26.8/Disnaker tertanggal 10Desember 2009 (vide bukti P8) ;.

tidak membuat Surat Pengangkatan;

tanggal 10 Januari 2018 beerta lembaran tanda terima nota pemeriksaan;

Sejak saat itu Para Penggugat tidak diperbolehkanuntuk bekerja kembali oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak diberikanupah/gaji nya lagi oleh Tergugat;Bahwa atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugattersebut, Tergugat tidak pernah memberikan konpensasi PHK apapunkepada Para Penggugat;Bahwa perselisihan hubungan kerja maupun perselisihan PHK yang terjadiantara Para Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan perundingantripartite di Disnaker Kab. Tangerang melalui metode Mediasi.

Dalambeberapa kali mediasi yang pernah dilakukan di disnaker, Tergugat tetappada pendiriannya bahwa Para Penggugat sudah dianggap mengudurkandiri dari bekerjanya, dan tidak ada konpensasi apapun yang akan diberikanoleh Tergugat kepada Para Penggugat;Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2020, Mediator Disnaker Kab.Tangerang mengeluarkan Surat Anjuran terkait mediasi yang sudahdilakukan. Surat Anjuran tersebut bernomor 560/7187/Disnaker/2020.

Srg.24.25.26.Keterlambatan Pengiriman Barang dan tidak tepatnya waktu penyelesaianorder Pada Bulan September yang mana nilai kerugian tersebut sebesarRp. 5.027.706.322, (Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus EnamRibu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);Bahwa atas hasil mediasi tersebut mediator pada Disnakertrans Kab.Tangerang berpendapat dan mengeluarkan Anjuran No.560/7187/Disnaker/2020 tanggal 17 November 2020 yang isi nya :1.

Samcro (Tergugat)perihal Tanggapan atas Panggilan Kerja, diberi tanda P44;Fotokopi sesuai aslinya Risalah Perundingan Bipartit antara PerwakilanPara Penggugat/kuasa hukum dengan Perwakilan Tergugat/kuasahukum, diberi tanda P45;Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan sikap Para Penggugat atasSikap Tergugat yang telah memPHK Para Penggugat, diberi tanda P46;Fotokopi sesuai aslinya Surat Anjuran Disnaker Kab.

Tangerang No.560/7187/Disnaker/2020, diberi tanda P47;Fotokopi dari printout Informasi Kepesertaan BPJUS ketenagakerjaan atasnama Suitarna (Penggugat 1), diberi tanda P48;Menimbang, bahwa Para Penggugat guna menguatkan dalildalilGugatannya, dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu atas namaIshak dan Kholik yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanyamasingmasing dan memberikan keterangan sebagai berikut:1.

Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2012 Saldihubungi oleh Terdakwa yang kembali meminta uRp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) untuk biayadministrasi pelamar CPNS di Disnaker Provinsi Bali, shari kemudian sekira tanggal 15 Mei 2012 Saksi1 datTerdakwa dengan membawa uang untuk pelunasan biaypelamar CPNS di Disnaker Provinsi Bali sebesar Rp.(seratus juta rupiah) yang disertai kwitansi.

Bahwa hasil penyelidikan selain menjanjikanmenjadi CPNS di Disnaker Provinsi Bali kepada Saksi1, 1menjanjikan memasukkan CPNS di Disnaker Provinsimemberikan biaya Administrasi antara lain kepada:1) Bahwa Terdakwa menjanjikan anak Sadr.

Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagaiCPNS di Disnaker Provinsi Bali secara resmi.a. Bahwa Saksi1 pernah di beri persyaratanpermohonan agar dapat diangkat menjadi CPNSoleh Terdakwa.6.

Dewa Gede Ngurah) dalam kpenerimaan CPNS Disnaker Provinsi BaliBahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi4 (ScGede Ngurah) sudah pernah meloloskan untulPegawai Negeri Sipil di Disnaker Provinsi penerimaan CPNS di Kantor Disnaker Provinsi 2010Bahwa oleh karena alasan terebut Terdakwa meuntuk membantu Saksi1 (Sdr.

(kedua) dengan Surat No. 005/2297/Disosnaker tertanggal 2 MeiBahwa karena Biparteit gagal, sebagaimana amanat UU No. 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diteruskan dengan penyelesaianmelalui mediasi dengan Mediator dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi ProvinsiBahwa Mediator Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali melakukanpanggilan melalui Surat kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan sidangmedias1; 2222222 22222222 Panggilan I No. 560/2183/IV/Disnaker

tertanggal 28 Juni 2012; Panggilan II No. 560/2323/IV/Disnaker tertanggal 09 Juli 2012;9)namun Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah,dengan tidak memenuhi panggilan dari Disnakertrans Provinsi Bali;Bahwa pada akhirnya melalui surat No. 560/2460/IV/Disnaker tertanggal 18 Juli2012, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, menyampaikanAnjuran yaitu :1.

Surat Panggilan I dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Bali No. 560/2183/IV/Disnaker tertanggal 28 juni 2012, diberi tanda P5;6. Surat panggilan II dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali No. 560/2323/IV/Disnaker tertanggal 09 Juli 2012, diberi tanda bukti P6 ;7.Daftar.... eee7. Daftar hadir dan Risalah penyelesaian perselihan hubungan industrial secara mediasi untuksidang mediasi I tertanggal 09 Juli 2012, diberi tanda bukti P.7;8.

2018surat nomor : 94/Pem&Und/AYW&P/11/18 Kuasa Hukum Penggugat telahmelayangkan berupa Undangan & Klarifikasi Pertama (Bukti P6) ;Fotocopy dari asli (Surat permintaan Bipartit tertanggal 21 Nopember 2018 suratnomor : 103/Pem&Und/AYW&P/11/18 Kuasa Hukum Penggugat telahmelayangkan berupa Undangan & Klarifikasi Kedua (Bukti P7) ;Fotocopy dari copy Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Kota Bandung berupa ANJURAN tertulis atas perselisinan hubunganindustrial dengan nomor : 567/147/Disnaker

tertanggal 21 Maret 2019 (Bukti P8);Fotocopy dari asli Surat Tanggapan dan atau Jawaban atas Anjuran Nomor :567/1471/Disnaker tertanggal 30 Maret 2019 ditujukan ke Kepala Dinas TenagaKerja Pemerintah Kota Bandung (Bukti P9) ;Fotocopy dari asli Lampiran pengiriman suratsurat ke PT.

ketentuan Pasal 86 Undangundang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisinan Hubungan Industrial komulasigugatan perselisinan Hak, perselisihan Kepentingan beserta Perselisihan PemutusanHubungan kerja dapat diajukan secara bersamasama dalam satu Surat Gugatan,dan kepada Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkaraperselisinan hak dan / atau perselisinan kepentingan ;Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat pada angka 4 (empat)menyatakan agar Majelis Hakim menerima Anjuran Disnaker

Nomor 567/1471/Disnaker tertanggal 21 Maret 2019 yang memuat perhitungan pesangon, UangPenghargaan masa kerja, Uang penggantian hak, Upah selama proses bulanDesember tahun 2018 dan upah selama proses bulan Januari s/d Maret tahun 2019dengan nilai total gugatan Rp.78.543.542.75 (Tujuh puluh depan juta lima ratusempat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua koma tujuh lima rupiah) ;Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat primer pada angka 6,angka 7 dan angka 8 pada petitum a quo juga terdapat

Bahwa atas permasalahan tersebut ternyata Penggugat telah mengadukankepada Disnaker Kota Pekanbaru pada tanggal 28 September 2015 danberdasarkan hasil Mediasi antara Tergugat dengan Penggugat yangdimediasikan oleh Disnaker Kota Pekanbaru, maka Disnaker Kota Pekanbaruberdasarkan Surat No.Naker/C.4/565/648/XII/2015 tertanggal 28 Desember2015 telah mengeluarkan Anjuran yang antara lain isinya menyatakan :1.

Menyatakan Anjuran Disnaker Kota Pekanbaru berdasarkan SuratNo.Naker/C.4/565/648/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 memilikikekuatan hukum mengikat bagi Tergugat dan Penggugat ;3.

Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Disnaker Kota Pekanbaru Nomor:Naker/C .4/565/527/X1/2015, perihal Panggilan Terakhir yang ditujukankepada Pimpinan Perusahaan Bank Mega Syariah Jalan Soekarno HattaNo.48 A dan Revky Hein Reza C tertanggal 13 November 2015, telahdibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P19 ;20.

Foto copy dari copy Anjuran Mediator Disnaker Kota Pekanbaru tanggal 28Desember 2015 , Nomor : Naker/C.4/565/648/XII/2015 yang ditujukankepada pimpinan perusahaan PT.Bank Mega Syariah Jalan SoekarnoHatta No.48 A dan Revky Hen Reza C, telah dibubuhi materai secukupnyadan diberi tanda T6 ;7.

Foto copy dari copy surat dari PT.Bank Mega Syariah tanggal 22 Januari206 Nomor : MD/009/HCM/REGPKU/I/2016, perihnal Tanggapan AnjuranMediator Disnaker No.Naker/C.4/565/648/XII/2015, telah dibubuhi materaisecukupnya dan diberi tanda T7 ;8. Foto copy dari copy Peraturan Perusahaan PT.Bank Mega Syariah 20142016, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T8 ;9.

buktiP.8;Foto copy surat keterangan kerja penggugat ttanggal 30 Januari 2014,diberitanda buktiP.9;Foto copy pembayaran penggantian uang cuti penggugat Il ,diberi tandabuktiP.10;Foto copy slip gaji penggugat Il bulan Desember 2010, diberi tanda buktiP.11;Foto copy slip gaji penggugat Il bulan Januari 2011, diberi tanda buktiP.12;Foto copy slip gaji penggugat Il bulan Pebruari 2011, diberi tanda buktiP.13;Foto copy slip gaji penggugat Il bulan Mei 2013, diberi tanda buktiP.14;Foto copy Surat Anjuran Disnaker

Foto copy Anjuran Disnaker Kota Batam tanggal 10 Oktober 2013,diberitanda buktiT.2;3. Foto copy Tanggapan anjuran tanggal 15 Oktober 2013,diberi tandabuktiT.3;4.

perundingan bipartit dan mediasi, karena permohonanuang dwangsom berkaitan dengan apabila tergugat disangkakan oleh parapenggugat tidak menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan tetap (inkracht vangewijsde).Sedangkan permohonan para penggugat mengenai uang pesangonadalah apabila putusan perkara ini dinyatakan putus karena hukum denganPemutusan Hubungan Kerja oleh majelis hakim, sehingga tidak terdapat kaitanpermohonan tersebut dengan perundingan bipartite ataupun mediasi sebagaimanaanjuran Disnaker

Gugatan Para Penqgugat Meminta Sesuatu Hal Yang Telah DilaksanakanMenimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya point 2 ini menyatakan dalamgugatan para penggugat posita 6 dan 7 mengaku hubungan kerja kedua belah pihakberdasarkan PKWT yang dilakukan secara berulangulang dan menuduh tergugatmelakukan PHK, sedangkan kenyataannya hubungan kerja para penggugat dengantergugat telah diangkat menjadi permanen / PKWTT sejak tanggal 12 Oktober 2013akibat dari pelaksanaan surat anjuran Disnaker Kota Batam, maka

Tergugat membantah hal tersebut denganmengemukakan didalam jawabannya point 3 menyatakan bahwa benar parapenggugat dahulu pernah bekerja pada perusahaan tergugat, namun tibatiba tidaklagi masuk kerja tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 10 Pebruari 2014 danbelakangan diketahui para penggugat telah bekerja pada perusahaan lain danselanjutnya pada point 4 tergugat menyatakan awalnya antara para penggugatdengan tergugat terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu, namun setelahadanya anjuran dari Disnaker

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KotaBandar Lampung;Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputuskan olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung;Dalam Provisi:Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat:1Bahwa sampai saat gugatan a quo diajukan, antara Penggugat dan Tergugatmasih memiliki hubungan hukum sebagai buruh/pekerja dengan pengusaha,karena masingmasing pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yangmelaksanakan Anjuran Disnaker

Termohon Kasasi juga berada di bawahpengawasan Disnaker Bandar Lampung dalam hal ketenagakerjaan, demikian jugaperaturan perusahaan Termohon Kasasi didaftarkan di Disnaker Bandar Lampung;Pemohon Kasasi sebagai karyawan dari Termohon Kasasi (PT. Kharisma SaudaraMotor) hanya seorang diri saja yang melakukan pekerjaan sehariharinya dariJakarta, walaupun sering juga melakukan kunjungan ke Bandar Lampung untukmelakukan pemeriksaan keuangan.

di wilayah DKI Jakarta sebelummengajukan gugatan ke Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dansudah dapat dipastikan, pengaduan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan Pemohon Kasasi kepada Disnaker wilayah DKI Jakarta akan ditolakkarena, Disnaker wilayah DKI Jakarta tidak berwenang untuk memeriksapengaduan dan melakukan mediasi terhadap Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi, sebab Termohon Kasasi tidak terdaftar di Disnaker wilayah DKI Jakartasehingga permasalahan ketenagakerjaan

Termohon Kasasi bukan menjadi tanggungjawab dari Disnaker wilayah DKI Jakarta;Berdasarkan halhal tersebut di atas, sudah sangat jelas Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dalam putusan a quo khususnya telah menerapkan ketentuanperaturan perundangundangan secara sempit (restrictieve interpretatie), JudexFacti telah salah memaknai kompetensi relative yang dimaksud oleh ketentuanperundangundangan, dalam hal ini UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Nomor 3 K/Pdt.SusPHI/2015(Dinsnaker) Bandar Lampung dan di bawah pengawasan DisnakerBandar Lampung dalam hal ketenagakerjaan, sehingga Disnaker maumenerima pengaduan Pemohon Kasasi serta melakukan mediasi danmengeluarkan Anjuran atas proses mediasi antara Pemohon Kasasidan Termohon Kasasi;Disnaker telah memproses pengaduan Pemohon Kasasi perihal PemutusanHubungan Kerja (PHK) oleh Termohon Kasasi adalah karena Termohon Kasasiberdomisili dan terdaftar di Bandar Lampung, demikian juga usaha TermohonKasasi

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 penggugat di putus hubungan kerjatanpa surat pemecatan (sebelah pihak), dan pada hari yang sama Penggugatmeminta pembayaran pesangon dan sisa gaji yang belum di bayarkan terhitungtanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 15 Februari 2015.Setelah Penggugat di PHK, Penggugat melaporkan ke Disnaker Kota Batam agardapat memfasilitasi perselisihan hubungan industrial tersebut, namun tidakmenemukan titik temu sehingga Disnaker Kota Batam mengeluarkan surat anjuranNo.B.1098

ML AH wrn 27222 222 222 nnn nnn nnn en nnn eee nee = Rp. 24.955.000;Adapun setelah di keluarkannya surat anjuran oleh pihak mediator DisnakerKota Batam agar masingmasing pihak memberikan tanggapan secara tertulisterhadap surat anjuran tersebut selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima suratanjuran tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan suratsurat tanggapanterhadap anjuran yang di berikan oleh pihak mediator bahwasanya pihakPenggugat setuju sesuai dengan anjuran yang di tentukan oleh pihak Disnaker

KotaBatam, dan untuk Tergugat tidak ada menyampaikan surat tanggapan untukanjuran oleh pihak mediator Disnaker Kota Batam dan oleh karena itu pihakPenggugat di anjurkan oleh Disnaker Kota Batam agar pihak Penggugatmenyampaikan permasalahan kepada Pengadilan WHubungan Industrial padaHal 1 dari halaman...

No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011Bahwa di tanggal 13 Februari 2010 juga, setelah dikeluarkannyasurat skorsing PARA PENGGUGAT menerima surat Panggilan Mediasidari Disnaker Kabupaten Bekasi melalui Pos Security di PT UnipackIndosystems ;Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 Tergugat dan PARAPENGGUGAT menghadiri undangan mediasi dari Disnaker yangdilaksanakan di Disnaker Kabupaten Bekasi, dimana mediasi inidilakukan karena TERGUGAT mengajukan PHK kepada PARAPENGGUGAT ;Pada forum Mediasi ini ditemukan bahwa mediator

Hal ini terlihat darifakta bahwa proses mediasi yang dilaksanakan di Disnaker dilakukandengan risalahrisalah bipartit yang tidak jelas dan tidak lengkap.Mediasi yang dilaksanakan juga belum maksimal dan terkesanterburuburu) karena hanya dilakukan satu kali dan langsungdikeluarkan anjuran dengan waktu yang sangat cepat yaitu hanyadalam waktu tiga hari setelah dilaksanakannya mediasi telahdikeluarkan anjuran tertulis dari Disnaker yang isinyamemperbolehkan PHK kepada PARA PENGGUGAT yang diajukan olehTERGUGAT

;Bahwa dengan dikeluarkannya anjuran oleh Disnaker denganNo.567/459/HISyaker/II/2010 maka Pimpinan Pusat FPBJ melakukanpengaduan terhadap tindakan mediator yaitu : Sdr.

Hal ini bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 151 ;1) Pengusaha, Pekerja/buruh, Serikat pekerja/serikatburuh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harusmengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja ;Pada tanggal ini juga (15 Februari 2010) PARA PENGGUGATmendatangi Disnaker Kabupaten Bekasi khususnya bagianPengawasan, yang bertujuan untuk melaporkan adanya tindakananti serikat buruh (Union Busting) di PT Unipack Indosystems ;Hal. 13 dari 22 hal. Put.

No. 075 K /Pdt.Sus/ 2011bipartit dilaksanakan di Disnaker karena TERGUGAT menolakmelakukan perundingan dengan tim runding serikat PTP. FPBJ PT.UIyaitu PARA PENGGUGAT. Hal tersebut jelas adalah merupakan upayapemberangusan terhadap serikat buruh ;Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung agar memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI1.

Bahwa berdasarkan surat PHK yang dibuat oleh Pekerja tersebut, Pekerjamenuntut ke Disnaker Kabupaten Bekasi, dan oleh Disnaker KabupatenBekasi memberikan anjuran baik kepada Penggugat maupun kepadaPekerja yang isinya adalah sebagai berikut :1. Agar Pengusaha PT. WE Techt melanjutkan hubungan kerja denganPekerja saudara Fadhul dengan ketentuan :a.

Bahwa atas anjuran Pegawai Perantara Disnaker Kabupaten Bekasi tersebutPenggugat menawarkan kembali kepada Pekerja untuk bekerja lagi kepadaperusahaan Penggugat, namun Pekerja menolaknya dengan alasan sudahbekerja ditempat lain, tetapi tidak dapat menunjukkan surat keterangansudah bekerja di tempat lain;11.Bahwa dalam pertimbangannya Pegawai Perantara Disnaker KabupatenBekasi tidak membenarkan 2 (dua) buah surat PHK yang dijadikan alasanoleh Pekerja karena surat PHK itu dibuat sendiri olen Pekerja