Ditemukan 11437 data
Dara Juanti
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
71 — 51
Penggugat:
Dara Juanti
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
Sumarna
Tergugat:
1.Ketua Umum DPP PARTAI GERINDRA
2.Ketua DPRD Kabupaten Subang Jawa Barat
3.Indra Dena Putra Lesmana
136 — 41
Penggugat:
Sumarna
Tergugat:
1.Ketua Umum DPP PARTAI GERINDRA
2.Ketua DPRD Kabupaten Subang Jawa Barat
3.Indra Dena Putra Lesmana
AFRIZAL BAKRI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA SABANG
234 — 45
Penggugat:
AFRIZAL BAKRI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA SABANG
SYAMSU RIZAL, S.E, M.Si
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO
102 — 43
Penggugat:
SYAMSU RIZAL, S.E, M.Si
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO
Terbanding/Tergugat : Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Dk
214 — 74
BANSUHARI BASO TIKA
Terbanding/Tergugat : Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Penegak Demokrasi Indonesia, DkJeneponto (Partai PenegakDemokrasi Indonesia), Jenis KelaminPerempuan, Agama : Islam, Kebangsaan :Indonesia, Alamat : JI. Lanto Dg. PasewangNo. 501, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan.Binamu, Kabupaten. Jeneponto, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT I PEMBANDING ;MELAWAN:I, DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PENEGAK DEMOKRASIINDONESIA Cg. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAIPENEGAK DEMOKRASI INDONESIA Cq.
DEWAN PIMPINANCABANG (DPC) PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA,berkantor di TogoTogo, Kecamatan. Batang, Kabupaten Jeneponto,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT , diwakili olen KuasanyaRAFIKA RUQAYA HARFA, S.Pd, Umur : 30 tahun, Pekerjaan : KetuaPartai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jeneponto,Bertempat Tinggal: Tabinjai, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba,Kabupaten. . .Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1706XIII/KC/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 ;2.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Partai NasDem
Turut Tergugat:
2.Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
4.Lidya Natalia Sartono,S.Pd.,M.Pd.,
334 — 71
,
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Partai NasDem
Turut Tergugat:
2.Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
4.Lidya Natalia Sartono,S.Pd.,M.Pd.,
KOMI CANIAGO, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
191 — 55
Penggugat:
KOMI CANIAGO, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
241 — 11
339 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hamdani
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Tengah
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kapuas
Turut Tergugat:
H. Pahmi, S.Sos
180 — 70
Penggugat:
Hamdani
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Tengah
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kapuas
Turut Tergugat:
H. Pahmi, S.Sos
HJ.MUTHMAINNAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.KETUA DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI SULAWESI BARAT
233 — 47
Penggugat:
HJ.MUTHMAINNAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.KETUA DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI SULAWESI BARAT
398 — 514
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (dpp Pan), tempatkedudukan JI. Daksa 1, Rt 7 Rw 1, Kelurahan Selong, KecamatanKebayoran Baru, Jakarta Selatan., Kel. Selong, Kebayoran Baru, KotaJakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai Tergugat II;DENGAN SUSUNAN PERSIDANGAN MARDISON., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis ; HARIYADL., SH.
IR.H.RIDWAN A.RACHMAN.MMTR
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PAN
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PAN
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PAN
189 — 59
DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
2.Asmaul Hi Tawil Dg. Parebba
180 — 32
Penggugat:
DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
2.Asmaul Hi Tawil Dg. Parebba
WELHELM DANIEL KURNALA
Tergugat:
1.Benhur George Watubun
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cq. Mahkamah Partai
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
2.Badan Pengawas Pemilu
3.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
162 — 31
Penggugat:
WELHELM DANIEL KURNALA
Tergugat:
1.Benhur George Watubun
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cq. Mahkamah Partai
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
2.Badan Pengawas Pemilu
3.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Jhonni allen marbun
Tergugat:
1.DPP Partai Demokrat
2.Dewan Kehormatan Partai Demokrat
143 — 38
Penggugat:
Jhonni allen marbun
Tergugat:
1.DPP Partai Demokrat
2.Dewan Kehormatan Partai Demokrat
LILY SAHOA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERKARYA PROVINSI SULAWESI UTARA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KAB KEPL TALAUD
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB KEPL TALAUD
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB KEPL TALAUD
46 — 38
Penggugat:
LILY SAHOA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERKARYA PROVINSI SULAWESI UTARA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KAB KEPL TALAUD
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB KEPL TALAUD
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB KEPL TALAUD
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
234 — 684
Penggugat:
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA= ataumempermainkanMAHKAMAH PARTAI GOLKAR sebagai institusi peradilantertinggi dalam internal Partai Golkar.8.
Mengintruksikan DPD Partai Golkar Propinsi NTB (TERGUGAT 1)agar mengintruksikan PLT DPD Partai Golkar Kota Bima segeramelaksanakan MUSCAM PKPK se Kota Bima, dan selanjutnyamelaksanakan MUSDA Partai Golkar Kota Bima, sebagaimana isi amarputusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Perkara Nomor :05/PIGOLKAR/X/2016 tanggal 12 Januari 2017.2.
Kota Bima dan/atau menyetujui penunjukan PLT DPD Partai GolkarKota Bima terhadap pengurus dan anggota Partai Golkar yang berada diDPD Partai Golkar Propinsi NTB yang mempunyai kecakapan dankemampuan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukankonsolidasi dan melaksanakan MUSCAM Partai Golkar se Kota Bima, sertamelaksanakan MUSDA DPD Partai Golkar Kota Bima dalam rangkapencapaian target PANCA SUKSES khususnya sukses Konsolidasi,Rekonsiliasi, dan Transformasi Partai Golkar.10.
diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poliyik.Dalam pasal 32 mengatur bahwa :(1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain
Yang disebutkan dalam pasal32 pada ayat 1 mengatur bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehInternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART partai golkar,sehingga kalaupun penggugat tetap mendasarkan bahwa terhadap persolantersebut telah diputus dalam keputusan Mahkamah Partai namun lebih lanjutmajelis menilai keputusan mahkama partail lebin menekankan kepada agarmenyelenggarakan musyawarah partai Golkar adalah dengan berpedoman kepadaPetunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar
57 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
PATIHEWE, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR Cq. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR Cq. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PELOPOR,DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PELOPOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
RIYAN FERDIANSYAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Cq. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Cq.
130 — 127
Penggugat:
RIYAN FERDIANSYAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI BERKARYA
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Cq. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Cq.