Ditemukan 4577 data
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat secaratunai dan sekaligus uang pesangon 2 x 4 x Rp3.739.887,00= Rp29.919.096,00uang penghargaan masa kerja 2 x Rp3.739.887,00=Rp7.479.774,00uang penggantian hak 15% x Rp37.398.870,00 =Rp5.609.831,OOTHR = Rp3.739.887,00 KPI Januari, Februari, Maret2017 = Rp922.610,00 dengan total seluruhnnya sebesarRp47.671.198,00 ( empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh saturibu seratus sembilan puluh delapan rupiah);Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatanPenggugat
RUMINI
28 — 7
dikabulkan makaHakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untukmengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepada Pejabat Pencatatan Sipilpada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipildan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk menerbitkan Akta Kelahiransekaligus memperbaiki kelahiran Pemohon yang bernama RUMINI danmencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakandikabulkan seluruhnnya
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang masih harus dibayar menurut perhitunganPemohon Banding untuk Masa Pajak Juli 2013 adalah NIHIL denganperincian perhitungan sebagai berikut:Perincian Perhitungan PPN Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2013Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113396.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 18 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp 0,00Total Penyerahan Rp2.152.061.806,00Penghitungan PPN Kurang BayarPK yang harus dipungut sendiri Rp 215.206.178,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 215.206.178,00Juinlah PPN yang Kurang Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut80711/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 7 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikompensasikan ke Masa 413.660.534.309 413.660.534.3093 PPN Yang Kurang Bayar (1.d + 2) 716.982.221 04 Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13(3) KUP 716.982.221 05 Jumlah PPN Yang Masih harus Dibayar (3 + 4) 1.433.964.442 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar PutusanPut.79391/PP/M.VA/16/2016,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak Nomortanggal 19 Desember 2016, yang telahMengabulkan seluruhnnya
113 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
50.776.020) (50.776.020) 0PPh Pasal 21 Kurang Bayar 125.159.116 0) 125.159.116Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP 50.063.646 0 50.063.646Jumlah PPh 21 masih harus dibayar 175.222.762 0) 175.222.762 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 November 2013;bahwa amarPut57470/PP/M.1IIIA/10/2014,Menimbang,tanggalberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak Nomor18 November 2014, yang telahMenyatakan mengabulkan seluruhnnya
SAEPOL FAELANI
24 — 11
disediakan untuk itu,beserta menyesuaikan Dokumendokumen Kependudukan Resmi lainnya sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, agar Pemohon tidakmengalami kesulitan dikemudian hari yang berkaitan dengan masalah administrasi,maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebutberalasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN.MtrMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyatapermohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnnya
69 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima dan mengabulkan seluruhnnya permohonan gugatanPenggugat atas Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00948/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 16 April 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak;Mengurangi sanksi berupa denda Pasal 14 (4) KUP sebesarRp1.864.305.492,00 yang ditaginkan dengan Surat Tagihan PajakNomor 00229/107/17/054/18 tanggal 16 November 2018, Masa PajakOktober 2017 menjadi sebesar Rp0,00;Menimbang
31 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00(tiga ribu rupiah); Bahwa kemudian dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado memutuskan perkara Terdakwa tersebut mengguatkan Putusan Pengadilan NegeriAmurang tersebut bahwa oleh karena Terdakwa ditahan oleh Jaksa PenuntutUmum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang tersebut seharusnya Terdakwa diputus menjalani pidana dan dikurangkan seluruhnnya daripidana yang dijatuhkan akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Amurang maupunPengadilan
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
bayar sebesar Rp2.114.000,00 dapat disetujui menjadiNihil; Bahwa jika Majelis yang memeriksa dan mengadili permohonan bandingini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Juli 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.67621/PP/M.XIVB/16/2016, tanggal 13 Januari 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya
91 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk membayar hakhak Penggugat berupa: Uang pesangon 2 x 9 x Rp9.058.000,00 = Rp163.044.000,00; Uang Penghargaan Masa Kerja;4 x Rp9.058.000,00 = Rp 36.232.000,00; Uang Penggantian Hak; 15% x Rp199.276.000,00 = Rp 29.891.400,00;Jumlah Rp229.167.400,00:(dua ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu empatratus rupiah):Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugatsebesar Rp54.348.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluhdelapan ribu rupiah);Sehingga Jumlah seluruhnnya
170 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
SusPHI/2020 Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanoleh Tergugat terhadap Penggugat bertentang dengan hukum; Menyatakan dan menetapkan Putusan Hubungan Kerja antara PemohonKasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat terhitungsejak putusan ini diucapkan; Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar uangpesangon, uang hak perumahan/pengobatan, upah Februan 2018 s/d Juni2019, tunjangan hari raya tahun 2018 dan denda keterlambatanpembayaran upah, jumlah seluruhnnya
19 — 1
berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon, seluruhnya tidak melawan hakdan cukup beralasan dan bahkan lebih dari itu, Pengadilan berpendapat bahwa dalilPenggugat tersebut telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana dirumuskandalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,permohonan Pemohonharus dikabulkan seluruhnnya
16 — 1
., membuktikan bahwaPemohon dan istrinya adalah pasangan suami istri yang menikah secarasah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak KabupatenPati dan nama Pemohon ditulis dengan nama Sony Sugiharto;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. dan P.6, terbuktibahwa nama Pemohon adalah Sonny Sugiharto;Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon tersebut dikeluarkanoleh Pejabat yang berwenang, seluruhnnya berupa fotokopi yangbermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidanganternyata
61 — 86
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
42 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertambahan Nilai Nomor April 2015 Nomor00004/167/15/057/16 tanggal 28 Juni 2016 Masa Pajak April 2015,menjadi sebagai berikut: Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP: NIHIL; Jumlah yang masih harus dibayar : NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89080/PP/M.XB/99/2017, tanggal 22 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnnya
361 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
UraianRpPenghasilan Kena Pajak 2.196.187.578PPh Pasal 23/26 Final yang terutang 172.703.045Kredit Pajak 172.703.045 PPh kurang (lebih) dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang Masih Harus/ (Lebih) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115705.35/2011/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya
LIDWIN LIE
20 — 14
salinanpenetapan ini untuk dibuatkan Catatan pinggir pada Register Akta PencatatanSipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untukkepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonanini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakandikabulkan untuk seluruhnnya
67 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima dan mengabulkan seluruhnnya permohonan PeninjauanKembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.060524.16/2008/PP/M.XA Tahun 2019tanggal 31 Oktober 2019;2.
Yanti
24 — 8
Maka permohonan Pemohon mengenai MemerintahkanDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untukmencatatkan penyesuaian tanggal lahir pada pinggir Akta Kelahiran Pemohonyang dikeluarkan Dinas Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat adalahberdasar hukum dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara voluntair,dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon dan permohonan itu untukkepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan inidibebankan seluruhnnya