Ditemukan 8464 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-03-2024 — Putus : 29-04-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PT BANDUNG Nomor 214/PDT/2024/PT BDG
Tanggal 29 April 2024 — Pembanding/Penggugat : yayasan perlindungan konsumen indonesia wijayakusuma
Terbanding/Tergugat I : BRI BANK RAKAT INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : BPN badan pertanahan nasional ciamis
Terbanding/Tergugat III : KPKNL
39 — 19
  • Pembanding/Penggugat : yayasan perlindungan konsumen indonesia wijayakusuma
    Terbanding/Tergugat I : BRI BANK RAKAT INDONESIA
    Terbanding/Tergugat II : BPN badan pertanahan nasional ciamis
    Terbanding/Tergugat III : KPKNL
Pengadilan PN TEMANGGUNG Perdata Wanprestasi
Register : 20-03-2013 — Putus : 03-01-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Tmg
Tanggal 3 Januari 2014 — Penggugat : YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) Tergugat I : I. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Tergugat II : II. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Tergugat III :III. GUBERNUR BANK INDONESIA
135 — 39
  • Penggugat : YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK)Tergugat I : I. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Tergugat II : II. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Tergugat III :III. GUBERNUR BANK INDONESIA
    Bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 UU No.8 tahun 1999Lembaga perlindungan Konsumen tidak mempunyai tugasuntuk dapat mewakili konsumen dalam mengajukan gugatandi Pengadilan;3.
    konsumen danlembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakatdalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwaperlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antarapemerintah dan masyarakat ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 UndangUndang RINomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telahmengatur sebagai berikut :(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat ;(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmemiliki
    kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkanperlindungan konsumen ;(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmeliputi kegiatan:a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkankesadaran atas hak dan kewajiban dan kehatihatiankonsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannyac. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upayamewujudkan perlindungan konsumen ;d. membantu. konsumen dalam memperjuangkan haknya,termasuk menerima
    keluhan atau pengaduan konsumen ;e. melakukan pengawasan bersama pemerintah danmasyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen ;(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa tugas LPKSM tersebut diatas dipertegaslagi dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatyang berbunyi sebagai berikut :Pasal 3Tugas
    Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upayamewujudkan perlindungan konsumen ;d. Membantu) konsumen dalam memperjuangkan haknya,termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen ;e.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 15-06-2022 — Putus : 01-07-2022 — Upload : 01-07-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 612/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 1 Juli 2022 — Penggugat:
YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
1.NANANG DJUNAIDI, ST
2.WINDI TEGUH SANTOSO
Turut Tergugat:
NOTARIS KIKI MARYANTIKA, SH., MKN
124 — 34
  • Penggugat:
    YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN RAKYAT INDONESIA
    Tergugat:
    1.NANANG DJUNAIDI, ST
    2.WINDI TEGUH SANTOSO
    Turut Tergugat:
    NOTARIS KIKI MARYANTIKA, SH., MKN
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 06-06-2024 — Putus : 30-10-2024 — Upload : 25-02-2025
Putusan PN PURWODADI Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwd
Tanggal 30 Oktober 2024 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI
Tergugat:
1.1. KOPERASI UNIT DESA PLONGKOWATI TIMUR
2.2. Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
31 — 15
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI
    Tergugat:
    1.1. KOPERASI UNIT DESA PLONGKOWATI TIMUR
    2.2. Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-05-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 K/PDT/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA disingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum (Perseroan), DK VS PT BANK PANIN TBK KANTOR PUSAT JAKARTA Cq PT BANK PANIN KANTOR UTAMA SURABAYA, DK
274 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA disingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum (Perseroan), dan 2. AFIAT DWIHANA FAKHRUDHI tersebut;
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONALINDONESIA disingkat LPK Nasional Indonesia BadanHukum (Perseroan), DKVSPT BANK PANIN TBK KANTOR PUSAT JAKARTA Cq PT BANK PANIN KANTOR UTAMA SURABAYA, DK
    Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat ini sudah terpenuhi semua oleh Penggugat ;a.
    Bahwa secara hukum dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumenyang dapat dilakukan oleh LPKNI terdapat ketentuan yaitu UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(UndangUndang Perlindungan Konsumen) yang mengatur:i. Pasal 1 angka 9;Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalahLembaga nonPemerintah yang terdaftar dan diakui olen Pemerintahyang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;ii.
    Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen (PP PerlindunganKonsumen) yang antara lain mengatur Pemerintah mengakui LPKSMyang memenuhi syarat sebagai berikut :a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; danb. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantumdalam anggaran dasarnya;3. Bahwa selanjutnya, apabila Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat i.c. LPKNI i.c.
    Penggugat (vide Pasal 46 ayat(1) butir c UndangUndang Perlindungan Konsumen); danb. Bukti/tanda pendaftaran Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia i.c. Penggugat pada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan bukti/tanda bahwa lembagatersebutbergerak dalam bidang perlindungan konsumen sesuai anggarandasarnya (vide Pasal 1 angka 9 UndangUndang PerlindunganKonsumen juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat);5.
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONALINDONESIA disingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum (Perseroan),dan 2.
Pengadilan PN SALATIGA Perdata
Register : 05-12-2023 — Putus : 22-11-2023 — Upload : 05-12-2023
Putusan PN SALATIGA Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Slt
Tanggal 22 Nopember 2023 — Penggugat: Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI Tergugat: 1.BSI CPT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG KUDUS 4.Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga 6.KPKNL Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
54 — 31
  • Penggugat:Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAITergugat:1.BSI CPT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG KUDUS4.Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga6.KPKNL Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 01-11-2021 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN BATAM Nomor 337/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 30 Agustus 2022 — Penggugat:
YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERJUANGAN ANAK NEGERI (YLPK - PERARI)
Tergugat:
PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Kota Batam
Turut Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
120 — 10
  • Penggugat:
    YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERJUANGAN ANAK NEGERI (YLPK - PERARI)
    Tergugat:
    PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Kota Batam
    Turut Tergugat:
    OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 07-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Smg
Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia LPK.RI Mewakili ROHNI NOVITA SARI
Tergugat:
1.PT.BPR ARTO MORO
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
105 — 19
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia LPK.RI Mewakili ROHNI NOVITA SARI
    Tergugat:
    1.PT.BPR ARTO MORO
    2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/Pdt/2020
Tanggal 11 Februari 2020 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NUSANTARA INDONESIA DISINGKAT (LPKNI), dk. VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) BERKEDUDUKAN KANTOR PUSAT JAKARTA cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG MUARA BUNGO, dk.
126 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NUSANTARA INDONESIA DISINGKAT (LPKNI), dk. VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) BERKEDUDUKAN KANTOR PUSAT JAKARTA cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG MUARA BUNGO, dk.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 17-12-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 29 Maret 2021 — Penggugat:
Perlindungan Konsumen Perisai Sakti
Tergugat:
1.PT Bhavana Mitra Gemilang
2.Bupati Kabupaten Malang
3.Kepala badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang Kabupaten malang
78 — 46
    1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam register perkara perdata Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Kpn antara Lembaga Perlindungan Konsumen Perisai Sakti sebagai Penggugat Melawan PT Bhavana Mitra Gemilang, Dkk sebagai Para Tergugat dicabut;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencoret perkara Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Kpn dari catatan buku register perkara;
    3. Membebankan kepada
    Penggugat:
    Perlindungan Konsumen Perisai Sakti
    Tergugat:
    1.PT Bhavana Mitra Gemilang
    2.Bupati Kabupaten Malang
    3.Kepala badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang Kabupaten malang
    PENETAPANNomor 212/Pdt.G/2020/PNKpn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanNegerikepanjen yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan berupa penetapan sebagaiberikutdalam perkara antara :Perlindungan Konsumen Perisai Sakti, tempat kedudukan D'rich GardenBlok Rafiro D12 Kedungkandang Kota Malang, Kedungkandang,Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikankuasa kepada Tio Mariana Sitanggang
    Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar dikepaniteraanPengadilan Negeri Kepanjen dalam register perkara perdata Nomor212/Pdt.G/2020/PN Kpn antara Lembaga Perlindungan Konsumen PerisaiSakti sebagai Penggugat Melawan PT Bhavana Mitra Gemilang, Dkksebagai Para Tergugat dicabut;:2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencoretperkara Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Kpn dari catatan buku register perkara;3.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata
Register : 25-10-2023 — Putus : 25-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Gto
Tanggal 25 April 2024 — Penggugat:
YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
1.PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk. Cabang Gorontalo
2.MOHAMAD PAKAYA
Turut Tergugat:
YAYAT MATAIHU
46 — 0
  • Penggugat:
    YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA
    Tergugat:
    1.PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk. Cabang Gorontalo
    2.MOHAMAD PAKAYA
    Turut Tergugat:
    YAYAT MATAIHU
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 01-11-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan PN MADIUN Nomor 43/Pdt.Bth/2017/PN Mad
Tanggal 21 Maret 2018 — Penggugat:
Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang
Tergugat:
PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk. berkedudukan di JAKARTA Cq Pimpinan BANK MANDIRI PERSERO Tbk Busines Banking Centre Madiun
127 — 255
  • Penggugat:
    Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang
    Tergugat:
    PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk. berkedudukan di JAKARTA Cq Pimpinan BANK MANDIRI PERSERO Tbk Busines Banking Centre Madiun
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PT MANADO Nomor 154/PDT/2020/PT MND
Tanggal 7 Oktober 2020 — OTO MULTI ARTHA
Terbanding/Penggugat : Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
102 — 61
  • OTO MULTI ARTHA
    Terbanding/Penggugat : Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
    Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
    Masyarakat (LPKSM) dalammendorong perkembangan perlindungan konsumen diakui oleh Undangundang Perlindungan Konsumen.
    Bahwa, selanjutnya Terbanding (dahulu Penggugat) memposisikan dirinyasebagai Kuasa dari Bapak Martinovski Lapian berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 7 Oktober 2019, maka menurut hukum, Terbanding, dalamhal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI)tidak dapat menjadi Kuasa Hukum apalagi dalam persidangan, sebab paraanggota Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI)tidak mempunyai Kartu.
    atauYayasan, dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegasbahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untukkepentingan perlindungan konsumen, dan telah melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya .b.
    Antara lain dalam perkaralingkungan dan perlindungan konsumen.
    Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan,yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegasbahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untukkepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;d.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 01-11-2021 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN BATAM Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 30 Agustus 2022 — Penggugat:
YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERJUANGAN ANAK NEGERI (YLPK - PERARI)
Tergugat:
PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Kota Batam
Turut Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
100 — 5
  • Penggugat:
    YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERJUANGAN ANAK NEGERI (YLPK - PERARI)
    Tergugat:
    PT. MEGA CENTRAL FINANCE Cabang Kota Batam
    Turut Tergugat:
    OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-11-2014 — Upload : 13-12-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 368/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 3 Nopember 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK Nasional Indonesia, dkk melawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Pusat Jakarta cq. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Klaten Kota
68 — 36
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK Nasional Indonesia, dkk melawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Pusat Jakarta cq. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Klaten Kota
    Konsumen yang telah mengatursecara khusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c ) UUPK yangberbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasandalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK(Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan StatusLembaga adalah Badan Hukum telah memenuhi yang di persyaratkanUndang undang dan Peraturan Pemerintah dan berlaku diseluruhIndonesia
    Rumusan legal standing dalam UUPKditemukan dalam pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) : Lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentukbadan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkandengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untukkepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatansesuai dengan anggaran dasarnya;Bahwa PT.
    Bahwa senyatanya pula harus dipahami dan dimengerti pula olehPenggugat jika mengacu Pasal 44 ayat 3 UU N. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan jika:(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmeliputi kegiatan:a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkankesadaran atas hak dan kewajiban danb. kehatihatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;c. memberikan nasihat kepada konsumen yangmemerlukannya;d. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upayamewujudkan
    perlindungan konsumen;e. membantu. konsumen dalam memperjuangkan haknya,termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;f, melakukan pengawasan bersama pemerintah danmasyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Sehingga karenanya Kuasa Penggugat selaku Direktur, Pengurusdan Segenap Pengurus dari Lembaga Perlindungan KonsumenNasional
    Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapatdilakukan oleh:g. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yangbersangkutan;h. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yangsama;. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat, yaitu. berbentuk badan hukum atauyayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkandengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebutadalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telahmelaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 52/PDT/2024/PT SMG
Tanggal 6 Februari 2024 — Pembanding/Penggugat : Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI
Terbanding/Tergugat I : BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MRANGGEN JAYA
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Semarang
38 — 23
  • Pembanding/Penggugat : Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI
    Terbanding/Tergugat I : BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MRANGGEN JAYA
    Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan
    Terbanding/Tergugat III : KPKNL Semarang
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 27-07-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN PURWODADI Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pwd
Tanggal 26 September 2022 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATENG
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan
3.KPKNL Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
105 — 43
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI
    Tergugat:
    1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATENG
    2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan
    3.KPKNL Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2860 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — HARYO WIBISONO, pekerjaan KETUA YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN RAKYAT INDONESIA PUSAT KEDIRI VS PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL, Tbk. PUSAT JAKARTA CQ. PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL (PERSERO), Tbk., dkk.
52 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARYO WIBISONO, pekerjaan KETUA YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN RAKYAT INDONESIA PUSAT KEDIRI VS PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL, Tbk. PUSAT JAKARTA CQ. PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL (PERSERO), Tbk., dkk.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 149/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 12 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan
Terbanding/Tergugat I : PT. Daindo Internasional Finance
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Hukum dan HAM Kanwil
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan
64 — 47
  • Pembanding/Penggugat : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan
    Terbanding/Tergugat I : PT. Daindo Internasional Finance
    Terbanding/Tergugat II : Kementrian Hukum dan HAM Kanwil
    Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan
    Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmemiliki Kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkanperlindungan konsumen.3.
    Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmeliputi kegiatan:a.menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkankesadaran atas hak dan kewajiban dan kehatihatiankonsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;memberikan nasihat kepada konsumen yangmemerlukannya;bekerja sama dengan instansi terkait dalam upayamewujudkan perlindungan konsumen;. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya,termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;melakukan pengawasan bersama pemerintah danmasyarakat
    Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: Pemerintah adalahPemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan PemerintahKabupaten/Kota.Pasal 2 yang berbunyi:(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagaiberikut:a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, danb. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimanatercantum dalam anggaran dasarnya.(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmelakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruhwilayah Indonesia.Pasal 3 yang berbunyi:Tugas LPKSM meliputi
    Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upayamewujudkan perlindungan konsumen;d. Membantu. konsumen dalam memperjuangkan haknya,termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;Halaman 4 Putusan No 149/Pdt/2019/PT.DKI.e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakatterhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
    Hak yang dimilikilembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing).Rumusan legal standing dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen ditemukan dalam pasal 46 ayat (1)huruf (c) : Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yangdalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannyaorganisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen danmelaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.Bahwa
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 06-01-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN Cikarang Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Ckr
Tanggal 16 Agustus 2023 — Penggugat:
Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kab. TEGAL
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PRISMA BERLIAN DANARTA
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Karawang
44 — 24
  • Penggugat:
    Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kab. TEGAL
    Tergugat:
    1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PRISMA BERLIAN DANARTA
    2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Karawang