Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan dan atau meneruskan proses pengusulan pergantian AW, sepertimana dalam surat pengusulan DPK PKPI Bengkalis atas persetujuan penggugat Nomor : 043/SU-PAW/DPK-PKPI/B/VIII/2017, Perihal : surat usulan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Lamhot Nainggolan untuk digantikan dengan Sdr.

ANGGA AFRIANDY Als BUOK SUWARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMSURI alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Tertanggal 26 September 2013 Perihal : Perihal MohonPersetujuan Pencabutan keanggotaan dan rekomendasi PAW sdr. Yon Sobri, SS.kepada sdr. Usman, SE. Surat Keputusan DPP PBR Nomor : No: 0434/Kpts/DPPPBR/X/2013 tertanggal 7Oktober 2013 Tentang pemberhentian Sdr. Yon Sobri, SS sebagai Anggota PartaiBintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr.Yon Sobri, SS Kepada Sdr.

YonSobri, SS dan Rekomendasi PAW Sdr.

Usman, SE dan Surat Nomor : 083/A/DPCPBRMURA/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 Perihal : Permohonan Proses PergantianAntar waktu (PAW) angota DPRD kab. Musi Rawas dari Sdr.

Yon Sobri, SS dan Rekomendasi PAW Sdr. Yon Sobri, SSkepada Usman, SE. dan Surat Nomor : 313/A/DPWPBRSUMSEL/IX/201313Tentang Mohon Persetujuan Pencabutan status keanggotaan Sdr. Isa AnsoriAR, SH. Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Pergantian Antar Waktu( PAW) dari Sdr. Isa Ansori AR, SH. Kepada Sdr.

Yon Sobri, SS danRekomendasi PAW Sdr. Yon Sobri, SS kepada Usman, SE. dan Surat Nomor :313/A/DPWPBRSUMSEL/X/2013 Tentang Mohon Persetujuan Pencabutan statuskeanggotaan Sadr. Isa Ansori AR, SH. Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi danPergantian Antar Waktu ( PAW) dari Sadr. Isa Ansori AR, SH. Kepada Sdr.

Menyatakan hukum penerbitan Keputusan Dewan Pengurus Nasional PDK(Partai Demokrasi Kebangsaan), Presiden Partai Demokrasi KebangsaanNomor : PDK/PAW/PPS/014/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 beserta segalaProses administrasi PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi NTTadalah batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;4.

PDK/PAW/PPSJ/014/VI/2013tanggal 17 Juni 2013, Perihal : tentang PAW Penggugat SebagaiAnggota DPRD Provinsi NTT, telah dicocokkan dan merupakanfotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P6;Fotokopi surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD NTT dengan No.15/DPPPDK/SKT/NTT/V/2013, perihal PAW (Pergantian Antar Waktu)kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT, tanggal 01juli 2013, dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberitanda P7;Fotokopi Surat Perihal : Peninjauan Kembali Proses

Keputusan berupaPergantian Antar Waktu ( PAW);bahwa, terhadap penggugat Pergantian Antar waktu (PAW)nya masihdalam proses;bahwa, Pengurus Pusat dan Pengurus Propinsi masih ada;Halaman 37 dari 45 HalamanPutusan 154/P DT.G/2013/PN.KPG.bahwa, menyangkut kontribusi penggugat terhadap partai makapenyelesaiannya oleh Pimpinan atau Pengurus pada Pimpinan masingmasing, baik Propinsi maupun Dewan Pimpinan Pusat;bahwa, proses PAW dari Pusat dan ada surat teguran terhadappenggugat;bahwa, benar, penggugat sudah

Sumba Barat;bahwa, saksi tidak tahu apakah PAW itu sudah final atau belum;bahwa, kalau PAW untuk penggugat sudah final;bahwa, saksi kenal dengan Pak Kundrat Marianan Anggota DPRDKabupaten Timor Tengah Selatan;bahwa, saksi tidak tahu apakah terhadap Pak Kundrat Marianan yangAnggota DPRD dari Partai PDK Kabupaten Timor Tengah Selatan jugadilakukan PAW atau tidak;bahwa, yang berwenang untuk melakukan PAW adalah Dewan PimpinanNasional (DPN);bahwa, benar, pernah ada proses PAW untuk Penggugat;bahwa,

Daud Umbu DukaKadiwano;e bahwa, alasan PDK melakukan PAW terhadap penggugat adalah karenapenggugat mengundurkan diri;e bahwa, ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut ada dalamAnggaran Dasar PDK;e bahwa, PDK memiliki Lembaga Ombutsman yang tugasnya adalah untukmenyelesaikan masalah yang terjadi secara internal;e bahwa, saksi tidak tahu apakah PAW terhadap penggugat sudahdilakukan penyelesaiannya oleh Lembaga Ombutsman;e bahwa, saksi tidak tahu mengenai tahapantahapan untuk dapatdilakukan PAW;

PAW Nomor : 0020/Pdt.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrdSelanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;8. Nama : PEMOHON VIII.Tempat/Tgl.Lahir : Xxxx/09091982.Agama : IslamPendidikan : SMP.Pekerjaan : Tukang Batu.Alamat : Gampong Xxxx Kecamatan Xxxx,Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon VIII;9.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Alm. M.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebutdigunakan oleh para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan Alm.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrdMarlaini. SHIPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 400. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.491.000, (empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 12 dari 12 hal. PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrd

Antar Waktu (PAW)terhadap diri Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;16.

surat dari Tergugatl, Nomor 165/IN/DPC26.03/X/2011, tanggal 15 Oktober2011 tentang Pemberitahuan PergantianAntar Waktu (PAW), dan Tergugatllltentang Persetujuan Pergantian AntarWaktu).

tindakan TergugatIllmenerbitkan Surat PersetujuanPergantian Antar Waktu (PAW), dengansurat tanggal 14 Oktober 2011, Nomor1401/IN/DPP/X/2011, kepada Tergugatl,menyangkut terhadap diri Penggugat/Lazuardi, SE. sebagai PerbuatanMelawan Hukum;Menyatakan Surat Pemberitahuan dariTergugatl Nomor 165/IN/DPC26.03/Xx/2011, tentang Tindakan danPemberitahuan Pergantian Antar Waktu(PAW), terhadap diri Penggugat/Lazuardi,SE. sebagai Anggota DPRD Kota Binjaiadalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Menyatakan

Menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkanSurat Pemberitahuan kepada Ketua DPRD Kota Binjaitertanggal 15 Oktober 2011 Nomor 165/IN/DPC26.03/X/2011 tentang Tindakan dan PemberitahuanPergantian Antar Waktu) (PAW) terhadap diriPenggugat/Lazuardi, SE. sebagai Anggota DPRD KotaBinjai dan perbuatan Tergugat Ill yang menerbitkanSurat Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW)dengan surat tanggal 14 Oktober 2011 Nomor 1401/IN/DPP/X/2011 kepada Tergugat menyangkut terhadapdiri Penggugat/Lazuardi SE. adalah

Menyatakan Surat Pemberitahuan dari Tergugat kepada Ketua DPRD Kota Binjai tertanggal 15 Oktober2011 Nomor 165/IN/DPC26.03/X/2011 tentangtindakan dan pemberitahuan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap diri Penggugat/Lazuardi, SE. sebagaiAnggota DPRD adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;4.

Bahwa adapun alasan instruksi PAW oleh Tergugat adalah penggugat telahmengingkari kewajibannya untuk membayar iuran atau infaq kepada Tergugatl.

Anggota DPRD Kabupaten ManggaraiBarat menanggapi surat Tergugat atau DPW PBB Nusa Tenggara TimurNo : A001/PWPBBSek/1/2017, tanggal 12 Januari 2017, tentang MohonRekomendasi PAW Anggota DPRD dalam tanggapannya yang berupapenegasan oleh Tergugat Ill atau DPP PBB bahwa PAW Anggota DPRDKabupaten Manggarai Barat menjadi kewenangan DPC Partai BulanBintang dan agar Tergugat atau DPW PBB Nusa Tenggara Timur segeramelakukan koordinasi melanjutkan proses PAW.

Surat A.017/DPW NTTSek/VIIV2016 tertanggal 11 Agustus 2016,berprihal : Instruksi PAW, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai BulanBintang Mangarai Barat.b. Suratnya bernomor : B.014/DPW NTTSek/X/2016 tanggal 18 Oktober2016 berprihal : Penegasan PAW ADPRD yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kabupaten Mangarai Barat.c.

Surat Rekomendasi/usulan dari institusi di atasnya.(4) Mekanisme PAW Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatifdisesuaikan dengan ketentuan UU yang berlaku.(5) Penerbitan SK PAW Anggota, Pimpinan dan Alat KelengkapanLegislatif tersebut ditandatangani Ketua Umum dan SekretarisJenderal DPP Partai Bulan Bintang.Bahwa dengan diterbitkannya SK Pergantaian Antar Waktu (PAW) untukPengugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Manggarai Barat yangditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP

Foto copy Surat DPW PBB NTT Nomor B.017/DPW NTTSek/X/2016 tanggal12 Desember 2016, perihal Mohon Penjelasan PAW ADPRD, yangselanjutnya diberi tanda bukti P7;. Foto copy Surat DPRD Kab. Manggarai Barat Nomor 170/DPRD/255/X1V/2016tentang penjelasan PAW bagi Anggota DPRD atas nama Agustinus Galut,yang selanjutnya diberi tanda bukti P8;.

Indra Indrawan bin Idung, Umur 46 Tahun (Bandung 17 Mei 1970), AgamaIslam, Pekerjaan Supir, Bertempat tinggal di Jalan Sagerat Weru Dua RT.007Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.1RW.003 Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota BitungProvinsi Sulawesi Utara. NIK:7172031705700001. Selanjutnya mohondisebut sebagai Pemohon IV;5.

Bahwa pada 28 November 1959 telah dilangsungkan pernikahan, antaraseorang lakilaki yang bernama Bapak (IDUNG bin IDI WINATA ATMAJA)Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.2dengan seorang perempuan bernama Ibu (EMI PATMI binti SUMADIPURA)di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Coblong Kota Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukunnikah, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 03/DN/III/2016 tertanggal16 Maret 2016;.

EMI PATMI binti SUMADIPURA (lsteri);Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.32. HENDI EFENDI bin IDUNG (Anak Kandung Lakilaki);3. TEDI SETIADI bin IDUNG (Anak Kandung Lakilaki);4. WINI PURNAMASARI binti IDUNG(Anak Kandung Perempuan);5. INDRA INDRAWAN bin IDUNG(Anak Kandung Lakilaki);6. RULI RAHADIAN bin IDUNG (Anak Kandung Lakilaki);.

Bahwa baik Pewaris maupun Ahli Waris semua beragama islam, sehinggatidak ada halangan untuk menetapkan Ahli Waris secara Hukum IslamPntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.410.Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum Bapak (IDUNG bin IDIWINATA ATMAJA) juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah danbangunan yang terletak di Jalan Sukagalih Gg. Sukabakti VI No.145A RT.005RW.003 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ProvinsiJawa Barat, Persil No.200 D.IV.

Subhan Fauzi, S.H.Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.15Hakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. H. Komarudin, M.H. DR. H. Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Perincian biaya : 1. Pendaftaran : Rp 30,000,2. Biaya Proses : Rp 50,000,3. Panggilan : Rp 70.000,4. Meterai : Rp 6,000,5. Redaksi : Rp 5,000,Jumlah : Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg. 16Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.17

16/Pdt.G/2011/PAW

diri;Bahwa saksi belum pernah melihat Rapat Paripurna untuk pergantian anggotadewan;Bahwa sepengetahuan saksi yang mengkaji surat dari partai Gerindra saksitidak tahu;Bahwa saksi tidak pernah melihat terkait surat PAW atas nama PenggugatDeddy Yulianto;Bahwa saksi mengetahui adanya PAW terhadap Sdr.

Negeri mengenai PAW tersebut adalah yangmenentukan dilaksanakannya PAW, sehingga apabila belum ada KeputusanMenteri Dalam Negeri mengenai PAW terhadap Sdr.

Bangka Belitungdari Partai Gerinda dan PAW Anggota Fraksi Partai GerindraDPRD Kep. Bangka Belitung Atas nama Sdr.

adanya PAW terhadap Sdr.

Deddy Yulianto dan saksi juga ikut menandatangani suratPermohonan PAW tersebut" telah pula bersesuaian pula dengan bukti surat berupaSurat PAW Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:02.004/DPD.GERINDRA/2019 atas nama Sdr.

tugastugasnya sebagaianggota legislatif atau dihapuskan hakhaknya sebagai anggota partai karena dicabutKartu Tanda Anggotanya oleh Partai Aceh atau melakukan perbuatan tercela, olehkarena itu tidak ada dasar bagi Tergugat I, II mengusulkan kepada Tergugat IV, V danVI untuk melakukan PAW selanjutnya menunjuk Tergugat III sebagai PAW atas diriPenggugat;9 Bahwa, kendatipun tanpa dasar hukum yang sah untuk melakukan PAW yangditerbitkan oleh Tergugat I atas usulan Tergugat II, Penggugat telah melakukansanggahan

Nomor : 008/DPA/PA/IV/2008;e Adanya bukti penzaliman, diskriminasi serta pemaksaan kehendakkepentingan pribadi dalam hal proses pengusulan PAW terhadap diriPenggugat kepada Sdr.

Oleh karena itu surat keputusan PAWyang diterbitkan oleh Tergugat I secara juridis tidak dapat dijadikan sebagai dasarPAW atas diri Penggugat, dengan alasan hukum surat PAW yang diterbitkan TergugatI secara administratif cacat formil dan keliru masa pemberlakuannya;Bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan surat dariTergugat II agar melakukan PAW atas diri Penggugat sangat bertentangan denganTATIP DPRK Aceh Tengah, karena belum pernah dilakukan penjadwalan PAW olehBadan Musyawarah

DPRK Aceh Tengah untuk dilakukan pembahasan PAW lewatsidang paripurna.

)sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/PDT/2006 antara JamesO.Watung Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amarputusannya yang berbunyi bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketaPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketaPergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPP Partai Pelopor di KotaKupang Propinsi NTT yang memutuskan

/DP/015/X1/2013, tanggal 12November 2013, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Luwu Utara, yang pada101112pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat I untuk melakukan pengusulan PAWPara Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa selanjutnya Tergugat I tanpa meneliti secara cermat dan saksamarekomendasi dari Tergugat III tersebut, Tergugat I mengajukan PAW ParaPenggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara,sebagaimana dengan surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 19/DPK

/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepadaPenggugat I in casu Pilosopis Rusli sebagai Anggota DPRD Luwu Utara dan SuratDPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 20/DPK/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepada Penggugat II incasu Muhammad Ibrahim sebagai Anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa

/DP/015/X1/2013, tanggal 12 November 2013, sebagaimana dengan dalil ke6 di atas,ditandatangani oleh saudara Rafiuddin Hamarung selaku Wakil Ketua DewanPertimbangan PDK, padahal usulan pemberhentian sebagai anggota PDK danpengusulan PAW terhadap anggota DPRD harus ditandatangani oleh Ketua danSekretaris DPN, sehingga dengan demikian surat tersebut cacat hukum dan tidakdapat dijadikan dasar untuk mengajukan Pengusulan PAW terhadap Para Penggugatsebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa pemberhentian Para

Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten dan Kota dari PDK;e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DPDPN/O1/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Edaran tentang PAW anggota DPRD;f Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/KDP/ 03/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penegasan Proses PAW AnggotaDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDK;Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya sadar akanperbuatan hukum yang dilakukan beserta segala

PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaianggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara sebagaimana denganbukti P.3, tidak disertai dengan alasanalasan yang sah dan tidak sesuai denganHal. 11 dari 15 hal.

November 2011 perihal persetujwan PAW Penggugat dan suratTergugat IIT (DPW PPP Riau) No. 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10November 2011 perihal persetujuan PAW Penggugat tidaklah sepenuhnyabenar, sebab dasar dikeluarkannya surat PAW oleh Tergugat I (DPC PPP)berawal dari adanya aspirasi kader Partai, diantaranya adanya usulan PAW16dari Pimpinan Anak Cabang Partai PPP, yakni PAC Kecamatan Kampar,PAC Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Timur, KecamatanRumbio Jaya dan Kecamatan Tampang dan lainya, usulan

(Vide Bukti)Bahwa KPU Kabupaten Kampar melalui surat tertanggal 8 Desember 2011juga sudah menyatakan bahwa proses PAW penggugat sudah memenuhisyarat (Vide Bukti)Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat I tersebut, pihak KPU KabupatenKampar juga telah mengeluarkan SK No. 057/KPTS/KPUKPR004.435228/XII/2011 tentang penetapan calon terpilih Penggantian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Kab.

Anggota DPRD Kab Kampar, diberi tanda dengan T.LILIII20;Surat Bupatt Kampar No. 100/PUM/322 tanggal 9 Desember 2011 kepadaGubernur Riau perihal PAW Anggota DPRD Kab Kampar an.

Surat Dewan Pimpinan Pusat(DPP) PPP tanggal 23 Nopember 2011perihal Persetujuan PAW DPRD Kampar;b.

Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPW) PPP Riau tanggal 10 Nopember2011 perihal PAW Yuli Akmal, S.Sos36 Bahwa, apa yang dilakukan Tergugat I, II dan II dapat dinyatakanperbuatan melawan hukum yang telah melakukan PAW terhadap diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Kampar tanpa dasar hukum jelassehingga merupakan persoalan perselisihan Partai Politik; Bahwa, persoalan PAW diri Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKampar yang dilakukan Tergugat I, II dan III telah dilaporkan Penggugatkepada Ketua Mahkamah

Pada hal dalamsurat TERGUGAT tertanggal 15 Maret 2019 TERGUGAT menyatakanbahwa proses tahapan calon pengganti antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Gunungsitoli sedang dalam proses pemeriksaanpemenuhan persyaratan calon pengganti atarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Gunungsitoli hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 untukditeruskan kepada DPRD Kota Gunungsitoli.

Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli mengajukan suratkepada Tergugat Nomor: 170/244/DPRD/III/2019 tanggal 5Maret 2019 perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Gunungsitoll.b.

(PAW) Anggota DPRD KotaGunungsitoli dari Partai Golkar Kota Gunungsitoli yangditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota GunungsitoliSekretariat DPRD Kota Gunungsitoli menyampaikan suratkepada Tergugat Nomor : 170/388/Setwan/IV/2019 tanggal1 April 2019 perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kota GunungsitoliTergugat membalas surat Sekretariat DPRD KotaGunungsitol tersebut dengan surat Nomor : 182/PL.01.5SD/1278/KPUKot/IV/2019 tanggal 4 April 2019 perihalPergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD KotaGunungsitoliPimpinan

Nomor 167/PL.01.5SD/1278/KPUKot/III/2019tanggal 25 Maret 2019 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW)Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Golkar KotaGunungsitoli.

Bahwa adanya Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utaratanggal 28 Februari 2019 perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (vide bukti T.4);. Bahwa adanya Surat Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Nomor :170/244/DPRD/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 perihal : PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Gunungsitoli (vide bukti T.);.

Bahwa kedua orang tua kandung almarhum Masni bin Masrah danalmarhumah Ratna binti Mulud telah meninggal dunia terlebih dahulu;Bahwa dengan meninggalnya almarhum Masni bin Masrah danalmarhumah Ratna binti Mulud, maka yang menjadi ahli waris adalahsebagai berikut :Page 3 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. Clg11.12.13.Ichsan bin Masni (anak kandung) ;Hj.

Ichsan bin Masni (anak kandung) ;Page 4 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. ClgeA S PSHj. Masrah binti Masni (anak kandung) ;Sodeli bin Masni (anak kandung) ;Masitoh binti Masni (anak kandung) ;Mastikah binti Masni (anak kandung) ;Ahmad Suradi bin Masni (anak kandung) ;Muhamad Nasir bin Masni (anak kandung) ;6.

Bukti tersebut telah sesuai aslinya,bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P2 ;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanto/Masitoh, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon,Page 5 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. Clgtanggal 15 November 2011. Bukti tersebut telah sesuai aslinya,bermaterai cukup dan dinazegelen. Diberi tanda P3 ;.

Penggantungan Baru, RT.003 RW. 014, KelurahanPage 6 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. ClgJombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

Biaya materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 691.000,(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Page 14 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. Clg

PAW Nomor : 0020/Pdt.

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd4. Pemohon IV (Anak Kandung/Pemohon IV)5. Pemohon V (Anak Kandung/Pemohon V)6. PEMOHON VI (Ayah Kandung/Pemohon VI)5.

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd3.2. Pemohon Il (Anak Kandung)3.3. Pemohon Ill (Anak Kandung)3.4. Pemohon IV (Anak Kandung)3.5. Pemohon V (Anak Kandung)3.6. PEMOHON VI (Ayah Kandung Almarhum)4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 94/2009/RB/I/2017, An.PEMOHON VI, tertanggal 03 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh KeuchikGampong Xxx. Kecamatan Xxx. Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya olehKetua Majelis Hakim diberi kode P.2 ;3. .

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 200. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 14 dari 14 hal. PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd

Yon Sobri, S.S,sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi PenggantianAntar Waktu (PAW) dari Sdr. Yon Sobri, S.S, Kepada Sdr.

Isa Ansori, AR. sebagaiAnggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) dari nama Sdr. Isa Ansori, AR. kepada Sdr.

) kepada Dewan Pimpina Wilayah Partai Bintang Reformasi ProvinsiSumatera Selatan Nomor 082/A/DPCPBRMURA/X/2013 tertanggal 10 Oktober2013 Perihal: Permohonan Proses Pergantian Antar waktu (PAW) angota DPRDKab.

Usman, S.E, dan SuratNomor 083/A/DPCPBRMURA/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 Perihal:Permohonan Proses Pergantian Antar waktu (PAW) angota DPRD kab. MusiRawas dari Sdr. Isa Ansori, AR, S.H, .

YonSobri, S.S, dan Rekomendasi PAW Sdr. Yon Sobri, S.S, kepada Usman, S.E, danSurat Nomor 313/A/DPWPBRSUMSEL/IX/2013 Tentang Mohon PersetujuanPencabutan status keanggotaan Sdr. Isa Ansori AR, S.H, . Sebagai AnggotaPartai Bintang Reformasi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr. IsaAnsori AR, S.H,Kepada Sdr.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd022017 di bawah Register Nomor : 0018/Pdt.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd6. Khairatunnisa binti Jamaluddin (AnakKandung/Pemohon V1)7. Bahwa, semasa hidup Almarhum Jamaluddin bin Cut memiliki uangsimpanan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Lueng Putu.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd2.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd

dengan pidana/uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali di depan umum, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan ;